Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Di Madiun, urusan waralaba mencakup pemeriksaan perjanjian, hak atas merek, pendaftaran waralaba, dan izin usaha. Langkahnya bergantung pada apakah lokasi gerai berada di Kota Madiun atau Kabupaten Madiun, karena keduanya memiliki layanan perizinan daerah masing-masing.
Calon penerima waralaba sebaiknya memeriksa biaya awal dan berkala, wilayah eksklusif, kewajiban membeli bahan dari pemasok tertentu, serta syarat penghentian kerja sama. Pemberi waralaba juga perlu memastikan dokumen penawaran, perjanjian, dan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku sebelum menawarkan usaha.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba diundangkan pada 2 September 2024 dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Aturan ini menjadi acuan mengenai kriteria waralaba, prospektus penawaran, perjanjian, serta Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan merek yang digunakan dalam jaringan waralaba. Pastikan pemilik hak dan izin penggunaan merek dinyatakan jelas, termasuk setelah perjanjian berakhir.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen relevan terhadap kewajiban pelaku usaha kepada konsumen. Standar produk, informasi, dan layanan gerai tetap perlu diperhatikan oleh para pihak dalam jaringan waralaba.
Tidak selalu. Periksa bentuk kerja sama dan pemenuhan kriteria waralaba menurut peraturan, termasuk adanya sistem bisnis dan hak kekayaan intelektual yang digunakan. Label dalam kontrak saja tidak menentukan sifat hukumnya.
Periksa prospektus, biaya, kewajiban operasional, wilayah, pasokan, dukungan, masa berlaku, dan cara mengakhiri perjanjian. Minta pengacara menandai pasal yang memberi kewenangan sepihak atau membebankan risiko yang tidak seimbang.
Peraturan waralaba mengatur penyampaian prospektus kepada calon penerima sebelum perjanjian dibuat. Mintalah dokumen tersebut lebih awal agar informasi usaha dan kewajiban dapat diperiksa sebelum mengambil keputusan.
Kewajiban pendaftaran dapat berlaku bagi pemberi maupun penerima waralaba sesuai peran dan ketentuan yang berlaku. Konfirmasikan persyaratan terbaru melalui sistem resmi dan pastikan tanggung jawab pengurusan tercantum dalam perjanjian.
Tidak. STPW dan perizinan berusaha untuk kegiatan serta lokasi gerai merupakan hal yang berbeda. Periksa kebutuhan melalui OSS dan pemerintah daerah sesuai lokasi gerai di Kota atau Kabupaten Madiun.
Keduanya tunduk pada aturan nasional, tetapi layanan pemerintah daerah dan pemeriksaan lokasi mengikuti wilayah administrasi gerai. Pastikan alamat usaha masuk ke Kota Madiun atau Kabupaten Madiun sebelum menghubungi DPMPTSP yang tepat.
Tidak ada satu tarif jasa hukum yang berlaku untuk semua pengacara. Biaya biasanya bergantung pada panjang dan kompleksitas dokumen, kebutuhan negosiasi, serta apakah pendampingan mencakup pengurusan atau sengketa.
Pemeriksaan kontrak sederhana dapat memerlukan beberapa hari kerja setelah dokumen lengkap, sedangkan negosiasi atau pemeriksaan banyak dokumen biasanya lebih lama. Waktu proses administrasi mengikuti kelengkapan persyaratan dan antrean pada sistem atau instansi terkait.
Persyaratan bergantung pada bentuk dan skala kegiatan serta ketentuan perizinan yang berlaku. Tanyakan kepada pengacara apakah perlu mendirikan badan usaha dan pastikan data usaha serta perizinannya sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan.
Perjanjian dapat memuat pilihan penyelesaian sengketa, sehingga klausul forum dan mekanismenya perlu dibaca sebelum ditandatangani. Periksa lokasi penyelesaian, biaya, bahasa, serta apakah para pihak memilih pengadilan atau mekanisme alternatif.
Kumpulkan perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, dan catatan layanan yang tidak diberikan. Pengacara dapat menilai langkah teguran, perundingan, atau penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak dan bukti yang tersedia.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Madiun melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Waralaba, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Madiun, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
