Sudah punya akun? Masuk
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Atau persempit pencarian dengan memilih kota:
ESG Advisory & Compliance di Indonesia mencakup layanan hukum yang membantu perusahaan menilai, merancang, dan melaksanakan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang patuh secara regulasi. Fokusnya meliputi kebijakan internal, pelaporan keberlanjutan, serta pengendalian risiko terkait Rantai Pasokan dan operasional. Pelaku usaha perlu memahami ikatan antara regulasi pemerintah dan ekspektasi investor terkait ESG.
Di Indonesia, kerangka regulasi ESG melibatkan otoritas khusus seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, pedoman pelaporan dan praktik berkelanjutan sering berada pada kombinasi regulasi sektor keuangan, pasar modal, dan lingkungan hidup. Konsultan hukum ESG membantu menyelaraskan kepatuhan dengan standar nasional maupun internasional yang relevan.
Peran pengacara ESG di Indonesia mencakup penilaian risiko, penyusunan kebijakan kepatuhan, penyusunan Laporan Keberlanjutan, serta pendampingan saat berurusan dengan regulator. Mereka juga membantu memetakan kewajiban lintas sektor untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi potensi sanksi dan meningkatkan kepercayaan investor.
Di tingkat lingkungan hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pilar utama bagi praktik ESG. Regulasi ini membahas izin, evaluasi dampak, serta kewajiban perusahaan terkait dampak lingkungan. Ketentuan ini sering dipertegas melalui undang-undang pelengkap dan peraturan pelaksanaan.
Di bidang keuangan, regulasi Keuangan Berkelanjutan diberlakukan melalui POJK tertentu yang ditujukan bagi lembaga jasa keuangan. Regulasi ini menekankan keterbukaan informasi, tata kelola risiko iklim, dan integrasi ESG ke dalam kebijakan pembiayaan. Penyusunan laporan keberlanjutan menjadi bagian penting dari kewajiban kepatuhan bagi banyak institusi keuangan.
“UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi kerangka lingkungan hidup bagi praktik ESG di Indonesia.”
Rujukan: peraturan.go.id, dengan pembaruan melalui UU Cipta Kerja yang diundangkan pada 2020.
“Regulasi keuangan berkelanjutan melalui POJK terkait telah mengatur kewajiban laporan keberlanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan sejak 2017.”
Rujukan: OJK, dan dokumentasi POJK terkait.
“Perubahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 memperkuat persyaratan lingkungan bagi pelaku usaha.”
Rujukan: peraturan.go.id, dengan publikasi terkait perubahan.
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan lingkungan hidup bagi praktik ESG. UU ini mengatur izin lingkungan, evaluasi dampak, dan sanksi pelanggaran lingkungan. Perubahan besar terjadi melalui adaptasi regulasi sejalan dengan UU Cipta Kerja pada 2020.
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat persyaratan lingkungan untuk beberapa sektor usaha. Instrumen kepatuhan lingkungan hidup mengalami penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi operasional sambil menjaga pelestarian lingkungan. Ketentuan ini berperan penting bagi kebijakan ESG perusahaan.
POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan mengatur pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan. Pokoknya meliputi kebijakan internal, tata kelola risiko iklim, serta pelaporan ESG. Regulasi ini menjadi acuan utama bagi bank, asuransi, dan manajer aset di Indonesia.
ESG Advisory & Compliance adalah layanan hukum yang membantu perusahaan menilai risiko ESG, menyusun kebijakan kepatuhan, dan menyiapkan pelaporan ESG. Tujuannya adalah mencapai kepatuhan regulasi dan meningkatkan kepercayaan investor.
Mulailah dengan menilai risiko ESG lintas fungsi, kemudian susun kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang sejalan dengan regulasi. Libatkan tim hukum, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia untuk konsensus.
Untuk perusahaan publik, laporan keberlanjutan biasanya menjadi bagian dari kepatuhan tahunan. Mulailah persiapan data sekitar 3-6 bulan sebelum tenggat laporan untuk kualitas data yang lebih baik.
Pedoman utama tersedia melalui portal resmi pemerintah dan regulator. Rujukan utama meliputi OJK untuk keuangan berkelanjutan dan KLHK untuk lingkungan hidup.
Pengacara ESG membantu menginterpretasikan regulasi kompleks, menyusun kerangka kebijakan yang implementatif, dan menangani proses regulasi secara independen untuk mengurangi risiko litigasi.
Walau kebijakan internal penting, kepatuhan formal dengan POJK dan UU PPLH diperlukan. Pengacara ESG membantu memastikan kebijakan internal selaras dengan regulasi yang berlaku.
Tidak ada lisensi khusus, tetapi Anda perlu memiliki otorisasi perusahaan, pemangku kepentingan yang jelas, dan data yang bisa diverifikasi. Konsultan hukum akan menilai kapasitas kepatuhan Anda.
Advokat, penasihat hukum, dan pengacara ESG pada dasarnya merujuk pada profesi hukum yang sama dengan fokus berbeda. ESG menambahkan spesialisasi pada kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Biaya sangat bervariasi tergantung ruang lingkup, sektor, dan kompleksitas proyek. Umumnya, biaya konsultasi awal bisa mulai dari beberapa juta rupiah, setelah itu terikat pada retainer atau fee per jam.
Durasi kontrak bergantung pada proyek. Untuk implementasi kebijakan dan pelaporan biasanya 3-12 bulan, sedangkan komponen berkelanjutan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.
Dokumen utama meliputi kebijakan perusahaan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan sebelumnya, kontrak supplier utama, serta izin lingkungan terkait proyek.
Sektor keuangan tunduk pada POJK keuangan berkelanjutan dengan fokus pada pembiayaan berkelanjutan dan pelaporan; sektor non keuangan lebih menekankan izin lingkungan dan tata kelola internal.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Indonesia melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk ESG Advisory & Compliance, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan contact us, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.
