Kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk usaha di Kedurus
Di Kedurus, Kelurahan di Kecamatan Karang Pilang, kewajiban usaha mengikuti aturan Kota Surabaya dan peraturan nasional. Tidak ada rezim hukum kepatuhan tersendiri yang hanya berlaku di Kedurus.
Pendampingan hukum dapat mencakup pemeriksaan kesesuaian kegiatan dan lokasi, perizinan berusaha melalui OSS, serta persetujuan lingkungan. Jenis dokumen lingkungan bergantung pada skala, risiko, dan dampak kegiatan, sehingga usaha tertentu mungkin memerlukan AMDAL atau UKL-UPL, sedangkan kegiatan lain dapat menggunakan SPPL.
Untuk usaha, gudang, bengkel, atau proyek di lingkungan permukiman, persoalan yang perlu diperiksa dapat mencakup pengelolaan limbah, air limbah, kebisingan, lalu lintas, dan keluhan warga. Konsultasi hukum membantu memetakan kewajiban, menyiapkan dokumen, dan menata tindak lanjut agar sesuai dengan izin dan kondisi setempat.
Situasi ketika bantuan pengacara dapat diperlukan
- Usaha di Kedurus akan membuka, memperluas, atau mengubah kegiatan, tetapi belum jelas apakah perlu AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau perubahan persetujuan lingkungan.
- Dokumen OSS atau persetujuan lingkungan tidak sesuai dengan kegiatan nyata, kapasitas produksi, atau lokasi usaha.
- Warga sekitar mengajukan keluhan tentang kebisingan, bau, debu, limbah, atau gangguan saluran air, dan usaha perlu menanggapi secara tertib.
- Usaha menerima teguran atau pemeriksaan dari instansi pemerintah terkait izin, pengelolaan limbah, atau pemenuhan kewajiban lingkungan.
- Perusahaan harus menilai pemasok atau kontrak kerja terkait standar ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan tata kelola, tetapi belum memiliki prosedur pemeriksaan yang jelas.
- Perusahaan yang diawasi OJK atau merupakan emiten perlu memastikan pelaporan keberlanjutan dan data pendukungnya konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.
Peraturan yang menjadi dasar kepatuhan di Kedurus
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak 31 Maret 2023. Aturan ini menjadi dasar kewajiban perlindungan lingkungan, persetujuan lingkungan, dan penegakan hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan pada 2 Februari 2021. Peraturan ini mengatur antara lain persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan, serta pengelolaan dan pemantauan dampak kegiatan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Ketentuan ini berlaku bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik sesuai cakupan serta tahapan penerapannya, termasuk kewajiban terkait laporan keberlanjutan.
Penerapan aturan pada suatu lokasi juga perlu diperiksa bersama izin berusaha, persetujuan lingkungan, dan ketentuan tata ruang yang berlaku untuk alamat kegiatan di Surabaya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah setiap usaha di Kedurus wajib memiliki dokumen lingkungan?
Kewajiban dokumen bergantung pada jenis, skala, risiko, dan dampak kegiatan usaha. Penapisan perlu dilakukan sebelum menentukan apakah kegiatan memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Apakah usaha kecil juga perlu mematuhi ketentuan lingkungan dan sosial?
Ya, ukuran usaha tidak otomatis menghapus kewajiban yang berlaku bagi kegiatan tersebut. Namun, jenis dokumen dan prosedurnya dapat berbeda menurut tingkat risiko dan dampaknya.
Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan sebelum berkonsultasi?
Siapkan NIB, data lokasi, uraian kegiatan, kapasitas usaha, izin atau persetujuan yang sudah dimiliki, serta dokumen lingkungan. Jika ada pemeriksaan atau keluhan warga, sertakan surat, foto, catatan penanganan, dan korespondensi terkait.
Apakah semua bengkel atau gudang di Kedurus wajib memiliki AMDAL?
Tidak. Kebutuhan AMDAL tidak ditentukan hanya oleh sebutan kegiatan atau lokasinya, tetapi melalui penapisan berdasarkan kriteria kegiatan dan potensi dampak. Sebagian kegiatan mungkin memerlukan UKL-UPL atau SPPL, sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke mana pengajuan izin atau dokumen lingkungan disampaikan?
