Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Kontrak Terbaik di Boyolali

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

DFA Law Firm
Kantor di Yogyakarta, melayani Boyolali, Indonesia

Didirikan tahun 2018
30 orang dalam tim
Indonesian
English
Korporat & Komersial Kontrak Pendaftaran Perusahaan +11 lainnya
Kantor hukum “DFA LAW FIRM”, Advokat dan Konsultan Hukum, didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000153-AH.01.18 Tahun 2018. Meskipun kantor hukum “DFA LAW FIRM” secara resmi didirikan pada tahun 2018, “DFA LAW...
TNC & FRIENDS LAW FIRM
Kantor di Yogyakarta, melayani Boyolali, Indonesia
Konsultasi Gratis · 30 menit
Tarif per jam Rp 1,000,000

Didirikan tahun 2020
7 orang dalam tim
Indonesian
English
Arabic
Javanese
Korporat & Komersial Kontrak Pendaftaran Perusahaan +9 lainnya
TNC & FRIENDS adalah firma hukum profesional dan terpercaya dalam menangani berbagai masalah hukum di Indonesia. Kami didukung oleh advokat berpengalaman, pengacara, konsultan hukum, konsultan hukum bisnis syariah, auditor hukum, mediator bersertifikat, pengacara pajak, perancang peraturan...
TAMPIL DI

Indonesia Kontrak Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 2 pertanyaan hukum kami tentang Kontrak di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Apakah kontrak yang hanya berbahasa Inggris mengikat secara hukum untuk usaha patungan di Indonesia, atau apakah kami wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia?
Korporat & Komersial Kontrak
Anda benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 31 ayat (1), dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Terkait... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Law Office Risky Dendy Partner | Advocate ● Receiver ● Administrator For Bankruptcy

Untuk usaha patungan (joint venture) yang melibatkan perusahaan Indonesia, kami menyarankan agar kontrak dibuat dalam bentuk dwibahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Secara normatif, Pasal 31 UU 24/2009 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia,...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Apakah saya dapat membatalkan kontrak pelatihan berbayar di Indonesia jika pihak penyelenggara mengubah tanggal dan menolak pengembalian dana?
Kontrak
Saya telah membayar lunas biaya kursus pelatihan profesional, tetapi pihak penyelenggara telah mengubah jadwalnya sebanyak dua kali dan kini berbenturan dengan pekerjaan saya. Syarat dan ketentuan mereka menyatakan “tidak ada pengembalian dana”, namun persetujuan saya didasarkan pada tanggal yang semula ditetapkan. Apa hak saya untuk membatalkan dan memperoleh kembali pembayaran... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Ramanda International Consulting Firm Cab. Surabaya

Halo. Berdasarkan hukum Indonesia, Anda memiliki dasar hukum yang sah untuk membatalkan pelatihan dan meminta pengembalian dana, sekalipun ketentuan pihak penyelenggara menyatakan “tidak ada pengembalian dana”. Hal ini dikarenakan kesepakatan Anda didasarkan pada jadwal awal, dan perubahan sepihak oleh penyelenggara,...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Indonesia Kontrak Artikel Hukum

Telusuri 2 artikel hukum kami tentang Kontrak di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.

Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
Kontrak
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
Panduan Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis di Indonesia
Kontrak
Wanprestasi butuh pembuktian sah: Pelanggaran kontrak harus ditegaskan melalui surat teguran hukum (somasi) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata sebelum diajukan ke pengadilan. Penyelesaian dilakukan berjenjang: Mulai dari negosiasi bipartit, mediasi non-litigasi atau arbitrase, hingga gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Sistem persidangan elektronik: Pendaftaran perkara dan penyampaian dokumen persidangan perdata menggunakan portal... Baca selengkapnya →

Menilai kebutuhan bantuan hukum untuk perjanjian di Boyolali

Urusan perjanjian di Boyolali dapat mencakup penyusunan kontrak, penagihan, pembatalan, dan penyelesaian wanprestasi. Kegiatan pertanian, peternakan dan persusuan, perdagangan, serta pembangunan setempat dapat melibatkan kesepakatan pasokan, sewa, kerja sama, atau pembayaran bertahap.

Hukum perjanjian yang berlaku bersifat nasional, tetapi lokasi para pihak, objek perjanjian, dan klausul pilihan forum dapat memengaruhi langkah penyelesaian. Advokat dapat menelaah bukti dan menyarankan jalur yang sesuai, mulai dari perundingan hingga pengadilan.

Situasi ketika advokat dapat membantu

  • Pembeli atau pemasok hasil pertanian, ternak, atau susu tidak memenuhi jumlah, mutu, jadwal, atau pembayaran yang disepakati.
  • Penyewa atau pemilik kios, gudang, lahan, atau bangunan di Boyolali berselisih soal masa sewa, uang jaminan, perbaikan, atau pengakhiran kontrak.
  • Kontraktor atau pemilik proyek mempermasalahkan keterlambatan pekerjaan, perubahan lingkup, mutu hasil, atau pembayaran termin.
  • Para pihak mengadakan kerja sama usaha atau pasokan, tetapi pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan cara mengakhiri kerja sama tidak jelas.
  • Transaksi tanah atau bangunan menghadapi masalah dokumen, kewenangan pihak yang menandatangani, atau kewajiban membuat akta di hadapan PPAT.
  • Salah satu pihak mengirim somasi atau mengancam gugatan, sehingga tanggapan perlu disusun dengan mempertimbangkan isi kontrak dan bukti.

Peraturan utama yang berlaku

Ketentuan berikut berlaku secara nasional, termasuk di Kabupaten Boyolali. Penerapannya bergantung pada jenis kontrak, para pihak, dan objek yang diperjanjikan.

