Pengacara Terbaik di Palembang
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Daftar pengacara terbaik di Palembang, Indonesia
Pengacara di Palembang, Indonesia sekilas
Apa yang dikatakan 2 firma dalam daftar ini tentang diri mereka sendiri. Jika sebuah firma belum menyampaikan sesuatu, kami menghitungnya sebagai belum dinyatakan, bukan menebak.
- firma dalam daftar ini
- 2
- 2 dari 2 memiliki kantor di kota ini
- median tahun berdiri
- 2020
- 1 dari 2 firma mencantumkannya
- orang: ukuran tim yang paling umum
- 1–5
- 1 dari 2 firma mencantumkannya
- mencantumkan pengacaranya di Lawzana
- 1
- dari 2 firma
Di mana kantor mereka berada
2 kantor dalam daftar ini
Tampilkan 2 alamat
- Kantor Hukum Arief Budiman & Rekan (AB&R Advokat) · Town House Nusa Indah, Jl. Nusa Indah No.1, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, Indonesia
- Pandawa Law Firm & Associates · Jalan Jaya Wijaya Blok AG 13
Bahasa yang dicantumkan firma
- Indonesian 1 firma
- English 1 firma
- Tidak dinyatakan 1 firma
Sebuah bahasa hanya dihitung jika firma mencantumkannya di profilnya.
Kapan mereka berdiri
- 2010 atau setelahnya 1 firma
- Tidak dinyatakan 1 firma
Yang tertua berdiri pada 2020; mediannya 2020.
Seberapa besar tim mereka
- 1 hingga 5 orang 1 firma
- Tidak dinyatakan 1 firma
Dihitung dari profil firma itu sendiri. Firma memperbarui data ini di dasbor mereka. Perbarui profil firma Anda
Pertanyaan hukum yang dijawab pengacara – Indonesia
Telusuri 60 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.
- Apakah saya memerlukan izin ekspor untuk mengirim perangkat lunak terenkripsi dari Yogyakarta kepada pelanggan di luar negeri?
- Saya menjalankan usaha kecil di bidang perangkat lunak di Yogyakarta dan diminta untuk mengirimkan alat enkripsi kepada pelanggan di luar negeri. Bagaimana cara saya memeriksa apakah perangkat lunak tersebut tunduk pada pengendalian, dan apa yang dapat terjadi jika saya mengirimkannya tanpa izin yang diwajibkan?
-
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana
Izin Menjawab Bapak/Ibu, Perihal: Pengendalian Ekspor Perangkat Lunak Enkripsi Yth. Bapak/Ibu, Berdasarkan informasi yang disampaikan, berikut pendapat hukum singkat mengenai kewajiban pengendalian ekspor atas perangkat lunak enkripsi yang akan dikirim ke luar negeri. Status Regulasi di Indonesia Saat ini Indonesia...
Baca jawaban lengkap - Berapa lama proses perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta jika mediasi gagal?
- Saya memasok furnitur pesanan khusus senilai 120 juta rupiah kepada sebuah hotel butik di Yogyakarta enam bulan yang lalu, namun pihak manajemen menolak untuk melunasi sisa tagihan meskipun telah dilayangkan beberapa surat peringatan resmi (somasi). Pembicaraan informal telah sepenuhnya menemui jalan buntu, sehingga saya ingin mengajukan gugatan perdata terhadap mereka.... Baca selengkapnya →
-
Jawaban pengacara oleh TNC & FRIENDS LAW FIRM
Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, sebelum mengajukan gugatan, Anda sebaiknya (melalui kuasa hukum Anda) menyampaikan teguran resmi dengan mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada pihak hotel (sekurang-kurangnya dua kali). Apabila pihak hotel tetap lalai atau tidak melakukan pembayaran setelah menerima teguran-teguran...
Baca jawaban lengkap - Somasi & Mediasi atau surat gugatan yang digunakan oleh Hakim dalam menilai dan memutus perkara?
- Perkara perdata sengketa tanah waris yang belum terbagi. Pada tahap somasi dan mediasi, tuntutan Penggugat diterima oleh Tergugat namun tidak seluruhnya (tidak sesuai dengan permohonan gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan). Yaitu: Penggugat menuntut agar bagian tanah warisannya diserahkan dalam keadaan kosong, namun Tergugat menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri... Baca selengkapnya →
-
Jawaban pengacara oleh Advokat/Pengacara YOGA SEPTIANSYAH S.H.
Hai, perkenankan saya menjawab secara singkat dan jelas ya. Hakim akan menggunakan gugatan sebagai dasar menilai perkara, adapun perkembangan dalam somasi dan/atau mediasi umumnya menjadi pelengkap informasi saja. Terima kasih.Salam hormat, Yoga Septiansyah, S.H.
