Pengacara Administrasi Terbaik di Bandung, Jawa Timur

Masalah pemerintahan apa yang dapat ditangani melalui hukum administrasi di Bandung?

Hukum administrasi pemerintahan mengatur keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintah. Di Bandung, persoalan yang kerap muncul berkaitan dengan perizinan usaha, persetujuan bangunan gedung, tata ruang, sanksi administratif, atau layanan pemerintah yang terlambat maupun ditolak.

Pejabat yang menerbitkan keputusan bisa berasal dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau instansi pusat. Jalur penyelesaian bergantung pada jenis keputusan, instansi penerbit, aturan sektoral, dan ketersediaan upaya administratif sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Kapan Anda mungkin memerlukan pengacara?

Pendampingan hukum dapat membantu memeriksa dasar keputusan, menyiapkan keberatan, dan menentukan forum yang tepat. Pertimbangkan bantuan pengacara dalam situasi seperti berikut:

• Permohonan izin usaha melalui sistem OSS atau layanan DPMPTSP ditolak, ditunda, atau dikenai syarat yang dipersoalkan.
• Permohonan persetujuan bangunan gedung atau urusan kesesuaian tata ruang di Kota Bandung ditolak atau dikenai sanksi administratif.
• Anda menerima keputusan pencabutan izin, pembekuan kegiatan, atau perintah pembongkaran dan ingin menguji dasar serta prosedurnya.
• Pejabat pemerintah tidak menanggapi permohonan atau keberatan, padahal keterlambatan itu menghambat kegiatan usaha atau hak Anda.
• Keputusan kepegawaian dari instansi pemerintah berdampak pada status, jabatan, atau hak administratif Anda.
• Anda perlu menentukan apakah masalahnya harus dilaporkan sebagai dugaan maladministrasi atau diajukan sebagai sengketa ke PTUN.

Aturan utama untuk sengketa administrasi di Bandung

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini diundangkan pada 17 Oktober 2014 dan mengatur kewenangan, keputusan, tindakan, serta upaya administratif. Beberapa ketentuannya kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diundangkan pada 31 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Aturan ini menjadi dasar peradilan tata usaha negara dan telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tentang tenggat dan kewenangan pengadilan perlu dicocokkan dengan jenis perkara serta aturan yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh. Aturan tersebut penting untuk menilai apakah keberatan atau banding administratif perlu dilakukan sebelum mengajukan gugatan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Keputusan pemerintah seperti apa yang dapat menjadi sengketa administrasi?

Sengketa dapat berkaitan dengan keputusan tertulis atau tindakan badan dan pejabat pemerintahan yang berdampak pada hak atau kepentingan seseorang. Tidak setiap surat atau tindakan otomatis dapat digugat; bentuk objek sengketa dan forum yang berwenang perlu diperiksa lebih dahulu.

Apakah saya wajib memakai pengacara untuk mengajukan gugatan?

Pengacara tidak selalu wajib, tetapi dapat membantu menyusun alasan gugatan, bukti, dan strategi prosedural. Pendampingan berguna terutama jika tenggat singkat, ada beberapa instansi terkait, atau Anda perlu menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Ke mana gugatan administrasi di Bandung diajukan?

Sengketa yang termasuk kewenangan peradilan tata usaha negara dapat diajukan ke PTUN yang berwenang, termasuk PTUN Bandung untuk perkara dalam cakupan wilayahnya. Pengadilan yang tepat bergantung pada tergugat, objek sengketa, dan aturan khusus yang berlaku.

Apakah keberatan kepada instansi harus diajukan sebelum gugatan?

Upaya administratif dapat berupa keberatan kepada pejabat atau banding kepada atasan pejabat, sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban dan urutannya bergantung pada jenis keputusan serta ketentuan sektoral, sehingga periksa prosedurnya sebelum mengajukan gugatan.

Berapa lama batas waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN?

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memuat tenggat 90 hari dalam kondisi yang diatur di dalamnya. Titik awal perhitungan dapat dipengaruhi oleh cara keputusan diterima atau diumumkan dan oleh upaya administratif, jadi jangan menunda pemeriksaan dokumen.

