Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Ekuitas Swasta Terbaik di Indonesia

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Atau persempit pencarian dengan memilih kota:

TNC & FRIENDS LAW FIRM
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2020
7 orang dalam tim
Indonesian
English
Arabic
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Kontrak +9 lainnya
TNC & FRIENDS adalah firma hukum profesional dan terpercaya dalam menangani berbagai masalah hukum di Indonesia. Kami didukung oleh advokat berpengalaman, pengacara, konsultan hukum, konsultan hukum bisnis syariah, auditor hukum, mediator bersertifikat, pengacara pajak, perancang peraturan...

Didirikan tahun 2015
8 orang dalam tim
Indonesian
English
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Penerbangan +11 lainnya
Kami adalah firma hukum korporasi dan komersial dengan layanan lengkap, yang memiliki pengalaman luas dalam berbagai bidang praktik hukum di Indonesia serta rekam jejak keberhasilan yang terbukti. Sebelumnya dikenal sebagai Alexander Waas & Associates, kami berkembang menjadi firma hukum...

Didirikan tahun 1987
English
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
Law Firm Robert Khuana and Partners adalah kantor hukum yang berbasis di Bali dan didirikan pada tahun 1987, yang menawarkan beragam layanan hukum dalam perkara litigasi dan nonlitigasi. Firma ini menangani urusan korporasi dan komersial, sengketa, ketenagakerjaan, perbankan dan keuangan, serta...
Vidhi Law Office
Denpasar, Indonesia

Didirikan tahun 2001
60 orang dalam tim
English
Indonesian
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
Vidhi Law Office adalah firma hukum Indonesia yang menyediakan layanan hukum menyeluruh, berkedudukan di Kuta, Bali, dan memiliki kehadiran yang mapan di Lombok. Didirikan oleh Peter Johnson pada tahun 2001, firma ini telah mengembangkan pengalaman selama lebih dari 20 tahun dalam perkara...
Kantor Hukum Yustisia Laksana
Surabaya, Indonesia

Didirikan tahun 2024
24 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Arab
Dikonfirmasi oleh firma
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
☎️ 0821-4318-2082 Kantor Hukum Yustisia Laksana menangani berbagai perkara hukum secara umum (pidana, perdata, perseroan, bisnis, tata usaha negara, dan keluarga, dll.) melalui litigasi maupun non-litigasi. Kami memberikan pendekatan yang berbeda: mendengarkan tanpa menghakimi, membela dengan...
Eka Tirtaputra Law Office
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2020
1 orang dalam tim
English
Indonesian
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Hukum Persaingan Usaha +11 lainnya
Layanan hukum profesional sangat penting dalam lingkungan bisnis yang penuh tantangan ini. Hanya layanan hukum yang efektif, efisien, dan berorientasi komersial yang dapat membantu Anda dan bisnis Anda mencapai tujuan bisnis, sekaligus memberikan kepastian bahwa Anda dan bisnis Anda terlindungi...
OPRICHTER Legal Network
Jakarta, Indonesia
Konsultasi Gratis · 1 jam

Didirikan tahun 2019
15 orang dalam tim
Indonesian
English
Japanese
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Kontrak +6 lainnya
OPRICHTER Legal Network memiliki advokat tepercaya, dan masing-masing memiliki bidang keahlian tersendiri dalam Pemulihan Utang, Restrukturisasi Utang, Hukum Bisnis, Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Investigasi, Perselisihan Hubungan Industrial, Properti, dan Hukum Pidana. Tim kami...

English
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
DDS Law Office (Dian D. Saputri, S.H. & Partners) adalah firma hukum bereputasi yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Firma ini menawarkan layanan hukum yang komprehensif kepada beragam klien, termasuk individu dan pelaku usaha, untuk menangani berbagai permasalahan hukum. Dengan tim...
Kantor Hukum Puguh & Partners
Jakarta, Indonesia

English
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
Kantor Hukum Puguh & Partners adalah firma hukum yang berkedudukan di Indonesia dan menyediakan layanan hukum yang komprehensif bagi pelaku usaha dan individu di seluruh kawasan. Firma ini berfokus pada konsultasi korporasi dan komersial, penyelesaian sengketa, serta urusan properti, dengan...

