Pengacara Mediasi & Arbitrase ADR Terbaik di Bandung, Jawa Timur
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Daftar pengacara terbaik di Bandung, Jawa Timur, Indonesia
Artikel Hukum – Mediasi & Arbitrase ADR, Indonesia
Mediasi & Arbitrase ADR, Indonesia: baca 3 panduan hukum di Lawzana, berisi informasi praktis untuk membantu Anda memahami hak dan pilihan Anda.
- Arbitrase BANI vs Pengadilan Negeri untuk Bisnis Indonesia
- Arbitrase BANI vs Pengadilan Negeri untuk Bisnis Indonesia Poin penting Periksa kontrak lebih dulu. Jika ada perjanjian arbitrase BANI yang sah dan mencakup sengketa, para pihak pada prinsipnya harus membawa pokok sengketa ke arbitrase, bukan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan arbitrase tertutup dan putusannya final serta mengikat. Putusan itu tetap dapat dimohonkan... Baca selengkapnya →
- Checklist Arbitrase vs Litigasi Komersial di Indonesia
- Checklist Arbitrase vs Litigasi Komersial: Waktu dan Dokumen di Indonesia Poin Penting Arbitrase komersial di Indonesia diselesaikan maksimal dalam 180 hari kerja, lebih cepat dari proses litigasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Klausul arbitrase yang sah di dalam kontrak secara otomatis menggugurkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa terkait. Putusan... Baca selengkapnya →
- Solusi Sengketa Jual Beli Tanah di Indonesia - Pilih Mediasi atau Gugatan
- Sengketa jual beli tanah adalah salah satu masalah hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Ketika transaksi bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah macet karena sertifikat ganda, tanah dikuasai orang lain, atau pembeli gagal melunasi pembayaran, Anda harus cepat menentukan pilihan: mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau menempuh jalur... Baca selengkapnya →
Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase di Bandung
Di Bandung, sengketa kontrak, sewa tempat usaha, proyek konstruksi, dan hubungan pemasok dapat diselesaikan melalui perundingan, mediasi, atau arbitrase. Pilihan jalur bergantung pada jenis sengketa, isi perjanjian, dan kesediaan para pihak untuk berunding.
Jika gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, mediasi pada umumnya menjadi bagian dari proses sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Arbitrase berbeda: jalur ini biasanya tersedia apabila para pihak telah menyepakati perjanjian arbitrase secara tertulis.
Mediasi membantu para pihak merumuskan kesepakatan, sedangkan arbiter memutus sengketa yang termasuk dalam kewenangannya. Kesepakatan mediasi dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis; putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan hukum.
Kapan Anda mungkin memerlukan pengacara?
Sengketa sewa tempat usaha: Anda dan pemilik ruko, ruang kantor, atau tempat usaha di Bandung berbeda pendapat tentang tunggakan, perbaikan, deposit, atau pengakhiran sewa.
Perselisihan proyek: pembayaran, keterlambatan, mutu pekerjaan, atau perubahan lingkup proyek konstruksi di Kota Bandung atau wilayah sekitarnya dipersoalkan.
Kontrak pemasok dan distribusi: usaha Anda berselisih dengan pemasok, produsen, atau mitra distribusi mengenai barang, pembayaran, atau pelaksanaan kontrak.
Perjanjian memuat klausul arbitrase: Anda perlu memahami lembaga, aturan, tempat, dan biaya arbitrase yang disepakati sebelum mengajukan tuntutan atau menanggapi klaim.
Perselisihan hubungan kerja: perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan dan Anda memerlukan bantuan untuk menyiapkan proses mediasi melalui instansi ketenagakerjaan.
Kesepakatan mediasi berisiko tidak jelas: Anda ingin memastikan rumusan pembayaran, tenggat, kewajiban, dan akibat jika kesepakatan dilanggar dapat dipahami dan dilaksanakan.
Peraturan yang menjadi dasar
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini diundangkan pada 12 Agustus 1999. Aturannya mencakup arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pelaksanaan putusan arbitrase.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini ditetapkan pada 3 Februari 2016 dan mengatur mediasi dalam perkara perdata di pengadilan, termasuk tahapan dan jangka waktunya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini berlaku sejak 14 Januari 2006 dan mengatur penyelesaian perselisihan kerja, termasuk mediasi oleh mediator hubungan industrial.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah saya wajib memakai pengacara untuk mediasi?
Tidak. Para pihak dapat mengikuti mediasi sendiri atau didampingi kuasa hukum. Pengacara berguna untuk menilai posisi hukum dan memeriksa rumusan kesepakatan sebelum ditandatangani.
