Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Di Ubud, persoalan hak cipta kerap menyangkut foto dan video wisata, materi promosi vila atau restoran, desain produk kerajinan, karya seni, musik, serta konten kelas yoga. Perlindungan hak cipta diatur oleh hukum nasional Indonesia, bukan aturan khusus Kabupaten Gianyar.
Hak cipta pada umumnya timbul otomatis ketika karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukan syarat lahirnya hak, tetapi dokumen pencatatan dapat membantu menunjukkan kepemilikan saat muncul sengketa.
Penanganan biasanya dimulai dengan memeriksa siapa pencipta dan pemegang hak, mengumpulkan bukti penggunaan tanpa izin, lalu mempertimbangkan permintaan penghentian, perundingan, atau mediasi. Jika perkara berlanjut ke pengadilan, sengketa hak cipta ditangani melalui Pengadilan Niaga, bukan otomatis melalui pengadilan negeri setempat.
Foto karya atau suasana Ubud milik fotografer digunakan hotel, vila, restoran, atau agen wisata untuk iklan tanpa izin atau pembayaran yang disepakati.
Desain, ilustrasi, pola, atau materi promosi buatan seniman atau perajin lokal disalin dan dijual oleh pihak lain, termasuk melalui platform daring.
Usaha pariwisata memakai musik untuk acara, kelas, atau kegiatan komersial dan belum jelas apakah izin serta pembayaran royalti telah dipenuhi.
Kontrak dengan agensi, fotografer, desainer, atau pembuat konten tidak menjelaskan siapa yang memiliki hak ekonomi atau boleh menggunakan karya untuk apa.
Karya budaya atau ekspresi tradisional digunakan dalam produk atau promosi, sehingga perlu dibedakan dari karya baru yang memiliki pencipta dan pemegang hak tertentu.
Anda menerima teguran atau tuntutan pelanggaran, atau ingin meminta penghentian penggunaan karya dan menilai pilihan penyelesaian sebelum mengajukan perkara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini diundangkan pada 16 Oktober 2014 dan mengatur perlindungan karya, hak moral dan ekonomi, pencatatan, lisensi, serta penyelesaian sengketa. Aturan nasional ini juga berlaku di Ubud.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini mengatur pengelolaan royalti atas penggunaan komersial lagu atau musik, termasuk peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan ini menjadi salah satu dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui arbitrase jika para pihak menyepakatinya.
Tidak. Hak cipta pada umumnya timbul otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan di DJKI bersifat sukarela dan dapat membantu dokumentasi kepemilikan, tetapi bukan jaminan bahwa tidak akan ada sengketa.
Undang-undang melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki bentuk nyata. Contohnya dapat mencakup foto, tulisan, musik, film, ilustrasi, dan desain tertentu. Ide yang belum diwujudkan tidak dengan sendirinya menjadi karya yang dilindungi hak cipta.
Simpan berkas asli, draf, rekaman proses pembuatan, metadata, kontrak, bukti pembayaran, dan riwayat publikasi. Surat pencatatan DJKI dapat menjadi bukti pendukung, tetapi dokumen itu tidak menggantikan pemeriksaan atas kontrak dan asal-usul hak.
Jawabannya bergantung pada hubungan para pihak, aturan yang berlaku, dan isi perjanjian. Kontrak sebaiknya menjelaskan hak yang dialihkan atau dilisensikan, media penggunaan, wilayah, jangka waktu, serta pembayaran.
Penggunaan musik untuk kegiatan komersial dapat menimbulkan kewajiban lisensi atau royalti. Kewajiban konkretnya bergantung pada jenis penggunaan dan pengelolaan hak atas lagu tersebut, sehingga pelaku usaha sebaiknya memeriksa ketentuan yang berlaku melalui lembaga resmi dan penasihat hukum.
Ekspresi budaya tradisional memiliki aturan tersendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk pengaturan mengenai hak cipta yang dipegang negara. Karya baru yang terinspirasi budaya tradisional perlu dinilai terpisah berdasarkan unsur kreatif dan fakta penggunaannya.
Tidak ada satu tarif jasa pengacara yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya bergantung pada pemeriksaan kontrak, negosiasi, pencatatan, atau proses pengadilan; mintalah rincian ruang lingkup pekerjaan dan biaya secara tertulis sebelum menyetujui penugasan.
Tidak ada satu jangka waktu yang berlaku untuk semua sengketa. Perundingan atau mediasi dapat selesai lebih cepat daripada perkara yang memerlukan pembuktian di pengadilan, tetapi durasinya dipengaruhi oleh respons para pihak dan kompleksitas bukti.
Para pihak dapat memilih perundingan atau mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan mediasi ditempuh sebelum tuntutan pidana, jika para pihak berada di Indonesia; ketentuan ini tidak berarti semua langkah perdata memiliki prasyarat yang sama.
Undang-Undang Hak Cipta menetapkan Pengadilan Niaga sebagai jalur pengadilan untuk sengketa hak cipta. Pengacara dapat memeriksa pengadilan yang berwenang berdasarkan para pihak dan keadaan perkara, termasuk untuk perkara yang berkaitan dengan Ubud.
Perlindungan dapat bergantung pada ketentuan Indonesia dan perjanjian internasional yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak perlu menunjukkan identitas karya, kepemilikan, serta dasar kewenangannya untuk mengajukan klaim.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum. Menyediakan informasi administrasi kekayaan intelektual, termasuk layanan dan informasi pencatatan hak cipta.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berperan dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik sesuai kerangka peraturan yang berlaku; relevan bagi pencipta, pemegang hak, dan pengguna musik komersial.
Pengadilan Niaga. Menangani gugatan perdata hak cipta sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Untuk perkara yang berawal di Ubud, pastikan lokasi pengadilan yang berwenang sebelum mengajukan gugatan.
Susun ringkasan perkara. Catat karya yang disengketakan, pihak yang terlibat, lokasi penggunaan, dan hasil yang diinginkan. Siapkan ringkasan serta dokumen awal dalam 1-2 hari.
Kumpulkan bukti dan kontrak. Simpan berkas asli, tangkapan layar bertanggal, tautan publikasi, korespondensi, faktur, serta perjanjian dengan klien atau pembuat karya sebelum konsultasi.
Temukan beberapa kandidat. Cari advokat yang menangani kekayaan intelektual atau sengketa komersial dan dapat berkomunikasi mengenai kebutuhan lokal di Ubud. Periksa identitas, status profesi, dan pengalaman perkara yang relevan.
Jadwalkan konsultasi awal. Tanyakan pilihan penyelesaian, bukti yang masih diperlukan, kemungkinan risiko, dan apakah perkara membutuhkan pencatatan, negosiasi, atau langkah pengadilan.
Bandingkan biaya dan rencana kerja. Minta penawaran tertulis yang memisahkan honorarium, biaya resmi, dan pengeluaran lain. Bandingkan ruang lingkup, tahapan, serta cara pelaporan, bukan hanya jumlah biaya.
Tinjau surat kuasa dan perjanjian jasa. Pastikan tugas pengacara, biaya, kewenangan untuk berunding, dan cara mengakhiri penugasan dinyatakan jelas sebelum menandatangani.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Ubud melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Hak Cipta, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Ubud, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
