Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Kecelakaan Konstruksi Terbaik di Boyolali

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

DFA Law Firm
Kantor di Yogyakarta, melayani Boyolali, Indonesia

Didirikan tahun 2018
30 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Dikonfirmasi oleh firma
Kecelakaan & Cedera Kecelakaan Konstruksi Produk Berbahaya +4 lainnya
Kantor hukum “DFA LAW FIRM”, Advokat dan Konsultan Hukum, didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000153-AH.01.18 Tahun 2018. Meskipun kantor hukum “DFA LAW FIRM” secara resmi didirikan pada tahun 2018, “DFA LAW...

Cara firma diurutkan

Langkah hukum setelah kecelakaan kerja di proyek konstruksi Boyolali

Kecelakaan kerja dalam kegiatan konstruksi di Boyolali dapat melibatkan tanggung jawab pemberi kerja, kontraktor, pemilik proyek, pengawas, dan penyedia jasa keselamatan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab bergantung pada penyebab kejadian, hubungan kerja, kontrak, serta kewajiban keselamatan yang berlaku.

Langkah awal biasanya mencakup pertolongan medis, pelaporan kepada pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengamanan bukti. Untuk proyek pemerintah, pastikan siapa pemilik proyek atau pejabat pembuat komitmen, karena proyek kabupaten, provinsi, dan pusat dapat memiliki penanggung jawab berbeda.

Kapan Anda perlu menggunakan jasa pengacara?

Pendampingan hukum berguna ketika kecelakaan menimbulkan luka berat, kematian, kehilangan penghasilan, atau perbedaan pendapat mengenai penyebab dan tanggung jawab. Beberapa keadaan yang sering memerlukan bantuan hukum di Boyolali meliputi:

  • Pekerja jatuh dari perancah atau ketinggian di proyek jalan, gedung, perumahan, atau fasilitas usaha, sementara catatan keselamatan dan ketersediaan alat pelindung dipersoalkan.
  • Keluarga pekerja meninggal dalam kecelakaan dan perlu mengurus manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, santunan, serta kemungkinan tuntutan kepada pihak yang lalai.
  • Kontraktor, subkontraktor, pemilik proyek, dan pengawas saling menyangkal tanggung jawab, terutama ketika pekerjaan melibatkan beberapa perusahaan.
  • Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan kejadian kepada BPJS Ketenagakerjaan, atau klaim biaya perawatan dan manfaat pekerja ditolak atau tertunda.
  • Korban atau keluarga diminta menandatangani surat penyelesaian, pernyataan, atau pelepasan tuntutan sebelum memahami dampaknya.
  • Kecelakaan diduga terjadi karena pelanggaran prosedur keselamatan dan kasus berpotensi diperiksa oleh kepolisian atau pengawas ketenagakerjaan.

Peraturan yang mengatur kecelakaan kerja konstruksi

Ketentuan nasional berlaku juga untuk proyek di Boyolali. Aturan yang paling relevan mencakup:

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diundangkan pada 12 Januari 2017 dan telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aturan ini mengatur kewajiban penyelenggara jasa konstruksi, termasuk aspek keselamatan konstruksi.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, diundangkan pada 12 Januari 1970. Undang-undang ini menjadi dasar kewajiban keselamatan di tempat kerja, termasuk lokasi pekerjaan konstruksi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, diundangkan pada 2 Februari 2021. Ketentuan pelaksanaannya mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dan persyaratan keselamatan konstruksi.

Hak atas manfaat kecelakaan kerja juga dapat bergantung pada kepesertaan dan ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan. Penilaian hukum perlu melihat dokumen proyek, status hubungan kerja, laporan kejadian, dan bukti medis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang termasuk kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi?

Peristiwa yang terjadi dalam hubungan dengan pekerjaan dan menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, atau kematian dapat dinilai sebagai kecelakaan kerja. Penetapannya bergantung pada fakta, hubungan kerja, dan ketentuan jaminan sosial yang berlaku.

Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban setelah kecelakaan?

Pihak yang mungkin diperiksa meliputi pemberi kerja, kontraktor, subkontraktor, pemilik proyek, atau pihak lain yang memiliki kewajiban keselamatan. Tanggung jawab tidak otomatis dibebankan kepada satu pihak; bukti dan perannya dalam kejadian harus dinilai.

Apakah saya harus melapor kepada polisi?

Pelaporan kepada polisi dapat dipertimbangkan, terutama jika ada korban meninggal, luka berat, dugaan kelalaian, atau sengketa mengenai penyebab kejadian. Pelaporan pidana berbeda dari klaim BPJS Ketenagakerjaan dan tuntutan ganti rugi, sehingga satu proses tidak selalu menggantikan proses lainnya.

Ke mana kecelakaan kerja harus dilaporkan?

