Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Teknologi Informasi Terbaik di Jakarta

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Murzal & Partners Law Firm
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2020
25 orang dalam tim
English
Indonesian
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Hukum & Regulasi AI +7 lainnya
Murzal & Partners (MNP) adalah firma hukum terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam bidang korporasi umum, penanaman modal asing, transaksi komersial, perizinan usaha, dan keimigrasian. Firma ini didukung oleh tim pengacara yang dinamis dan memahami seluk-beluk industri, yang memberikan...
Spesialisasi Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jakarta, Indonesia

English
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Hukum & Regulasi AI +12 lainnya
Kantor Hukum Kairos, yang berkedudukan di Palangka Raya, Indonesia, menyediakan berbagai layanan hukum yang komprehensif, meliputi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendidikan hukum, pendampingan hukum, penyusunan dokumen hukum, serta metode penyelesaian sengketa alternatif seperti somasi,...
SAIFUL ANAM & PARTNERS
Spesialisasi Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2008
7 orang dalam tim
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Periklanan dan Pemasaran +12 lainnya
Saiful Anam & Partners adalah firma hukum Indonesia yang didirikan pada tahun 2008 dan berkedudukan di Jakarta. Dipimpin oleh pendiri sekaligus mitra pengelola Dr. Saiful Anam, firma ini memberikan nasihat dan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara bisnis, keuangan, teknologi, dan...
MAHENDRA & CO. LAW FIRM
Jakarta, Indonesia
Konsultasi Gratis · 30 menit

Didirikan tahun 2016
12 orang dalam tim
English
Indonesian
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Periklanan dan Pemasaran +12 lainnya
Pengacara: Bayu Mahendra, Ayu Mawar Rini
Mahendra & Co. Law Firm adalah firma hukum Indonesia dengan layanan lengkap (full-service) yang memiliki kantor-kantor berlokasi strategis di pusat bisnis negara, Jakarta dan Semarang. Tim advokat kami yang berkualifikasi tinggi memadukan landasan akademis yang kokoh dengan pengalaman...
IGNOS Law Alliance
Jakarta, Indonesia
Konsultasi Gratis · 30 menit

Didirikan tahun 2023
11 orang dalam tim
English
Indonesian
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Hukum Siber, Privasi Data, dan Perlindungan Data +4 lainnya
Pengacara: Ivor Pasaribu, Handy Samot Sihotang +2 lainnya
IGNOS adalah firma hukum layanan lengkap terkemuka di Indonesia yang menjunjung tinggi kemitraan yang tulus dengan klien. Tim pengacara kami yang berpengalaman di Jakarta, Indonesia, siap membantu Anda. Kami mengemban tanggung jawab besar untuk memberikan layanan hukum terbaik guna melindungi...
Dedy Kurniadi & Co Lawyers
Spesialisasi Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2001
English
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Periklanan dan Pemasaran +12 lainnya
Dedy Kurniadi & Co Lawyers adalah firma hukum yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tahun 2001, yang menangani sengketa berprofil tinggi dan proyek internasional. Firma ini memanfaatkan tim advokat lintas disiplin dengan keahlian mendalam di bidang kepailitan, kekayaan intelektual, urusan...
ARFP Lawyers
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2018
10 orang dalam tim
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi Teknologi Informasi Periklanan dan Pemasaran +12 lainnya
ARFP Lawyers adalah firma hukum Indonesia yang berbasis di Jakarta dan berfokus pada layanan hukum korporasi dan komersial. Lingkup layanannya mencakup pendirian usaha, merger dan akuisisi, pasar modal, perbankan dan keuangan, waralaba, perizinan, ketenagakerjaan, hiburan, dan sengketa...

Cara firma diurutkan

Pengacara Teknologi Informasi di Jakarta, Indonesia sekilas

Apa yang dikatakan 7 firma dalam daftar ini tentang diri mereka sendiri. Jika sebuah firma belum menyampaikan sesuatu, kami menghitungnya sebagai belum dinyatakan, bukan menebak.

firma dalam daftar ini
7
7 dari 7 memiliki kantor di kota ini
median tahun berdiri
2018
6 dari 7 firma mencantumkannya
orang: ukuran tim yang paling umum
6–20
5 dari 7 firma mencantumkannya
menawarkan konsultasi pertama gratis
2
dari 7 firma
mencantumkan pengacaranya di Lawzana
2
dari 7 firma
6 kantor di peta. Hanya kantor yang dapat kami tempatkan di Jakarta, Indonesia yang ditampilkan.

