Jalur hukum untuk menghadapi perlakuan diskriminatif di tempat kerja di Malang
Diskriminasi ketenagakerjaan dapat terjadi saat melamar kerja, menjalani hubungan kerja, atau menghadapi keputusan seperti promosi dan pemutusan hubungan kerja. Undang-undang melarang perlakuan berbeda dalam kesempatan memperoleh pekerjaan dan perlakuan oleh pemberi kerja, dengan pengecualian yang perlu dinilai berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.
Di Malang, langkah awal biasanya bergantung pada lokasi tempat kerja: Kota Malang dan Kabupaten Malang memiliki instansi ketenagakerjaan masing-masing. Perselisihan dengan pemberi kerja umumnya terlebih dahulu dirundingkan secara bipartit; bila gagal, pekerja dapat meminta proses penyelesaian melalui instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
Pengacara dapat membantu menilai apakah tindakan yang dialami termasuk diskriminasi, menyusun bukti dan tuntutan, serta mendampingi perundingan atau perkara hubungan industrial. Tidak setiap perbedaan perlakuan otomatis melanggar hukum; alasan, dampak, dan bukti perlu diperiksa.
Kapan bantuan pengacara dapat berguna?
- Lamaran kerja ditolak atau proses seleksi dihentikan setelah perusahaan mengetahui agama, suku, jenis kelamin, kondisi disabilitas, atau keadaan lain yang tidak berkaitan dengan kualifikasi pekerjaan.
- Pekerja perempuan mengalami penurunan jabatan, kehilangan tunjangan, atau tekanan untuk mengundurkan diri karena hamil atau menggunakan hak cuti.
- Pekerja di pabrik, toko, hotel, rumah sakit, atau usaha lain di Malang menerima upah atau kesempatan promosi yang berbeda tanpa alasan kerja yang jelas.
- Pekerja penyandang disabilitas tidak memperoleh penyesuaian yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan, atau diberhentikan tanpa penilaian yang layak atas kemampuannya.
- Pekerja mendapat sanksi atau pemutusan hubungan kerja setelah menyampaikan keberatan atas perlakuan yang diduga diskriminatif.
- Perundingan dengan perusahaan buntu, atau pekerja tidak yakin harus mengajukan pengaduan ke instansi Kota Malang atau Kabupaten Malang.
Peraturan yang menjadi dasar
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 5 mengatur kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, sedangkan Pasal 6 mengatur perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan pada 31 Maret 2023.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111. Konvensi ini membahas diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk pembedaan yang mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan. Undang-undang pengesahan ini berlaku di Indonesia sejak 1999.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini mengatur perundingan bipartit, pencatatan perselisihan, mediasi, dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Perundingan bipartit dibatasi paling lama 30 hari kerja.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud diskriminasi dalam pekerjaan?
Secara umum, diskriminasi adalah pembedaan atau perlakuan yang mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan. Penilaiannya bergantung pada alasan, konteks, dampak, dan ketentuan hukum yang relevan.
Apakah pencari kerja yang belum diterima dapat meminta bantuan hukum?
Ya. Larangan diskriminasi mencakup kesempatan memperoleh pekerjaan, sehingga pencari kerja dapat meminta penilaian hukum atas proses seleksi atau persyaratan lowongan. Jalur pengaduan dan tuntutan yang tersedia bergantung pada bukti serta pihak yang bertanggung jawab.
Apa bukti yang sebaiknya disimpan?
Simpan iklan lowongan, surat atau pesan dari perusahaan, kontrak kerja, slip upah, catatan penilaian, dan bukti keputusan yang dipersoalkan. Catat tanggal, nama pihak yang terlibat, saksi, serta dampak yang dialami.
Apakah saya harus berunding dengan perusahaan sebelum membawa perkara ke pengadilan?
Untuk perselisihan hubungan industrial, para pihak wajib menempuh perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja, perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan untuk proses lanjutan.
Ke mana pengaduan diajukan jika tempat kerja berada di Kota Malang atau Kabupaten Malang?
Hubungi dinas yang menangani ketenagakerjaan di wilayah tempat kerja, karena Kota Malang dan Kabupaten Malang merupakan wilayah administrasi berbeda. Pengacara atau petugas dinas dapat membantu memastikan kantor yang berwenang menangani pencatatan atau mediasi.
