Pengacara Perizinan Terbaik di Mataram

Izin apa yang perlu disiapkan sebelum usaha beroperasi di Mataram?

Di Kota Mataram, jenis perizinan bergantung pada kegiatan usaha, tingkat risikonya, lokasi, dan dampak kegiatan. Usaha perdagangan, kuliner, penginapan, klinik, dan konstruksi dapat memiliki persyaratan berbeda meskipun sama-sama memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB dan perizinan berbasis risiko diproses melalui sistem OSS. Kegiatan tertentu juga memerlukan sertifikat standar atau izin, kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui jalur teknis terkait.

Di Mataram, pemeriksaan lokasi penting, terutama jika usaha memakai bangunan sewaan, mengubah fungsi bangunan, atau berada di kawasan dengan ketentuan tata ruang tertentu. NIB saja tidak selalu cukup untuk memulai kegiatan operasional.

Kapan bantuan pengacara perizinan diperlukan?

Pengacara dapat membantu memeriksa dasar hukum, kelengkapan dokumen, dan jalur penyelesaian jika proses perizinan terhambat. Bantuan hukum biasanya tidak diwajibkan untuk mengurus NIB sederhana, tetapi dapat berguna ketika persoalannya melibatkan beberapa instansi atau sengketa.

• Pelaku usaha kuliner atau penginapan mendapat pemberitahuan bahwa lokasi yang dipilih tidak sesuai tata ruang, padahal telah menandatangani sewa atau membayar uang muka.
• Pemilik bangunan di Mataram perlu mengubah fungsi bangunan, mengurus PBG, atau menindaklanjuti persoalan terkait persetujuan bangunan dan kelayakan fungsi.
• Usaha klinik, laboratorium, atau kegiatan lain yang memerlukan persyaratan teknis sektoral menerima permintaan dokumen tambahan atau penolakan yang alasannya belum jelas.
• Usaha yang berdampak pada lingkungan perlu menentukan dokumen lingkungan yang sesuai, seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
• Permohonan melalui OSS tertahan karena data KBLI, identitas pelaku usaha, lokasi, atau persyaratan yang tercatat tidak cocok dengan kegiatan sebenarnya.
• Pelaku usaha menerima teguran, pembatasan kegiatan, atau ancaman sanksi administratif dari instansi, dan perlu menyiapkan tanggapan atau upaya hukum.

Peraturan utama tentang perizinan yang berlaku di Mataram

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diundangkan pada 31 Maret 2023. Undang-undang ini menjadi salah satu dasar perubahan ketentuan perizinan berusaha.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditetapkan pada 5 Juni 2025. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diundangkan pada 2 Februari 2021. Ketentuan tata ruang dapat menentukan apakah lokasi usaha sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.

Persyaratan khusus tetap bergantung pada sektor, lokasi, dan peraturan teknis yang berlaku. Pemeriksaan melalui OSS dan instansi terkait membantu memastikan aturan yang berlaku untuk kegiatan tertentu.

Pertanyaan umum tentang perizinan di Mataram

Apakah setiap usaha di Mataram wajib memiliki NIB?

Pelaku usaha perlu memeriksa kewajiban pendaftaran dan perizinan berdasarkan bentuk serta kegiatan usahanya. Untuk kegiatan usaha yang diproses melalui OSS, NIB menjadi identitas usaha dan dapat disertai persyaratan lanjutan sesuai tingkat risikonya.

Apakah NIB sudah cukup untuk langsung beroperasi?

Tidak selalu. Kegiatan dengan tingkat risiko atau persyaratan sektoral tertentu dapat memerlukan sertifikat standar, izin, atau pemenuhan persyaratan sebelum beroperasi.

Bagaimana cara mengetahui KBLI yang tepat?

KBLI harus menggambarkan kegiatan usaha yang benar-benar dilakukan, bukan hanya nama usaha. Ketidaksesuaian KBLI dapat menimbulkan masalah saat memenuhi persyaratan OSS atau mengurus izin teknis.

Apakah lokasi usaha harus diperiksa sebelum mengajukan izin?

Ya, pemeriksaan awal dapat mengungkap ketidaksesuaian tata ruang atau kebutuhan persetujuan tambahan. Hal ini penting sebelum menandatangani sewa, membeli bangunan, atau mengeluarkan biaya renovasi.

