Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Atau persempit pencarian dengan memilih kota:
Di Bali, izin kerja bagi tenaga kerja asing bukan satu dokumen tunggal. Pemberi kerja umumnya perlu memperoleh persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), memenuhi kewajiban kompensasi, lalu mengurus visa dan izin tinggal yang sesuai untuk bekerja.
Proses ini berlaku bagi perusahaan di sektor seperti perhotelan, restoran, pariwisata, konstruksi, dan investasi. Persetujuan kerja harus sesuai dengan jabatan serta lokasi penempatan; visa kunjungan atau izin tinggal wisata tidak memberi hak untuk bekerja.
Pengawasan dapat melibatkan instansi ketenagakerjaan dan keimigrasian. Karena itu, dokumen perusahaan, jabatan dalam RPTKA, kegiatan nyata pekerja, dan izin tinggal perlu saling sesuai.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar aturan ketenagakerjaan dan penggunaan tenaga kerja asing. Ketentuannya telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berlaku sejak 31 Maret 2023.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur persyaratan penggunaan tenaga kerja asing, persetujuan RPTKA, dan kewajiban pemberi kerja. Peraturan ini diundangkan pada 2 Februari 2021.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing merinci pelaksanaan aturan tersebut. Peraturan ini diundangkan pada 1 April 2021; ketentuan yang berlaku tetap perlu diperiksa saat mengajukan permohonan.
Pada umumnya, pekerja asing yang melakukan pekerjaan di Indonesia harus memenuhi aturan penggunaan tenaga kerja asing dan keimigrasian. Pengecualian atau ketentuan khusus bergantung pada kegiatan, jabatan, dan dasar izin tinggalnya.
Umumnya, pemberi kerja yang mengajukan RPTKA untuk pekerja asing yang akan dipekerjakan. Pekerja tidak dapat menggantikan kewajiban perusahaan dengan mengurus persetujuan atas namanya sendiri.
Visa kunjungan tidak dengan sendirinya memberi izin untuk bekerja. Sebelum melakukan pekerjaan, periksa jenis kegiatan yang diizinkan dan pastikan persetujuan kerja serta izin tinggalnya sesuai.
Tidak selalu. Status investor atau pemegang saham tidak otomatis menghapus persyaratan penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap jabatan; peran sebagai pengurus dan aturan yang berlaku perlu diperiksa tersendiri.
Kelayakan bergantung pada ketentuan jabatan, kebutuhan pemberi kerja, dan kualifikasi pekerja. Perusahaan perlu memeriksa apakah jabatan yang diajukan dapat digunakan untuk tenaga kerja asing serta apakah syarat pendamping tenaga kerja Indonesia berlaku.
Biaya terdiri dari kewajiban pemerintah dan biaya jasa profesional, yang berbeda menurut perkara. Pemberi kerja pada umumnya wajib membayar kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebesar US$100 per jabatan per bulan, dengan pengecualian tertentu dalam peraturan.
Waktu pemrosesan berbeda menurut kelengkapan dokumen, jenis permohonan, dan tindak lanjut instansi. RPTKA, pembayaran kewajiban yang berlaku, serta visa dan izin tinggal merupakan tahapan yang perlu diperhitungkan; mintalah perkiraan berdasarkan berkas konkret.
Dokumen umumnya mencakup data dan legalitas perusahaan, uraian jabatan, rencana penempatan, serta identitas, pendidikan, dan pengalaman pekerja. Daftar tepatnya bergantung pada permohonan dan ketentuan yang berlaku saat diajukan.
Belum tentu. Perubahan pemberi kerja, jabatan, atau penempatan dapat memerlukan pembaruan persetujuan kerja dan dokumen keimigrasian sebelum pekerja menjalankan pekerjaan baru.
Tidak, perusahaan dapat mengurus permohonan sendiri jika memahami persyaratan dan prosedurnya. Pengacara dapat membantu menilai kelayakan, menyiapkan dokumen, menangani penolakan, atau memberi nasihat saat pemeriksaan.
Tanyakan pengalaman menangani RPTKA dan izin tinggal kerja, siapa yang akan mengurus setiap tahap, serta biaya dan cakupan jasa secara tertulis. Pastikan pengacara menjelaskan risiko dan tidak menjanjikan persetujuan.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bali melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Izin Kerja, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bali, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.