Kapan mediasi di pengadilan dilakukan?
Dalam perkara perdata yang termasuk cakupan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi pada umumnya ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara berlanjut. Hakim pemeriksa perkara memerintahkan proses tersebut dan para pihak memilih mediator sesuai aturan.
Berapa lama mediasi di pengadilan berlangsung?
Jangka waktu mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada umumnya paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
Apakah mediasi selalu berhasil?
Tidak. Mediasi bergantung pada kemauan para pihak untuk mencari penyelesaian bersama. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat berlanjut melalui jalur yang tersedia, dengan memperhatikan jenis sengketa dan perjanjian yang berlaku.
Apakah semua sengketa dapat dibawa ke arbitrase?
Tidak. Arbitrase ditujukan bagi sengketa di bidang perdagangan mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai para pihak, dan memerlukan perjanjian arbitrase tertulis. Sengketa yang menurut hukum tidak dapat didamaikan oleh para pihak tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.
Apakah klausul arbitrase menghalangi gugatan ke pengadilan negeri?
Untuk sengketa yang tercakup dalam perjanjian arbitrase yang sah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membatasi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Cakupan klausul dan hubungan sengketa dengan perjanjian perlu diperiksa sebelum menentukan langkah.
Berapa biaya mediasi atau arbitrase?
Biaya bergantung pada jalur yang dipilih, nilai dan kompleksitas sengketa, serta kebutuhan pendampingan hukum. Mediasi oleh hakim mediator tidak dikenai biaya jasa mediator, tetapi biaya pengacara dan pengeluaran lain dapat timbul; arbitrase dapat mencakup biaya administrasi dan arbiter.
Berapa lama proses arbitrase?
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa pemeriksaan sengketa arbitrase harus selesai paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Para pihak dapat menyepakati perpanjangan dalam keadaan yang diatur undang-undang.
Apakah putusan arbitrase dapat diajukan banding?
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia banding seperti dalam proses peradilan biasa. Undang-undang menyediakan dasar terbatas untuk mengajukan pembatalan, yang berbeda dari banding atas pokok sengketa.
Bagaimana jika pihak lain tidak menjalankan kesepakatan mediasi?
Periksa bentuk kesepakatan, kewajiban yang tertulis, dan cara penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran. Pengacara dapat menilai apakah kesepakatan dapat dimintakan pelaksanaan atau langkah hukum lain perlu ditempuh.
Di mana perselisihan hubungan kerja di Bandung dimediasi?
Perselisihan hubungan industrial dapat dimediasi melalui mediator pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang setelah upaya bipartit sesuai aturan. Jika tidak selesai, jalur berikutnya dapat mencakup Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, bergantung pada jenis perselisihannya.
Sumber resmi di Bandung
Pengadilan Negeri Bandung: menangani perkara perdata yang menjadi kewenangannya dan menyelenggarakan mediasi dalam perkara yang diwajibkan mengikuti prosedur tersebut.
Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung: memberikan layanan terkait ketenagakerjaan, termasuk penanganan perselisihan hubungan industrial melalui mediator sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung: menangani penyelesaian sengketa konsumen sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku bagi konsumen dan pelaku usaha.
Langkah berikutnya untuk memilih pengacara
Siapkan dokumen utama dalam 1-2 hari: kumpulkan kontrak, klausul penyelesaian sengketa, bukti pembayaran, surat-menyurat, dan kronologi bertanggal.
Tentukan tujuan Anda sebelum konsultasi: tetapkan hasil yang diinginkan, seperti pembayaran, perbaikan pekerjaan, pengakhiran kontrak, atau jadwal penyelesaian.
Cari beberapa calon pengacara di Bandung dalam beberapa hari: utamakan yang menangani sengketa perdata, mediasi, arbitrase, atau bidang khusus yang terkait dengan perkara Anda.
Jadwalkan konsultasi awal: tanyakan pengalaman menangani sengketa sejenis, strategi yang mungkin, konflik kepentingan, dan siapa yang akan menangani perkara sehari-hari.
Minta rincian biaya tertulis sebelum menunjuk: pastikan cakupan pekerjaan, honorarium, biaya sidang atau administrasi, pengeluaran tambahan, dan ketentuan pembayaran dijelaskan.
Tinjau surat kuasa dan rencana kerja: pastikan kewenangan pengacara, tenggat penting, tahapan mediasi atau arbitrase, serta cara pelaporan perkembangan perkara tercantum dengan jelas.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bandung, Jawa Timur melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Mediasi & Arbitrase ADR, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bandung, Jawa Timur, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.