Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Terbaik di Denpasar

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.


Didirikan tahun 1987
English
Perbankan & Keuangan Ketenagakerjaan Pembelaan Pidana +2 lainnya
Law Firm Robert Khuana and Partners is a Bali-based law office established in 1987, offering a broad spectrum of legal services across litigation and non-litigation matters. The firm handles corporate and commercial matters, disputes, employment, banking and finance, and civil law matters,...
Kolindo Law Firm Bali
Denpasar, Indonesia

English
Korporat & Komersial Hukum Properti Keimigrasian +2 lainnya
Kolindo Law Firm Bali is a full-service law firm based in Sanur, Bali that provides legal solutions for individuals, businesses, and institutions in Bali and beyond. It maintains a team of experienced lawyers who deliver high-quality legal services in civil, criminal, business, and family law,...
LAW FIRM Benjamin Seran Jr & Partner
Denpasar, Indonesia
Konsultasi Gratis · 30 menit

Didirikan tahun 2018
14 orang dalam tim
English
Indonesian
Gugatan & Sengketa
Lawyers are the same as artists. All words and legal acts should come out from the heart. Secure client's interests are the same with to secure ourselves. That's why the client and lawyer should works together in one line. Finally, I can say no one lawyer is great except his/her client are...
Arie & Dewi Law Office
Denpasar, Indonesia

English
Gugatan & Sengketa
Arie & Dewi Law Office, located in Bali, Indonesia, offers comprehensive legal services tailored to meet the diverse needs of its clients. The firm's team of experienced attorneys specializes in Civil Law, Criminal Law, Administrative Law, Employment Law, and Business Law, ensuring expert...

7 orang dalam tim
English
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Pembelaan Pidana Ketenagakerjaan +1 lainnya
Law Office Tyas Yunia & Partners is a Bali-based law office led by Tyas Yunia and Kresnayana, offering advocacy, mediation and legal corporate services with a nationwide reach across Indonesia. The firm emphasizes practical, client-focused guidance and long term protection of legal interests,...

English
Pembelaan Pidana Gugatan & Sengketa Korporat & Komersial
EQUAL & CO is a law firm operating in Indonesia with offices in Jakarta and Bali, specializing in corporate and commercial matters, litigation, and strategic legal advisory for a diverse client base.The firm is guided by the principle of Equality before the Law and assembles a team of experienced...

Didirikan tahun 2006
English
Hukum Properti Keluarga Bisnis +3 lainnya
Griya Bali Law Firm, led by Ida Bagus Adi Swastika, SH as Senior Lawyer and managing partner, provides legal consulting and representation across litigation and non-litigation matters in Indonesia, with an emphasis on Bali-focused client support. The firm positions itself as a specialized team that...
BALI VISAS
Denpasar, Indonesia

English
Keimigrasian Korporat & Komersial Bisnis +1 lainnya
Bali Visas is a Bali based immigration and visa services provider, recognized as a leading visa agency in Bali with ISO certification and more than 20 years of experience. The firm manages the entire visa application process from start to finish and coordinates directly with Indonesian Immigration...
Gendo Law Office
Denpasar, Indonesia

Didirikan tahun 2014
English
Gugatan & Sengketa Bisnis Perpajakan +3 lainnya
Gendo Law Office, based in Bali, Indonesia, presents a practice centered on both litigation and non-litigation matters, with an emphasis on handling civil and criminal matters alongside specialized areas such as intellectual property, banking and investment, land, employment, and environmental law....
TAMPIL DI

Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 50 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Apakah pemilik tanah yang terdampak SUTET dapat mengajukan gugatan terkait ganti kerugian yang dinilai sangat rendah?
Hukum Properti
Tanah kami terdampak jalur SUTET dan menerima penawaran bentuk ganti kerugian yang rendah. Kami memerlukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak kami.
Jawaban pengacara oleh Law Offices Syapri Chan & Partners

