Lawzana Lawzana Logo
CARI PENGACARA

Pengacara Ekstradisi Terbaik di Bali

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Atau persempit pencarian dengan memilih kota:


Didirikan tahun 1987
English
Pembelaan Pidana Ekstradisi Pencurian, Perampokan & Pembobolan +13 lainnya
Law Firm Robert Khuana and Partners is a Bali-based law office established in 1987, offering a broad spectrum of legal services across litigation and non-litigation matters. The firm handles corporate and commercial matters, disputes, employment, banking and finance, and civil law matters,...
DPH LAW FIRM
Denpasar, Indonesia

English
DPH Law Firm, based in Denpasar City, Bali, Indonesia, is a full-service legal practice founded by experienced attorneys Rado Fridsel L., S.H., M.H., C.L.A., and Syarif Fatahilla Harahap, S.H., M.H. The firm offers a comprehensive range of legal services, including legal audits, document...
RBP Asia
Melayani Denpasar dari jarak jauh dari Jakarta

Didirikan tahun 2024
10 orang dalam tim
Raden Bayu Prawirosentiko (“RBP Asia”) is an Indonesian law firm with a particular focus on the white-collar criminal defense & investigations, litigation and disputes, and corporate practices. As one of the pioneer law firms in Indonesia who has white-collar criminal defense &...
Jarrak Media Group Law Firm
Denpasar, Indonesia

3 orang dalam tim
English
Jarrak Media Group Law Firm is a Bali based Indonesian law firm offering integrated legal solutions for individuals, companies and organizations across multiple legal disciplines. It draws on practice areas including Corporate Law, Litigation, Family Law and Criminal Law to provide precise legal...
Denpasar, Indonesia

English
BLESS Law Firm & Legal Office is a Bali based legal consultancy and visa agency that serves individuals and businesses across Indonesia. The firm specializes in immigration law and corporate matters, offering end to end support for visas, company formation, licensing and compliance. With a deep...
MALEKAT HUKUM Law Firm Canggu
Denpasar, Indonesia

English
MALEKAT HUKUM Law Firm, based in Canggu, Bali, has built its foundation on 45 years of integrity and reliability, offering principle-based, client-first, and cost-effective legal services to both Indonesians and foreigners. The firm is renowned for its dynamic, trusted, and solution-driven...
Bali Lawyer Dewata Law Firm
Denpasar, Indonesia

English
Bali Lawyer Dewata Law Firm, located in Kerobokan, Bali, offers a comprehensive range of legal services tailored to meet the diverse needs of its clients. The firm's team of experienced attorneys specializes in various areas of law, ensuring that clients receive expert guidance and representation...
Denpasar, Indonesia

Didirikan tahun 2000
English
Karo Karo Law Office is a Denpasar-based practice serving individuals, families, and businesses across Bali and beyond. Established in 2000 by Esra Karo Karo Kaban, S.H., the firm advises on matters that commonly arise for residents and investors in Indonesia, including family and criminal cases,...

English
Gopta Law Firm - Kantor Pengacara & Kantor Hukum - is a distinguished legal practice in Indonesia, offering comprehensive services across multiple disciplines, including corporate law, bankruptcy, civil and criminal litigation, family law, real estate, and trial advocacy. The firm's team of...

7 orang dalam tim
English
Law Office Tyas Yunia & Partners is a Bali-based law office led by Tyas Yunia and Kresnayana, offering advocacy, mediation and legal corporate services with a nationwide reach across Indonesia. The firm emphasizes practical, client-focused guidance and long term protection of legal interests,...
TAMPIL DI

Bagaimana proses ekstradisi berjalan di Bali?

Ekstradisi adalah penyerahan seseorang dari Indonesia kepada negara lain, atau permintaan Indonesia agar seseorang yang berada di luar negeri diserahkan untuk proses pidana. Di Bali, perkara dapat bermula dari penangkapan oleh kepolisian setempat, permintaan resmi negara asing, atau pemeriksaan atas keberadaan orang yang dicari.

Prosesnya mengikuti hukum nasional, bukan aturan khusus Bali. Permintaan biasanya diperiksa melalui jalur pemerintah pusat, sedangkan aparat dan pengadilan di Bali dapat menangani tindakan setempat sesuai kewenangannya. Pengadilan tidak mengadili ulang perkara pokok dari negara peminta; pemeriksaannya berkaitan dengan syarat ekstradisi.

