Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Hak Disabilitas Terbaik di Indonesia

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Atau persempit pencarian dengan memilih kota:

Kantor Hukum Yustisia Laksana
Surabaya, Indonesia

Didirikan tahun 2024
24 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Arab
Dikonfirmasi oleh firma
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Diskriminasi +10 lainnya
Pengacara: Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H., Saiful Bahri, S.H., LL.M. +9 lainnya
58 jawaban atas pertanyaan hukum di Lawzana
☎️ 0821-4318-2082 Kantor Hukum Yustisia Laksana menangani berbagai perkara hukum secara umum (pidana, perdata, perseroan, bisnis, tata usaha negara, dan keluarga, dll.) melalui litigasi maupun non-litigasi. Kami memberikan pendekatan yang berbeda: mendengarkan tanpa menghakimi, membela dengan...
DFA Law Firm
Yogyakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2018
30 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Dikonfirmasi oleh firma
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Hak Sipil +4 lainnya
Pengacara: Dies Nata Andika Perdana Putra, S.H., M.Kn., Melandito Marakey, S.H. +2 lainnya
4 jawaban atas pertanyaan hukum di Lawzana
Kantor hukum “DFA LAW FIRM”, Advokat dan Konsultan Hukum, didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000153-AH.01.18 Tahun 2018. Meskipun kantor hukum “DFA LAW FIRM” secara resmi didirikan pada tahun 2018, “DFA LAW...
Aulia Firdaus Law Firm "Tax & Legal Services"
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Medan, Indonesia

English
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Pelanggaran oleh Polisi +11 lainnya
Aulia Firdaus Law Firm berspesialisasi dalam pembelaan perkara pidana, litigasi perdata, dan persoalan hukum terkait perpajakan, dengan memberikan layanan menyeluruh kepada klien perseorangan dan korporasi melalui kantornya di Medan dan di luar wilayah tersebut. Firma ini menangani perkara pidana...
Kantor Hukum Arief Kresna Wira Prasdyantoro, S.H., M.H. & Associates
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Surabaya, Indonesia

Didirikan tahun 2023
English
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Pelanggaran oleh Polisi +11 lainnya
Kantor Hukum Arief Kresna Wira Prasdyantoro, S.H., M.H. & Associates (AKWP & Associates) didirikan pada tahun 2023 oleh Arief Kresna Wira Prasdyantoro, S.H., M.H., seorang advokat berpengalaman dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah berpraktik sejak tahun 2020. Kantor hukum...
AFTA & FELLOWS
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Yogyakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2010
4 orang dalam tim
Indonesian
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Hak Sipil +11 lainnya
Pengacara: A. RIZAL FAWA'ID, S.H., M.H., RIDWAN JANUAR, S.H. +2 lainnya
1 jawaban atas pertanyaan hukum di Lawzana
AFTA & FELLOWS adalah firma hukum profesional yang berpengalaman di bidang hukum dan berkomitmen untuk memberikan layanan hukum dengan kualitas terbaik dalam berbagai perkara hukum, serta menawarkan solusi guna mewujudkan dunia usaha yang taat hukum, profesional, kredibel, sehat, dan aman. AFTA...
Indometro Legal Office
Tebingtinggi, Indonesia

Indonesian
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Hak Sipil +11 lainnya
Indometro Legal Office hadir sebagai kantor hukum di Indonesia yang menawarkan bantuan hukum secara daring dan berskala nasional. Situs webnya menyoroti layanan hukum perdata dan pidana yang diberikan melalui konsultasi, layanan somasi, dan dukungan terkait penagihan utang, yang dirancang untuk...
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Semarang, Indonesia

Didirikan tahun 2020
3 orang dalam tim
English
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Hak Sipil +11 lainnya
NET Attorney Law Firm menempatkan analisis dan riset hukum yang mendalam sebagai landasan kerjanya, dengan menggunakan pendekatan tersebut untuk membantu klien di dalam maupun di luar pengadilan. Firma ini melayani individu serta perusahaan atau lembaga, dengan berfokus pada solusi praktis dan...
Law Firm Dr. Erna Ratnaningsih, S.H.,LL.M & Partners
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Jakarta, Indonesia

