Pengacara Litigasi Komersial Terbaik di Malang

Kapan sengketa bisnis di Malang perlu dibawa ke pengadilan?

Sengketa bisnis dapat timbul dari kontrak yang tidak dipenuhi, pembayaran tertunggak, kerja sama yang berakhir, atau perselisihan antar pemegang saham. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dipertimbangkan ketika perundingan atau mediasi tidak berhasil, dan para pihak membutuhkan putusan yang mengikat.

Untuk perkara perdata biasa, pengadilan yang berwenang ditentukan antara lain oleh domisili pihak tergugat, isi kontrak, dan jenis sengketanya. Sengketa yang terkait Kota Malang umumnya diperiksa di Pengadilan Negeri Malang, sedangkan perkara yang terkait Kabupaten Malang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen. Perkara kepailitan dan PKPU untuk wilayah Jawa Timur diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengacara dapat menilai forum yang tepat, memeriksa klausul penyelesaian sengketa, menyusun gugatan, dan menyiapkan bukti. Pilihan jalur penting sejak awal karena perjanjian arbitrase atau aturan khusus dapat memengaruhi kewenangan pengadilan.

Situasi ketika pengacara sengketa bisnis dapat membantu

• Pemasok atau pembeli di Malang tidak membayar tagihan, meskipun barang telah dikirim atau pekerjaan telah diselesaikan.
• Perusahaan gagal memenuhi kontrak pengadaan, distribusi, konstruksi, atau jasa, dan para pihak berbeda pendapat tentang denda maupun ganti rugi.
• Pemegang saham atau direksi berselisih tentang keputusan perusahaan, akses dokumen, atau penggunaan aset perseroan.
• Usaha menyewa ruko, gudang, atau ruang usaha di Malang dan menghadapi sengketa pembayaran, pengakhiran sewa, atau pengosongan.
• Mitra usaha mengakhiri kerja sama secara sepihak atau menggunakan merek, barang, maupun informasi bisnis di luar kesepakatan.
• Kreditor perlu menilai apakah tagihan yang tidak dibayar dapat ditagih melalui gugatan biasa, arbitrase, atau permohonan kepailitan maupun PKPU.

Aturan yang dapat berlaku pada sengketa bisnis

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini diundangkan pada 12 Agustus 1999. Klausul arbitrase dalam kontrak dapat mengharuskan sengketa tertentu diselesaikan melalui arbitrase, bukan gugatan perdata biasa.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini diundangkan pada 16 Agustus 2007 dan ketentuannya mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diundangkan pada 31 Maret 2023. Aturannya relevan untuk sengketa mengenai perseroan, organ perusahaan, dan pemegang saham.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur mediasi dalam perkara perdata di pengadilan, dengan pengecualian sesuai ketentuannya. Hakim dapat memerintahkan para pihak menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara berlanjut.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua sengketa kontrak harus diajukan ke pengadilan?

Tidak. Para pihak dapat menyelesaikannya melalui perundingan, mediasi, atau arbitrase jika ada dasar yang sesuai. Periksa klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak sebelum mengajukan gugatan.

Pengadilan mana yang menangani gugatan bisnis di Malang?

Perkara perdata biasa yang terkait Kota Malang umumnya diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, sedangkan perkara yang terkait Kabupaten Malang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen. Domisili tergugat, klausul pilihan forum, dan jenis perkara dapat mengubah penentuan pengadilan.

Apakah sengketa kepailitan atau PKPU diajukan ke Pengadilan Negeri Malang?

Tidak untuk wilayah Jawa Timur. Permohonan kepailitan dan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai aturan kewenangan pengadilan niaga.

Siapa yang dapat mengajukan gugatan bisnis?

Pihak yang memiliki kepentingan hukum dan hak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, baik orang maupun badan usaha melalui wakil yang berwenang. Perseroan perlu menyiapkan dokumen kewenangan penandatangan dan dasar kuasa bagi pengacaranya.

Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan sebelum berkonsultasi?

