Pengacara Lisensi & Transaksi Kekayaan Intelektual Terbaik di Wates

Pastikan lebih dulu: hak apa yang diberikan, dan apakah haknya hanya dilisensikan?

Di Wates, perjanjian kekayaan intelektual dapat muncul dalam kerja sama usaha kuliner, kerajinan, penginapan, acara, produksi, dan penjualan daring. Para pihak perlu membedakan izin memakai hak dari pengalihan kepemilikan hak.

Lisensi memberi izin menggunakan hak dengan batas yang disepakati, seperti wilayah, jangka waktu, produk, media, dan imbalan. Pengalihan memindahkan kepemilikan hak, sehingga dampaknya terhadap kendali dan penggunaan berikutnya lebih besar.

Pengajuan dan pencatatan hak kekayaan intelektual umumnya ditangani melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan prosedur khusus di Wates. Perizinan usaha daerah tetap merupakan urusan terpisah dari pencatatan hak kekayaan intelektual.

Kapan bantuan pengacara diperlukan di Wates?

• Pemilik usaha di Wates hendak mengizinkan produsen atau penjual memakai merek, tetapi perlu membatasi wilayah, mutu barang, dan cara penggunaan merek.
• Perajin, fotografer, penulis, atau pembuat konten hendak memberi izin penggunaan karya untuk kemasan, promosi, acara, atau kanal penjualan daring.
• Usaha menerima tawaran membeli merek, desain, atau karya, dan perlu memastikan apakah dokumen itu hanya lisensi atau pengalihan hak.
• Beberapa pihak mengaku sebagai pemilik merek atau karya yang sama, misalnya setelah kerja sama produksi atau promosi berakhir.
• Perjanjian lisensi belum menjelaskan royalti, laporan penjualan, standar mutu, wilayah, masa berlaku, atau langkah jika salah satu pihak wanprestasi.
• Pelaku usaha ingin mencatat perjanjian lisensi atau merespons keberatan dan dugaan pelanggaran yang melibatkan mitra di Kulon Progo.

Aturan utama yang berlaku di Wates

Perjanjian kekayaan intelektual di Wates tunduk pada peraturan nasional Indonesia. Tiga aturan berikut relevan untuk memeriksa hak, menyusun lisensi, dan memastikan pencatatannya.

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diundangkan pada 16 Oktober 2014. Aturan ini mengatur hak ekonomi, penggunaan ciptaan, dan lisensi hak cipta; perlindungan hak cipta timbul otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diundangkan pada 25 November 2016. Pasal 42 mengatur lisensi merek dan pencatatannya; pemilik perlu memeriksa status merek sebelum memberi izin penggunaan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, berlaku sejak diundangkan pada 26 Juli 2018. Aturan ini mengatur pencatatan perjanjian lisensi pada DJKI, termasuk informasi dan dokumen yang diperlukan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah setiap usaha di Wates perlu menyewa pengacara untuk membuat lisensi?

Tidak selalu, tetapi bantuan hukum berguna jika nilai transaksi besar, hak dimiliki bersama, atau penggunaan mencakup banyak produk dan wilayah. Pengacara juga dapat memeriksa apakah dokumen yang ditawarkan sebenarnya lisensi atau pengalihan hak.

Apa perbedaan lisensi dan pengalihan hak?

Lisensi memberikan izin menggunakan hak berdasarkan syarat tertentu, sementara pengalihan memindahkan kepemilikan hak. Kontrak harus menyebutkan jenis transaksi dengan jelas agar para pihak memahami siapa yang tetap mengendalikan hak tersebut.

Jenis kekayaan intelektual apa yang dapat dilisensikan?

Antara lain merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis, sesuai aturan yang mengatur masing-masing hak. Syarat dan bentuk lisensinya berbeda, sehingga jenis hak perlu dipastikan sebelum kontrak disusun.

Apakah perjanjian lisensi harus dicatat di Wates?

Pencatatan dilakukan melalui DJKI, bukan kantor khusus di Wates. Untuk hak tertentu, termasuk lisensi merek, pencatatan penting agar perjanjian memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat berdampak terhadap pihak ketiga.

Berapa biaya membuat dan mencatat perjanjian lisensi?

