Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Restrukturisasi & Kepailitan Terbaik di Ubud

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

FTW Law Firm, Bali
Ubud, Indonesia

Didirikan tahun 2000
English
Gugatan & Sengketa Restrukturisasi & Kepailitan Mediasi & Arbitrase ADR +9 lainnya
FTW Law Firm adalah firma hukum komersial terkemuka di Bali yang didirikan sebagai persekutuan konsultan hukum pada tahun 2000. Firma ini berfokus pada pelayanan kepada klien yang terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia, dengan para pengacara yang memiliki kemampuan untuk menangani berbagai...

Cara firma diurutkan

Artikel Hukum – Restrukturisasi & Kepailitan, Indonesia

Restrukturisasi & Kepailitan, Indonesia: baca 4 panduan hukum di Lawzana, berisi informasi praktis untuk membantu Anda memahami hak dan pilihan Anda.

Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
Aturan Baru Kepailitan 2026: Cara Mengajukan PKPU Mandiri di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Mengalami kesulitan keuangan sebagai debitur perorangan sering kali menimbulkan kecemasan luar biasa, terutama bayang-bayang penyitaan aset secara paksa oleh kreditur. Di Indonesia, hukum memberikan jalur penyelamatan legal untuk merestrukturisasi utang Anda melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah hukum ini dirancang untuk memberikan napas lega bagi debitur agar dapat menyusun... Baca selengkapnya →
Beda Likuidasi Sukarela vs Kepailitan PT di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis Kondisi Keuangan sebagai Penentu: Likuidasi sukarela hanya berjalan jika aset PT mampu membayar seluruh utang. Sebaliknya, kepailitan digunakan ketika perusahaan sudah tidak sanggup membayar kewajibannya (insolven). Kendali Pengurusan Aset: Dalam likuidasi sukarela, kendali aset tetap berada di bawah likuidator pilihan pemegang saham melalui RUPS. Pada kasus kepailitan, kontrol... Baca selengkapnya →

Kapan usaha di Ubud perlu menempuh PKPU atau kepailitan?

Pelaku usaha di Ubud dapat menghadapi tekanan kas musiman, misalnya saat pemesanan vila, hotel, restoran, atau tempat acara menurun, sementara kewajiban kepada pemasok, pekerja, bank, dan pemilik lahan tetap berjalan. Penataan utang dapat dilakukan lewat perundingan langsung atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); kepailitan merupakan proses pengadilan dengan akibat hukum yang lebih luas.

Perkara kepailitan dan PKPU diatur secara nasional, bukan dengan aturan khusus Ubud. Untuk debitur yang berdomisili hukum di Bali, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya umumnya menjadi pengadilan yang berwenang. Domisili hukum debitur dan kompetensi pengadilan tetap perlu diperiksa sebelum permohonan diajukan.

Dalam bisnis pariwisata, pemeriksaan dokumen perlu mencakup kontrak sewa atau pengelolaan vila, jaminan, pesanan pelanggan, serta hubungan antara badan usaha dan pemilik aset. Aset pihak lain tidak otomatis menjadi harta debitur, sehingga kepemilikan dan isi perjanjian harus ditelaah sebelum menentukan strategi.

Situasi ketika bantuan pengacara diperlukan

  • Usaha akomodasi atau restoran mengalami penurunan pemasukan, tetapi memiliki tunggakan kepada beberapa pemasok dan kreditur yang sudah jatuh tempo.
  • Bank atau kreditur mengancam mengajukan kepailitan, mengeksekusi jaminan, atau menghentikan fasilitas kredit.
  • Perusahaan ingin mengajukan PKPU dan membutuhkan rencana pembayaran yang dapat dinegosiasikan dengan banyak kreditur.
  • Pengelola vila menghadapi sengketa tentang siapa yang berutang atau memiliki aset, terutama jika perusahaan, investor, pemilik tanah, dan operator berbeda pihak.
  • Kreditur ingin menagih piutang usaha, tetapi perlu menilai apakah jalur gugatan biasa, negosiasi, atau permohonan kepailitan lebih sesuai.
  • Perusahaan menerima permohonan PKPU atau kepailitan dan harus segera menyiapkan dokumen serta menanggapi proses di Pengadilan Niaga.

Aturan utama kepailitan dan PKPU

  • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diundangkan dan berlaku pada 18 Oktober 2004. Aturan ini mengatur syarat kepailitan, PKPU, proses pengadilan, serta peran kurator dan pengurus.
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berlaku sejak diundangkan pada 16 Agustus 2007 dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak 31 Maret 2023. Aturan perseroan membantu menentukan kewenangan direksi dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola utang.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan perjanjian dan utang-piutang dapat relevan untuk menilai dasar tagihan, jatuh tempo, wanprestasi, dan jaminan. Penerapannya bergantung pada kontrak dan fakta perkara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa perbedaan PKPU dan kepailitan?

PKPU memberi debitur kesempatan mengajukan rencana pembayaran atau restrukturisasi kepada para kreditur dalam proses pengadilan. Kepailitan menempatkan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kapan seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit?

Secara umum, syaratnya adalah debitur memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Pengadilan menilai pemenuhan syarat tersebut berdasarkan bukti dalam perkara.

Apakah ada batas minimum jumlah utang untuk mengajukan kepailitan?

Undang-undang tidak menetapkan nilai minimum utang sebagai syarat umum kepailitan. Namun, keberadaan utang, jatuh tempo, dan syarat jumlah kreditur tetap harus dibuktikan.

Siapa yang dapat mengajukan PKPU?

Debitur atau kreditur dapat mengajukan PKPU sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jenis debitur tertentu, undang-undang memberikan kewenangan pengajuan kepada lembaga atau pihak khusus.

Apakah bisnis kecil di Ubud dapat mengajukan PKPU?

Ukuran usaha bukan satu-satunya penentu. Bentuk debitur, jumlah kreditur, status utang, dan kelengkapan bukti perlu diperiksa untuk menilai apakah PKPU atau jalur lain sesuai.

Di mana perkara kepailitan untuk debitur yang berlokasi di Ubud diperiksa?

Perkara debitur yang berdomisili hukum di Bali umumnya diperiksa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Alamat terdaftar dan kedudukan hukum debitur perlu diverifikasi karena lokasi operasional saja belum tentu menentukan pengadilan yang berwenang.

Berapa lama proses PKPU atau kepailitan?

Undang-undang menetapkan batas waktu untuk tahapan tertentu, tetapi keseluruhan proses dapat dipengaruhi sengketa, jumlah kreditur, dan kelengkapan dokumen. PKPU sementara dibatasi paling lama 45 hari, sedangkan jangka waktu PKPU tetap beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari sejak putusan PKPU sementara.

Berapa biaya menyewa pengacara kepailitan di Ubud?

Biaya jasa tidak memiliki tarif tunggal dan bergantung pada tahap perkara, jumlah kreditur, nilai sengketa, serta kebutuhan negosiasi atau persidangan. Minta rincian tertulis yang memisahkan honorarium, biaya pengadilan, dan biaya profesional lain seperti kurator atau penilai bila diperlukan.

Apakah kepailitan otomatis menghapus utang perusahaan?

Tidak. Dalam kepailitan, harta pailit dibereskan dan hasilnya dibagikan sesuai urutan serta ketentuan hukum. Kekurangan pembayaran tidak otomatis hilang hanya karena proses kepailitan selesai.

Apakah aset pemilik tanah atau investor ikut masuk harta pailit perusahaan?

Tidak otomatis. Kepemilikan, nama dalam dokumen, jaminan, dan isi kontrak perlu diperiksa untuk membedakan aset perusahaan dari aset pihak lain. Hubungan bisnis atau penggunaan aset saja tidak cukup untuk memastikan status hukumnya.

Bisakah utang direstrukturisasi tanpa mengajukan PKPU?

Bisa, melalui perundingan langsung dengan kreditur atau perubahan perjanjian, jika para pihak menyetujuinya. PKPU dapat dipertimbangkan ketika diperlukan proses formal yang melibatkan para kreditur dan perlindungan hukum sesuai undang-undang.

Sumber resmi untuk memeriksa proses

  • Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya: menangani perkara niaga dalam wilayah kewenangannya, termasuk perkara kepailitan dan PKPU untuk debitur yang berdomisili hukum di Bali.
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum: menyediakan layanan administrasi badan hukum dan informasi terkait kurator serta pengurus yang terdaftar.
  • Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Gianyar: dapat menjadi rujukan untuk layanan dan pembinaan usaha setempat, tetapi bukan lembaga yang memutus perkara kepailitan.

Langkah mencari dan memilih pengacara

  1. Susun ringkasan masalah dalam 1-2 hari. Catat seluruh kreditur, nilai utang, tanggal jatuh tempo, jaminan, arus kas, dan tindakan penagihan yang sudah diterima.
  2. Kumpulkan dokumen utama. Siapkan kontrak, faktur, bukti pembayaran, laporan keuangan, dokumen badan usaha, serta perjanjian sewa atau pengelolaan aset.
  3. Temui beberapa pengacara dalam beberapa hari. Tanyakan pengalaman menangani PKPU atau kepailitan di Pengadilan Niaga dan apakah mereka dapat menangani perkara yang yurisdiksinya mencakup Bali.
  4. Minta penilaian tertulis tentang pilihan strategi. Bandingkan negosiasi langsung, PKPU, kepailitan, dan langkah penagihan lain berdasarkan syarat serta risikonya.
  5. Periksa ruang lingkup dan biaya sebelum memberi kuasa. Pastikan surat penawaran menjelaskan pekerjaan, tahapan, biaya tambahan, pelaporan, dan siapa yang menangani komunikasi perkara.
  6. Tetapkan jadwal kerja segera setelah memilih. Sepakati tenggat untuk mengamankan dokumen, menanggapi surat kreditur, menyiapkan permohonan atau jawaban, serta mengevaluasi rencana pembayaran.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Ubud melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Restrukturisasi & Kepailitan, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Ubud, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.