Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Proyek pusat data di Malang melibatkan lebih dari kontrak penyewaan ruang server. Lokasi, tata ruang, bangunan, lingkungan, pasokan listrik, konektivitas, dan pengelolaan data dapat memerlukan pemeriksaan hukum yang berbeda.
Langkah pertama adalah memastikan apakah lokasi berada di Kota Malang atau Kabupaten Malang. Kewenangan dan ketentuan tata ruang setempat dapat berbeda, sehingga pemeriksaan lokasi perlu mengacu pada wilayah administrasi yang tepat.
Pengelola juga perlu menilai apakah usahanya termasuk penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan wajib mendaftar. Kewajiban perlindungan data pribadi serta ketentuan kontrak layanan dapat berlaku meskipun perusahaan hanya menyediakan colocation atau infrastruktur komputasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan menetapkan masa penyesuaian dua tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Untuk penyelenggara lingkup privat, ketentuan lokasi pengelolaan data tidak berarti semua data wajib disimpan di Indonesia; aturan membedakan lingkup publik dan privat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berlaku sejak diundangkan pada 2 Januari 2024. Ketentuannya relevan untuk sistem elektronik, transaksi elektronik, dan tanggung jawab terkait informasi elektronik.
Tidak ada kewajiban umum untuk menunjuk pengacara sebelum menjalankan usaha. Namun, nasihat hukum dapat membantu memeriksa lahan, izin, pendaftaran sistem elektronik, dan kontrak sebelum perusahaan membuat komitmen besar.
Periksa bukti hak atau kewenangan menyewakan, kesesuaian tata ruang, akses, dan rencana penggunaan bangunan. Pemeriksaan juga sebaiknya mencakup kebutuhan daya, jalur konektivitas, serta persyaratan lingkungan untuk kegiatan yang direncanakan.
Kerangka hukum nasional berlaku di keduanya, tetapi pemeriksaan lokasi dan layanan pemerintah daerah mengikuti wilayah administrasi masing-masing. Pastikan alamat proyek lebih dahulu, lalu konfirmasi persyaratan melalui pemerintah daerah dan sistem perizinan yang berlaku.
Kewajiban bergantung pada kegiatan dan layanan yang dijalankan, bukan hanya nama usaha. Perusahaan perlu menilai cakupan layanan berdasarkan peraturan penyelenggaraan sistem elektronik dan ketentuan pendaftaran yang berlaku.
Tidak selalu. Peraturan membedakan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan privat, sehingga kewajiban lokasi pengelolaan data perlu dinilai berdasarkan jenis penyelenggara dan aturan sektoral yang berlaku.
Perusahaan perlu mengaktifkan prosedur respons insiden, mengamankan bukti, dan menilai jenis data serta dampak insiden. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menetapkan kewajiban pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Biaya bergantung pada ruang lingkup, tahap proyek, jumlah dokumen, dan apakah pekerjaan mencakup negosiasi atau penanganan sengketa. Mintalah rincian tertulis tentang tarif, keluaran pekerjaan, biaya tambahan, dan jadwal pembayaran sebelum menyetujui penugasan.
Pemeriksaan awal atas dokumen yang lengkap dapat direncanakan dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung kompleksitas lahan dan kontrak. Perizinan dan persetujuan pemerintah memiliki jadwal tersendiri, sehingga tidak ada satu tenggat yang berlaku untuk semua proyek.
Ya. Perusahaan kecil dapat meminta pemeriksaan terbatas, misalnya untuk kontrak layanan, kewajiban pendaftaran, atau penanganan data pelanggan. Ruang lingkup yang jelas membantu menyesuaikan pekerjaan hukum dengan tahap usaha dan anggaran.
Tidak selalu, tetapi pengacara yang memahami prosedur pemerintah daerah setempat dapat membantu untuk persoalan lokasi dan perizinan. Untuk kontrak atau kepatuhan nasional, pengalaman di bidang teknologi dan perlindungan data juga penting.
Siapkan dokumen perusahaan, informasi lokasi, bukti hak atau rancangan sewa, uraian layanan, dan daftar pihak yang mengakses data. Sertakan pula rancangan kontrak, dokumen perizinan yang sudah ada, serta kronologi jika konsultasi berkaitan dengan sengketa atau insiden.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Pusat Data & Infrastruktur Digital, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