Pemberitahuan Interpol atau red notice bukan dengan sendirinya perintah ekstradisi maupun surat perintah penangkapan Indonesia. Ekstradisi juga berbeda dari deportasi imigrasi, yang memiliki dasar dan tujuan tersendiri. Karena akibat penahanan dan perpindahan lintas negara dapat besar, nasihat pengacara sejak awal membantu memastikan dasar tindakan dan hak prosedural diperiksa.

Kapan Anda memerlukan pengacara ekstradisi?

  • Anda ditangkap di Bali setelah negara lain meminta penyerahan, dan perlu memeriksa dasar penahanan, identitas, serta dokumen permintaan.

  • Nama Anda muncul dalam pemberitahuan Interpol saat melewati bandara atau menjalani pemeriksaan kepolisian, tetapi Anda belum mengetahui apakah ada permintaan ekstradisi resmi.

  • Anda warga negara asing yang menghadapi perkara pidana di Bali sekaligus permintaan ekstradisi, sehingga perlu memahami risiko proses di Indonesia dan negara peminta.

  • Perbuatan yang dituduhkan terjadi di Bali, sementara Indonesia mempertimbangkan meminta penyerahan Anda dari negara lain untuk penyidikan atau persidangan.

  • Perkara yang sama atau tindakan terkait juga sedang diperiksa di Indonesia, sehingga perlu menilai yurisdiksi, risiko proses ganda, dan kemungkinan keberatan hukum.

  • Anda atau keluarga ingin membedakan penahanan untuk ekstradisi dari penahanan imigrasi atau rencana deportasi, yang tidak otomatis memiliki proses dan akibat yang sama.

Aturan hukum yang berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menjadi aturan utama mengenai permintaan, pemeriksaan, dan penyerahan orang. Undang-undang ini diundangkan pada 18 Januari 1979; pelaksanaannya juga bergantung pada perjanjian yang berlaku atau hubungan timbal balik dengan negara terkait.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur kerja sama bantuan hukum pidana lintas negara. Bantuan untuk memperoleh bukti atau dokumen berbeda dari ekstradisi, meskipun keduanya dapat muncul dalam penyidikan yang sama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Perjanjian ini relevan untuk permintaan antara kedua negara, dengan syarat dan cakupan menurut perjanjian tersebut. Ketentuan itu tidak otomatis berlaku untuk permintaan dari negara lain.

Tidak ada undang-undang ekstradisi khusus Bali. Penerapan aturan nasional pada perkara tertentu bergantung pada negara peminta, dokumen yang diajukan, jenis tindak pidana, dan fakta perkara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Indonesia dapat mengekstradisi seseorang dari Bali?

Dapat, jika syarat hukum Indonesia dan dasar kerja sama dengan negara peminta terpenuhi. Keberadaan seseorang di Bali tidak membuat permintaan itu otomatis dikabulkan; permohonan tetap melalui pemeriksaan dan keputusan sesuai kewenangan pemerintah Indonesia.

Apakah red notice Interpol berarti saya pasti akan diekstradisi?

Tidak. Red notice adalah pemberitahuan untuk membantu menemukan seseorang dan tidak menggantikan permintaan ekstradisi resmi atau keputusan Indonesia. Pengacara dapat membantu memeriksa status pemberitahuan, dasar penahanan, dan proses yang sedang berjalan.

Apakah warga negara Indonesia kebal dari ekstradisi?

Kewarganegaraan Indonesia merupakan faktor hukum penting, tetapi jawabannya perlu diperiksa berdasarkan undang-undang, perjanjian yang berlaku, dan keadaan perkara. Jangan menganggap kewarganegaraan saja otomatis menghentikan semua proses.

Apakah tindak pidana yang dituduhkan harus juga merupakan tindak pidana di Indonesia?

Kesamaan sifat tindak pidana di kedua negara dapat menjadi bagian penting pemeriksaan ekstradisi. Penerapannya bergantung pada rumusan perbuatan dan dasar hukum yang digunakan, bukan hanya nama delik dalam dokumen negara peminta.

Apakah perkara politik atau militer dapat menjadi alasan penolakan?

Undang-undang ekstradisi mengatur batasan dan pengecualian tertentu, termasuk terkait tindak pidana politik dan tindak pidana militer tertentu. Penilaian tidak dapat dipastikan hanya dari sebutan perkara; dokumen dan fakta perlu ditelaah.

Apakah proses ekstradisi sama dengan deportasi?

Tidak. Ekstradisi bertujuan menyerahkan seseorang untuk proses pidana di negara lain, sedangkan deportasi merupakan tindakan keimigrasian. Dasar, prosedur, dan hak yang dapat digunakan berbeda, sehingga penting memastikan tindakan yang sedang dihadapi.