Didirikan tahun 2024
English
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
RS&P Law Firm, yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, didirikan pada tahun 2024 dan berfokus pada Hukum Korporasi & Komersial serta Layanan Litigasi. Firma ini dikenal karena memberikan nasihat hukum yang canggih dan solusi strategis kepada beragam klien domestik dan internasional.Kepemimpinan...

Cara firma diurutkan

Pertanyaan hukum yang dijawab pengacara – Ekuitas Swasta, Indonesia

Telusuri 3 pertanyaan hukum kami tentang Ekuitas Swasta di Indonesia dan baca jawaban pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Bisakah perusahaan ekuitas swasta asing mengakuisisi 100% kepemilikan di perusahaan rintisan teknologi Indonesia berdasarkan hukum investasi saat ini?
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta
Perusahaan ekuitas swasta regional kami bermaksud untuk mengakuisisi saham mayoritas di sebuah perusahaan logistik yang berbasis di Jakarta. Kami belum memahami apakah pembatasan kepemilikan asing lokal berlaku untuk sektor ini berdasarkan peraturan UU Cipta Kerja saat ini. Apakah kami perlu mengubah perusahaan target lokal tersebut menjadi entitas penanaman modal asing... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu. Izin Jawab Apakah pembatasan kepemilikan asing berlaku? Bisa, berlaku, tetapi sangat bergantung pada KBLI target. Sejak UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10/2021 jo. Perpres No. 49/2021 (Daftar Positif Investasi), rezimnya berubah menjadi open by default. Beberapa subsektor...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Langkah-langkah regulasi apa saja yang dipersyaratkan di Indonesia untuk meluncurkan dana ekuitas swasta yang menyasar UKM lokal?
Ekuitas Swasta
Saya berencana menghimpun dana ekuitas swasta (private equity fund) di Indonesia untuk berinvestasi pada UMKM. Persetujuan regulator, perizinan, dan struktur wahana investasi (fund vehicle) apa saja yang disyaratkan oleh OJK dan otoritas perpajakan Indonesia? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pendirian tersebut dan potensi kendala apa saja yang perlu... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Terima kasih atas pertanyaan Bapak/Ibu. Menghimpun dana ekuitas swasta untuk UMKM di Indonesia memerlukan kombinasi perizinan OJK, pemilihan wahana investasi yang tepat, dan perencanaan pajak yang cermat. Berikut analisisnya. Persetujuan dan Perizinan Regulator OJK sebagai Regulator Utama Seluruh...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Apa saja langkah-langkah regulasi dan persetujuan yang diperlukan untuk transaksi private equity di Indonesia sebagai pembeli?
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta
Saya sedang mempertimbangkan untuk menjual sebagian kepemilikan saham kepada perusahaan *private equity* di Indonesia. Persetujuan regulator apa saja yang diwajibkan (OJK dan BKPM) serta proses uji tuntas (*due diligence*) apa saja yang umumnya dilibatkan? Selain itu, bagaimana estimasi jangka waktu dan biaya yang lazim diperlukan?
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Terima kasih atas pertanyaannya. Menjual sebagian saham kepada perusahaan private equity (PE) di Indonesia memerlukan persiapan regulasi dan proses uji tuntas yang cermat. Berikut ringkasan persetujuan yang diperlukan, cakupan uji tuntas, serta estimasi waktu dan biaya yang lazim....

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

1. Tentang Hukum Private Equity di Indonesia

Private equity di Indonesia diatur melalui kerangka hukum pasar modal, investasi, dan korporasi. Secara umum, dana private equity (PE) beroperasi sebagai investor yang membeli saham atau hak kepemilikan di perusahaan swasta atau publik dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan sebelum melakukan penjualan kembali. Regulasi utama menekankan tata kelola, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap lisensi investasi maupun perusahaan yang diakuisisi.

