Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Atau persempit pencarian dengan memilih kota:
Di Bali, kebutuhan hukum usaha teknologi finansial sering berkaitan dengan pembayaran wisatawan, transaksi hotel dan restoran, layanan pembiayaan, serta pengelolaan data pelanggan lokal maupun asing. Kegiatan tersebut tetap tunduk pada aturan nasional Indonesia; tidak ada izin teknologi finansial khusus yang berlaku hanya di Bali.
Kewajiban hukumnya bergantung pada peran usaha. Menyediakan aplikasi pencatatan transaksi berbeda dari memproses pembayaran, menyalurkan pinjaman, atau mengelola aset keuangan. Pembedaan ini menentukan apakah usaha perlu berizin atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), atau menjalankan kewajiban lain.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berlaku sejak diundangkan pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini memperkuat kerangka sektor keuangan dan kewenangan pengawasan, sehingga model layanan perlu diperiksa terhadap aturan pelaksana yang relevan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan pada 17 Oktober 2022, dengan masa penyesuaian dua tahun. Aturannya penting bagi usaha yang mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, atau membagikan data pelanggan, termasuk data wisatawan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran berlaku sejak 1 Juli 2021. Ketentuan ini relevan bagi kegiatan penyediaan jasa pembayaran; kewajiban spesifik bergantung pada fungsi usaha dan aturan BI terbaru.
Tidak selalu. Kewajiban bergantung pada kegiatan yang dilakukan, bukan sekadar penggunaan aplikasi atau teknologi. Pengelola pembayaran, pemberi pinjaman, dan penyedia layanan keuangan tertentu dapat memerlukan izin atau pemenuhan kewajiban regulator.
Tidak ada izin khusus yang hanya berlaku untuk usaha teknologi finansial di Bali. Perizinan sektor keuangan umumnya mengikuti aturan nasional, sementara izin usaha umum dan kewajiban lokasi tetap perlu diperiksa melalui sistem perizinan yang berlaku.
BI mengatur dan mengawasi bidang sistem pembayaran, sedangkan OJK mengawasi berbagai kegiatan jasa keuangan, termasuk layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi sesuai ketentuan. Model usaha yang menggabungkan beberapa layanan dapat memerlukan pemeriksaan terhadap kewenangan lebih dari satu regulator.
Periksa nama badan usaha dan statusnya melalui kanal resmi OJK sebelum menggunakan atau bermitra dengan penyedia tersebut. Jangan hanya mengandalkan nama aplikasi, iklan, atau pengakuan mitra bisnis.
Pedagang yang menerima pembayaran melalui penyedia berizin umumnya perlu mengikuti persyaratan penyedia tersebut dan ketentuan yang berlaku bagi merchant. Jika usaha memproses atau menyediakan layanan pembayaran sendiri, analisis izinnya berbeda dan perlu ditinjau secara khusus.
Kemungkinannya bergantung pada jenis layanan, struktur perusahaan, aturan investasi, dan kewajiban perizinan di Indonesia. Menawarkan layanan dari luar negeri tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban yang mungkin timbul di Indonesia.
Libatkan pengacara sebelum meluncurkan produk, mengajukan izin, atau menandatangani kontrak penting. Pemeriksaan awal dapat membantu mengenali apakah kegiatan usaha masuk ke ranah jasa keuangan yang diatur.
Tidak ada tarif tunggal untuk seluruh perkara. Biaya biasanya dipengaruhi oleh ruang lingkup pekerjaan, kompleksitas model usaha, kebutuhan komunikasi dengan regulator, dan apakah sengketa perlu ditangani.
Waktunya bergantung pada jenis izin, kelengkapan dokumen, dan tanggapan regulator. Pengacara dapat membantu menyiapkan berkas dan memetakan proses, tetapi tidak dapat menjamin waktu persetujuan.
Usaha perlu menilai dasar pemrosesan, tujuan penggunaan, keamanan, akses, dan pembagian data pribadi. Pengumpulan data pelanggan asing di Bali tetap memerlukan penilaian terhadap kewajiban hukum Indonesia yang berlaku.
Pengacara dapat membantu menyusun tanggapan, menelaah dokumen, dan mendampingi komunikasi dengan regulator. Jalur penanganan bergantung pada jenis pengaduan dan kewenangan lembaga terkait.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bali melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Fintech, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bali, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.