Biaya dapat mencakup honor pengacara, biaya resmi pencatatan yang berlaku, serta biaya pemeriksaan atau penerjemahan dokumen bila diperlukan. Mintalah rincian terpisah dan verifikasi tarif resmi terbaru kepada DJKI sebelum mengajukan.

Berapa lama proses penyusunan dan pencatatan lisensi?

Lama penyusunan bergantung pada kelengkapan dokumen, jumlah hak, dan proses negosiasi. Waktu pencatatan mengikuti pemeriksaan DJKI, sehingga tidak sebaiknya mengandalkan perkiraan sebagai jaminan tanggal selesai.

Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan sebelum konsultasi?

Siapkan identitas para pihak, bukti kepemilikan atau permohonan hak, rancangan kontrak, serta keterangan mengenai produk, wilayah, jangka waktu, dan imbalan. Sertakan pula surat kuasa atau dokumen badan usaha jika relevan.

Apakah kesepakatan lisan tentang penggunaan karya sudah cukup?

Kesepakatan lisan berisiko menimbulkan sengketa tentang lingkup izin, pembayaran, dan masa berlaku. Perjanjian tertulis membantu membuktikan persetujuan dan menetapkan kewajiban masing-masing pihak.

Bagaimana jika merek yang akan dilisensikan belum terdaftar?

Periksa status dan kepemilikan merek terlebih dahulu melalui layanan resmi DJKI. Permohonan merek yang belum terdaftar tidak sama dengan hak merek terdaftar, sehingga ruang izin dan risikonya perlu dijelaskan dalam kontrak.

Apakah perjanjian lisensi dapat mencakup penjualan daring di luar Kulon Progo?

Dapat, sepanjang pemilik hak menyetujui wilayah dan kanal penggunaan tersebut. Kontrak sebaiknya menyebutkan wilayah, platform, batas promosi, dan tanggung jawab atas penggunaan oleh penjual atau mitra lain.

Apa langkah awal jika mitra memakai hak setelah izin berakhir?

Kumpulkan kontrak, bukti berakhirnya izin, korespondensi, dan bukti penggunaan yang masih berlangsung. Pengacara dapat menilai dasar teguran, penghentian penggunaan, perundingan, atau langkah hukum yang sesuai.

Sumber resmi untuk urusan kekayaan intelektual

• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI): menyediakan layanan dan informasi resmi mengenai pendaftaran, status hak, tarif, serta pencatatan perjanjian lisensi. Layanannya dapat diakses dari Wates.
• Pemerintah Kabupaten Kulon Progo: dapat menjadi sumber informasi mengenai layanan dan program daerah bagi pelaku usaha. Urusan perizinan usaha daerah perlu dibedakan dari pendaftaran atau pencatatan hak di DJKI.

Langkah berikutnya untuk memilih dan menyewa pengacara

1. Petakan hak dan tujuan transaksi. Dalam satu atau dua hari, catat hak yang akan digunakan, siapa pemiliknya, produk atau karya yang terlibat, serta apakah yang dibutuhkan lisensi atau pengalihan.
2. Kumpulkan dokumen awal. Siapkan bukti pendaftaran atau permohonan, kontrak terdahulu, rancangan tawaran, dan korespondensi dengan calon mitra.
3. Cari pengacara yang menangani kekayaan intelektual dan kontrak. Tanyakan pengalaman yang relevan dengan jenis hak serta transaksi yang dihadapi, termasuk layanan untuk klien di Wates atau Kulon Progo.
4. Verifikasi identitas dan ruang lingkup layanan. Pastikan status advokat melalui organisasi advokat atau saluran resmi yang tersedia, lalu minta penjelasan tertulis tentang pekerjaan yang akan dilakukan.
5. Minta perkiraan biaya dan tahapan kerja. Bandingkan rincian honor, biaya resmi, dan kemungkinan biaya tambahan sebelum memberi kuasa atau menyetujui pekerjaan.
6. Tinjau kontrak sebelum ditandatangani. Pastikan hak, wilayah, jangka waktu, royalti, standar mutu, pelaporan, penghentian, dan penyelesaian sengketa ditulis jelas; waktu peninjauan bergantung pada kompleksitas dokumen.
7. Sepakati pencatatan dan pemantauan. Setelah kontrak ditandatangani, pastikan pihak yang bertanggung jawab mengajukan pencatatan yang diperlukan dan menyimpan bukti pengajuan serta salinan final kontrak.