Dalam praktiknya, pelaku PE sering menggunakan struktur hukum berupa perusahaan terbatas (PT) yang mengelola aset portofolio, dengan kepemilikan asing yang diatur secara ketat sesuai perizinan PMA. Penilaian due diligence, pembentukan perjanjian investasi, serta kepatuhan terhadap peraturan pasar modal menjadi bagian inti dari nasihat hukum yang diperlukan. Pelaku PE juga perlu memahami dinamika regulasi terkait kepemilikan asing dan persyaratan persetujuan regulator untuk transaksi merger dan akuisisi.

2. Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara

  • Situasi due diligence menyeluruh terhadap target perusahaan, untuk mengungkap kewajiban hukum, sengketa, atau risiko kepatuhan. Tanpa pendampingan, risiko akuisisi menjadi besar dan biaya penundaan bisa meningkat.

  • Struktur transaksi dan pembentukan SPV untuk akuisisi saham dengan kepemilikan asing. Pengacara membantu memilih bentuk kepemilikan, tata kelola, serta konsekuensi pajak dan kepatuhan internasional.

  • Negosiasi term sheet, perjanjian investasi, dan mekanisme proteksi investor seperti governance rights, anti-dilution, dan exit rights. Nasihat hukum membantu menghindari klausul yang tidak adil atau ambigu.

  • Regulasi kepemilikan asing di sektor target, termasuk persetujuan PMA dan pemenuhan persyaratan perizinan investasi. Tanpa panduan, transaksi bisa melanggar regulasi dan berisiko dibatalkan.

  • Transaksi lintas negara dengan risiko perbatasan hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta retensi sumber daya manusia. Pengacara Indonesia membantu menyelaraskan kontrak internasional dengan hukum lokal.

  • Penanganan sengketa dengan pemegang saham minoritas atau regulator setelah closing. Tanpa strategi hukum yang jelas, proses litigasi bisa memakan waktu lama dan biaya tinggi.

3. Tinjauan Hukum Lokal

Berikut adalah 3 kerangka hukum utama yang sering dijadikan acuan untuk Private Equity di Indonesia. Gunakan sumber resmi untuk detail pasal dan perubahan terbaru.

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - Mengatur tata kelola emiten, penawaran efek, dan peran regulator pasar modal. Regulasi ini menjadi kerangka kerja bagi transaksi efek dan pendanaan melalui pasar modal.

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Menetapkan mekanisme izin investasi, perlindungan investor, dan tata cara penanaman modal asing maupun domestik. Perubahan besar terjadi melalui penyempurnaan regulasi lewat UU Cipta Kerja.

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Omnibus Law yang bertujuan mempercepat perizinan investasi dan mengubah beberapa ketentuan kepemilikan asing serta tata kelola korporasi. Berlaku efektif sejak 2 November 2020 dan terus ditafsirkan oleh regulator terkait.

“Kebijakan investasi asing di Indonesia terus disesuaikan untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi.”

Sumber resmi: OJK, BKPM, Peraturan.go.id

“Penataan izin investasi melalui Cipta Kerja bertujuan mempercepat proses persetujuan investasi.”

Catatan tren hukum: Omnibus Law meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menata kepemilikan asing di beberapa sektor. Anda perlu memantau update regulator untuk interpretasi terbaru pada masing-masing sektor dan jenis investasi.

4. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Private Equity menurut hukum Indonesia?

Private equity adalah pembelian kepemilikan saham atau hak kepemilikan di perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai sebelum exit. Dana PE biasanya beroperasi melalui SPV dan fokus pada pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Proses ini diatur oleh peraturan pasar modal dan investasi di Indonesia.

Bagaimana cara menilai target perusahaan untuk PE secara legal?

Lakukan due diligence hukum menyeluruh, memeriksa kepemilikan saham, kontrak kunci, kewajiban hukum, dan kepatuhan perizinan. Dokumen utama meliputi anggaran dasar perusahaan, perjanjian antara pemegang saham, serta dokumen kepatuhan regulator.

Kapan saya membutuhkan persetujuan regulasi untuk akuisisi asing?

Setiap akuisisi yang melibatkan kepemilikan asing dalam perusahaan Indonesia biasanya memerlukan persetujuan PMA dari BKPM atau regulator terkait. Waktu persetujuan bervariasi tergantung sektor dan ukuran investasi.