Baca jawaban lengkap
Artikel Hukum – Indonesia
Indonesia: baca 22 panduan hukum di Lawzana, berisi informasi praktis untuk membantu Anda memahami hak dan pilihan Anda.
- Arbitrase BANI vs Pengadilan Negeri untuk Bisnis Indonesia
- Arbitrase BANI vs Pengadilan Negeri untuk Bisnis Indonesia Poin penting Periksa kontrak lebih dulu. Jika ada perjanjian arbitrase BANI yang sah dan mencakup sengketa, para pihak pada prinsipnya harus membawa pokok sengketa ke arbitrase, bukan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan arbitrase tertutup dan putusannya final serta mengikat. Putusan itu tetap dapat dimohonkan... Baca selengkapnya →
- Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
- Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
- Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
- Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
1. Tentang menyewa pengacara di Palembang, Indonesia
Penyewaan pengacara di Palembang dimulai dengan menentukan kebutuhan hukum Anda dan jenis kasus yang dihadapi. Anda bisa mencari advokat yang berizin melalui asosiasi profesi, situs pemerintah, atau rekomendasi komunitas hukum lokal. Prosesnya biasanya meliputi konsultasi awal, penilaian kasus, dan penandatanganan perjanjian layanan atau kontrak advokasi.
Setelah menemukan kandidat yang sesuai, Anda akan mendiskusikan tujuan, anggaran, dan preferensi komunikasi. Pastikan advokat memiliki spesialisasi yang relevan dengan kasus Anda, misalnya perkara perdata, pidana, atau hukum properti. Tinjau juga etika profesional dan kebijakan kerahasiaan untuk perlindungan klien.
Engagement atau perjanjian layanan umumnya mencakup lingkup tugas, biaya, estimasi waktu penyelesaian, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Palembang, Anda bisa memperoleh opsi tarif yang berbeda, mulai dari tarif per jam hingga paket biaya kasus tertentu. Selalu minta ringkasan biaya tertulis sebelum memulai kerja sama.
2. Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara
Gugatan waris yang rumit di Palembang memerlukan penanganan ahli untuk pembagian aset dan hak ahli waris. Advokat akan menilai dokumen hibah, akta waris, dan klaim ahli waris secara akurat.
Kasus sengketa tanah atau bangunan di kota ini sering menuntut bukti kepemilikan dan verifikasi sertifikat. Penasihat hukum membantu mempersiapkan gugatan atau pembelaan serta mengurus proses mediasi.
Pelanggaran kontrak bisnis lokal memerlukan interpretasi klausul, negosiasi ulang, dan, bila perlu, tindakan hukum. Pengacara bisa membantu menilai risiko dan mengatur ganti rugi yang tepat.
Proses perceraian dengan anak di bawah umur atau hak asuh di Palembang memerlukan dokumen resmi dan representasi di pengadilan. Advokat menjamin kepatuhan prosedural serta kesejahteraan anak.
Masalah perizinan usaha, termasuk layanan PTSP, sering memerlukan panduan hukum untuk menghindari pelanggaran peraturan daerah. Pengacara bisa membantu persiapan dokumen dan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Kasus pidana ringan hingga berat di Palembang membutuhkan penasihat hukum untuk hak-hak tersangka, perlindungan prosedural, dan persiapan pembelaan yang kuat di pengadilan.
3. Tinjauan Hukum Lokal
Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat)
UU Advokat mengatur kualifikasi, kode etik, dan hak klien dalam praktik advokat. Regulasi ini menjadi dasar bagaimana pengacara di Palembang menjalankan profesi dan menjaga kerahasiaan klien.
Advokat bertugas memberikan nasihat hukum dan pembelaan sesuai kode etik profesi.
Sumber: peraturan.go.id
Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009
UU Pelayanan Publik mengatur standar layanan hukum bagi warga negara dan keterlibatan publik dalam proses administratif. Regulasi ini relevan ketika Anda mengakses layanan hukum atau pembebanan biaya di Palembang.
Layanan publik yang efektif menjadi dasar kepercayaan masyarakat pada institusi hukum.
Sumber: peraturan.go.id
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
UU ITE mengatur perlindungan data, komunikasi elektronik, dan transaksi online terkait proses hukum di Palembang. Konteksnya relevan untuk korespondensi, pengiriman dokumen, dan bukti elektronik di pengadilan.
Perubahan terakhir sering membahas peningkatan keamanan data dan tata kelola bukti elektronik.
Sumber: peraturan.go.id
Catatan: regulasi daerah Palembang diterapkan melalui Peraturan Walikota dan Perda setempat yang mengatur tata kelola perizinan, pelayanan publik, dan lingkungan usaha.