10 orang dalam tim
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Hak Sipil +11 lainnya
Law Firm Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M. & Partners adalah firma hukum yang berbasis di Jakarta dan didirikan oleh Dr. Erna Ratnaningsih. Firma ini menyatakan bahwa pihaknya berupaya melindungi hak konstitusional warga negara dan kepentingan hukum badan hukum, serta timnya menangani perkara...
Kantor Hukum Herry Siswanto & Partners
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Jakarta, Indonesia

English
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Pelanggaran oleh Polisi +11 lainnya
Kantor Hukum Herry Siswanto, S.H., M.H. & Rekan merupakan kantor hukum terkemuka di Indonesia yang memiliki pengalaman dan keahlian hukum selama lebih dari 15 tahun. Kantor hukum ini mengkhususkan diri dalam bidang hukum perdata, hukum keluarga, dan pembelaan perkara pidana, dengan menyediakan...
DPH LAW FIRM
Spesialisasi Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Denpasar, Indonesia

English
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia Hak Disabilitas Pelanggaran oleh Polisi +11 lainnya
DPH Law Firm, yang berkedudukan di Kota Denpasar, Bali, Indonesia, merupakan firma hukum dengan layanan lengkap yang didirikan oleh advokat berpengalaman Rado Fridsel L., S.H., M.H., C.L.A., dan Syarif Fatahilla Harahap, S.H., M.H. Firma ini menawarkan berbagai layanan hukum yang komprehensif,...

Cara firma diurutkan

Pengacara Hak Disabilitas di Indonesia sekilas

Apa yang dikatakan 45 firma dalam daftar ini tentang diri mereka sendiri. Jika sebuah firma belum menyampaikan sesuatu, kami menghitungnya sebagai belum dinyatakan, bukan menebak.

firma dalam daftar ini
45
memiliki kantor di 20 kota
median tahun berdiri
2018
16 dari 45 firma mencantumkannya
orang: ukuran tim yang paling umum
1–5
9 dari 45 firma mencantumkannya
mencantumkan pengacaranya di Lawzana
4
dari 45 firma

Di mana kantor mereka berada

Bahasa yang dicantumkan firma

  • Indonesian 5 firma
  • English 3 firma
  • Arabic 1 firma
  • Tidak dinyatakan 40 firma

Sebuah bahasa hanya dihitung jika firma mencantumkannya di profilnya.

Kapan mereka berdiri

  • 2010 atau setelahnya 14 firma
  • 1990 hingga 2009 1 firma
  • 1950 hingga 1989 1 firma
  • Tidak dinyatakan 29 firma

Yang tertua berdiri pada 1982; mediannya 2018.

Seberapa besar tim mereka

  • 1 hingga 5 orang 5 firma
  • 6 hingga 20 orang 2 firma
  • 21 hingga 50 orang 2 firma
  • Tidak dinyatakan 36 firma

Dihitung dari profil firma itu sendiri. Firma memperbarui data ini di dasbor mereka. Perbarui profil firma Anda

1. Tentang Hukum Disability Rights di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) dan mengintegrasikan hak penyandang disabilitas ke dalam kerangka hukum nasional. Hal ini mencakup perlindungan dari diskriminasi, aksesibilitas, pendidikan inklusif, serta peluang kerja yang adil. Kebijakan nasional menekankan pelaksanaan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

“Penyandang disabilitas berhak atas layanan publik tanpa diskriminasi dan aksesibilitas yang memadai.”

- Komnas HAM, sumber: komnas-ham.go.id

“Pendidikan inklusif adalah hak fundamental bagi penyandang disabilitas.”

- UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sumber: peraturan.go.id

Secara praktis, kerangka hukum menekankan aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, layanan publik, dan perlindungan dari diskriminasi. Masyarakat dan institusi wajib menyesuaikan fasilitas serta layanan untuk memfasilitasi partisipasi penuh penyandang disabilitas. Perkembangan terakhir fokus pada peningkatan implementasi hak melalui kebijakan daerah dan program kesejahteraan sosial.

2. Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara

  • Seorang anak dengan disabilitas ditolak masuk sekolah umum padahal fasilitas inklusif wajib disediakan. Pengacara dapat menilai pelanggaran hak pendidikan dan mengajukan mediasi atau gugatan untuk mendorong akses inklusif sesuai UU No 8 Tahun 2016.

  • Seorang pekerja dengan disabilitas tidak dipromosikan atau didiskriminasi dalam rekrutmen. Penasihat hukum bisa membantu menilai praktik diskriminasi dan menyiapkan langkah hukum atau negosiasi komprehensif dengan pemberi kerja.

