Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Panduan Gratis untuk Menyewa Pengacara Keluarga
Pembatalan perkawinan dimohonkan ke pengadilan ketika ada alasan hukum bahwa syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terjadi pelanggaran tertentu saat perkawinan dilangsungkan. Pengadilan yang berwenang bergantung pada agama para pihak dan wilayah hukum tempat perkara diajukan.
Untuk perkara perkawinan orang Islam, pengajuan dilakukan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Di Kota Malang, pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama Malang; untuk wilayah Kabupaten Malang, perkara dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen. Perkara non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan pembagian wilayah Kota dan Kabupaten Malang yang perlu diperiksa berdasarkan alamat para pihak.
Pemohon biasanya perlu menyiapkan buku nikah atau akta perkawinan, identitas, dokumen pendukung, dan bukti alasan pembatalan. Setelah pemeriksaan dan putusan berkekuatan hukum tetap, status pencatatan perkawinan perlu ditindaklanjuti pada KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai jenis pencatatannya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berlaku secara nasional, termasuk di Malang. Pasal 22 dan pasal-pasal berikutnya mengatur alasan, pihak yang dapat mengajukan, serta akibat pembatalan; perubahan tahun 2019 terutama mengubah batas usia minimum perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan pembatalan perkawinan. Peraturan ini ditetapkan pada 1 April 1975.
Bagi perkawinan yang tunduk pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, yang penyebarluasannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memuat ketentuan pembatalan antara lain dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Dasar perkara dan penerapannya tetap perlu dinilai berdasarkan fakta serta dokumen masing-masing pihak.
Pembatalan berkaitan dengan cacat atau pelanggaran hukum yang terjadi saat perkawinan dilangsungkan. Perceraian mengakhiri perkawinan yang dianggap sah, sedangkan pembatalan harus diputus oleh pengadilan.
Undang-Undang Perkawinan memungkinkan pembatalan jika syarat perkawinan tidak terpenuhi. Ketentuan lain mencakup keadaan seperti perkawinan di bawah ancaman atau kekeliruan mengenai diri pasangan, sesuai fakta dan bukti perkara.
Pihak yang dapat mengajukan mencakup suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang, serta pihak yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Hak mengajukan dapat dibatasi jika perkawinan telah putus, sehingga kelayakan pemohon perlu diperiksa lebih dahulu.
Untuk perkawinan orang Islam, perkara diajukan ke Pengadilan Agama; untuk perkawinan non-Muslim, ke Pengadilan Negeri. Pilihan antara pengadilan di Kota Malang dan Kabupaten Malang bergantung pada wilayah hukum serta keadaan perkara, jadi jangan hanya berpatokan pada tempat akad atau pencatatan.
Siapkan identitas para pihak, buku nikah atau akta perkawinan, dan dokumen yang menunjukkan alasan pembatalan. Bukti tambahan dapat berupa surat resmi, komunikasi, atau keterangan saksi, bergantung pada dasar permohonan.
Panjar biaya perkara ditetapkan pengadilan dan dapat berbeda menurut kebutuhan pemanggilan serta jarak alamat. Honorarium pengacara juga bervariasi, jadi minta rincian tertulis yang memisahkan jasa hukum dari biaya pengadilan.
Pengadilan menyediakan Posbakum untuk bantuan informasi dan layanan hukum sesuai ketentuan. Pihak yang memenuhi persyaratan juga dapat menanyakan permohonan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo kepada pengadilan.
Lama perkara bergantung pada jadwal sidang, kelengkapan dokumen, pemanggilan para pihak, dan ada tidaknya keberatan atau upaya hukum. Pengacara dapat memperkirakan tahapan berdasarkan perkara, tetapi tidak dapat menjamin tanggal putusan.
Tidak selalu, karena pengadilan dapat memeriksa perkara meskipun salah satu pihak menolak. Namun, pihak yang mengajukan tetap perlu membuktikan alasan pembatalan menurut hukum.
Tidak. Undang-Undang Perkawinan mengatur pengecualian terhadap akibat surut pembatalan, termasuk perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar tindak lanjut pencatatan, tetapi pihak terkait mungkin masih perlu mengurus pemberitahuan atau pencatatan pada KUA maupun Dukcapil. Tanyakan dokumen yang diperlukan kepada instansi pencatat yang menangani perkawinan Anda.
Forum pengadilannya berkaitan dengan agama para pihak, sedangkan pencatatan setelah putusan mengikuti instansi tempat perkawinan tercatat. Perkawinan yang dicatat di KUA ditindaklanjuti melalui KUA, sementara pencatatan sipil ditangani Dukcapil.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Pembatalan Perkawinan, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
