Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Hukum administrasi pemerintahan mengatur cara badan dan pejabat pemerintah menjalankan kewenangan, memberikan layanan, serta menerbitkan keputusan. Di Bandung, persoalan dapat berkaitan dengan izin usaha, persetujuan bangunan gedung, tata ruang, layanan kependudukan, bantuan sosial, atau tindakan perangkat daerah.
Sengketa bisa muncul ketika permohonan ditolak, izin dicabut, sanksi dijatuhkan, atau layanan tidak diberikan sesuai ketentuan. Jalur penyelesaiannya bergantung pada jenis keputusan, pejabat yang menerbitkannya, dan upaya administratif yang tersedia sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Pengacara tidak selalu wajib. Namun, bantuan hukum dapat berguna untuk menguji dasar kewenangan, menyiapkan keberatan, menjaga tenggat, dan menilai apakah perkara lebih tepat diselesaikan melalui pengaduan atau gugatan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur kewenangan pemerintahan, keputusan dan tindakan pejabat, serta upaya administratif. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada 17 Oktober 2014 dan mengalami perubahan dalam rangka peraturan Cipta Kerja, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjadi dasar proses perkara tata usaha negara. Undang-undang ini mengatur antara lain kewenangan PTUN dan tenggat pengajuan gugatan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatur penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan pada 2018; penerapannya perlu diperiksa terhadap jenis sengketa dan aturan khusus yang berlaku.
Sengketa dapat berawal dari keputusan tertulis atau tindakan pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan hak atau kepentingan seseorang maupun badan usaha. Contohnya mencakup penolakan izin, pencabutan izin, atau tindakan dalam penyelenggaraan layanan publik.
Tidak selalu. Pihak yang dirugikan dapat mengurus upaya administratif atau perkara sendiri, tetapi pengacara dapat membantu memeriksa dasar hukum, bukti, pihak yang tepat, dan tenggat pengajuan.
Penolakan dapat dipersoalkan jika keputusan atau tindakannya merugikan kepentingan hukum dan terdapat dasar untuk menguji legalitasnya. Periksa surat penolakan, alasan yang dicantumkan, pejabat penerbit, serta jalur keberatan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Dalam banyak sengketa administrasi, upaya administratif perlu ditempuh lebih dahulu sesuai aturan yang berlaku. Urutan dan bentuknya dapat berbeda menurut jenis keputusan atau peraturan khusus, sehingga jangan menganggap semua perkara memiliki prosedur yang sama.
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya menetapkan tenggat 90 hari, dengan titik awal dan penerapan yang bergantung pada keadaan perkara. Upaya administratif atau aturan khusus dapat memengaruhi perhitungan, jadi mintalah pemeriksaan tenggat segera setelah menerima keputusan.
Perkara tata usaha negara yang berada dalam kewenangan wilayah setempat dapat diajukan ke PTUN Bandung. Pastikan lebih dahulu bahwa jenis keputusan, pejabat penerbit, dan wilayah hukumnya memang masuk kewenangan pengadilan tersebut.
Honorarium pengacara tidak memiliki tarif tunggal dan biasanya bergantung pada ruang lingkup pekerjaan, kompleksitas perkara, serta tahapan yang ditangani. Minta rincian tertulis tentang honorarium, biaya perkara, dan pengeluaran lain sebelum menyepakati jasa.
Pada umumnya, pihak yang hak atau kepentingan hukumnya dirugikan oleh keputusan atau tindakan dapat mempertimbangkan upaya hukum. Kedudukan hukum harus dinilai berdasarkan dampak nyata, dokumen, dan hubungan pihak tersebut dengan perkara.
Lama penyelesaian bergantung pada tahap yang ditempuh, kelengkapan berkas, tanggapan instansi, dan proses pemeriksaan. Keberatan administratif dapat lebih singkat daripada gugatan, tetapi tidak ada jaminan waktu penyelesaian yang sama untuk setiap perkara.
Ombudsman memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan dapat memberikan tindakan korektif sesuai kewenangannya. PTUN memeriksa sengketa tata usaha negara dalam batas kewenangan pengadilan; pengaduan ke Ombudsman tidak otomatis menggantikan gugatan atau menghentikan tenggatnya.
Siapkan keputusan atau surat penolakan, bukti permohonan dan tanda terima, korespondensi dengan instansi, dokumen izin terkait, serta kronologi bertanggal. Jika sudah mengajukan keberatan, sertakan bukti pengajuan dan jawaban instansi.
Orang yang memenuhi syarat dapat menanyakan bantuan hukum cuma-cuma kepada organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Kelayakan dan layanan yang tersedia perlu dikonfirmasi langsung kepada organisasi tersebut.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bandung melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Administrasi, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bandung, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
