Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Telusuri 2 artikel hukum kami tentang Mediasi & Arbitrase ADR di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.
Di Malang, sengketa usaha, proyek, sewa, dan kerja sama dapat diselesaikan melalui perundingan, mediasi, atau arbitrase, bergantung pada jenis sengketa dan kesepakatan para pihak. Mediasi membantu para pihak merumuskan penyelesaian bersama, sedangkan arbitrase menghasilkan putusan dari arbiter yang mengikat.
Contohnya, perselisihan pembayaran antara pemasok dan restoran, keterlambatan pekerjaan renovasi, atau pembagian tanggung jawab dalam kerja sama usaha dapat lebih dulu dibahas melalui mediasi. Para pihak yang memiliki perjanjian arbitrase tertulis juga dapat mempertimbangkan arbitrase untuk sengketa komersial yang memenuhi syarat hukum.
Proses yang tepat bergantung pada klausul dalam kontrak, bukti, nilai sengketa, dan kebutuhan menjaga hubungan bisnis. Kota Malang dan Kabupaten Malang memiliki pengadilan negeri berbeda untuk urusan yang memerlukan proses pengadilan; domisili dan aturan kewenangan perlu diperiksa sebelum mengajukan perkara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang ini diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Agustus 1999.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur mediasi dalam perkara perdata di pengadilan. Peraturan ini diundangkan pada 4 Februari 2016 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tahapan penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha, termasuk mediasi oleh mediator ketenagakerjaan. Undang-undang ini diundangkan pada 14 Januari 2004 dan mulai berlaku satu tahun kemudian.
Tidak selalu. Para pihak dapat mengikuti mediasi sendiri, tetapi pengacara dapat membantu menilai posisi hukum, menyiapkan bukti, dan menyusun rumusan kesepakatan. Pendampingan berguna ketika nilai sengketa besar atau kontraknya rumit.
Tidak. Arbitrase pada umumnya digunakan untuk sengketa perdagangan mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai para pihak. Sengketa juga harus memiliki dasar kesepakatan arbitrase tertulis.
Para pihak tetap dapat menyepakati arbitrase setelah sengketa muncul melalui perjanjian tertulis. Tanpa kesepakatan tersebut, arbitrase tidak dapat dipaksakan sepihak.
Perkara perdata yang termasuk cakupan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada umumnya terlebih dahulu menempuh mediasi di pengadilan. Terdapat pengecualian tertentu, sehingga jenis perkara perlu diperiksa.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi. Waktu itu dapat diperpanjang paling lama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak.
Biaya bergantung pada cara penyelesaian, nilai sengketa, mediator atau lembaga yang dipilih, serta jasa pengacara. Mediasi oleh hakim atau pegawai pengadilan tidak dikenai biaya mediator, sedangkan biaya proses pengadilan dan jasa pengacara tetap perlu diperhitungkan.
Tidak ada satu batas waktu umum yang berlaku untuk semua mediasi di luar pengadilan. Para pihak dapat menyepakati jadwal, jumlah pertemuan, dan tenggat penyelesaian bersama mediator.
Kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani para pihak dapat mengikat mereka. Pastikan kewajiban, jumlah pembayaran, tenggat, dan akibat jika kesepakatan dilanggar ditulis dengan jelas.
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia banding atau kasasi seperti dalam proses perkara biasa. Undang-undang menyediakan alasan terbatas untuk mengajukan pembatalan putusan.
Para pihak terlebih dahulu menempuh perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan untuk proses penyelesaian melalui instansi ketenagakerjaan, termasuk mediasi sesuai jenis sengketanya.
Pengadilan yang berwenang bergantung pada domisili para pihak, jenis perkara, dan aturan kompetensi relatif. Pengadilan Negeri Malang melayani wilayah Kota Malang, sedangkan perkara di Kabupaten Malang dapat berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Mediasi & Arbitrase ADR, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
