Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Di Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, urusan waralaba biasanya mencakup pemeriksaan perjanjian, pendaftaran STPW, dan perizinan usaha melalui sistem OSS. Lokasi gerai juga perlu sesuai dengan peruntukan ruang dan ketentuan bangunan yang berlaku di Kota Yogyakarta.
Pendampingan pengacara dapat membantu pemberi maupun penerima waralaba memahami kewajiban, biaya, penggunaan merek, wilayah usaha, dan cara mengakhiri kerja sama. Hal ini penting sebelum menandatangani perjanjian atau membayar biaya awal.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba menjadi aturan utama saat ini dan berlaku sejak diundangkan pada 2 September 2024. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 serta mengatur kriteria waralaba, prospektus, perjanjian, dan STPW.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi kerangka terkait pengembangan dan kemitraan usaha. Penerapannya dapat relevan bagi pelaku usaha kecil yang terlibat dalam hubungan waralaba.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku apabila para pihak memilih arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif sesuai perjanjian. Klausul penyelesaian sengketa perlu diperiksa sebelum penandatanganan, termasuk pilihan forum dan tempat penyelesaian.
Di Patehan, ketentuan nasional tersebut berjalan bersama persyaratan perizinan usaha dan lokasi yang berlaku di Kota Yogyakarta. Persyaratan bangunan atau pemanfaatan ruang dapat berbeda menurut alamat dan kondisi tempat usaha.
Waralaba adalah hak menggunakan sistem bisnis dan kekayaan intelektual milik pemberi waralaba berdasarkan perjanjian. Penerima waralaba menjalankan usaha dengan imbalan dan mengikuti ketentuan kerja sama yang disepakati.
Tidak ada kewajiban umum untuk menggunakan pengacara. Namun, pemeriksaan hukum sebelum membayar atau menandatangani dapat membantu menemukan risiko pada biaya, target penjualan, wilayah, dan pengakhiran perjanjian.
Calon pemberi waralaba harus memenuhi kriteria waralaba dalam peraturan, termasuk memiliki sistem bisnis dan kekayaan intelektual yang relevan. Kelayakan perlu diperiksa berdasarkan dokumen usaha dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku saat pendaftaran.
STPW merupakan surat tanda pendaftaran waralaba yang diatur dalam ketentuan nasional. Kewajiban pendaftaran bergantung pada peran para pihak; periksa persyaratan terbaru melalui OSS sebelum memulai kegiatan.
Periksa prospektus, rancangan perjanjian, bukti hak atas merek, rincian biaya, standar operasional, serta dokumen pendaftaran yang tersedia. Untuk gerai di Patehan, periksa juga dokumen lokasi dan perizinan usaha.
Peraturan waralaba mengatur pemberian prospektus sebelum perjanjian ditandatangani, dengan masa penerimaan paling sedikit 14 hari kalender. Minta bukti tanggal penerimaan dan pastikan dokumen memberi waktu cukup untuk pemeriksaan.
Periksa biaya awal, royalti, kontribusi pemasaran, pembelian bahan, pajak, dan biaya pembaruan atau penghentian. Jangan hanya membandingkan nilai awal; hitung juga kewajiban rutin dan syarat kenaikannya.
Biaya jasa pengacara tidak memiliki tarif tunggal dan biasanya bergantung pada ruang lingkup pekerjaan. Mintalah penawaran tertulis yang membedakan pemeriksaan dokumen, negosiasi, pendaftaran, dan penanganan sengketa.
Pemeriksaan kontrak dapat memerlukan beberapa hari kerja hingga beberapa minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan jumlah revisi. Waktu penerbitan atau pemrosesan pendaftaran melalui OSS bergantung pada kelengkapan data dan proses instansi terkait.
Tidak selalu. Pelaku usaha perlu memastikan perizinan berbasis risiko melalui OSS serta memeriksa persyaratan lokasi, bangunan, dan kegiatan usaha yang berlaku untuk alamat gerai.
Para pihak dapat mencari penyelesaian melalui perundingan atau menempuh jalur hukum yang tersedia. Pengacara dapat menilai pilihan forum berdasarkan isi perjanjian dan jenis sengketanya.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Patehan melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Waralaba, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Patehan, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