Di mana saya bisa memulai proses perizinan investasi asing?

Mulai dengan mengajukan penanaman modal asing melalui BKPM atau situs Investasi Indonesia, kemudian melengkapi persyaratan kepemilikan asing sesuai UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Mengapa struktur SPV penting dalam transaksi PE di Indonesia?

SPV membantu memisahkan risiko, memudahkan kepemilikan, dan memfasilitasi tata kelola korporasi. SPV sering digunakan untuk mengelola portofolio investasi PE secara terpusat.

Berapa biaya hukum untuk layanan Private Equity di Indonesia biasanya?

Biaya bervariasi tergantung lingkup pekerjaan, kompleksitas transaksi, dan reguasi yang terlibat. Biaya rata-rata meliputi biaya konsultasi, due diligence, negosiasi dokumen, dan biaya registrasi.

Apakah saya perlu advokat khusus untuk transaksi lintas negara?

Ya, karena melibatkan regulasi asing, pajak internasional, dan perjanjian pelindung investor. Pengacara lintas negara membantu merilis kontrak dan mematuhi hukum Indonesia serta luar negeri.

Apa perbedaan antara due diligence hukum dan jalan pintas regulasi?

Due diligence hukum menilai risiko dan kewajiban, sementara jalan pintas regulasi merujuk pada opsi perizinan yang disederhanakan oleh regulator. Keduanya perlu dilakukan secara bersamaan.

Berapa lama proses pembukaan SPV untuk PE biasanya?

Proses pendirian SPV bisa memakan 2-8 minggu tergantung kompleksitas kepemilikan, dokumen, dan persetujuan regulator. Waktu bisa lebih lama jika ada kendala kepatuhan.

Apakah saya butuh auditor hukum internal untuk PE?

Idealnya ya, terutama untuk menjaga kepatuhan, memantau risiko hukum, dan menilai perjanjian investasi secara berkala. Auditor internal mempercepat identifikasi isu sejak dini.

Apa beda antara PE dan venture capital (VC) di Indonesia?

PE cenderung fokus pada perusahaan lebih mature dan stabil, sedangkan VC berinvestasi pada startup atau perusahaan tahapan awal. Perbedaan ini memengaruhi struktur perjanjian, hak investor, dan profil risiko.

Bagaimana cara menilai biaya exit dalam transaksi PE?

Pertimbangkan biaya hukum, biaya administrasi, pajak, serta waktu dan peluang exit. Komponen ini memengaruhi net return portofolio dan rencana strategi exit.

Apakah regulasi pasar modal Indonesia membatasi right of first refusal?

Beberapa perjanjian investasi bisa memasukkan klausul ROFR dengan syarat tertentu. Regulasi pasar modal dan hukum perusahaan Indonesia menetapkan batasan serta ketentuan perlindungan minoritas.

5. Sumber Daya Tambahan

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Regulator pasar modal, perlindungan investor, dan kebijakan terkait penerbitan efek serta tata kelola perusahaan publik. Situs resmi: ojk.go.id

  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) - Pemberi persetujuan investasi asing, fasilitas PMA, dan informasi lisensi investasi. Situs resmi: bkpm.go.id

  • Portal Peraturan Indonesia - Sumber utama teks peraturan perundangan yang relevan seperti UU Pasar Modal, UU Penanaman Modal, dan UU Cipta Kerja. Situs resmi: peraturan.go.id

6. Langkah Selanjutnya

  1. Identifikasi kebutuhan Anda secara rinci: target sector, ukuran investasi, dan timeline exit. Tetapkan tujuan keuangan serta kriteria kepemilikan dengan jelas.

  2. Rumuskan ruang lingkup kerja pengacara PE yang Anda perlukan: due diligence, negosiasi dokumen, dan kepatuhan regulasi. Tetapkan anggaran dan batasan konfusional.

  3. Cari pengacara atau firma hukum spesialis PE melalui rekomendasi industri dan direktori resmi. Pastikan pengalaman pada transaksi serupa dan kepatuhan regulator.

  4. Temui calon pengacara untuk evaluasi persetujuan, budaya kerja, serta pemahaman regulasi Indonesia pada PMA dan pasar modal.

  5. Lakukan due diligence pendahuluan terhadap target secara internal dan dengan tim hukum untuk menyusun daftar dokumen kunci.

  6. Siapkan kerangka Kerja Perjanjian Investasi, Term Sheet, dan Struktur Kepemilikan, dengan fokus pada hak investor, governance, dan exit.

  7. Pastikan semua persetujuan regulator diperlukan dilakukan sebelum closing, termasuk persetujuan PMA jika ada kepemilikan asing.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Indonesia melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Ekuitas Swasta, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Telusuri firma hukum untuk ekuitas swasta berdasarkan kota di Indonesia

Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.

Pengacara Ekuitas Swasta di Bali Pengacara Ekuitas Swasta di Badung Pengacara Ekuitas Swasta di Balikpapan Pengacara Ekuitas Swasta di Banaran Pengacara Ekuitas Swasta di Banda Aceh Pengacara Ekuitas Swasta di Bandar Lampung Pengacara Ekuitas Swasta di Bandung Pengacara Ekuitas Swasta di Bandung Barat Pengacara Ekuitas Swasta di Bangkalan Pengacara Ekuitas Swasta di Banjarmasin Pengacara Ekuitas Swasta di Bantul Pengacara Ekuitas Swasta di Banyuwangi Pengacara Ekuitas Swasta di Batam Pengacara Ekuitas Swasta di Bengkulu Pengacara Ekuitas Swasta di Blitar Pengacara Ekuitas Swasta di Bogor Pengacara Ekuitas Swasta di Bondowoso Pengacara Ekuitas Swasta di Boyolali Pengacara Ekuitas Swasta di Deli Serdang Pengacara Ekuitas Swasta di Denpasar Pengacara Ekuitas Swasta di Dinoyo Pengacara Ekuitas Swasta di Gayungan Pengacara Ekuitas Swasta di Gresik Pengacara Ekuitas Swasta di Indramayu Pengacara Ekuitas Swasta di Jakarta Pengacara Ekuitas Swasta di Jayapura Pengacara Ekuitas Swasta di Karanganyar Pengacara Ekuitas Swasta di Karawang Pengacara Ekuitas Swasta di Kartasura Pengacara Ekuitas Swasta di Kertajaya Pengacara Ekuitas Swasta di Klaten Pengacara Ekuitas Swasta di Lamongan Pengacara Ekuitas Swasta di Madiun Pengacara Ekuitas Swasta di Magelang Pengacara Ekuitas Swasta di Makassar Pengacara Ekuitas Swasta di Malang Pengacara Ekuitas Swasta di Mataram Pengacara Ekuitas Swasta di Medan Pengacara Ekuitas Swasta di Mojokerto Pengacara Ekuitas Swasta di Mulyorejo Pengacara Ekuitas Swasta di Nganjuk Pengacara Ekuitas Swasta di Palangkaraya Pengacara Ekuitas Swasta di Palembang Pengacara Ekuitas Swasta di Palu Pengacara Ekuitas Swasta di Pati Pengacara Ekuitas Swasta di Pekalongan Pengacara Ekuitas Swasta di Pekanbaru Pengacara Ekuitas Swasta di Pontianak Pengacara Ekuitas Swasta di Samarinda Pengacara Ekuitas Swasta di Semarang Pengacara Ekuitas Swasta di Sidoarjo Pengacara Ekuitas Swasta di Sleman Pengacara Ekuitas Swasta di Sumedang Pengacara Ekuitas Swasta di Surabaya Pengacara Ekuitas Swasta di Surakarta Pengacara Ekuitas Swasta di Tabanan Pengacara Ekuitas Swasta di Tangerang Pengacara Ekuitas Swasta di Tanjung Pinang Pengacara Ekuitas Swasta di Tuban Pengacara Ekuitas Swasta di Tulungagung Pengacara Ekuitas Swasta di Ubud Pengacara Ekuitas Swasta di Wates Pengacara Ekuitas Swasta di Yogyakarta

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.