Apakah perkara diskriminasi harus selalu dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial?
Tidak selalu. Sebagian masalah dapat diselesaikan melalui perundingan atau mediasi, sedangkan perkara yang tidak selesai dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai jenis perselisihannya. Pengacara dapat menilai apakah tuntutan termasuk perselisihan hak, kepentingan, atau pemutusan hubungan kerja.
Apakah saya wajib memakai pengacara?
Tidak. Pekerja dapat menjalani perundingan dan proses perkara sendiri, tetapi pengacara dapat membantu merumuskan tuntutan, menilai bukti, dan mengikuti prosedur. Pendampingan dapat berguna terutama jika ada pemutusan hubungan kerja atau beberapa jenis kerugian sekaligus.
Berapa biaya pengacara untuk perkara seperti ini?
Biaya jasa pengacara ditentukan melalui kesepakatan dengan klien dan dapat berbeda menurut lingkup pekerjaan serta tahapan penanganan. Mintalah rincian tertulis mengenai honorarium, biaya operasional, dan layanan yang termasuk sebelum menandatangani perjanjian.
Apakah ada pembebasan biaya perkara?
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membebaskan biaya perkara bagi gugatan pekerja atau buruh dengan nilai gugatan di bawah Rp150 juta, termasuk biaya eksekusi. Ketentuan ini tidak otomatis menghapus biaya jasa pengacara atau pengeluaran lain.
Berapa lama penyelesaian perkara?
Perundingan bipartit dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja. Mediasi dan proses pengadilan dapat menambah waktu, sehingga lama keseluruhan bergantung pada jenis perselisihan, kelengkapan berkas, dan apakah putusan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Apakah pekerja berpenghasilan rendah bisa memperoleh bantuan hukum?
Bantuan hukum cuma-cuma dapat tersedia bagi pemohon yang memenuhi syarat, termasuk persyaratan ekonomi dan administrasi. Tanyakan kepada organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi mengenai dokumen yang perlu disiapkan dan ketersediaan pendampingan untuk perkara ketenagakerjaan.
Sumber resmi di Malang dan Jawa Timur
- Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kota Malang: dapat menjadi tempat bertanya mengenai pencatatan perselisihan dan layanan ketenagakerjaan untuk tempat kerja di wilayah Kota Malang.
- Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten Malang: dapat memberi informasi mengenai layanan ketenagakerjaan dan jalur penanganan perselisihan untuk tempat kerja di wilayah Kabupaten Malang.
- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya: menangani perkara hubungan industrial di Jawa Timur setelah tahapan penyelesaian yang diwajibkan ditempuh.
Langkah berikutnya untuk mencari dan memilih pengacara
- Segera kumpulkan dokumen. Dalam satu atau dua hari, simpan kontrak, bukti komunikasi, slip upah, keputusan perusahaan, dan kronologi kejadian.
- Pastikan wilayah dan pihak yang terlibat. Catat alamat tempat kerja serta nama badan usaha, lalu tentukan apakah lokasi berada di Kota Malang atau Kabupaten Malang.
- Susun ringkasan perkara. Tuliskan tindakan yang dipersoalkan, kapan terjadi, siapa yang terlibat, bukti yang tersedia, dan hasil yang diinginkan.
- Jadwalkan konsultasi awal. Dalam beberapa hari, tanyakan dasar hukum yang mungkin berlaku, pilihan penyelesaian, risiko, dan perkiraan tahapan perkara.
- Bandingkan pengacara dan biaya. Periksa pengalaman menangani perselisihan ketenagakerjaan, cara komunikasi, rincian honorarium, dan isi perjanjian jasa hukum.
- Sepakati strategi dan pendampingan secara tertulis. Pastikan surat kuasa dan perjanjian menjelaskan tugas pengacara, biaya, serta siapa yang menangani perundingan atau proses lanjutan.
- Jangan lewatkan proses bipartit. Bersama pengacara, ajukan perundingan kepada perusahaan dan simpan risalahnya; jika gagal, tanyakan pencatatan perselisihan kepada dinas ketenagakerjaan yang berwenang.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Diskriminasi Pekerjaan, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
