Pengacara Hukum Kolaboratif Terbaik di Sidoarjo
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Panduan Gratis untuk Menyewa Pengacara Keluarga
Daftar pengacara terbaik di Sidoarjo, Indonesia
Pengacara Hukum Kolaboratif di Sidoarjo, Indonesia sekilas
Apa yang dikatakan 2 firma dalam daftar ini tentang diri mereka sendiri. Jika sebuah firma belum menyampaikan sesuatu, kami menghitungnya sebagai belum dinyatakan, bukan menebak.
- firma dalam daftar ini
- 2
- 1 dari 2 memiliki kantor di kota ini
- median tahun berdiri
- 2024
- 1 dari 2 firma mencantumkannya
- orang: ukuran tim yang paling umum
- 21–50
- 1 dari 2 firma mencantumkannya
- mencantumkan pengacaranya di Lawzana
- 1
- dari 2 firma
Di mana kantor mereka berada
1 kantor dalam daftar ini
Tampilkan alamat
- Pandawa Justice Law Firm · Jl. Industri No.7, Sidopurno 2, Sukorejo, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252, Indonesia
Bahasa yang dicantumkan firma
- Indonesian 1 firma
- English 1 firma
- Arabic 1 firma
- Tidak dinyatakan 1 firma
Sebuah bahasa hanya dihitung jika firma mencantumkannya di profilnya.
Kapan mereka berdiri
- 2010 atau setelahnya 1 firma
- Tidak dinyatakan 1 firma
Yang tertua berdiri pada 2024; mediannya 2024.
Seberapa besar tim mereka
- 21 hingga 50 orang 1 firma
- Tidak dinyatakan 1 firma
Dihitung dari profil firma itu sendiri. Firma memperbarui data ini di dasbor mereka. Perbarui profil firma Anda
Penyelesaian kolaboratif dapat menjadi pilihan sebelum sengketa masuk pengadilan
Di Sidoarjo, penyelesaian sengketa secara kolaboratif biasanya berarti para pihak berunding dengan bantuan pengacara, dan bila diperlukan mediator, untuk mencari kesepakatan tanpa langsung meminta hakim memutus perkara. Cara ini dapat digunakan dalam sengketa keluarga, kontrak usaha, tanah, atau hubungan kerja, sepanjang para pihak bersedia berunding.
Istilah ini bukan jalur pengadilan tersendiri dengan prosedur seragam. Para pihak sebaiknya menyepakati sejak awal ruang lingkup pembahasan, kerahasiaan, biaya, jadwal, dan cara mengakhiri proses jika kesepakatan tidak tercapai. Sengketa yang sudah didaftarkan di pengadilan dapat menempuh mediasi sesuai aturan yang berlaku.
Kebutuhan lokal bergantung pada jenis sengketa dan lokasi para pihak atau objek perkara. Urusan keluarga Muslim dapat melibatkan Pengadilan Agama Sidoarjo, sedangkan banyak sengketa perdata umum berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Kapan Anda mungkin memerlukan pengacara?
- Anda dan pasangan ingin merundingkan perceraian, pengasuhan anak, nafkah, atau pembagian harta bersama sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sidoarjo atau Pengadilan Negeri Sidoarjo, sesuai kewenangannya.
- Anda berselisih dengan pengembang, penjual, atau pemilik tanah di Sidoarjo mengenai pembayaran, batas bidang, penyerahan rumah, atau isi perjanjian. Pengacara dapat memeriksa dokumen dan membantu merumuskan kesepakatan yang dapat dilaksanakan.
- Usaha Anda berselisih dengan pemasok, mitra, atau pelanggan mengenai tagihan, kualitas barang, atau pelaksanaan kontrak. Pendampingan membantu menjaga bukti dan membatasi pembahasan pada hal yang dapat disepakati.
- Anda menghadapi persoalan ketenagakerjaan di perusahaan setempat, seperti hak upah, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan syarat kerja. Untuk perselisihan hubungan industrial, ada tahapan khusus yang perlu diperiksa sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Negosiasi langsung terhenti karena perbedaan besar dalam nilai tuntutan atau karena komunikasi memburuk. Pengacara dapat membantu menilai posisi hukum, menyusun tawaran, dan menentukan apakah mediasi lebih sesuai.
- Kesepakatan sudah tercapai, tetapi Anda tidak yakin apakah rumusannya cukup jelas atau perlu diajukan untuk memperoleh penguatan melalui proses hukum yang tersedia. Pemeriksaan sebelum penandatanganan dapat mengurangi risiko sengketa baru.
Aturan yang dapat berlaku untuk proses dan jenis sengketa
Tidak ada satu undang-undang khusus yang mengatur seluruh praktik penyelesaian kolaboratif sebagai profesi atau prosedur tersendiri. Aturan yang relevan bergantung pada pokok sengketa dan apakah perundingan berlangsung di luar atau di dalam pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada 12 Agustus 1999 dan mengatur arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata. Ketentuan penyelesaian di luar pengadilan dapat relevan jika para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau mekanisme alternatif lainnya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini mengatur mediasi untuk perkara perdata yang memenuhi ketentuan dan diperiksa di pengadilan. Prosedur tersebut berbeda dari perundingan privat yang dilakukan sebelum gugatan diajukan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut diundangkan pada 15 Oktober 2019. Aturan perkawinan dapat relevan dalam sengketa keluarga, tetapi prosedur perceraian dan kewenangan pengadilan juga bergantung pada keadaan para pihak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah penyelesaian kolaboratif merupakan jenis perkara tersendiri di pengadilan?
Tidak. Penyelesaian kolaboratif adalah cara para pihak mencoba mencapai kesepakatan, bukan pengadilan atau jenis gugatan tersendiri. Jika kesepakatan gagal, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan jalur hukum yang sesuai.