Berapa biaya menyewa pengacara administrasi di Bandung?

Honorarium pengacara ditentukan melalui kesepakatan dan tidak memiliki satu tarif umum yang berlaku untuk semua perkara. Biaya perkara pengadilan mengikuti ketentuan resmi pengadilan, sedangkan pengeluaran untuk dokumen atau kebutuhan lain perlu ditanyakan secara terpisah.

Berapa lama penyelesaian perkara biasanya berlangsung?

Waktunya bergantung pada tahapan keberatan, jadwal sidang, kompleksitas bukti, dan kemungkinan upaya hukum lanjutan. Mintalah perkiraan untuk setiap tahap, bukan janji hasil atau tanggal penyelesaian yang pasti.

Dokumen apa yang perlu disiapkan sebelum berkonsultasi?

Siapkan keputusan atau surat dari instansi, bukti tanggal penerimaan, permohonan awal, korespondensi, serta bukti pendukung seperti izin atau dokumen usaha. Sertakan pula bukti keberatan dan jawaban instansi jika upaya administratif sudah dilakukan.

Apakah penolakan izin usaha di Bandung dapat digugat?

Penolakan dapat dipersoalkan jika terdapat dasar untuk menilai kewenangan, prosedur, atau substansi keputusannya bermasalah. Periksa lebih dulu alasan penolakan, aturan perizinan yang digunakan, serta jalur keberatan yang tersedia.

Apakah bantuan hukum gratis tersedia untuk sengketa administrasi?

Bantuan hukum dapat tersedia melalui pemberi bantuan hukum yang terakreditasi bagi orang atau kelompok yang memenuhi persyaratan. Tanyakan dokumen pembuktian kondisi ekonomi dan apakah perkara administrasi Anda termasuk layanan yang ditangani lembaga tersebut.

Apa perbedaan pengaduan ke Ombudsman dan gugatan ke PTUN?

Ombudsman menangani laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, sedangkan PTUN memeriksa sengketa yang termasuk kewenangan peradilan tata usaha negara. Pengaduan ke Ombudsman tidak otomatis menggantikan gugatan atau menghentikan tenggat pengadilan.

Bagaimana memilih pengacara untuk perkara administrasi?

Tanyakan pengalaman menangani sengketa keputusan pemerintah, strategi upaya administratif, perkiraan biaya, dan siapa yang akan menangani perkara. Minta penjelasan tertulis tentang ruang lingkup pekerjaan serta periksa status dan kredensial profesinya.

Sumber resmi di Bandung

• PTUN Bandung: memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang termasuk kewenangannya. Informasi prosedur dan administrasi perkara dapat diminta langsung dari pengadilan.
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung: menyediakan layanan informasi dan perizinan penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
• Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat: menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Langkah berikutnya untuk mencari dan menyewa pengacara

1. Segera susun kronologi dan cek tenggat. Catat tanggal keputusan diterima, diumumkan, atau ditanggapi; lakukan ini sebelum mengirim keberatan atau menggugat.
2. Kumpulkan dokumen perkara. Siapkan keputusan, permohonan, bukti komunikasi, aturan atau persyaratan yang dirujuk instansi, dan dokumen pendukung. Berkas awal dapat dirapikan dalam satu hingga tiga hari.
3. Periksa jalur penyelesaian yang tersedia. Hubungi instansi penerbit atau tinjau aturan sektoral untuk mengetahui prosedur keberatan, banding administratif, dan forum yang berwenang.
4. Bandingkan beberapa calon pengacara. Dalam beberapa hari, tanyakan pengalaman sengketa pemerintahan, rencana kerja, perkiraan waktu, dan biaya kepada calon yang berbeda.
5. Periksa kredensial dan ruang lingkup kerja. Minta penjelasan tentang siapa yang menangani berkas, layanan apa yang termasuk, serta biaya yang belum termasuk honorarium.
6. Sepakati penugasan secara tertulis. Pastikan kesepakatan mencantumkan tahap pekerjaan, pembayaran, komunikasi, dan cara menangani kebutuhan tambahan sebelum pengacara mulai bertindak.