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 mengatur syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai isi kontrak dan dugaan wanprestasi.
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Agustus 1999. Undang-undang ini relevan jika para pihak memilih arbitrase atau cara penyelesaian sengketa alternatif sesuai kesepakatan.
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan ini diundangkan pada 15 Januari 2014. Ketentuannya relevan untuk akta autentik yang dibuat oleh notaris, tetapi tidak setiap kontrak wajib berbentuk akta notaris.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua perjanjian harus dibuat tertulis?

Tidak semua perjanjian harus berbentuk tertulis agar dapat mengikat. Namun, dokumen tertulis membantu membuktikan isi kesepakatan, pembayaran, perubahan, dan tenggat waktu jika timbul sengketa.

Kapan sebaiknya meminta advokat meninjau kontrak?

Sebaiknya minta peninjauan sebelum menandatangani kontrak bernilai besar, berjangka panjang, atau memuat denda dan jaminan. Untuk sengketa yang sudah muncul, konsultasi lebih awal membantu menjaga bukti dan menghindari tanggapan yang merugikan.

Apakah kontrak harus dibuat di hadapan notaris?

Tidak, banyak kontrak dapat dibuat di bawah tangan jika memenuhi syarat hukum. Jenis transaksi tertentu, seperti pemindahan hak atas tanah, memiliki formalitas tersendiri dan dapat memerlukan akta PPAT.

Apakah advokat harus berkantor di Boyolali?

Tidak selalu. Advokat dari luar Boyolali dapat menangani urusan hukum, tetapi pengalaman dengan dokumen dan proses setempat dapat memudahkan koordinasi. Pastikan advokat memahami kebutuhan perkara dan bersedia menjelaskan langkah yang akan ditempuh.

Berapa biaya menggunakan jasa advokat?

Biaya jasa advokat tidak memiliki satu tarif tetap untuk semua perkara dan biasanya disepakati berdasarkan lingkup pekerjaan. Minta rincian tertulis yang membedakan honorarium, biaya operasional, dan biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan.

Berapa lama penyelesaian sengketa kontrak?

Perundingan dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu, bergantung pada respons para pihak. Jika perkara diajukan ke pengadilan, jadwal mengikuti proses persidangan dan kemungkinan upaya hukum, sehingga tidak ada jangka waktu penyelesaian yang pasti.

Apakah somasi wajib sebelum mengajukan gugatan?

Somasi dapat menjadi langkah penting untuk menegaskan kewajiban yang belum dipenuhi dan memberi kesempatan memperbaiki pelanggaran. Kewajiban serta dampaknya perlu dinilai berdasarkan kontrak dan keadaan perkara; somasi tidak otomatis menyelesaikan sengketa.

Ke pengadilan mana gugatan kontrak diajukan?

Untuk sengketa perdata, Pengadilan Negeri dapat menjadi forum, tetapi kewenangan relatif bergantung pada aturan yang berlaku dan keadaan para pihak. Periksa juga klausul pilihan forum dalam kontrak sebelum menentukan tempat mengajukan gugatan.

Apakah sengketa dapat diselesaikan tanpa sidang?

Ya. Para pihak dapat berunding atau menggunakan mediasi maupun mekanisme alternatif yang disepakati. Jika kontrak memuat klausul arbitrase, periksa akibat klausul tersebut sebelum mengajukan perkara ke pengadilan.

Dokumen apa yang perlu dibawa saat konsultasi?

Bawa kontrak beserta perubahan atau lampirannya, bukti pembayaran, kuitansi, surat elektronik atau pesan, serta somasi dan tanggapan jika ada. Susun pula kronologi singkat dengan tanggal dan pihak yang terlibat.

Apakah bantuan hukum gratis tersedia?

Bantuan hukum cuma-cuma dapat tersedia bagi pemohon yang memenuhi persyaratan melalui pemberi bantuan hukum yang berwenang. Tanyakan langsung kepada organisasi bantuan hukum mengenai kriteria, dokumen pendukung, dan cakupan layanannya.

Sumber resmi di Boyolali

  • Pengadilan Negeri Boyolali. Menangani perkara perdata dalam lingkup kewenangannya dan menyediakan informasi mengenai layanan serta prosedur pengadilan.
  • Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Memberikan layanan pertanahan dan informasi administrasi terkait bidang tanah; kantor ini bukan pengganti nasihat hukum untuk sengketa kontrak.
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Menangani layanan perizinan dan informasi pelayanan usaha sesuai kewenangannya, bukan penyelesaian sengketa perdata.

Langkah berikutnya untuk memilih dan menyewa advokat

  1. Dalam 1-2 hari, kumpulkan dokumen. Siapkan kontrak, lampiran, bukti pembayaran, pesan, surat, dan kronologi kejadian.
  2. Tentukan hasil yang dibutuhkan. Misalnya, meminta pembayaran, menegosiasikan perubahan, mengakhiri kontrak, atau mempertahankan diri dari tuntutan.
  3. Hubungi beberapa advokat dalam beberapa hari. Tanyakan pengalaman menangani jenis kontrak dan sengketa yang serupa serta cara mereka menangani perkara di Boyolali.
  4. Jadwalkan konsultasi awal. Minta penjelasan tentang kekuatan bukti, pilihan penyelesaian, risiko, dan perkiraan tahapan tanpa menganggap hasil perkara terjamin.
  5. Bandingkan biaya dan ruang lingkup kerja. Pastikan perjanjian jasa menjelaskan pekerjaan yang termasuk, biaya tambahan, komunikasi, dan syarat penghentian layanan.
  6. Sebelum memberikan kuasa, periksa identitas dan status advokat. Pastikan nama, organisasi profesi, dan dokumen kuasa jelas, lalu simpan salinan perjanjian jasa dan surat kuasa.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Boyolali melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Kontrak, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Boyolali, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.