Di mana kantor mereka berada

7 kantor dalam daftar ini

Tampilkan 6 alamat
  • Murzal & Partners Law Firm · Sudirman Central Business District, Artha Graha Building Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Lot 25, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia
  • SAIFUL ANAM & PARTNERS · Menteng Square Tower B, Jl. Matraman Raya No.30 E Lt 3 Nomor 53, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Indonesia
  • MAHENDRA & CO. LAW FIRM · DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
  • IGNOS Law Alliance · Sovereign Plaza 6th Floor, Unit C Jl. TB Simatupang Kav. 36 Jakarta Selatan 12430, Indonesia
  • Dedy Kurniadi & Co Lawyers · Wisma Bumiputera 10th Floor, Suite 1005, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 75, RT.3/RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910, Indonesia
  • ARFP Lawyers · Tempo Scan Tower, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. 3 32nd Floor, RT.5/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, Indonesia

Bahasa yang dicantumkan firma

  • English 3 firma
  • Indonesian 3 firma
  • Tidak dinyatakan 4 firma

Sebuah bahasa hanya dihitung jika firma mencantumkannya di profilnya.

Kapan mereka berdiri

  • 2010 atau setelahnya 4 firma
  • 1990 hingga 2009 2 firma
  • Tidak dinyatakan 1 firma

Yang tertua berdiri pada 2001; mediannya 2018.

Seberapa besar tim mereka

  • 6 hingga 20 orang 4 firma
  • 21 hingga 50 orang 1 firma
  • Tidak dinyatakan 2 firma

Dihitung dari profil firma itu sendiri. Firma memperbarui data ini di dasbor mereka. Perbarui profil firma Anda

1. Tentang Hukum Information Technology di Jakarta, Indonesia

Hukum Information Technology IT adalah kerangka regulasi yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan informasi serta transaksi elektronik. Di Jakarta, sebagai kota dengan ekosistem digital yang padat, regulasi IT berdampak pada perusahaan rintisan, e-commerce, layanan publik, hingga profesi hukum yang mendampingi klien. Regulasi utama mencakup perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta tata kelola sistem dan transaksi elektronik.

Konten hukum IT mencakup hak dan kewajiban pelaku digital, standar keamanan data, serta sanksi atas pelanggaran seperti penyalahgunaan informasi atau gangguan sistem. Pelaksanaan regulasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, penegak hukum, serta pengadilan di wilayah DKI Jakarta. Bagi warga Jakarta, pemahaman dasar mengenai UU ITE, perlindungan data pribadi, dan tata kelola sistem informasi sangat relev untuk bisnis maupun urusan pribadi.

Ringkasnya, ikatan antara hukum dan teknologi di Jakarta menekankan perlindungan data, integritas informasi, dan tanggung jawab pelaku digital. Kepatuhan tidak hanya penting untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan pelanggan dan mitra usaha. Untuk individu maupun korporasi, memahami landasan hukum IT adalah langkah awal menuju praktik digital yang aman dan sah.

2. Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara

  • Kasus kebocoran data pelanggan pada perusahaan ritel daring berbasis di Jakarta. Pelanggaran perlindungan data pribadi dapat mengundang penyelidikan regulator dan tuntutan ganti rugi. Advokat IT membantu menilai kewajiban kepatuhan dan menyiapkan respons hukum yang tepat.

  • Pelanggaran UU ITE terkait komentar atau konten hoaks yang disebarkan lewat akun media sosial milik perusahaan di Jakarta. Pengacara IT membantu menilai unsur pidana, potensi tanggung jawab, serta langkah penyelesaian hukum dan pemulihan reputasi.

  • Gugatan kontrak IT outsourcing antara perusahaan start-up digital di Jakarta dengan klien korporat. Pengacara IT dapat menilai klausul kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, serta upaya penyelesaian sengketa secara efisien.

  • Permasalahan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi untuk aplikasi yang dipasarkan di wilayah DKI Jakarta. Pengacara IT menilai mekanisme persetujuan, hak subjek data, dan prosedur pelaporan pelanggaran data.