Perizinan berusaha diproses melalui OSS sesuai tingkat risiko kegiatan. Untuk kewajiban lingkungan dan penjelasan persyaratan setempat, pelaku usaha dapat mengonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya atau DPMPTSP Kota Surabaya.
Apakah pengacara dapat menerbitkan persetujuan lingkungan?
Tidak. Persetujuan dan keputusan perizinan diterbitkan oleh instansi berwenang, bukan oleh pengacara. Pengacara dapat memeriksa kewajiban, membantu menyiapkan dokumen hukum, dan mendampingi komunikasi atau keberatan sesuai prosedur.
Apa yang dapat dilakukan jika warga sekitar mengeluhkan dampak usaha?
Catat keluhan, periksa izin dan catatan pemantauan, lalu nilai apakah kegiatan sudah sesuai dengan dokumen yang disetujui. Pengacara dapat membantu menyusun tanggapan dan rencana tindak lanjut tanpa mengabaikan kewajiban pelaporan kepada instansi.
Berapa lama proses pemeriksaan kepatuhan atau pengurusan dokumen?
Waktunya bergantung pada kelengkapan data, jenis dokumen, tingkat risiko, dan proses instansi terkait. Pemeriksaan awal oleh pengacara dapat dijadwalkan dalam beberapa hari kerja, tetapi penerbitan persetujuan tidak memiliki jangka waktu seragam untuk semua kegiatan.
Berapa biaya jasa pengacara untuk persoalan kepatuhan ini?
Tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya bergantung pada ruang lingkup, jumlah izin dan dokumen yang ditinjau, kebutuhan pendampingan lapangan, serta apakah ada pemeriksaan atau sengketa.
Apakah perusahaan yang bukan emiten perlu membuat laporan keberlanjutan?
Kewajiban khusus berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 ditujukan kepada lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik sesuai ketentuannya. Perusahaan lain tetap dapat memiliki kewajiban lingkungan, ketenagakerjaan, atau kewajiban kontraktual yang relevan.
Apa perbedaan peran pengacara dan konsultan lingkungan?
Pengacara membantu menilai kewajiban hukum, izin, kontrak, tanggapan atas teguran, dan risiko sengketa. Konsultan lingkungan biasanya membantu aspek teknis seperti kajian dampak, pengukuran, atau penyusunan data lingkungan; kebutuhan masing-masing bergantung pada pekerjaan yang diperlukan.
Sumber resmi untuk memeriksa kewajiban
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya: menangani urusan lingkungan hidup di tingkat kota dan dapat memberi informasi mengenai persyaratan serta pengawasan lingkungan setempat.
- DPMPTSP Kota Surabaya: memberi informasi layanan perizinan berusaha di tingkat kota dan membantu mengarahkan pelaku usaha pada kanal pengajuan yang sesuai.
- Otoritas Jasa Keuangan: menetapkan dan mengawasi ketentuan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam cakupan kewenangannya.
Langkah berikutnya untuk memilih dan menggunakan jasa pengacara
- Rangkum kebutuhan usaha. Dalam satu atau dua hari, catat kegiatan, alamat di Kedurus, skala operasi, izin yang dimiliki, dan persoalan yang ingin diselesaikan.
- Kumpulkan dokumen. Siapkan NIB, persetujuan lingkungan, dokumen teknis, surat pemeriksaan, dan catatan keluhan warga sebelum meminta penilaian awal.
- Periksa pengalaman yang relevan. Tanyakan apakah pengacara pernah menangani perizinan lingkungan, kepatuhan perusahaan, hubungan dengan instansi, atau sengketa sejenis di Surabaya.
- Minta ruang lingkup dan biaya tertulis. Bandingkan apa yang termasuk dalam pemeriksaan, penyusunan dokumen, rapat, dan pendampingan; lakukan ini sebelum menunjuk pengacara.
- Jadwalkan pemeriksaan awal. Dalam beberapa hari kerja, minta pemetaan kewajiban, kekurangan dokumen, risiko utama, serta instansi yang perlu dihubungi.
- Sepakati rencana tindak lanjut. Tetapkan penanggung jawab dan tenggat untuk memperbaiki dokumen, mengajukan permohonan, merespons teguran, atau melibatkan konsultan teknis bila diperlukan.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Kedurus melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Konsultasi & Kepatuhan ESG, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Kedurus, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
