Korporat & Komersial
Keimigrasian
Keluarga
+3 lainnya
Vidhi Law Office is a full-service Indonesian law firm based in Kuta, Bali with an established presence in Lombok. Founded by Peter Johnson in 2001, the firm has developed more than 20 years of experience across commercial, property, civil, criminal and immigration matters and provides specialist...
Perbankan & Keuangan
Ketenagakerjaan
Pembelaan Pidana
+2 lainnya
Law Firm Robert Khuana and Partners is a Bali-based law office established in 1987, offering a broad spectrum of legal services across litigation and non-litigation matters. The firm handles corporate and commercial matters, disputes, employment, banking and finance, and civil law matters,...
Legal Indonesia — Layanan Bisnis, Hukum & Visa
Legal Indonesia membantu para ekspatriat, pengusaha, dan investor menavigasi kehidupan serta bisnis di Bali dan seluruh Indonesia. Mulai dari relokasi dan pengurusan visa hingga pendirian perusahaan dan dukungan bisnis berkelanjutan, kami...
You need a tough lawyer who will fight for your rights and your freedom.You need a smart lawyer who understands the law and the criminal courts, and who will pursue your case with diligence and strategy.You need a compassionate lawyer who will take time to understand your needs and...
Korporat & Komersial
Hukum Properti
Keimigrasian
+2 lainnya
Kolindo Law Firm Bali is a full-service law firm based in Sanur, Bali that provides legal solutions for individuals, businesses, and institutions in Bali and beyond. It maintains a team of experienced lawyers who deliver high-quality legal services in civil, criminal, business, and family law,...
Lawyers are the same as artists. All words and legal acts should come out from the heart. Secure client's interests are the same with to secure ourselves. That's why the client and lawyer should works together in one line. Finally, I can say no one lawyer is great except his/her client are...
Keimigrasian
Korporat & Komersial
Bisnis
+1 lainnya
Okusi Associates - Bali operates as part of Okusi Associates, a Jakarta-based corporate services group with a Bali office that focuses on helping foreign and local clients establish and maintain Indonesian companies. The firm provides PMA and PT company establishment, licensing, immigration and...
Korporat & Komersial
Energi, Lingkungan & ESG
Hukum Properti
+1 lainnya
Yufendy & Partners is a highly respected Indonesian law firm with a strong practice in Jakarta and Batam (including Bintan). The firm was founded by Yufendy who was legally trained in Indonesia, Singapore and the UK, and licensed to practise Indonesian laws as well as admitted to the Supreme Court...
Gugatan & Sengketa
Bisnis
Korporat & Komersial
+5 lainnya
Bali Legals is a distinguished law firm based in Bali, Indonesia, offering a comprehensive suite of services including legal representation, construction consultancy, real estate advisory, and visa assistance. With over 15 years of experience, the firm has successfully served more than 1,700...
Karo Karo Law Office is a Denpasar-based practice serving individuals, families, and businesses across Bali and beyond. Established in 2000 by Esra Karo Karo Kaban, S.H., the firm advises on matters that commonly arise for residents and investors in Indonesia, including family and criminal cases,...
Pengacara di Bali: hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan jasanya
Panduan dari LawzanaSumber resmi diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Advokat dapat memberi nasihat hukum serta mewakili, mendampingi atau membela klien. Tentukan apakah Anda perlu nasihat, bantuan terkait perjanjian atau perwakilan sebelum memilih advokat.
Panduan ini membahas hukum dan prosedur di Indonesia.
Legalitas advokat
Pengangkatan dan sumpah
Minta SK pengangkatan dan berita acara sumpah Pengadilan Tinggi. [1]
Dasar biaya
Disepakati
Sepakati pekerjaan dan dasar biaya sebelum memberi kuasa. [2]
Bantuan hukum yang didanai
Gratis bila memenuhi syarat
Bagi orang atau kelompok miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. [3]
Kapan pengacara dapat membantu
Perjanjian tanah, vila dan sewa
Anda akan membeli, menyewa atau mengalihkan properti dan ingin memeriksa hak serta dokumennya.
Ditangani oleh: Atur pemeriksaan sertifikat tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat berwenang pembuat akta tanah.
Disarankan menggunakan pengacara
Menelaah hak dan perjanjian yang diajukan sebelum Anda tanda tangan atau membayar. [4][1]
Ditangani oleh:
Atur pemeriksaan sertifikat tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat berwenang pembuat akta tanah.
Bagi orang atau kelompok miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. Meliputi perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, di dalam maupun di luar pengadilan. Ajukan melalui penyedia terakreditasi. [3]
Pertanyaan tentang biaya jasa pengacara
Apakah konsultasi pertama berbayar?