Apakah saya harus menggunakan pengacara untuk berunding?
Tidak selalu, tetapi pengacara dapat menjelaskan hak, risiko, dan akibat dari setiap pilihan. Pendampingan sangat berguna jika sengketa menyangkut anak, tanah, nilai besar, atau dokumen yang kompleks.
Siapa yang dapat menggunakan proses ini?
Pada umumnya, para pihak dalam sengketa perdata dapat mencoba berunding jika mereka bersedia berpartisipasi dan pokok sengketanya dapat diselesaikan melalui kesepakatan. Proses ini tidak cocok jika hukum mewajibkan prosedur tertentu atau salah satu pihak tidak memiliki kewenangan untuk menyepakati penyelesaian.
Apakah proses ini hanya untuk perkara keluarga?
Tidak. Perundingan kolaboratif juga dapat digunakan untuk sengketa kontrak, transaksi tanah, atau masalah bisnis. Perselisihan hubungan industrial memiliki aturan dan tahapan tersendiri, sehingga perlu diperiksa sebelum memilih jalur.
Apakah kesepakatan yang dibuat otomatis dapat dipaksakan?
Kesepakatan tertulis dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak, tetapi kekuatan dan cara pelaksanaannya bergantung pada isi serta bentuk dokumennya. Pengacara dapat menilai apakah perlu langkah formal tambahan, termasuk pengajuan melalui proses pengadilan yang tersedia.
Berapa biaya menggunakan pengacara?
Tidak ada tarif tunggal untuk jasa pengacara dalam perundingan kolaboratif di Sidoarjo. Biaya dapat dihitung berdasarkan jam kerja, tahapan, atau kesepakatan jasa lainnya; mintalah rincian tertulis tentang honorarium, biaya pertemuan, dan pengeluaran tambahan sebelum menunjuk pengacara.
Berapa lama prosesnya?
Perundingan dapat berlangsung beberapa minggu atau lebih, tergantung jumlah isu, kesiapan dokumen, dan jadwal para pihak. Tidak ada jangka waktu baku untuk proses privat, sedangkan mediasi di pengadilan mengikuti aturan prosedural yang berlaku.
Apakah proses perundingan bersifat rahasia?
Jangan menganggap semua komunikasi otomatis terlindungi dengan cara yang sama. Para pihak sebaiknya menyepakati ketentuan kerahasiaan secara tertulis dan meminta pengacara menjelaskan batas perlindungan yang berlaku.
Apakah saya dapat berunding setelah gugatan diajukan?
Ya, perkara tertentu dapat dimediasi di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Tanyakan kepada pengacara apakah mediasi pengadilan atau perundingan lain lebih sesuai dengan tahap perkara Anda.
Apa bedanya negosiasi langsung dan mediasi?
Dalam negosiasi langsung, para pihak berkomunikasi sendiri atau melalui pengacara. Dalam mediasi, pihak netral membantu proses komunikasi dan pencarian opsi, tetapi tidak memutus sengketa seperti hakim.
Bagaimana jika salah satu pihak menolak berunding?
Proses kolaboratif memerlukan kesediaan para pihak untuk berpartisipasi, sehingga tidak dapat dipaksakan sebagai pengganti gugatan. Pengacara dapat menilai pilihan berikutnya dan tenggat hukum yang mungkin perlu dijaga.
Lembaga resmi yang dapat menjadi rujukan
- Pengadilan Negeri Sidoarjo: menangani perkara perdata umum dalam wilayah kewenangannya dan menyediakan informasi layanan pengadilan, termasuk mediasi perkara yang memenuhi ketentuan.
- Pengadilan Agama Sidoarjo: menangani perkara tertentu bagi orang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan yang menjadi kewenangannya, serta informasi layanan dan prosedur pengadilan.
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo: dapat menjadi rujukan untuk informasi ketenagakerjaan dan penanganan perselisihan hubungan industrial sesuai kewenangan serta tahapan yang berlaku.
Langkah berikutnya untuk memilih dan menunjuk pengacara
- Dalam satu atau dua hari, tentukan tujuan Anda. Catat hasil yang diinginkan, batas minimum yang dapat diterima, dan hal yang belum dapat Anda sepakati.
- Kumpulkan dokumen dalam beberapa hari. Siapkan kontrak, bukti pembayaran, korespondensi, sertifikat atau dokumen tanah, serta dokumen keluarga atau kerja yang terkait.
- Periksa jalur hukum yang sesuai sebelum berunding lebih jauh. Pastikan apakah sengketa termasuk urusan keluarga, perdata umum, atau hubungan industrial, serta apakah ada tenggat yang harus dijaga.
- Bandingkan beberapa calon pengacara selama sekitar satu minggu. Tanyakan pengalaman menangani jenis sengketa serupa, pendekatan terhadap perundingan, dan kesediaan mendampingi proses di Sidoarjo.
- Verifikasi status dan ruang lingkup jasa sebelum menunjuk. Minta penjelasan tentang siapa yang menangani perkara, pekerjaan yang termasuk dalam jasa, honorarium, biaya tambahan, dan cara menghentikan penugasan.
- Buat kesepakatan proses secara tertulis sebelum sesi pertama. Tetapkan peserta, jadwal, aturan pertukaran dokumen, biaya mediator bila ada, serta cara menangani kerahasiaan dan kebuntuan.
- Tinjau setiap rancangan kesepakatan sebelum menandatangani. Pastikan kewajiban, jumlah, tenggat, dan akibat jika salah satu pihak tidak memenuhi janji dirumuskan dengan jelas.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Sidoarjo melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Hukum Kolaboratif, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Sidoarjo, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.