Pengacara Restrukturisasi & Kepailitan Terbaik di Bali

Kapan usaha di Bali perlu menempuh PKPU atau kepailitan?

Penanganan utang usaha di Bali dapat melibatkan perundingan restrukturisasi, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau kepailitan. Pilihannya bergantung pada kemampuan membayar, jumlah dan status utang, serta kemungkinan mencapai kesepakatan dengan para kreditor.

Masalah ini kerap muncul pada hotel, vila, restoran, dan usaha pariwisata lain saat pendapatan musiman tidak cukup untuk membayar pinjaman, sewa, pemasok, atau upah. Pemeriksaan perlu membedakan aset milik badan usaha dari aset pemegang saham, pemilik tanah, atau pihak pemberi sewa.

Perkara niaga untuk debitur yang berdomisili di Bali umumnya ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kedudukan hukum debitur dan aturan kewenangan perlu diperiksa sebelum mengajukan permohonan.

Situasi ketika bantuan pengacara dapat diperlukan

• Hotel atau vila mengalami penurunan pemesanan, tetapi tetap harus membayar cicilan, sewa tanah, pajak, dan biaya operasional.
• Pemasok bahan makanan, kontraktor, atau penyedia jasa menagih utang yang telah jatuh tempo dan mempertimbangkan permohonan pailit.
• Perusahaan memiliki banyak kreditor dan membutuhkan rencana pembayaran yang realistis untuk diajukan dalam proses PKPU.
• Pemilik usaha menerima somasi atau permohonan pailit dan perlu menilai bukti utang serta tenggat untuk menanggapi perkara.
• Perselisihan muncul tentang apakah aset tertentu milik perusahaan, pemegang saham, atau pemilik tanah yang menyewakannya kepada usaha.
• Perusahaan menghadapi tunggakan upah atau hak pekerja bersamaan dengan tuntutan dari bank dan kreditor usaha lainnya.

Peraturan utama tentang kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diundangkan pada 18 Oktober 2004, menjadi dasar utama proses kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini mengatur syarat permohonan, pengurusan dan pemberesan harta, serta proses perdamaian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada 16 Agustus 2007, mengatur perseroan, termasuk pembubaran dan likuidasi. Ketentuannya telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak 31 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan pada 25 Maret 2003, relevan ketika perusahaan berutang upah atau hak pekerja. Ketentuannya juga telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya restrukturisasi utang, PKPU, dan kepailitan?

Restrukturisasi utang dapat dilakukan melalui perundingan di luar pengadilan. PKPU memberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor melalui proses pengadilan, sedangkan kepailitan menempatkan pengurusan dan pemberesan harta debitur pada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kapan debitur dapat dinyatakan pailit?

Secara umum, permohonan pailit mensyaratkan debitur memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan menilai bukti dan persyaratan hukum dalam perkara tersebut.

Siapa yang dapat mengajukan PKPU?

Debitur dapat meminta PKPU ketika memperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor juga dapat mengajukannya dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Untuk sektor jasa keuangan tertentu, aturan dapat membatasi pihak yang berwenang mengajukan permohonan.

Apakah kreditor yang berada di luar Bali dapat mengajukan permohonan?

Kreditor tidak harus berkedudukan di Bali untuk mengajukan permohonan terhadap debitur yang memenuhi syarat. Kewenangan pengadilan ditentukan oleh kedudukan hukum debitur dan ketentuan prosedural, bukan semata-mata lokasi kreditor.

Apakah perusahaan harus mencoba berunding sebelum mengajukan PKPU?

Perundingan lebih awal dapat membantu menguji apakah kreditor bersedia menerima perubahan jadwal atau cara pembayaran. Namun, ada tidaknya kewajiban berunding terlebih dahulu bergantung pada dasar permohonan dan keadaan perkara.

Berapa lama proses kepailitan atau PKPU berlangsung?

Undang-undang menetapkan putusan atas permohonan pailit paling lambat 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Dalam PKPU, masa sementara dapat diikuti perpanjangan, dengan batas keseluruhan paling lama 270 hari sejak putusan PKPU sementara.

Berapa biaya menyewa pengacara kepailitan dan PKPU di Bali?

Tidak ada satu tarif pengacara yang berlaku untuk semua perkara. Biaya dapat bergantung pada jumlah kreditor, nilai utang, kebutuhan persidangan di Surabaya, dan kompleksitas dokumen. Mintalah rincian tertulis yang memisahkan honorarium, biaya perkara, perjalanan, serta kemungkinan biaya kurator atau pengurus.

Apakah pemilik usaha perorangan dan perseroan memiliki risiko yang sama?

Tidak selalu. Perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang saham, tetapi dokumen pinjaman, jaminan pribadi, dan tindakan pengurus dapat memengaruhi tanggung jawab pihak terkait. Pengacara perlu memeriksa struktur usaha dan setiap perjanjian secara terpisah.

Apakah tanah atau vila yang digunakan usaha otomatis masuk dalam pemberesan?

Tidak otomatis. Perlu diperiksa siapa pemilik aset, nama yang tercantum pada dokumen, bentuk hak atau perjanjian sewa, dan apakah aset tersebut memang milik debitur. Penggunaan tanah atau vila oleh perusahaan saja tidak membuktikan kepemilikan perusahaan atas aset itu.

Bagaimana tunggakan upah diperlakukan dalam proses ini?

Tunggakan upah dan hak pekerja perlu diidentifikasi serta didukung catatan penggajian dan dokumen hubungan kerja. Urutan pembayaran klaim mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pekerja dan perusahaan sebaiknya memperoleh penilaian khusus atas jenis dan dasar setiap klaim.

Apa yang perlu diperiksa sebelum menandatangani perjanjian dengan pengacara?

Periksa status advokat, pengalaman menangani perkara PKPU atau kepailitan, pihak yang akan mengurus sidang, dan potensi konflik kepentingan. Pastikan ruang lingkup pekerjaan, biaya, pelaporan perkembangan, serta cara penghentian penugasan tercantum jelas dalam perjanjian.

Sumber resmi untuk informasi dan proses perkara

• Pengadilan Negeri Surabaya: menangani perkara niaga dalam wilayah kewenangannya, termasuk perkara yang melibatkan debitur berdomisili di Bali sesuai aturan kompetensi pengadilan.
• Otoritas Jasa Keuangan: menyediakan informasi dan pengawasan untuk sektor jasa keuangan. Aturan pengajuan perkara dapat berbeda bagi lembaga keuangan yang berada dalam pengawasannya.
• Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali: menyediakan layanan dan informasi ketenagakerjaan di tingkat provinsi, termasuk hal yang berkaitan dengan hak pekerja.

Langkah memilih dan menyewa pengacara

1. Susun ringkasan masalah dalam 1-2 hari. Catat para kreditor, nilai dan tanggal jatuh tempo utang, somasi, jaminan, serta kewajiban kepada pekerja.
2. Kumpulkan dokumen dalam beberapa hari. Siapkan perjanjian pinjaman, faktur, laporan keuangan, dokumen perusahaan, kontrak sewa, dan bukti pembayaran.
3. Periksa status advokat dan pengalaman relevan. Tanyakan pengalaman menangani PKPU atau kepailitan serta kesiapan mewakili klien di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya.
4. Jadwalkan konsultasi awal dalam 1 minggu. Minta penilaian tentang syarat hukum, pilihan negosiasi atau proses pengadilan, risiko, dan tenggat yang perlu segera dipenuhi.
5. Bandingkan ruang lingkup dan biaya. Minta proposal tertulis yang menjelaskan pekerjaan, biaya tambahan, komunikasi, dan pihak yang bertanggung jawab menangani perkara.
6. Tetapkan strategi dan jadwal tindak lanjut. Setelah menunjuk pengacara, sepakati siapa yang berkomunikasi dengan kreditor dan kapan dokumen atau keputusan berikutnya harus disiapkan.