Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Di Kota Malang dan Kabupaten Malang, kontrak pengadaan dapat dibuat oleh perangkat daerah maupun satuan kerja pemerintah pusat. Prosesnya biasanya mencakup dokumen pemilihan, penetapan penyedia, kontrak dengan pejabat pembuat komitmen, pelaksanaan, pemeriksaan hasil, dan pembayaran.
Persoalan dapat muncul pada pengadaan konstruksi, barang, atau jasa, misalnya ketika spesifikasi berubah, hasil pekerjaan dipersoalkan, atau pembayaran tertunda. Kota Malang dan Kabupaten Malang merupakan wilayah administrasi serta entitas pengadaan yang berbeda, sehingga identitas instansi dan isi kontrak penting untuk menentukan jalur penanganan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi kerangka utama pengadaan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk Malang. Peraturan ini telah diubah, antara lain, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; perubahan terakhir tersebut ditetapkan pada 30 April 2025.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi relevan untuk kontrak proyek konstruksi, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dan penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 31 Maret 2023.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat relevan ketika sengketa juga menyangkut keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada 17 Oktober 2014; penerapannya bergantung pada jenis tindakan dan jalur sengketa yang dipilih.
Tidak. Penyedia dapat menangani administrasi rutin sendiri jika memahami dokumen pemilihan dan kontrak. Bantuan pengacara berguna saat ada risiko pemutusan, daftar hitam, tuntutan pembayaran, atau sengketa yang memerlukan tanggapan formal.
Penyedia, subkontraktor yang memiliki hubungan hukum terkait, maupun instansi pemerintah dapat meminta nasihat hukum. Pihak yang berkepentingan perlu menunjukkan kontrak, kewenangan mewakili badan usaha, dan dokumen yang mendukung posisinya.
Periksa dokumen pemilihan dan ketentuan sanggah yang berlaku untuk paket tersebut, lalu ikuti kanal serta batas waktu yang tercantum. Jangan menganggap keberatan setelah penandatanganan kontrak memiliki prosedur yang sama dengan sanggah dalam proses pemilihan.
Tidak. Periksa klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak, karena para pihak dapat mengatur mekanisme seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase jika sesuai hukum. Gugatan di pengadilan dapat menjadi pilihan apabila jalur yang tersedia tidak menyelesaikan sengketa.
Tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya bergantung pada nilai kontrak, banyaknya dokumen, tingkat sengketa, dan kebutuhan pendampingan; mintalah rincian tertulis mengenai honorarium dan biaya tambahan sebelum menunjuk pengacara.
Waktunya bergantung pada mekanisme dalam kontrak, kelengkapan bukti, dan tanggapan para pihak. Musyawarah dapat berlangsung lebih singkat daripada proses pengadilan, tetapi tidak ada jangka waktu umum yang menjamin sengketa selesai dalam periode tertentu.
Siapkan kontrak dan adendum, dokumen pemilihan, surat-menyurat, bukti pengiriman atau pelaksanaan, berita acara pemeriksaan, tagihan, serta bukti pembayaran. Susun kronologi tanggal dan nama pihak agar pengacara dapat mengidentifikasi tenggat serta risiko sejak awal.
Periksa persyaratan pembayaran dan dokumen serah terima dalam kontrak, lalu minta penjelasan tertulis mengenai kekurangan berkas atau alasan penahanan pembayaran. Pengacara dapat membantu menyusun tuntutan pembayaran dan menilai opsi penyelesaian berdasarkan bukti serta klausul kontrak.
Persyaratan ditentukan oleh aturan pengadaan dan dokumen paket, bukan semata-mata oleh domisili di Kota atau Kabupaten Malang. Periksa kualifikasi, perizinan, pengalaman, dan syarat lokasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
Segera periksa dasar, prosedur, dan tenggat tanggapan yang dinyatakan dalam surat instansi serta aturan terkait. Pengacara dapat menilai apakah prosedur telah diikuti dan menyiapkan tanggapan berdasarkan catatan pelaksanaan kontrak.
Belum tentu. Pengalaman dalam kontrak konstruksi membantu untuk isu mutu, volume, dan perubahan pekerjaan, sedangkan pengadaan barang dapat melibatkan spesifikasi serta penerimaan produk yang berbeda. Tanyakan pengalaman pengacara pada jenis paket dan tahap sengketa yang dihadapi.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Kontrak Pemerintah, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
