Pengacara Lisensi & Transaksi Kekayaan Intelektual Terbaik di Kedurus

Perjanjian lisensi dan pengalihan hak apa yang perlu diperiksa di Kedurus?

Di Kedurus, Kecamatan Karangpilang, pelaku usaha dapat berhadapan dengan urusan lisensi saat memakai merek, desain, foto, musik, perangkat lunak, atau resep milik pihak lain. Contohnya, usaha kuliner, konveksi, percetakan, dan studio kreatif perlu memastikan izin penggunaan aset intelektual tercantum jelas dalam perjanjian.

Pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual ditangani melalui sistem nasional, bukan kantor pencatatan khusus di Kedurus. Namun, pengacara setempat dapat membantu menilai hak yang dimiliki, menyusun atau meninjau kontrak, serta mengarahkan pengurusan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Perjanjian sebaiknya menetapkan objek hak, wilayah penggunaan, jangka waktu, biaya atau royalti, batas penggunaan, dan cara mengakhiri hubungan. Untuk lisensi yang perlu dicatat, pencatatan di DJKI juga perlu diperiksa agar perjanjian memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap pihak ketiga.

Kapan Anda mungkin memerlukan pengacara?

• Anda akan memakai merek milik pihak lain pada gerai, kemasan, atau promosi usaha di Kedurus dan perlu memastikan ruang lingkup izin serta kewajiban royalti.
• Anda menerima tawaran membeli atau mengambil alih merek, hak cipta, desain, atau aset intelektual dari pemilik usaha lain dan perlu memeriksa kepemilikan serta batas pengalihannya.
• Anda bekerja sama dengan desainer, fotografer, pencipta konten, atau pengembang perangkat lunak dan kontrak belum menjelaskan siapa yang memiliki hasil karya.
• Anda ingin memberi hak produksi atau distribusi kepada pihak lain, tetapi perlu mengatur wilayah, kanal penjualan, mutu produk, dan larangan memberi lisensi lanjutan.
• Anda menerima teguran karena diduga menggunakan merek, foto, musik, atau desain tanpa izin dan perlu menanggapi tuntutan secara terukur.
• Usaha waralaba atau kemitraan Anda mencakup penggunaan merek, materi promosi, dan metode usaha; pengacara dapat membantu membedakan izin kekayaan intelektual dari kewajiban komersial lainnya.

Aturan utama yang berlaku di Kedurus

Perjanjian lisensi di Kedurus tunduk pada hukum nasional Indonesia. Beberapa aturan yang kerap relevan adalah:

• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, diundangkan pada 28 Desember 2018. Aturan ini mengatur pencatatan perjanjian lisensi, termasuk bahwa perjanjian yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diundangkan pada 16 Oktober 2014. Aturan ini relevan untuk lisensi atau pengalihan hak ekonomi atas karya seperti foto, musik, tulisan, dan perangkat lunak.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diundangkan pada 25 November 2016. Aturan ini menjadi dasar penting untuk lisensi merek dan pencatatannya; pemilik hak perlu memeriksa status perlindungan merek sebelum membuat kesepakatan.

Ketentuan yang tepat bergantung pada jenis aset dan bentuk transaksinya. Transaksi paten, desain industri, atau rahasia dagang dapat memerlukan pemeriksaan aturan khusus selain aturan di atas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya perlu pengacara untuk membuat perjanjian lisensi?

Tidak setiap transaksi mewajibkan penggunaan pengacara, tetapi pemeriksaan hukum berguna jika nilai transaksi besar atau hak yang diberikan berlangsung lama. Pengacara dapat membantu menghindari ketidakjelasan tentang royalti, wilayah, penggunaan, dan pengakhiran.

Apa perbedaan lisensi dan pengalihan hak?

Lisensi memberi izin menggunakan hak dengan syarat tertentu, sementara pengalihan memindahkan hak sesuai ruang lingkup yang disepakati. Perjanjian harus menyebutkan secara tegas bentuk transaksi agar para pihak tidak menganggap izin penggunaan sebagai kepemilikan.

Jenis kekayaan intelektual apa yang dapat dilisensikan?

Hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang dapat menjadi objek pengaturan lisensi sesuai aturan masing-masing. Pengacara perlu memastikan pemberi lisensi memang memiliki hak atau kuasa untuk memberikan izin tersebut.

