Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Panduan Gratis untuk Menyewa Pengacara Keluarga
Penetapan pengasuhan anak biasanya diminta dalam perkara perceraian atau melalui permohonan tersendiri setelah perceraian. Pengadilan yang berwenang bergantung pada agama para pihak, domisili, dan jenis perkaranya.
Untuk perkara keluarga Islam, perkara dapat berada di Pengadilan Agama Bandung jika memenuhi ketentuan kewenangan wilayah. Untuk perkara non-Islam, perkara keluarga yang menjadi kewenangan peradilan umum ditangani Pengadilan Negeri Bandung, dengan pemeriksaan domisili dan jenis gugatan terlebih dahulu.
Pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata keinginan salah satu orang tua. Rutinitas sekolah, kesehatan, keamanan, hubungan anak dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan merawat dapat menjadi pertimbangan.
Pengacara dapat membantu menentukan pengadilan yang tepat, menyusun tuntutan pengasuhan dan nafkah, menyiapkan bukti, serta mengupayakan pengaturan komunikasi anak dengan orang tua lainnya. Bantuan hukum biasanya paling berguna ketika fakta diperselisihkan atau ada risiko keselamatan anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur akibat perceraian terhadap anak. Pasal 41 menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak; pengadilan dapat memutus perselisihan penguasaan anak dan biaya pemeliharaannya.
Kompilasi Hukum Islam, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menjadi rujukan perkara keluarga Islam. Pasal 105 mengatur pengasuhan anak yang belum mumayiz, umumnya di bawah 12 tahun, serta hak anak yang sudah mumayiz untuk memilih; penerapannya tetap mempertimbangkan keadaan dan kepentingan anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan penting. Undang-undang ini juga melindungi hak anak untuk diasuh orang tuanya dan tetap berhubungan dengan kedua orang tua, kecuali jika pemisahan diperlukan demi kepentingan anak atau berdasarkan alasan hukum.
Perkara keluarga Islam umumnya diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, sedangkan perkara non-Islam yang termasuk kewenangan peradilan umum ditangani Pengadilan Negeri. Domisili para pihak dan aturan kewenangan wilayah perlu diperiksa sebelum mengajukan perkara.
Tidak selalu. Dalam perkara Islam, Kompilasi Hukum Islam memberi pedoman pengasuhan anak yang belum mumayiz kepada ibu, tetapi keadaan konkret dan kepentingan terbaik anak tetap penting. Untuk perkara lain, pengadilan menilai bukti dan kondisi anak tanpa menerapkan anggapan otomatis yang sama.
Dalam perkara Islam, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sudah mumayiz dapat memilih antara ayah dan ibu. Pilihan anak menjadi bahan pertimbangan, bukan satu-satunya faktor yang menentukan putusan.
Ya. Ayah dapat mengajukan tuntutan atau permohonan terkait pengasuhan dan menyampaikan bukti tentang kemampuan merawat serta kepentingan anak. Hasilnya bergantung pada pemeriksaan pengadilan, bukan hanya jenis kelamin orang tua.
Dalam keadaan tertentu, persoalan pengasuhan dapat diajukan setelah putusan perceraian, melalui proses yang sesuai dengan jenis perkara dan pengadilan berwenang. Pengacara dapat memeriksa putusan sebelumnya dan menentukan bentuk pengajuan yang tepat.
Pengasuhan oleh satu orang tua tidak dengan sendirinya menghapus hubungan anak dengan orang tua lainnya. Jadwal pertemuan dan komunikasi dapat dibicarakan atau dimohonkan kepada pengadilan, dengan mengutamakan keamanan serta kepentingan anak.
Perubahan keadaan yang berarti, seperti kebutuhan anak atau risiko keselamatan, dapat menjadi alasan untuk meminta peninjauan melalui proses hukum yang sesuai. Siapkan bukti tentang perubahan tersebut dan periksa apakah putusan sebelumnya telah mengatur pengasuhan secara khusus.
Tidak. Para pihak pada umumnya dapat mengurus perkara sendiri, tetapi pengacara dapat membantu menilai kewenangan pengadilan, merumuskan tuntutan, dan menyiapkan bukti. Posbakum pengadilan dapat menjadi tempat mencari informasi bantuan hukum awal.
Biaya perkara pengadilan bergantung pada jenis perkara dan komponen administrasinya, sehingga jumlahnya perlu dikonfirmasi kepada pengadilan. Honor pengacara tidak memiliki tarif tunggal; minta rincian tertulis mengenai ruang lingkup layanan, biaya tambahan, dan tahap pembayaran.
Lama proses berbeda menurut jenis perkara, kelengkapan dokumen, jadwal sidang, dan ada tidaknya perselisihan atau mediasi. Pengacara dapat memperkirakan tahapan setelah meninjau kasus, tetapi tidak dapat menjamin tanggal putusan.
Siapkan dokumen identitas, akta perkawinan atau putusan perceraian, akta kelahiran anak, serta bukti terkait tempat tinggal dan perawatan anak. Jika ada dugaan kekerasan atau penelantaran, simpan bukti yang diperoleh secara sah, seperti catatan komunikasi dan dokumen medis.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bandung melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Hak Asuh Anak, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bandung, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