Siapkan kontrak, perubahan kontrak, faktur, bukti pembayaran, surat-menyurat, dan kronologi kejadian. Untuk perseroan, sertakan dokumen perusahaan dan bukti kewenangan pihak yang memberi instruksi.

Berapa biaya mengajukan gugatan dan menyewa pengacara?

Panjar biaya perkara ditetapkan pengadilan dan dapat mencakup biaya pemanggilan serta administrasi; jumlahnya bergantung pada perkara dan alamat para pihak. Honorarium pengacara tidak memiliki tarif tunggal, sehingga minta rincian tertulis tentang lingkup kerja, biaya tambahan, dan tahapan pembayaran.

Berapa lama proses sengketa bisnis berlangsung?

Waktunya bergantung pada pemanggilan para pihak, mediasi, jumlah bukti, saksi, dan langkah hukum lanjutan. Banding atau kasasi dapat memperpanjang perkara, sehingga pengacara sebaiknya menjelaskan perkiraan berdasarkan jenis kasus tanpa menjanjikan hasil atau tanggal putusan.

Apakah mediasi wajib sebelum perkara diperiksa hakim?

Dalam banyak perkara perdata di pengadilan, mediasi menjadi tahap yang harus ditempuh sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ada pengecualian yang ditentukan peraturan, dan proses mediasi tidak menjamin tercapainya kesepakatan.

Bagaimana jika kontrak mencantumkan klausul arbitrase?

Klausul tersebut dapat menentukan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase. Pengacara perlu memeriksa rumusan klausul, cakupannya, dan lembaga atau tata cara yang disepakati sebelum memilih jalur pengadilan.

Apakah bukti percakapan elektronik dapat digunakan?

Pesan elektronik dapat membantu menunjukkan komunikasi atau kesepakatan, tetapi kekuatan pembuktiannya bergantung pada konteks, keaslian, dan keterkaitannya dengan sengketa. Simpan berkas asli, metadata yang tersedia, serta bukti pendukung seperti kontrak dan transaksi.

Bagaimana jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan?

Pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan putusan melalui prosedur pengadilan setelah putusan memenuhi syarat untuk dieksekusi. Pengacara dapat menilai apakah putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau dapat dijalankan lebih dahulu, serta aset apa yang dapat menjadi sasaran eksekusi.

Sumber resmi di Malang dan sekitarnya

• Pengadilan Negeri Malang: menangani perkara perdata sesuai wilayah dan kewenangannya, termasuk gugatan yang berkaitan dengan Kota Malang.
• Pengadilan Negeri Kepanjen: menangani perkara perdata sesuai wilayah dan kewenangannya, termasuk perkara yang berkaitan dengan Kabupaten Malang.
• Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya: memeriksa perkara kepailitan dan PKPU serta perkara lain yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pengadilan niaga di wilayah Jawa Timur.

Langkah memilih dan menggunakan pengacara

1. Susun kronologi dan tujuan. Dalam beberapa hari, catat tanggal penting, pihak yang terlibat, kerugian, dan hasil yang diharapkan.
2. Kumpulkan dokumen inti. Siapkan kontrak, bukti pembayaran, komunikasi, dokumen perusahaan, dan bukti upaya penyelesaian sebelumnya.
3. Periksa forum dan tenggat. Minta pengacara menilai klausul arbitrase, domisili tergugat, pengadilan yang berwenang, serta kemungkinan tenggat hukum yang berlaku.
4. Bandingkan calon pengacara. Dalam satu hingga dua minggu, konsultasikan perkara dengan beberapa pengacara yang menangani sengketa perdata bisnis dan tanyakan pengalaman yang relevan.
5. Minta rencana tertulis. Pastikan strategi, pilihan penyelesaian, perkiraan tahapan, risiko, dan biaya dijelaskan sebelum memberi kuasa.
6. Tinjau surat kuasa dan perjanjian jasa. Pastikan siapa kliennya, pekerjaan yang termasuk, biaya tambahan, dan cara mengakhiri penugasan tertulis dengan jelas.