  • Aduan pemeriksaan atau audit kepatuhan sistem elektronik oleh otoritas terkait di Jakarta. Penasihat hukum IT membantu mempersiapkan dokumentasi, analisa risiko, dan respons hukum yang tepat.

  • Perlunya penyusunan kebijakan keamanan informasi dan standar operasional prosedur bagi perusahaan yang beroperasi di Jakarta. Pengacara IT membantu merumuskan kebijakan yang selaras dengan ketentuan hukum setempat.

3. Tinjauan Hukum Lokal

Berikut adalah tiga kerangka hukum utama yang paling relevan untuk Information Technology di Indonesia, terutama bagi praktik hukum di Jakarta:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini menjadi landasan penyelesaian perkara seputar informasi elektronik, transaksi elektronik, dan konten digital. Regulasi ini mengatur kekuatan hukum dokumen elektronik dan tindakan pidana terkait informasi elektronik.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012). PP ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, layanan publik berbasis elektronik, serta tata kelola keamanan dan kepatuhan sistem informasi di lingkungan publik maupun swasta.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menetapkan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta persyaratan transfer data lintas negara. Perubahan dan implementasinya sedang berlangsung untuk memperkuat tata kelola data pribadi di sektor teknologi informasi.

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

“Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.”

“Penyalahgunaan informasi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dikenai sanksi pidana.”

4. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu UU ITE dan bagaimana dampaknya pada bisnis online di Jakarta?

UU ITE mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik serta tindakan pidana terkait. Bagi bisnis online di Jakarta, UU ini menekankan keabsahan dokumen elektronik, keakuratan data, dan kewaspadaan terhadap konten berbahaya. Penasihat hukum IT membantu memastikan kepatuhan operasional dan mitigasi risiko hukum.

Bagaimana cara kerja perlindungan data pribadi di lingkungan perusahaan di Jakarta?

Perlindungan data pribadi mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Perusahaan harus memiliki dasar hukum pengolahan data, kebijakan privasi, serta mekanisme pengaduan dan pelaporan pelanggaran. Penasihat hukum IT membantu menyusun kebijakan, prosedur kepatuhan, dan rencana respons insiden.

Kapan saya harus melaporkan pelanggaran data ke otoritas terkait?

Pelaporan insiden data biasanya wajib dilakukan dalam periode yang ditetapkan oleh regulasi PDP dan ketentuan pelaporan. Keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan sanksi administratif atau pidana. Pengacara IT membantu menilai kewajiban pelaporan dan langkah komunikasi publik yang tepat.

Di mana saya bisa mengakses regulasi IT terbaru yang relevan dengan Jakarta?

Sumber regulasi resmi tersedia di portal peraturan.go.id, yang memuat teks UU dan PP terkait IT. Anda juga dapat merujuk situs Kominfo untuk pedoman kebijakan data dan keamanan siber. Gunakan rujukan hukum resmi untuk memastikan kepatuhan jangka panjang.

Mengapa kepatuhan data pribadi penting bagi perusahaan yang beroperasi di DKI Jakarta?

Karena DKI Jakarta adalah pusat ekonomi digital dengan banyak pelaku bisnis dan startup. Kepatuhan melindungi reputasi, mengurangi risiko sanksi, serta memudahkan akses ke pasar dan mitra internasional. Konsultasi hukum IT membantu membangun program kepatuhan yang berkelanjutan.

Bisakah saya menggunakan tanda tangan elektronik untuk kontrak di Jakarta?

Ya, tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di banyak konteks bisnis. Namun syarat teknis dan keabsahan dokumen harus diperhatikan sesuai UU ITE dan PP terkait. Pengacara IT dapat menilai kelayakan dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik dalam kontrak Anda.

Haruskah saya memiliki advokat untuk negosiasi kontrak IT outsourcing?

Disarankan, karena kontrak IT outsourcing memuat klausul kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Advokat IT membantu meninjau risiko, memperjelas hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan Anda. Pekerjakan pengacara yang memahami dinamika regulasi di Jakarta.

Apakah biaya pengacara IT di Jakarta mahal?

Biaya bervariasi tergantung kompleksitas perkara, lama waktu penyelesaian, serta reputasi firma. Normalnya, konsultasi awal kecil, dengan biaya per jam atau retainer untuk kasus berkelanjutan. Diskusikan skema fee tertulis sebelum memulai kerja sama.