Bagaimana biaya dihitung, dan kapan harus dibayar?
Pekerjaan, pajak dan pengeluaran apa yang termasuk penawaran?
Bisakah Anda memberi penawaran tertulis dan menjelaskan bagaimana pekerjaan tambahan akan disetujui?
Pilih dan beri kuasa kepada advokat
1
Tentukan bantuan yang dibutuhkan
Jelaskan masalah dan hasil yang Anda inginkan secara singkat. Tentukan apakah Anda perlu nasihat, bantuan menyusun perjanjian atau orang untuk mewakili Anda. [1]
2
Periksa legalitas advokat yang ditunjuk
Minta SK pengangkatan advokat dan berita acara sumpah Pengadilan Tinggi. Cocokkan nama pada dokumen itu dengan orang yang akan menangani urusan Anda. [1]
3
Pertimbangkan bantuan hukum yang didanai
Orang atau kelompok miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri dapat mengajukan. [3]
Diterima/ditolak dalam 3 hari kerja sejak dinyatakan lengkap
4
Sepakati pekerjaan dan pembayaran
Catat pekerjaan, dasar biaya, pengeluaran dan tahap pembayaran yang disepakati sebelum memberi kuasa. Minta persetujuan tersendiri sebelum pekerjaan di luar cakupan dimulai. [1]
5
Beri kuasa untuk langkah awal
Gunakan e-Court untuk pendaftaran perkara daring dan pembayaran panjar biaya perkara. [1][13]
Ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum; pastikan undang-undang, biaya, dan prosedur yang berlaku saat ini dengan berkonsultasi kepada pengacara atau instansi resmi terkait.
Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara
Telusuri 57 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.
Saya memasok furnitur pesanan khusus senilai 120 juta rupiah kepada sebuah hotel butik di Yogyakarta enam bulan yang lalu, namun pihak manajemen menolak untuk melunasi sisa tagihan meskipun telah dilayangkan beberapa surat peringatan resmi (somasi). Pembicaraan informal telah sepenuhnya menemui jalan buntu, sehingga saya ingin mengajukan gugatan perdata terhadap mereka....
Baca selengkapnya →
Jawaban pengacaraoleh DFA Law Firm
Terkait permasalahan ini, apa yang menjadi dasar penolakan pembayaran oleh pihak manajemen hotel? Apakah karena barang tidak memenuhi spesifikasi, atau mengalami kerusakan selama pengiriman? Fakta-fakta ini harus dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan apakah pihak hotel telah melakukan wanprestasi. Selain itu,...
Perkara perdata sengketa tanah waris yang belum terbagi. Pada tahap somasi dan mediasi, tuntutan Penggugat diterima oleh Tergugat namun tidak seluruhnya (tidak sesuai dengan permohonan gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan).
Yaitu: Penggugat menuntut agar bagian tanah warisannya diserahkan dalam keadaan kosong, namun Tergugat menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri...
Baca selengkapnya →
Hai, perkenankan saya menjawab secara singkat dan jelas ya. Hakim akan menggunakan gugatan sebagai dasar menilai perkara, adapun perkembangan dalam somasi dan/atau mediasi umumnya menjadi pelengkap informasi saja. Terima kasih.Salam hormat, Yoga Septiansyah, S.H.
Terdapat permasalahan terkait kemitraan bisnis daring.
Salah satu mitra/rekan kongsi tidak menyusun laporan keuangan, sementara seluruh arus dana masuk dan keluar dilakukan melalui rekening yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari akun Instagram melalui pengubahan kata sandi akun tersebut.
Oleh karena yang bersangkutan menyatakan pada grup WhatsApp bahwa dirinya tidak...
Baca selengkapnya →
Jawaban pengacaraoleh Kantor Hukum Yustisia Laksana
Yth. Bapak/Ibu,
Berdasarkan fakta yang disampaikan, pengumuman di akun Instagram bisnis tersebut secara umum tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) jo. Pasal 310 KUHP. Alasannya:
1. Tidak ada...
Poin Penting (Key Takeaways)
Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan.
Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh...
Baca selengkapnya →
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan
Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban.
Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal.
Kendali Manajemen:...
Baca selengkapnya →
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim.
Preservasi Hak: Hindari mengakui kesalahan secara terburu-buru. Gunakan frasa "tanpa mengurangi hak" untuk melindungi posisi hukum perusahaan Anda.
Pentingnya Bukti: Sebelum menyusun...
Baca selengkapnya →
