Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Telusuri 2 pertanyaan hukum kami tentang Kontrak di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.
Untuk usaha patungan (joint venture) yang melibatkan perusahaan Indonesia, kami menyarankan agar kontrak dibuat dalam bentuk dwibahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Secara normatif, Pasal 31 UU 24/2009 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia,...
Baca jawaban lengkapHi. Under Indonesian law, you may have valid grounds to cancel the training and request a refund, even if the provider’s terms state “no refunds.” This is because your agreement was based on the original schedule, and the provider’s unilateral...
Baca jawaban lengkapTelusuri 2 artikel hukum kami tentang Kontrak di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.
Praktik hukum perjanjian di Sumedang mencakup penyusunan, peninjauan, negosiasi, dan penyelesaian sengketa atas kesepakatan bisnis maupun pribadi. Contohnya meliputi sewa rumah atau tempat usaha di kawasan Jatinangor, kerja sama pemasok, jasa konstruksi, dan transaksi tanah.
Perjanjian yang jelas mengatur para pihak, objek, harga, cara pembayaran, waktu pelaksanaan, wanprestasi, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa. Keabsahan perjanjian pada umumnya bergantung pada kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.
Akta notaris tidak diwajibkan untuk semua jenis perjanjian. Namun, pengalihan hak atas tanah memiliki tata cara tersendiri dan umumnya memerlukan akta PPAT untuk pendaftaran, sehingga pemeriksaan dokumen tanah dan status pihak terkait penting dilakukan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, antara lain Pasal 1320, serta daya mengikat perjanjian dalam Pasal 1338 menjadi rujukan utama. KUHPerdata diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848 dan masih menjadi dasar penting hukum perdata di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi barang atau jasa. Undang-undang tersebut berlaku sejak 20 April 2000.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: Aturan ini mengatur kewenangan dan tata kerja notaris dalam pembuatan akta autentik. Perubahan tersebut diundangkan dan berlaku pada 15 Januari 2014.
Tidak semua perjanjian wajib dibuat tertulis agar memiliki akibat hukum. Namun, dokumen tertulis membantu membuktikan isi kesepakatan jika terjadi perselisihan.
Akta notaris dapat memberi bentuk autentik pada perjanjian ketika para pihak membutuhkan pembuktian yang lebih kuat atau aturan mensyaratkannya. Untuk pengalihan hak atas tanah, tanyakan juga kepada PPAT mengenai akta dan proses pendaftarannya.
Pada prinsipnya, perjanjian di bawah tangan dapat mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian. Kekuatan pembuktiannya dapat dipengaruhi oleh tanda tangan, keaslian dokumen, dan bukti pendukung lainnya.
Biaya bergantung pada panjang dokumen, tingkat risiko, kebutuhan negosiasi, dan apakah layanan mencakup sengketa. Mintalah rincian tertulis mengenai honorarium, biaya tambahan, serta ruang lingkup pekerjaan sebelum menyetujui penugasan.
Peninjauan dokumen sederhana dapat berlangsung beberapa hari kerja setelah pengacara menerima dokumen lengkap. Negosiasi, pemeriksaan dokumen tanah, atau perubahan berulang dapat memperpanjang waktu.
Orang atau badan usaha yang menjadi pihak, calon pihak, maupun pihak yang terkena dampak perjanjian dapat berkonsultasi. Pengacara perlu memeriksa kewenangan penandatangan dan dokumen yang menunjukkan hubungan pemohon dengan perjanjian.
Siapkan draf perjanjian, identitas para pihak, bukti pembayaran, korespondensi, dan kronologi singkat. Untuk transaksi tanah, sertakan salinan dokumen pertanahan yang tersedia dan catat hal yang belum jelas.
Kumpulkan kontrak dan bukti pelaksanaan, lalu periksa tenggat serta tata cara pemberitahuan dalam perjanjian. Pengacara dapat membantu menyiapkan teguran dan menilai apakah perundingan atau gugatan patut dipertimbangkan.
Tidak selalu; para pihak dapat mencoba perundingan atau mekanisme penyelesaian yang disepakati dalam kontrak. Jika gugatan perdata diajukan, mediasi di pengadilan pada umumnya mengikuti aturan Mahkamah Agung.
Pengadilan Negeri Sumedang dapat menangani perkara perdata yang termasuk dalam kewenangannya. Pengadilan yang tepat tetap bergantung pada jenis sengketa, domisili para pihak, dan klausul pilihan forum dalam perjanjian.
Kesepakatan tertulis saja belum tentu memenuhi prosedur untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah. Periksa status tanah dan konsultasikan pembuatan akta yang diperlukan dengan PPAT setempat sebelum pembayaran atau penyerahan dilakukan.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Sumedang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Kontrak, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Sumedang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