Apakah perjanjian lisensi harus dicatat di DJKI?

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 mengatur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Perjanjian yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga kebutuhan dan tata cara pencatatan sebaiknya diperiksa untuk jenis hak terkait.

Di mana pengurusan lisensi dilakukan jika usaha berada di Kedurus?

Pengurusan pencatatan hak dan perjanjian lisensi dilakukan melalui layanan DJKI yang berlaku secara nasional, bukan kantor khusus di Kedurus. Pengacara di Surabaya dapat membantu menyiapkan dokumen dan memeriksa pengajuan sebelum disampaikan.

Apakah hak harus sudah terdaftar sebelum membuat perjanjian?

Jawabannya bergantung pada jenis hak. Hak cipta timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan, sedangkan hak merek terdaftar memiliki perlindungan berdasarkan pendaftaran; status dan bukti hak perlu diperiksa sebelum perjanjian dibuat.

Dokumen apa yang biasanya perlu disiapkan?

Siapkan identitas para pihak, bukti kepemilikan atau pendaftaran hak, rancangan penggunaan, dan korespondensi mengenai transaksi. Dokumen tambahan dapat mencakup contoh karya atau produk, catatan royalti, serta surat kuasa jika penandatangan bertindak mewakili pihak lain.

Berapa biaya menggunakan pengacara untuk transaksi kekayaan intelektual?

Biaya jasa pengacara ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan, nilai transaksi, jumlah aset, dan kebutuhan negosiasi. Biaya pencatatan resmi merupakan biaya terpisah dan perlu diperiksa pada daftar tarif PNBP DJKI yang berlaku.

Berapa lama penyusunan dan pencatatan perjanjian berlangsung?

Waktu penyusunan bergantung pada kelengkapan dokumen dan kecepatan para pihak menyepakati syarat. Pencatatan mengikuti proses administrasi DJKI, sehingga jadwal sebaiknya dikonfirmasi melalui layanan resmi dan tidak dianggap pasti sebelum ada konfirmasi.

Apakah perjanjian lisensi harus dibuat di hadapan notaris?

Tidak semua perjanjian lisensi harus dibuat sebagai akta notaris. Bentuk dokumen dan persyaratan pencatatan perlu disesuaikan dengan aturan jenis hak, kebutuhan pembuktian, serta kesepakatan para pihak.

Apa yang dapat dilakukan jika pemberi lisensi melanggar kontrak?

Periksa klausul pelanggaran, pemberitahuan, penyelesaian sengketa, dan pemutusan perjanjian terlebih dahulu. Pengacara dapat membantu menyusun teguran, menilai opsi perundingan, atau menjelaskan jalur penyelesaian sengketa yang sesuai.

Sumber resmi untuk memeriksa informasi

• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum menyediakan layanan dan informasi resmi mengenai pendaftaran serta pencatatan kekayaan intelektual.
• Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur merupakan kantor wilayah kementerian di provinsi; masyarakat dapat memeriksa informasi layanan dan kegiatan terkait kekayaan intelektual melalui kanal resminya.
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menangani informasi layanan perizinan berusaha di tingkat kota, bukan pencatatan hak kekayaan intelektual.

Langkah berikutnya untuk memilih pengacara

1. Daftar aset yang akan dilisensikan atau dialihkan, pihak yang terlibat, tujuan penggunaan, wilayah, dan jangka waktu yang diinginkan.
2. Kumpulkan bukti hak, draf kontrak, komunikasi, serta dokumen usaha yang relevan sebelum konsultasi; persiapan ini dapat dilakukan dalam beberapa hari.
3. Cari pengacara yang menangani kekayaan intelektual dan transaksi komersial di Kedurus atau Surabaya, lalu verifikasi identitas serta status profesinya melalui organisasi advokat terkait.
4. Tanyakan pengalaman menangani jenis hak yang sama, rencana pemeriksaan, kebutuhan pencatatan, dan potensi risiko sebelum menunjuk pengacara.
5. Minta rincian tertulis mengenai ruang lingkup jasa, biaya, biaya resmi yang terpisah, tahapan kerja, serta cara penagihan sebelum menandatangani surat penunjukan.
6. Tinjau draf bersama pengacara, pastikan hak dan kewajiban tiap pihak tertulis jelas, lalu sepakati proses penandatanganan dan pencatatan DJKI jika diperlukan.