Apa perbedaan antara UU ITE dan UU PDP bagi operasional perusahaan?

UU ITE fokus pada informasi elektronik dan transaksi elektronik serta penegakan pidana terkait konten. UU PDP fokus pada perlindungan data pribadi dan tata kelola data. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka hukum IT yang komprehensif.

Bagaimana cara mengecek kelengkapan dokumen untuk permohonan data?

Mulailah dengan identifikasi dokumen identitas, alasan permintaan, dan dasar hukum pengolahan data. Siapkan bukti kepemilikan data serta mekanisme pelaporan jika ada permintaan dari regulator. Pengacara IT membantu mengarahkan dokumen yang diperlukan dan kelengkapan persyaratan.

Apa langkah praktis untuk memitigasi risiko konten berbahaya di platform Jakarta?

- Tetapkan kebijakan konten dan proses moderasi. - Implementasikan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten secara cepat. - Pastikan setiap tindakan sesuai UU ITE dan kebijakan platform. - Lakukan audit kepatuhan berkala dengan penasihat hukum IT.

Apakah saya bisa menyewa advokat IT secara proyek untuk kasus spesifik?

Ya, banyak firma hukum menawarkan layanan proyek IT spesifik seperti audit kepatuhan, penanganan insiden siber, atau penyusunan kontrak. Metode ini memberi fleksibilitas biaya dan fokus pada hasil yang diinginkan. Pastikan kontrak kerja sama menjelaskan cakupan, durasi, dan biaya secara jelas.

Bagaimana proses awal ketika ingin konsultasi hukum IT di Jakarta?

Tentukan tujuan konsultasi dan rangkai ringkasan kasus secara singkat. Ajukan beberapa kandidat pengacara IT untuk membandingkan pengalaman di bidang terkait. Jadwalkan konsultasi awal untuk mengevaluasi kecocokan dan biaya layanan.

5. Sumber Daya Tambahan

Di bawah ini adalah organisasi dan sumber daya resmi yang relevan untuk Information Technology di Indonesia:

  • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) - Fungsi: perizinan, kebijakan data pribadi, dan literasi digital; situs resmi: https://www.kominfo.go.id
  • Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) - Fungsi: peningkatan keamanan siber nasional, pedoman keamanan infrastruktur TI; situs resmi: https://bssn.go.id
  • Peraturan.go.id - Fungsi: katalog peraturan perundang-undangan nasional termasuk UU ITE, PP terkait IT; situs resmi: https://peraturan.go.id

6. Langkah Selanjutnya

  1. Identifikasi masalah hukum IT Anda secara jelas, misalnya kebocoran data, sengketa kontrak, atau konten berbahaya. Catat kronologi singkat, pihak terkait, dan waktu kejadian. Waktu: 1-2 hari untuk merangkum masalah.

  2. Kumpulkan dokumen relevan seperti perjanjian, kebijakan privasi, log insiden, dan bukti komunikasi. Simpan dalam satu folder aman untuk referensi hukum. Waktu: 2-3 hari.

  3. Riset 3-5 firma hukum IT di Jakarta yang memiliki pengalaman serupa. Periksa riwayat kasus dan ulasan klien, serta tingkat kenyamanan Anda bekerja dengan mereka. Waktu: 3-5 hari.

  4. Hubungi mereka untuk konsultasi awal mengenai cakupan layanan, estimasi biaya, dan jadwal. Siapkan ringkasan masalah dan tujuan hasil yang diinginkan. Waktu: 1-2 minggu tergantung jadwal.

  5. Mintalah proposal tertulis yang mencakup ruang lingkup kerja, biaya, dan tenggat. Bandingkan proyeksi biaya dengan manfaat hukum yang diharapkan. Waktu: 3-7 hari.

  6. Dengan calon pengacara IT, buatlah engagement letter yang memuat hak, kewajiban, dan ketentuan pembayaran. Pastikan ada klausul penyelesaian sengketa dan termin pembayaran. Waktu: 1-2 minggu.

  7. Diskusikan strategi hukum terbaik yang sesuai dengan yurisdiksi Jakarta dan implementasikan rencana tindak lanjut. Lakukan evaluasi ulang jika ada perubahan regulasi. Waktu: berkelanjutan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Jakarta melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Teknologi Informasi, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Jakarta, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.