Berapa lama proses ekstradisi di Bali?

Tidak ada jangka waktu tunggal yang berlaku untuk setiap perkara. Waktu dapat dipengaruhi kelengkapan permintaan, kebutuhan penerjemahan, pemeriksaan pengadilan, keberatan hukum, dan keputusan pemerintah.

Berapa biaya menyewa pengacara ekstradisi?

Biaya jasa tidak ditetapkan sebagai satu tarif nasional dan biasanya bergantung pada kompleksitas perkara, tahapan yang ditangani, serta kebutuhan perjalanan atau penerjemahan. Minta rincian tertulis mengenai ruang lingkup jasa, biaya tambahan, dan cara penagihan sebelum menyepakati pendampingan.

Apakah pengacara lokal di Bali dapat menangani permintaan dari luar negeri?

Pengacara di Bali dapat menangani pendampingan setempat dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam proses nasional. Untuk perkara lintas negara, tanyakan pengalaman menangani ekstradisi serta kemampuan berkoordinasi dengan penasihat hukum di negara peminta.

Apakah saya tetap dapat mencari pengacara jika sudah ditahan?

Ya. Hubungi pengacara sesegera mungkin dan mintalah penjelasan mengenai dasar penahanan, tahapan berikutnya, serta akses penerjemah bila diperlukan. Jangan menandatangani dokumen yang tidak dipahami sebelum meminta penjelasan hukum.

Apakah keluarga dapat memperoleh informasi tentang perkara?

Keluarga dapat membantu menghubungkan orang yang ditahan dengan pengacara dan menyampaikan dokumen yang relevan. Akses terhadap informasi perkara mungkin dibatasi oleh aturan dan tahap penanganan, sehingga pengacara dapat membantu mengajukan permintaan yang tepat.

Sumber resmi di Bali

  • Polda Bali: menangani fungsi kepolisian di wilayah Bali, termasuk tindakan kepolisian setempat jika perkara atau permintaan ditangani di wilayah hukumnya.

  • Pengadilan Negeri Denpasar: dapat menjadi rujukan untuk memeriksa informasi perkara pengadilan di wilayah hukumnya. Pengadilan yang berwenang bergantung pada lokasi dan penanganan perkara.

  • Kejaksaan Tinggi Bali: menjalankan fungsi kejaksaan di tingkat provinsi dan dapat menangani perkara sesuai penugasan serta kewenangannya. Permintaan ekstradisi lintas negara tetap melibatkan jalur dan kewenangan pemerintah pusat.

Untuk mengetahui status perkara, gunakan kanal resmi instansi terkait. Jangan menganggap pemberitahuan informal sebagai konfirmasi bahwa permintaan ekstradisi telah diajukan atau disetujui.

Langkah memilih dan menyewa pengacara

  1. Segera catat situasinya. Simpan surat, nomor perkara, waktu dan lokasi penangkapan, serta nama instansi yang menghubungi atau menahan Anda. Lakukan ini pada hari yang sama jika memungkinkan.

  2. Hubungi beberapa pengacara yang menangani ekstradisi atau perkara pidana lintas negara. Tanyakan pengalaman menangani permintaan ekstradisi, proses di Bali, dan koordinasi dengan penasihat hukum luar negeri. Usahakan konsultasi awal dalam 1-3 hari.

  3. Minta penilaian awal atas dokumen dan tahapan perkara. Tanyakan apakah ada permintaan resmi, dasar penahanan, negara peminta, dan tenggat tindakan terdekat. Pengacara mungkin perlu memeriksa dokumen sebelum memberi kesimpulan.

  4. Pastikan komunikasi dapat berlangsung dengan jelas. Sampaikan jika diperlukan penerjemah dan tanyakan cara pengacara memeriksa dokumen berbahasa asing. Jangan mengandalkan terjemahan informal untuk dokumen hukum penting.

  5. Bandingkan surat penawaran tertulis. Periksa ruang lingkup jasa, biaya, biaya tambahan, penanganan keadaan mendesak, dan siapa yang akan mengurus komunikasi dengan keluarga atau penasihat di luar negeri.

  6. Tetapkan kuasa dan rencana tindak lanjut. Setelah menyepakati jasa, pastikan pengacara menjelaskan langkah segera, dokumen yang perlu dikumpulkan, dan jadwal pembaruan. Jangan menghapus pesan atau dokumen yang mungkin berkaitan dengan perkara.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bali melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Ekstradisi, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bali, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Telusuri firma hukum untuk ekstradisi berdasarkan kota di Bali

Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.