  • Fasilitas publik tidak ramah disabilitas, seperti ramp atau fasilitas informasi yang tidak tersedia. Pengacara dapat membantu mengajukan keluhan ke otoritas terkait dan menuntut perbaikan sesuai regulasi aksesibilitas.

  • Kebutuhan layanan kesehatan yang tidak terjangkau karena diskriminasi atau kurangnya penyediaan layanan publik yang ramah disabilitas. Layanan hukum dapat menuntut akses layanan kesehatan yang setara dan adil.

  • Bagaimana menghadapi pelanggaran hak hak atas perlindungan hukum, misalnya tindakan kekerasan atau pelecehan berkaitan dengan disabilitas. Pengacara membantu mengkaji opsi perlindungan hukum dan pemulihan.

  • Proses administrasi publik yang berlangsung lambat atau tidak ramah disabilitas, misalnya dalam pendaftaran bantuan sosial. Penasihat hukum bisa mempercepat proses melalui jalur hukum atau mediasi tercepat.

3. Tinjauan Hukum Lokal

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas - Kerangka hak penyandang disabilitas meliputi pendidikan inklusif, pekerjaan layak, aksesibilitas, dan perlindungan dari diskriminasi. Tanggal berlaku tercantum di aturan resmi; cek situs peraturan.go.id untuk detail pasal dan perubahan terakhir.

  2. Peraturan Pemerintah terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas - Mengatur bagaimana fasilitas publik wajib ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik dan informasi. Lihat daftar peraturan di peraturan.go.id untuk versi yang berlaku di wilayah Anda.

  3. Peraturan Daerah (Perda) tentang Aksesibilitas dan Layanan Disabilitas - Banyak daerah mengeluarkan perda khusus untuk meningkatkan akses publik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Cari versi perda di laman pemerintah daerah setempat; implementasi bervariasi antar daerah.

4. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berikut adalah kumpulan 12 pasangan Q&A yang relevan dengan Disability Rights di Indonesia. Setiap pertanyaan diawali dengan kata tanya yang sesuai dan jawaban diuraikan secara ringkas namun substansial.

Apa itu UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

UU ini menetapkan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk akses pendidikan inklusif, pekerjaan yang layak, dan aksesibilitas. Ia juga melarang diskriminasi serta mendorong partisipasi penuh dalam kehidupan publik. Implementasi akan berfokus pada pemantauan dan akuntabilitas negara terhadap hak-hak tersebut.

Bagaimana saya bisa menilai pelanggaran hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?

Mulailah dengan dokumentasi kejadian, identifikasi kebijakan sekolah, dan bukti diskriminasi. Konsultasikan dengan pengacara spesialis hak penyandang disabilitas untuk menilai opsi mediasi, penyelesaian administratif, atau gugatan. Dukungan lembaga seperti Komnas HAM bisa menjadi rujukan rujukan awal.

Kapan saya perlu menempuh jalur hukum untuk aksesibilitas fasilitas umum?

Jika permintaan akses tidak ditanggapi secara memadai setelah upaya mediasi atau keluhan resmi, langkah hukum bisa dipertimbangkan. Pengacara akan menilai pelanggaran hak akses publik dan kemungkinan tuntutan perbaikan dengan kompensasi jika relevan.

Di mana saya mengajukan keluhan diskriminasi pekerjaan terhadap penyandang disabilitas?

Keluhan bisa diajukan melalui otoritas pekerjaan atau lembaga ketenagakerjaan setempat, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengacara bisa membantu menyiapkan tuntutan, evidentiary, dan negosiasi penyelesaian di luar pengadilan jika memungkinkan.

Mengapa aksesibilitas informasi penting bagi penyandang disabilitas?

Aksesibilitas informasi memastikan semua orang dapat memahami hak dan layanan yang tersedia. Tanpa aksesibilitas, penyandang disabilitas berisiko kurang memperoleh pelayanan publik atau pekerjaan. Advokat membantu mengevaluasi kesesuaian media komunikasi dan tindakan perbaikan.

Bisakah saya menolak pekerjaan jika tidak ramah disabilitas?

Penolakan kerja karena disabilitas bisa dianggap diskriminasi jika kerjaan atau fasilitas tidak disediakan secara wajar. Seorang pengacara bisa membantu mengevaluasi opsi hak hukum dan negosiasi akses kerja atau kompensasi jika diperlukan.