Tanah yang terkena SUTET dapat diajukan Keberatan melalui Pengadilan Negeri setempat atas Penetapan Ganti Rugi yang rendah. Nanti Pengadilan Negeri setempat akan menetapkan harga ganti rugi yang wajar.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Surat Perjanjian
Hukum Properti
Dapatkah dibuatkan draf surat perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tanah dan penyewa (diperuntukkan bagi peternakan unggas) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Terima kasih atas masukannya.
Jawaban pengacara oleh DFA Law Firm

Bapak/Ibu dapat menghubungi kami, dan kami siap membantu Bapak/Ibu, karena suatu Perjanjian harus memuat ruang lingkup secara terperinci agar sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan disepakati oleh Para Pihak.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Sertifikat Tanah
Hukum Properti
Bagaimana tata cara balik nama pada sertifikat atau surat keterangan tanah dari pemegang hak yang telah meninggal dunia atas nama ahli waris yang masih hidup sebagaimana tercantum dalam surat? Mohon informasi dan arahannya. Terima kasih.
Jawaban pengacara oleh TNC & FRIENDS LAW FIRM

Langkah-Langkah Proses Balik Nama Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) Ajukan pembuatan SKW ke kantor kelurahan/desa setempat dengan melampirkan Surat Kematian, KTP/KK seluruh ahli waris, dan Buku Nikah orang tua/pewaris. Pengurusan Pajak BPHTB Waris Hitung dan bayarkan BPHTB Waris di...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Indonesia Artikel Hukum

Telusuri 21 artikel hukum kami di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.

Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
Kontrak
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
Cara Merespons Somasi Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia
Pencegahan Sengketa & Pra-Litigasi
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak: Hindari mengakui kesalahan secara terburu-buru. Gunakan frasa "tanpa mengurangi hak" untuk melindungi posisi hukum perusahaan Anda. Pentingnya Bukti: Sebelum menyusun... Baca selengkapnya →

Tentang menyewa pengacara di Denpasar, Indonesia

Di Denpasar, Denpasar adalah pusat layanan hukum di wilayah Bali dengan banyak advokat berlisensi dan firma hukum lokal maupun nasional. Proses penyewaan pengacara umumnya dimulai dengan identifikasi kebutuhan hukum Anda, konsultasi awal, dan penilaian kelayakan biro jasa yang sesuai. Setelah itu, advokat akan menyusun rencana tindakan, memperkirakan biaya, dan menandatangani perjanjian retainer sebelum mulai bekerja.

Dalam praktiknya, sangat penting memilih advokat yang memiliki pemahaman kontekstual terhadap hukum Bali serta pengalaman pada jenis kasus Anda. Komunikasi yang jelas soal biaya, ruang lingkup jasa, dan jadwal pembaruan status perkara sangat membantu mencegah miskomunikasi. Gunakan konsultasi awal untuk menilai kekuatan kasus Anda dan kesesuaian strategi hukum yang diusulkan.

“Advokat berfungsi sebagai penasihat hukum dan pembela bagi klien”
UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat - peraturan.go.id

Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara

  • Anda menerima surat somasi atau panggilan pengadilan terkait sengketa kontrak di Denpasar. Advokat akan menilai klaim, menyiapkan respons hukum, dan mengelola proses alternatif penyelesaian sengketa jika memungkinkan. Ini menghemat waktu dan mengurangi risiko denda lewat jalur yang tepat.

  • Sengketa tanah atau hak atas lahan di Bali, termasuk batas properti dan hibah adat. Pengacara spesialis properti dapat membantu menelusuri dokumen kepemilikan, peta bidang, serta prosedur balik nama atau pelepasan hak dengan prosedur yang sesuai hukum adat dan nasional.

  • Kasus perceraian atau hak asuh anak yang melibatkan warga Denpasar. Advokat akan membantu menyusun dokumen perceraian, mengajukan permohonan di pengadilan setempat, serta mewakili Anda dalam mediasi dan sidang.

  • Masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual atau merek di wilayah Bali. Pengacara akan menilai pelanggaran, mendaftarkan permintaan perlindungan hukum, dan mengajukan gugatan jika diperlukan untuk melindungi merek Anda.

  • Kasus hukum administrasi atau regulasi usaha di Denpasar, misalnya pelanggaran perizinan usaha atau sengketa regulasi daerah. Advokat membantu menyiapkan dokumen banding, negosiasi dengan instansi terkait, dan representasi di pengadilan jika diperlukan.

Tinjauan Hukum Lokal

Di tingkat nasional yang berlaku di Denpasar, dua kerangka hukum utama adalah Undang-Undang tentang Advokat dan ketentuan Bantuan Hukum. Kedua kerangka ini membentuk dasar layanan hukum bagi warga Bali, termasuk hak akses, lisensi advokat, dan mekanisme bantuan hukum bagi pihak tidak mampu.

UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjabarkan fungsi advokat sebagai penasihat hukum dan pembela klien di berbagai peradilan. Perubahan penting dilakukan melalui UU No 16 Tahun 2019 untuk memperkuat tata kelola profesi advokat dan mekanisme pengawasan. Ini relevan bagi Denpasar karena standar profesi diterapkan secara nasional di semua pengadilan termasuk Denpasar.

“Advokat berfungsi sebagai penasihat hukum dan pembela bagi klien”
UU No 18 Tahun 2003 - peraturan.go.id

UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur penyediaan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu membayar jasa hukum. Ketentuan ini menjadi landasan program bantuan hukum di Bali dan Denpasar, termasuk akses ke layanan hukum gratis atau bersubsidi melalui lembaga terkait.

“Bantuan hukum disediakan bagi warga negara yang tidak mampu membayar jasa hukum”
UU No 16 Tahun 2011 - peraturan.go.id

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa syarat umum untuk menyewa pengacara di Denpasar?

Anda perlu memiliki identitas diri, dokumen kasus, dan catatan kontak. Konsultasi awal akan menentukan kebutuhan, biaya, dan ekspektasi hasil. Pastikan advokat terdaftar di asosiasi profesi terkait serta memiliki lisensi yang masih berlaku.

Bagaimana proses penunjukan pengacara untuk kasus pidana di Denpasar?

Prosesnya biasanya dimulai dengan konsultasi awal, penilaian keterangan perkara, dan pembuktian kelayakan pembelaan. Advokat akan mengatur pembelaan di pengadilan Negeri Denpasar dan, jika perlu, mengajukan banding atau upaya hukum lain.

Kapan sebaiknya Anda menghubungi pengacara setelah menerima surat panggilan?

Segera hubungi pengacara dalam 24 jam jika memungkinkan untuk menilai risiko dan menyiapkan langkah respons. Waktu yang cepat meningkatkan peluang penyelesaian yang menguntungkan dan mengurangi potensi risiko denda atau sanksi.

Di mana menemukan konsultan hukum yang berlisensi di Denpasar?

Mulailah dengan mengacu pada daftar advokat di portal resmi seperti peraturan.go.id dan situs Pengadilan Negeri Denpasar. Verifikasi lisensi melalui asosiasi advokat nasional yang terdaftar secara publik.

Mengapa memilih pengacara lokal Denpasar dibandingkan luar Bali?

Pengacara lokal memahami konteks hukum Bali dan adat setempat serta kebiasaan pengadilan Denpasar. Mereka juga lebih familiar dengan pihak lawan dan administrasi daerah yang sering muncul dalam kasus wilayah Bali.

Bisakah Anda mendapatkan bantuan hukum gratis di Denpasar?

Ya, jika memenuhi kriteria kelayakan, Anda dapat mengakses Bantuan Hukum melalui program pemerintah. Bantuan ini membantu membiayai sebagian atau seluruh biaya jasa hukum dalam kasus tertentu.

