Pengacara Perumahan, Konstruksi & Pengembangan di Mataram

Periksa status tanah, tata ruang, dan izin sebelum membeli atau membangun

Di Mataram, persoalan hukum perumahan dan konstruksi sering berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, kesesuaian rencana tata ruang, perizinan bangunan, serta kewajiban dalam kontrak. Langkah yang tepat bergantung pada lokasi bidang, jenis proyek, dan dokumen yang sudah diterbitkan.

Untuk pembangunan atau pengembangan properti, periksa kesesuaian pemanfaatan ruang dan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan yang akan digunakan juga dapat memerlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persyaratan dan alur pengajuan perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang di Kota Mataram.

Dalam transaksi tanah atau rumah, cocokkan sertifikat, identitas penjual, batas bidang, dan status hak sebelum membayar atau menandatangani perjanjian. Pemeriksaan awal dapat membantu mengungkap tumpang tindih klaim, pembebanan hak, atau ketidaksesuaian penggunaan lahan.

Kapan bantuan pengacara diperlukan di Mataram?

• Anda menerima tawaran membeli rumah atau tanah, tetapi sertifikat, batas bidang, atau kewenangan penjual belum jelas.
• Pengembang terlambat menyerahkan rumah, mengubah spesifikasi, atau tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian pemesanan dan jual beli.
• Proyek di Mataram menghadapi masalah kesesuaian tata ruang, PBG, SLF, atau keberatan warga sekitar.
• Kontraktor dan pemilik berbeda pendapat mengenai mutu pekerjaan, perubahan lingkup, pembayaran termin, atau keterlambatan proyek.
• Bangunan atau pengembangan properti diduga memasuki bidang tetangga, menghalangi akses, atau menimbulkan kerusakan pada properti sekitar.
• Anda perlu mengajukan keberatan, merundingkan penyelesaian, atau menyiapkan gugatan terkait sengketa tanah, rumah, maupun pekerjaan konstruksi.

Peraturan yang menjadi dasar di Mataram

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur penyelenggaraan perumahan, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terkait hunian. Undang-undang ini diundangkan pada 12 Januari 2011 dan sejumlah ketentuannya telah terdampak perubahan peraturan, termasuk kebijakan Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur tanggung jawab pengguna dan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, serta penyelesaian sengketa. Ketentuannya mengalami perubahan melalui peraturan Cipta Kerja, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diundangkan pada 31 Maret 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur persyaratan bangunan gedung, termasuk PBG dan SLF. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Februari 2021 dan menjadi acuan penting untuk proses perizinan bangunan.

Selain aturan nasional, ketentuan tata ruang yang berlaku pada bidang tertentu perlu diperiksa berdasarkan lokasi dan rencana proyek. Instansi Kota Mataram dapat membantu memastikan dokumen dan persyaratan yang berlaku saat ini.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya perlu pengacara sebelum membeli rumah di Mataram?

Pengacara dapat menelaah perjanjian dan mengidentifikasi risiko sebelum Anda membayar uang muka atau menandatangani dokumen. Pemeriksaan ini berguna terutama jika status tanah, izin, atau kewenangan penjual belum terang.

Dokumen apa yang sebaiknya diperiksa sebelum membeli tanah?

Periksa sertifikat hak atas tanah, identitas pemegang hak, surat ukur atau informasi batas, dan bukti kewenangan pihak yang menjual. Konfirmasikan status bidang kepada Kantor Pertanahan dan mintalah PPAT menangani akta yang diperlukan.

Apa perbedaan PBG dan SLF?

PBG merupakan persetujuan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai persyaratan. SLF menyatakan bangunan laik fungsi sebelum digunakan sesuai peruntukannya.

Apakah IMB masih menjadi izin utama untuk bangunan baru?

Untuk pengajuan baru, sistem perizinan bangunan menggunakan PBG, yang menggantikan IMB dalam kerangka aturan bangunan gedung. Status dokumen lama dan ketentuan peralihan perlu diperiksa berdasarkan keadaan bangunan dan tanggal penerbitannya.

Berapa biaya menyewa pengacara untuk sengketa properti?

Tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya disepakati berdasarkan lingkup pekerjaan, tahap penyelesaian, dan kebutuhan pemeriksaan dokumen; mintalah rincian tertulis sebelum menunjuk pengacara.

Berapa lama sengketa konstruksi atau tanah dapat diselesaikan?

Waktunya bergantung pada bukti, jumlah pihak, dan jalur penyelesaian yang ditempuh. Perundingan dapat lebih singkat daripada proses pengadilan, sedangkan perkara yang memerlukan pemeriksaan teknis atau upaya hukum dapat berlangsung lebih lama.

Apakah sengketa dengan kontraktor harus langsung dibawa ke pengadilan?

Tidak selalu. Periksa klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak, lalu pertimbangkan negosiasi atau mediasi sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, kecuali keadaan mendesak memerlukan langkah hukum segera.

Apa yang dapat dilakukan jika pengembang terlambat menyerahkan rumah?

Periksa jadwal penyerahan, klausul keterlambatan, dan mekanisme pengaduan dalam perjanjian. Simpan bukti pembayaran serta komunikasi, lalu mintalah pengembang memberikan penjelasan tertulis sebelum mempertimbangkan tuntutan atau pengaduan.

Siapa yang dapat mengajukan keberatan atas pembangunan di sekitar rumah?

Pemilik atau penghuni yang terdampak dapat menyampaikan keberatan kepada pihak proyek dan instansi terkait. Dasar keberatan, seperti gangguan akses, batas lahan, keselamatan, atau ketidaksesuaian izin, sebaiknya didukung bukti dan kronologi.

Bisakah saya memperoleh bantuan hukum gratis?

Bantuan hukum cuma-cuma tersedia bagi orang atau kelompok yang memenuhi persyaratan, melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan dan terakreditasi. Siapkan bukti kondisi ekonomi dan dokumen perkara untuk penilaian kelayakan.

Bagaimana memilih pengacara untuk perkara perumahan atau konstruksi?

Pilih advokat yang dapat menjelaskan pengalaman relevan, strategi, biaya, dan risiko perkara dengan jelas. Pastikan ruang lingkup kerja tertulis dan verifikasi status advokat melalui organisasi advokat yang berwenang.

Sumber resmi di Mataram

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang daerah; tanyakan persyaratan tata ruang atau bangunan sesuai kewenangannya.
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram menyediakan layanan perizinan dan informasi mengenai pengajuan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
• Kantor Pertanahan Kota Mataram, Kementerian ATR/BPN melayani urusan pertanahan, termasuk informasi dan layanan terkait pendaftaran serta data hak atas tanah.

Langkah berikutnya untuk memilih dan menggunakan jasa pengacara

1. Kumpulkan dokumen yang ada. Siapkan sertifikat, perjanjian, bukti pembayaran, gambar, izin, foto, dan komunikasi dengan pihak lain. Lakukan ini sebelum konsultasi awal.
2. Tulis kronologi singkat. Catat tanggal, pihak yang terlibat, janji atau kewajiban yang dipersoalkan, dan hasil yang Anda inginkan.
3. Pastikan kebutuhan pemeriksaan teknis. Tanyakan kepada instansi terkait apakah informasi tata ruang, status tanah, atau dokumen bangunan perlu dikonfirmasi terlebih dahulu.
4. Bandingkan calon pengacara. Dalam beberapa hari, hubungi lebih dari satu advokat dan tanyakan pengalaman menangani jenis sengketa serta kemungkinan jalur penyelesaiannya.
5. Minta penjelasan biaya dan ruang lingkup kerja. Sebelum menunjuk, sepakati secara tertulis pekerjaan yang ditangani, biaya, pengeluaran lain, dan cara pelaporan perkembangan.
6. Tetapkan strategi dan tenggat. Bersama pengacara, tentukan apakah akan berunding, mengajukan pengaduan, atau menempuh proses hukum, serta jadwalkan tindak lanjut berdasarkan dokumen dan batas waktu yang berlaku.