Haruskah saya melibatkan Komnas HAM dalam kasus hak disabilitas?

Komnas HAM bisa menjadi pihak mediasi dan pengkaji pelanggaran hak asasi. Mereka memiliki wewenang menerima pengaduan publik terkait diskriminasi dan aksesibilitas, serta memberi rekomendasi kebijakan.

Apakah saya butuh bukti medis untuk klaim hak disabilitas?

Beberapa hak mungkin membutuhkan bukti disabilitas yang sah, tergantung konteksnya. Pengacara akan membantu mengumpulkan dokumen penilaian, rapor medis, atau bukti lain yang relevan untuk memperkuat kasus.

Apa perbedaan antara mediasi dan jalur litigasi dalam kasus disabilitas?

Mediasi bersifat non publik dan fokus mencapai solusi win-win dengan biaya lebih rendah. Litigasi adalah proses pengadilan dengan potensi hasil lebih jelas, namun memerlukan waktu dan biaya lebih besar.

Berapa biaya sewa pengacara untuk kasus Disability Rights di Indonesia?

Biaya bervariasi tergantung kompleksitas kasus, wilayah, dan reputasi pengacara. Banyak firma menawarkan konsultasi awal gratis dan opsi biaya berbasis hasil atau honorarium tetap.

Apa saja kualifikasi pengacara Disability Rights yang baik?

Pilih pengacara dengan spesialisasi hak asasi manusia, pengalaman kasus disabilitas, serta rekam jejak penyelesaian sengketa inklusif. Pelayanan yang berorientasi klien sangat penting untuk kasus sensitif.

Ada perbedaan antara advokat dan penasihat hukum untuk kasus Disability Rights?

Advokat memiliki kapasitas untuk membela di pengadilan, sedangkan penasihat hukum lebih banyak berperan sebagai penasihat strategi hukum. Banyak kasus memerlukan kombinasi keduanya untuk hasil optimal.

Apakah saya bisa mengurus kasus hak disabilitas sendiri tanpa pengacara?

Secara hukum bisa, tetapi prosesnya rumit dan memerlukan pemahaman aturan prosedural. Menghadapi proses administratif dan potensi litigasi cenderung lebih aman dengan bantuan penasihat hukum.

Apa risiko gagal membangun bukti dalam kasus Disability Rights?

Tanpa bukti yang kuat, klaim bisa ditolak atau memperoleh penyelesaian yang tidak memadai. Pengacara membantu merancang strategi pengumpulan bukti, termasuk saksi, dokumentasi, dan rekaman komunikasi.

5. Sumber Daya Tambahan

  • Komnas HAM - Lembaga negara yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak penyandang disabilitas; konsultasi pengaduan pelanggaran hak disabilitas. Situs: https://www.komnas-ham.go.id
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia - Menyusun kebijakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, serta program layanan dukungan sosial. Situs: https://www.kemsos.go.id
  • Peraturan.go.id - Portal resmi peraturan perundang-undangan Indonesia yang memuat UU No 8 Tahun 2016 dan dokumen terkait hak penyandang disabilitas. Situs: https://peraturan.go.id

6. Langkah Selanjutnya

  1. Identifikasi masalah hak disabilitas yang Anda alami dan buat ringkasan kejadian beserta tanggal kejadian utama.

  2. Kumpulkan bukti penting seperti surat sekolah, surat kerja, foto fasilitas, rekaman komunikasi, dan saksi yang relevan.

  3. Telusuri hak terkait melalui UU No 8 Tahun 2016 dan lihat panduan resmi di peraturan.go.id untuk memahami kewajiban pihak terkait.

  4. Cari pengacara spesialis Disability Rights dengan pengalaman kasus serupa dan rujukan dari Komnas HAM atau asosiasi hukum setempat.

  5. Jadwalkan konsultasi awal untuk mengevaluasi kekuatan kasus, biaya, dan opsi penyelesaian seperti mediasi atau gugatan.

  6. Siapkan rencana aksi yang realistis, termasuk target penyelesaian, jangka waktu, dan estimasi biaya hukum.

  7. Mulai proses mediasi jika memungkinkan; jika tidak ada solusi damai, lanjutkan dengan langkah litigasi sesuai saran pengacara.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Indonesia melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Hak Disabilitas, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Telusuri firma hukum untuk hak disabilitas berdasarkan kota di Indonesia

Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.