Untuk akses regulasi lokal paling akurat, lihat halaman regulasi nasional dan daerah melalui portal hukum resmi.
4. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa langkah pertama jika saya membutuhkan pengacara di Palembang?
Mulailah dengan mendefinisikan masalah hukum Anda dan tujuan. Cari advokat berlisensi dengan spesialisasi relevan, lalu jadwalkan konsultasi awal untuk evaluasi kasus dan biaya.
Bagaimana cara membandingkan tarif pengacara di Palembang secara adil?
Bandingkan tarif per jam, paket biaya kasus, dan biaya tambahan. Tanyakan contoh kasus serupa dan estimasi biaya total hingga selesai perkara.
Kapan saya perlu tanda tangan perjanjian kerja sama dengan pengacara?
Setelah Anda sepakat lingkup pekerjaan, biaya, dan jadwal, segera tandatangani kontrak tertulis. Perjanjian harus mencantumkan hak dan kewajiban kedua pihak.
Di mana saya bisa menemukan advokat yang berlisensi di Palembang?
Gunakan asosiasi advokat resmi dan portal pemerintah seperti peraturan.go.id untuk memastikan lisensi. Tindakan ini mengurangi risiko praktik tanpa izin.
Mengapa konsultasi awal penting sebelum menyewa pengacara?
Konsultasi awal membantu Anda memahami kekuatan kasus, potensi biaya, dan strategi hukum yang direkomendasikan. Ini juga memungkinkan menilai kecocokan komunikasi.
Apakah saya bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya di Palembang?
Ya, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat atau program bantuan hukum pemerintah. Pastikan memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan.
Haruskah saya membawa dokumen asli atau salinan pada konsultasi?
Bawa keduanya jika memungkinkan. Dokumen asli diperlukan untuk verifikasi, sedangkan salinan membantu diskusi tanpa kehilangan data asli.
Bagaimana proses penyebutan saksi atau bukti di pengadilan Palembang?
Prosesnya melibatkan penyusunan bukti, pemanggilan saksi, dan pemeriksaan di pengadilan. Pengacara membantu menstrukturkan bukti agar kuat secara hukum.
Bisakah pengacara menangani kasus lintas daerah Indonesia dari Palembang?
Ya, banyak advokat memiliki jaringan nasional. Namun biaya, administrasi kasus, dan yurisdiksi perlu disesuaikan dengan pengadilan tujuan.
Apakah perubahan regulasi baru di Palembang dapat mempengaruhi kasus saya?
Perubahan regulasi, terutama izin usaha dan lingkungan, bisa mempengaruhi prosedur. Pengacara akan menilai dampaknya dan menyesuaikan strategi hukum.
Apakah saya harus mengganti pengacara jika komunikasi tidak lancar?
Ya, jika komunikasi buruk menghambat kemajuan kasus, pertimbangkan konsultasi dengan manajer kasus lain atau mengganti pengacara untuk memastikan representasi yang efektif.
5. Sumber Daya Tambahan
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia - Lembaga pemerintah yang mengatur profesi advokat, kurikulum pendidikan hukum, dan transparansi perizinan praktik hukum. Situs resmi: kemenkumham.go.id
Mahkamah Agung RI - Otoritas peradilan nasional yang menyediakan informasi perkara, prosedur persidangan, dan pedoman yuridis. Situs resmi: mahkamahagung.go.id
Portal Peraturan Go Id - Akses peraturan perundang-undangan nasional yang dapat dicari berdasarkan nomor, judul, atau tanggal. Situs resmi: peraturan.go.id
6. Langkah Selanjutnya
Definisikan masalah hukum Anda secara spesifik dan tujuan penyelesaian kasus dalam 1 paragraf singkat. Waktu: 1-2 hari.
Kumpulkan semua dokumen relevan seperti kontrak, bukti kepemilikan, akta, dan korespondensi terkait. Waktu: 2-5 hari.
Riset advokat berlisensi di Palembang dengan spesialisasi kasus Anda melalui situs pemerintah dan rekomendasi profesional. Waktu: 3-7 hari.
Hubungi minimal 3 calon advokat untuk konsultasi awal dan minta ringkasan biaya serta estimasi waktu penyelesaian. Waktu: 1-2 minggu.
Bandingkan kompetensi, komunikasi, dan biaya; pilih kandidat terbaik dan minta perjanjian kerja sama tertulis. Waktu: 1 minggu.
Tandatangani perjanjian advokasi, sampaikan semua dokumen asli, serta jelaskan harapan dan jalur komunikasi utama. Waktu: hari penandatanganan.
Ikuti proses hukum secara berkala dengan pembaruan rutin dari pengacara dan dokumentasikan setiap tahap persidangan. Waktu: berkelanjutan selama perkara.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Palembang melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Palembang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan
Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.