Temukan panduan dan sumber daya hukum praktis untuk negara Anda
21 artikel hukum
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan,...
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama : PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat...
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak:...
Membangun atau merenovasi rumah impian adalah salah satu pencapaian finansial dan emosional terbesar dalam hidup Anda. Namun, ketika kontraktor yang Anda percayai tiba-tiba berhenti bekerja, meminta tambahan biaya tanpa alasan...
Menjalankan bisnis di Indonesia menuntut pemahaman regulasi yang ketat. Kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan (corporate governance) adalah instrumen pelindung bisnis Anda dari pembekuan izin, denda, hingga tuntutan pidana korporasi....
Mengalami kesulitan keuangan sebagai debitur perorangan sering kali menimbulkan kecemasan luar biasa, terutama bayang-bayang penyitaan aset secara paksa oleh kreditur. Di Indonesia, hukum memberikan jalur penyelamatan legal untuk merestrukturisasi utang...
Kriteria Wanprestasi: Pemilik ruko wanprestasi apabila melanggar isi perjanjian sewa, seperti terlambat menyerahkan kunci, melakukan pengusiran sepihak sebelum kontrak habis, atau membiarkan kerusakan struktural. Kekuatan Bukti Tertulis: Keberhasilan menuntut ganti...
Ringkasan Praktis Kondisi Keuangan sebagai Penentu: Likuidasi sukarela hanya berjalan jika aset PT mampu membayar seluruh utang. Sebaliknya, kepailitan digunakan ketika perusahaan sudah tidak sanggup membayar kewajibannya (insolven). Kendali Pengurusan...
Wanprestasi butuh pembuktian sah : Pelanggaran kontrak harus ditegaskan melalui surat teguran hukum ( somasi ) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata sebelum diajukan ke pengadilan. Penyelesaian dilakukan berjenjang : Mulai dari...
Cara Mengajukan Klaim Keterlambatan Proyek Konstruksi: Biaya dan Prosedur Dasar Hukum Klaim: Klaim keterlambatan proyek di Indonesia mengacu pada wanprestasi berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa...
Biaya Audit Terjangkau: Biaya audit kepatuhan hukum ekspor-impor berkisar Rp35.000.000 hingga Rp350.000.000+, jauh lebih murah ketimbang denda administratif Bea Cukai yang dapat mencapai 1.000% dari kekurangan pembayaran. Pengawasan Digital 2026:...
KPPU berwenang menyelidiki, mengadili, dan memutus dugaan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, denda administratif KPPU tidak lagi dibatasi plafon...
Mediasi menyelesaikan sengketa dalam 30 hingga 60 hari dengan biaya jauh lebih terjangkau, tetapi kesepakatan damai membutuhkan akta notaris atau pendaftaran pengadilan agar memiliki kekuatan eksekusi langsung. Arbitrase BANI menghasilkan...
Ringkasan Praktis Jalur non-litigasi (BPSK/BPKN) bebas biaya perkara dan ditargetkan selesai dalam 21 hari kerja, cocok untuk tuntutan pengembalian dana ( refund ) atau ganti rugi administratif. Gugatan perdata ke...
Ringkasan Praktis Pendirian PT Persekutuan Modal mewajibkan minimal dua pemegang saham, sedangkan PT Perorangan khusus untuk skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Legalitas utama mencakup pengesahan Akta Pendirian oleh Notaris,...
PKPU sebagai moratorium legal: Memberikan debitur jeda penagihan resmi di Pengadilan Niaga untuk merestrukturisasi utang secara damai dan mencegah vonis pailit. Standar pembuktian sederhana: Permohonan hanya mensyaratkan debitur memiliki minimal...
Sengketa jasa konstruksi di Indonesia wajib diselesaikan melalui tahapan musyawarah sebelum para pihak dapat beralih ke forum luar atau lembaga peradilan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dewan Sengketa...
Ringkasan Utama Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia kini lebih terintegrasi dan efisien berkat pembaruan regulasi hukum dan penerapan sistem perizinan digital. Panduan ini dirancang untuk memberikan kejelasan prosedural bagi...
Checklist Arbitrase vs Litigasi Komersial: Waktu dan Dokumen di Indonesia Poin Penting Arbitrase komersial di Indonesia diselesaikan maksimal dalam 180 hari kerja, lebih cepat dari proses litigasi yang bisa memakan...
Key Takeaways Sebelum masuk ke rincian hukum yang kompleks, berikut beberapa poin mendasar mengenai aturan dan biaya waris di Indonesia pada tahun 2026: Dualisme hukum yang mengikat: Indonesia menerapkan dua...