Haruskah menandatangani perjanjian retainer sebelum kasus dimulai?

Ya, perjanjian retainer menjelaskan lingkup pekerjaan, biaya, dan ekspektasi kedua pihak. Dokumen ini memproteksi Anda dan pengacara dari potensi perselisihan di kemudian hari.

Apakah ada perbedaan biaya antara pengacara umum dan advokat spesialis di Denpasar?

Biaya bervariasi berdasarkan kompleksitas kasus dan spesialisasi. Advokat spesialis cenderung menetapkan tarif lebih tinggi karena pengalaman pada bidang tertentu.

Apa peran advokat dalam proses mediasi di Bali?

Advokat dapat memfasilitasi negosiasi, menilai opsi penyelesaian damai, dan mempersiapkan dokumen mediasi. Mediasi sering kali lebih efisien dan menghemat biaya jika berhasil.

Bagaimana cara memeriksa kredensial pengacara di Denpasar?

Lakukan pemeriksaan lisensi melalui peraturan.go.id dan verifikasi kontak kantor melalui situs resmi pengadilan setempat. Anda juga bisa menanyakan referensi klien sebelumnya.

Kapan saya bisa mengajukan bantuan hukum melalui pemerintah Bali?

Ajukan permohonan bantuan hukum melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah, biasanya melalui kantor bantuan hukum setempat atau fasilitas layanan hukum daerah. Prosesnya bergantung pada kriteria kelayakan dan kemantapan dokumen.

Di mana saya bisa mengadukan masalah etika pengacara di Denpasar?

Pengaduan etika dapat diajukan melalui organisasi profesi advokat nasional atau melalui otoritas pengawas profesi hukum yang relevan. Manual prosedurnya tersedia pada situs resmi masing-masing organisasi.

Sumber Daya Tambahan

  • Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia - fungsi: mengatur advokat, kebijakan bantuan hukum, dan pengawasan profesi hukum nasional. Situs resmi: https://www.kemenkumham.go.id
  • Peraturan Go ID - fungsi: menyediakan teks perundang-undangan nasional termasuk UU Advokat dan Bantuan Hukum. Situs resmi: https://peraturan.go.id
  • Pengadilan Negeri Denpasar - fungsi: layanan pengadilan, informasi perkara, dan panduan prosedural di Denpasar. Situs resmi: https://pn-denpasar.go.id

Langkah Selanjutnya

  1. Kenali kebutuhan hukum Anda - identifikasi jenis perkara, lokasi sidang, dan tujuan Anda. Ambil catatan tanggal penting, dokumen terkait, serta kontak pihak terkait. Waktu: 1-2 hari.
  2. Cari kandidat pengacara di Denpasar - gunakan daftar advokat di peraturan.go.id dan tanya rekomendasi dari orang tepercaya. Waktu: 2-5 hari.
  3. Verifikasi kredensial dan lisensi - cek lisensi advokat melalui situs pemerintah, dan pastikan tidak ada sanksi. Waktu: 1 hari.
  4. Atur konsultasi awal - jadwalkan pertemuan untuk menilai pengalaman, strategi, dan estimasi biaya. Waktu: 1-2 minggu.
  5. Diskusikan biaya dan bentuk kerja sama - pilih antara perjanjian retainer atau biaya berbasis jam, cantumkan estimasi total. Waktu: 1 minggu.
  6. Conform perjanjian retainer - baca secara teliti, minta klarifikasi soal ruang lingkup, biaya tambahan, dan komunikasi. Waktu: 3-7 hari.
  7. Mulai kerja sama resmi - serahkan dokumen kasus, jadwalkan pembaruan berkala, dan tetapkan kontak utama. Waktu: segera setelah tanda tangan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Denpasar melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Denpasar, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Bidang Praktik

Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.

Lihat semua bidang praktik
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan