Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Di Ubud, sengketa kekayaan intelektual kerap berkaitan dengan usaha pariwisata dan kreatif, seperti hotel, restoran, galeri, kerajinan, pertunjukan, serta promosi digital. Masalahnya dapat melibatkan pemakaian merek, penyalinan foto atau desain, penggunaan musik tanpa izin, dan penjualan barang yang diduga meniru produk pihak lain.
Penanganannya dapat mencakup pemeriksaan bukti kepemilikan, permintaan penghentian penggunaan, perundingan atau mediasi, gugatan perdata, dan dalam keadaan tertentu pelaporan pidana. Gugatan perkara kekayaan intelektual tertentu diperiksa Pengadilan Niaga, bukan otomatis oleh pengadilan yang paling dekat dengan tempat usaha. Pengacara dapat menilai forum, dasar klaim, dan strategi yang sesuai sebelum langkah diambil.
Perlindungan kekayaan intelektual di Ubud mengikuti hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berlaku sejak diundangkan pada 25 November 2016. Aturan ini mengatur perlindungan merek, pendaftaran, serta penyelesaian sengketa merek.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku sejak diundangkan pada 16 Oktober 2014. Hak cipta pada prinsipnya timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan, sedangkan pencatatan dapat membantu mendokumentasikan informasi ciptaan dan penciptanya.
Untuk sejumlah sengketa merek dan hak cipta, gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga. Jalur pidana dapat berlaku untuk dugaan pelanggaran tertentu, tetapi unsur tindak pidana dan ketentuan pengaduannya perlu diperiksa berdasarkan jenis hak dan peristiwanya.
Tidak. Para pihak dapat lebih dahulu menempuh perundingan atau mediasi jika jalur tersebut sesuai dengan jenis sengketa dan kepentingan mereka. Pengacara dapat menilai apakah penyelesaian di luar pengadilan cukup melindungi hak dan bukti klien.
Gugatan tertentu, termasuk sengketa merek dan hak cipta, diperiksa Pengadilan Niaga yang berwenang. Lokasi usaha di Ubud tidak dengan sendirinya menentukan pengadilan yang menangani perkara. Periksa jenis tuntutan dan kewenangan wilayah sebelum mengajukan gugatan.
Hak cipta pada prinsipnya timbul setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan semata-mata setelah dicatat. Namun, catatan penciptaan, berkas asli, tanggal publikasi, kontrak, dan bukti pembayaran dapat membantu menunjukkan kepemilikan atau hubungan para pihak.
Pemakaian nama usaha tidak sama dengan pendaftaran merek. Pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat memberi dasar perlindungan merek sesuai kelas dan cakupan yang disetujui. Pemeriksaan merek serupa sebelum mengajukan permohonan dapat mengurangi risiko konflik.
Pihak yang mengaku sebagai pemegang hak atau memiliki kepentingan hukum yang relevan dapat meminta penilaian atas pilihan tindakannya. Bukti kepemilikan, pendaftaran, perjanjian lisensi, dan kewenangan bertindak perlu diperiksa terlebih dahulu. Syaratnya berbeda menurut jenis hak dan jalur penegakan.
Biaya bergantung pada ruang lingkup pekerjaan, jumlah pihak, kebutuhan pemeriksaan bukti, perundingan, dan apakah perkara berlanjut ke pengadilan. Tanyakan secara tertulis mengenai honorarium, biaya perkara, pengeluaran tambahan, dan tahapan pembayaran sebelum memberi kuasa.
Waktunya bergantung pada jenis perkara, kelengkapan bukti, tanggapan pihak lawan, dan jalur yang dipilih. Perundingan dapat lebih singkat daripada persidangan, tetapi tidak ada jangka waktu penyelesaian yang dapat dijamin untuk setiap kasus.
Siapkan sertifikat atau data permohonan merek, berkas karya asli, kontrak, faktur, tangkapan layar, tautan publikasi, dan contoh barang atau materi yang dipersoalkan. Simpan bukti beserta tanggal dan sumbernya, serta hindari mengubah berkas asli.
Somasi dapat menyampaikan tuntutan dan membuka kesempatan penyelesaian, tetapi tidak menjamin pihak lain akan mematuhinya. Isi dan bukti pendukungnya perlu disusun dengan hati-hati agar tuntutan sesuai hak yang dapat dibuktikan.
Pengacara yang memahami praktik usaha di Ubud dapat membantu mengumpulkan bukti lokal dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Pastikan juga pengacara memahami prosedur kekayaan intelektual nasional serta pengadilan yang berwenang, karena perkara dapat diperiksa di luar Gianyar.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Ubud melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Litigasi & Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Ubud, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