Beritahukan kejadian secepatnya kepada pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan, serta cari pertolongan medis. Jika ada dugaan pelanggaran keselamatan kerja atau sengketa, mintalah arahan dari pengawas ketenagakerjaan dan pertimbangkan laporan kepada kepolisian.

Dokumen apa yang perlu disiapkan untuk konsultasi?

Siapkan identitas, bukti hubungan kerja, kontrak atau surat penugasan, laporan kecelakaan, rekam medis, foto atau video lokasi, dan komunikasi dengan perusahaan. Untuk proyek konstruksi, informasi nama kontraktor, pemilik proyek, dan pengawas juga dapat membantu mengidentifikasi pihak terkait.

Apakah keluarga pekerja yang meninggal dapat mengajukan klaim?

Keluarga yang memenuhi ketentuan dapat mengurus manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hak atas manfaat dan kemungkinan tuntutan lain perlu diperiksa terpisah berdasarkan kepesertaan, hubungan kerja, serta penyebab kecelakaan.

Berapa biaya menyewa pengacara?

Tidak ada satu tarif resmi yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya disepakati dengan pengacara berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, tahap penanganan, dan kompleksitas perkara; minta rincian tertulis sebelum memberi kuasa.

Berapa lama penyelesaian perkara?

Waktunya berbeda menurut kebutuhan pemeriksaan, kelengkapan bukti, proses klaim, dan apakah sengketa berlanjut ke pengadilan. Mintalah perkiraan untuk setiap tahap, bukan jaminan tanggal penyelesaian.

Apakah pekerja informal atau pekerja subkontraktor bisa mencari bantuan?

Ya, mereka dapat meminta konsultasi untuk menilai hubungan kerja, tanggung jawab pihak terkait, dan kemungkinan manfaat yang tersedia. Status kepesertaan BPJS dan bukti bahwa pekerjaan dilakukan untuk proyek akan memengaruhi jalur klaim.

Apakah klaim BPJS sama dengan tuntutan ganti rugi?

Tidak. Klaim BPJS Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan program jaminan sosial, sedangkan tuntutan ganti rugi menilai dasar tanggung jawab pihak tertentu. Keduanya mungkin relevan, tetapi dampak dan persyaratannya perlu diperiksa sebelum menyepakati penyelesaian.

Pengadilan mana yang menangani sengketa di Boyolali?

Pengadilan Negeri Boyolali dapat menjadi tempat berperkara untuk perkara yang berada dalam kewenangannya, tetapi lokasi pengajuan bergantung pada jenis perkara dan aturan kompetensi wilayah. Pengacara dapat menilai apakah jalurnya perdata, pidana, atau penyelesaian sengketa lain.

Sumber resmi di Boyolali

  • Polres Boyolali menerima laporan dugaan tindak pidana dan melakukan penanganan sesuai kewenangan kepolisian. Simpan tanda bukti laporan dan dokumen pendukung.
  • Pengadilan Negeri Boyolali menangani perkara yang termasuk kewenangan pengadilan negeri di wilayahnya. Informasi layanan dan administrasi perkara dapat diminta melalui kanal resmi pengadilan.
  • BPJS Ketenagakerjaan mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Hubungi kanal resmi BPJS untuk memeriksa kepesertaan, dokumen klaim, dan status manfaat.

Langkah berikutnya untuk mencari dan menunjuk pengacara

  1. Dalam 24 jam pertama, utamakan keselamatan dan perawatan medis. Catat waktu, lokasi proyek, saksi, dan kondisi korban; simpan bukti medis serta foto yang diperoleh secara aman.
  2. Segera beri pemberitahuan tertulis kepada pemberi kerja. Minta salinan laporan kecelakaan dan informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Simpan bukti pengiriman dan jawaban perusahaan.
  3. Dalam beberapa hari, susun berkas kejadian. Kumpulkan kontrak kerja, surat tugas, catatan pelatihan keselamatan, komunikasi, dan identitas kontraktor serta pemilik proyek.
  4. Bandingkan dua atau tiga pengacara yang menangani perkara kecelakaan kerja atau jasa konstruksi. Periksa status advokat, pengalaman pada perkara sejenis, dan pemahaman tentang klaim BPJS maupun tanggung jawab konstruksi.
  5. Jadwalkan konsultasi awal dalam satu hingga dua minggu bila memungkinkan. Tanyakan dasar hukum, pilihan proses, risiko, dokumen yang kurang, dan siapa yang akan menangani perkara sehari-hari.
  6. Sebelum memberi kuasa, sepakati biaya dan ruang lingkup secara tertulis. Pastikan surat perjanjian menjelaskan biaya konsultasi, pendampingan, pengeluaran perkara, serta tahap yang tidak termasuk.
  7. Tinjau perkembangan secara berkala. Minta jadwal pembaruan, salinan surat penting, dan penjelasan sebelum menandatangani kesepakatan penyelesaian atau melepaskan tuntutan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Boyolali melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Kecelakaan Konstruksi, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Boyolali, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.