Apakah semua bangunan usaha memerlukan PBG?

Kebutuhan PBG bergantung pada kondisi bangunan dan pekerjaan yang direncanakan, termasuk pembangunan atau perubahan tertentu. Pemilik perlu memeriksa persyaratan teknis melalui jalur layanan bangunan gedung, bukan menganggap NIB menggantikan PBG.

Dokumen lingkungan apa yang perlu disiapkan?

Jenis dokumen bergantung pada skala, karakteristik, dan dampak kegiatan. Persyaratannya dapat berupa SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL; penentuannya perlu mengikuti ketentuan lingkungan yang berlaku untuk usaha tersebut.

Berapa lama proses perizinan biasanya berlangsung?

Waktunya berbeda menurut jenis izin, kelengkapan dokumen, dan kebutuhan pemeriksaan atau rekomendasi teknis. Permohonan sederhana dapat lebih cepat, sedangkan persetujuan ruang, lingkungan, atau bangunan dapat menambah waktu.

Berapa biaya mengurus perizinan atau menyewa pengacara?

Biaya resmi bergantung pada layanan dan kewajiban yang berlaku; tidak semua proses perizinan dikenai biaya. Honorarium pengacara ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ruang lingkup pekerjaan, sehingga sebaiknya diminta secara tertulis.

Apakah usaha perorangan dapat mengajukan perizinan?

Pelaku usaha perorangan dapat mengurus perizinan yang sesuai dengan bentuk dan kegiatannya melalui OSS. Persyaratan identitas, data usaha, dan dokumen tambahan mengikuti layanan serta tingkat risiko yang berlaku.

Apakah pengacara wajib untuk mengurus izin melalui OSS?

Tidak. Pelaku usaha dapat mengurus sendiri permohonan yang sederhana, tetapi pengacara dapat membantu jika terdapat penolakan, ketidaksesuaian data, sengketa lokasi, atau risiko sanksi.

Apa yang dapat dilakukan jika permohonan ditolak atau tertahan?

Periksa alasan dan persyaratan yang tercantum pada sistem atau surat dari instansi, lalu lengkapi atau koreksi dokumen yang diminta. Jika alasan penolakan tidak jelas atau berdampak besar pada usaha, mintalah penelaahan hukum sebelum mengajukan keberatan atau langkah lanjutan.

Sumber resmi untuk memeriksa persyaratan

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram menangani layanan penanaman modal dan perizinan terpadu di tingkat kota serta dapat memberi arahan mengenai persyaratan daerah.
• OSS Indonesia merupakan sistem resmi untuk pendaftaran dan pemrosesan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk penerbitan NIB sesuai ketentuan.
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dapat menjadi rujukan untuk informasi tata ruang dan persyaratan teknis bangunan melalui layanan yang berwenang.

Langkah memilih dan menyewa pengacara perizinan

1. Catat kegiatan usaha, lokasi, status bangunan, KBLI yang digunakan, serta izin atau persetujuan yang telah dimiliki. Persiapan ini dapat dilakukan sebelum konsultasi pertama.
2. Kumpulkan dokumen seperti NIB, data OSS, perjanjian sewa, dokumen bangunan, surat instansi, dan bukti pengajuan. Urutkan menurut tanggal agar riwayat proses mudah ditinjau.
3. Cari advokat yang menangani perizinan usaha dan sengketa administrasi, serta pastikan identitas dan keanggotaannya dapat diverifikasi melalui organisasi advokat terkait.
4. Jadwalkan konsultasi awal dan tanyakan pengalaman menangani persoalan sejenis di Mataram, langkah yang disarankan, risiko, serta kemungkinan kebutuhan konsultan teknis.
5. Minta penawaran tertulis yang memisahkan honorarium, biaya resmi, pekerjaan yang termasuk, dan biaya tambahan. Bandingkan ruang lingkup layanan, bukan hanya jumlah biayanya.
6. Tandatangani surat kuasa dan kesepakatan kerja setelah memahami batas kewenangan pengacara. Sepakati juga cara pelaporan perkembangan dan tenggat pembaruan informasi.
7. Setelah pengacara menelaah berkas, sepakati rencana tindak lanjut, seperti melengkapi dokumen OSS, mengajukan klarifikasi kepada instansi, atau menempuh upaya administratif yang tersedia.