Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Urusan hukum pertambangan di Malang dapat menyangkut izin usaha, status lahan, keselamatan, kewajiban lingkungan, reklamasi, hingga perselisihan dengan warga. Kota Malang dan Kabupaten Malang merupakan wilayah pemerintahan yang berbeda, sehingga lokasi kegiatan menentukan instansi dan aturan tata ruang yang perlu diperiksa.
Kegiatan penggalian atau pengambilan mineral di Kabupaten Malang tidak otomatis sah hanya karena pemegangnya menguasai tanah. Jenis komoditas, wilayah izin, dokumen lingkungan, serta kewenangan pemberi izin perlu dicocokkan dengan kegiatan sebenarnya. Kewenangan perizinan tertentu telah didelegasikan kepada pemerintah provinsi, sehingga tidak semua urusan ditangani pemerintah kabupaten.
Pengacara dapat membantu memeriksa dokumen dan menentukan jalur penyelesaian yang tepat. Persoalan izin mungkin memerlukan langkah administratif, sedangkan sengketa batas tanah, kerusakan, atau kerugian dapat memerlukan pendekatan perdata atau proses hukum lain.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang ini telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pendelegasian sebagian kewenangan perizinan kepada pemerintah provinsi. Peraturan ini ditetapkan pada 11 April 2022; jenis izin dan batas kewenangannya tetap perlu diperiksa untuk kegiatan tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pemeriksaan sebaiknya juga memastikan perubahan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku saat permohonan atau sengketa ditangani.
Tidak semua pekerjaan penggalian otomatis termasuk kegiatan usaha pertambangan, tetapi pengambilan mineral untuk dijual atau dimanfaatkan dapat memerlukan perizinan. Penilaiannya bergantung pada bahan yang diambil, tujuan, lokasi, dan skala kegiatan. Periksa dokumen kegiatan dan aturan yang berlaku sebelum pekerjaan dimulai.
Kewenangan perizinan bergantung pada jenis izin dan pendelegasian yang berlaku. Sebagian kewenangan pertambangan didelegasikan kepada pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten dapat berperan dalam urusan lain, seperti aspek lingkungan atau tata ruang sesuai kewenangannya. Pastikan instansi tujuan berdasarkan jenis kegiatan, bukan hanya lokasi kantor atau lahan.
Tidak. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya menggantikan izin usaha pertambangan, persyaratan lingkungan, atau kesesuaian tata ruang. Sebelum kegiatan berjalan, status tanah dan seluruh persyaratan sektoral perlu diperiksa secara terpisah.
Kelayakan pemohon bergantung pada jenis izin, bentuk usaha, komoditas, dan ketentuan yang berlaku. Persyaratan untuk izin usaha pertambangan berbeda dari ketentuan bagi pertambangan rakyat. Pengacara dapat membantu memeriksa apakah pemohon dan dokumennya sesuai dengan jalur perizinan yang tepat.
Tidak ada satu tarif jasa pengacara yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya dipengaruhi oleh pemeriksaan dokumen, lokasi kegiatan, kebutuhan pendampingan lapangan, serta apakah perkara berlanjut ke proses sengketa. Minta ruang lingkup kerja, tahapan pembayaran, dan biaya di luar honorarium dijelaskan secara tertulis.
Waktunya bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis izin, pemeriksaan teknis, dan respons instansi atau pihak lain. Sengketa juga dapat memerlukan waktu berbeda menurut jalur penyelesaiannya. Hindari mengandalkan perkiraan pasti sebelum jenis proses dan hambatannya diketahui.
Catat lokasi, waktu, dampak, dan pihak yang terlibat, lalu simpan foto, surat, atau bukti lain yang diperoleh secara sah. Pengaduan dapat disampaikan kepada instansi berwenang sesuai persoalannya, termasuk urusan lingkungan atau perizinan. Pendamping hukum dapat membantu merumuskan pengaduan dan mengidentifikasi bukti yang relevan.
Tidak. Persetujuan lingkungan dan izin usaha pertambangan merupakan persyaratan yang berbeda, meskipun keduanya dapat berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan. Memiliki salah satunya tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh persyaratan lainnya telah dipenuhi.
Tidak. Bergantung pada pokok masalah dan kontrak, para pihak dapat menempuh perundingan atau mekanisme penyelesaian lain sebelum atau tanpa gugatan. Keberatan terhadap keputusan administrasi dan tuntutan atas kerugian juga memiliki dasar serta prosedur yang berbeda.
Siapkan izin atau surat dari instansi, peta dan bukti penguasaan tanah, kontrak, korespondensi, serta catatan kronologi. Untuk dampak lingkungan atau kerugian, bawa bukti pendukung yang tersedia, seperti foto dan hasil pemeriksaan. Jangan menyerahkan dokumen asli tanpa tanda terima yang jelas.
Tanyakan pengalaman menangani izin, sengketa lahan, lingkungan, atau kontrak pertambangan yang relevan dengan masalah Anda. Pastikan pengacara menjelaskan jalur hukum, risiko, perkiraan biaya, dan siapa yang mengerjakan perkara. Periksa pula identitas serta status profesinya sebelum menandatangani perjanjian jasa.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Hukum Pertambangan, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
