Sudah punya akun? Masuk
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Di Indonesia, tidak ada mekanisme umum yang otomatis menghapus seluruh catatan kriminal seperti konsep expungement di beberapa negara. Catatan dalam sistem kepolisian, berkas perkara, putusan pengadilan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memiliki fungsi serta aturan berbeda.
Di Bogor, permohonan biasanya berkaitan dengan koreksi data, penjelasan status perkara, rehabilitasi, atau pembatasan penggunaan informasi. Penanganannya dapat melibatkan Polresta Bogor Kota, Polres Bogor, pengadilan negeri yang memeriksa perkara, dan kuasa hukum.
Wilayah hukum perlu ditentukan sejak awal. Perkara di Kota Bogor umumnya berhubungan dengan Polresta Bogor Kota dan Pengadilan Negeri Bogor, sedangkan perkara di Kabupaten Bogor dapat melibatkan Polres Bogor dan Pengadilan Negeri Cibinong.
Pengacara tidak dapat menjamin catatan akan hilang. Namun, pengacara dapat memeriksa dasar pencatatan, mengumpulkan bukti penghentian perkara atau putusan bebas, serta mengajukan permohonan dan keberatan melalui jalur yang tersedia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, praperadilan, serta rehabilitasi. Pasal 97 menjadi dasar penting ketika seseorang diputus bebas atau lepas, atau memperoleh pemulihan karena tindakan penegak hukum yang tidak sah.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peraturan ini mengatur penerbitan SKCK dan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai layanan tersebut. Aturan ini berlaku secara nasional, termasuk pada layanan Polresta Bogor Kota, Polres Bogor, dan tingkat kepolisian di bawahnya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan berlaku penuh setelah masa penyesuaian dua tahun. Hak atas koreksi dan penghapusan data tidak selalu berarti data perkara wajib dihapus, karena terdapat pengecualian dan kewajiban pemrosesan untuk penegakan hukum.
Peraturan tersebut tidak menciptakan hak otomatis untuk menghapus semua catatan pidana. Analisis harus membedakan antara catatan internal kepolisian, dokumen pengadilan, data SKCK, dan data yang disimpan pihak swasta.
Tidak terdapat prosedur umum yang menjamin penghapusan seluruh riwayat perkara dari semua sistem. Hasil yang mungkin berupa koreksi data, pembaruan status, rehabilitasi, atau pembatasan akses sesuai dasar hukum dan jenis catatannya.
Putusan bebas tidak selalu membuat seluruh catatan administrasi hilang secara otomatis. Salinan putusan dan dokumen perkara biasanya perlu disampaikan kepada satuan kepolisian yang berwenang untuk meminta pembaruan atau penjelasan status.
SP3 menunjukkan penyidikan dihentikan, tetapi dokumen dan jejak administrasi perkara dapat tetap disimpan untuk kepentingan hukum. Pengacara dapat meminta agar status penghentian tersebut dicatat secara benar dan tidak disajikan sebagai perkara yang telah terbukti.
Permohonan atau koreksi biasanya diajukan kepada satuan kepolisian yang menerbitkan atau berwenang menerbitkan SKCK. Untuk warga dan perkara di Kota Bogor, titik awalnya dapat berupa Polresta Bogor Kota atau unit kepolisian yang ditunjuk, dengan membawa identitas dan dokumen pendukung.
Untuk Kabupaten Bogor, pemohon dapat menghubungi Polres Bogor atau unit layanan di bawahnya sesuai domisili dan kewenangan penerbitan. Perkara pengadilan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor juga dapat berkaitan dengan Pengadilan Negeri Cibinong.
Honorarium pengacara tidak memiliki tarif nasional yang seragam. Besarnya bergantung pada pemeriksaan dokumen, penyusunan permohonan, pendampingan ke kepolisian, upaya praperadilan, atau proses di pengadilan. Biaya dan lingkup pekerjaan sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Penerbitan SKCK memiliki tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp30.000 berdasarkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku. Biaya tersebut berbeda dari honorarium pengacara, legalisasi, fotokopi, atau biaya perkara lainnya.
Waktunya bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis permintaan, dan verifikasi antarinstansi. Permintaan sederhana dapat diproses dalam hitungan hari kerja, sedangkan rehabilitasi, praperadilan, atau sengketa data dapat memerlukan waktu lebih lama.
Mungkin, bergantung pada dasar dan cara penghentian perkara serta bukti bahwa tindakan penegak hukum tidak sah atau merugikan. Pengacara perlu memeriksa surat penangkapan, penahanan, SP3, surat penghentian penuntutan, dan dokumen lain sebelum menentukan upaya hukum.
Tidak sama. Rehabilitasi merupakan pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat melalui mekanisme hukum tertentu, sedangkan penghapusan atau koreksi catatan berkaitan dengan pengelolaan informasi dalam sistem tertentu.
Permintaan dapat diajukan jika data tidak akurat, diperoleh tanpa dasar, atau diproses melampaui tujuan yang sah. Namun, hak penghapusan memiliki pengecualian, terutama jika penyimpanan diperlukan untuk kewajiban hukum atau proses penegakan hukum.
Tidak. Pengacara hanya dapat mengajukan permintaan berdasarkan dokumen dan dasar hukum yang tersedia. Keputusan tetap berada pada instansi yang berwenang, dan data perkara yang wajib disimpan tidak dapat dijanjikan untuk dihapus.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bogor melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Penghapusan & Penyegelan Catatan Kriminal, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bogor, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan contact us, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
