Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Ekuitas Swasta Terbaik di Ubud

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

FTW Law Firm, Bali
Ubud, Indonesia

Didirikan tahun 2000
English
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta Administrasi +20 lainnya
FTW Law Firm adalah firma hukum komersial terkemuka di Bali yang didirikan sebagai persekutuan konsultan hukum pada tahun 2000. Firma ini berfokus pada pelayanan kepada klien yang terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia, dengan para pengacara yang memiliki kemampuan untuk menangani berbagai...

Cara firma diurutkan

Pertanyaan hukum yang dijawab pengacara – Ekuitas Swasta, Indonesia

Telusuri 3 pertanyaan hukum kami tentang Ekuitas Swasta di Indonesia dan baca jawaban pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Bisakah perusahaan ekuitas swasta asing mengakuisisi 100% kepemilikan di perusahaan rintisan teknologi Indonesia berdasarkan hukum investasi saat ini?
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta
Perusahaan ekuitas swasta regional kami bermaksud untuk mengakuisisi saham mayoritas di sebuah perusahaan logistik yang berbasis di Jakarta. Kami belum memahami apakah pembatasan kepemilikan asing lokal berlaku untuk sektor ini berdasarkan peraturan UU Cipta Kerja saat ini. Apakah kami perlu mengubah perusahaan target lokal tersebut menjadi entitas penanaman modal asing... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu. Izin Jawab Apakah pembatasan kepemilikan asing berlaku? Bisa, berlaku, tetapi sangat bergantung pada KBLI target. Sejak UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10/2021 jo. Perpres No. 49/2021 (Daftar Positif Investasi), rezimnya berubah menjadi open by default. Beberapa subsektor...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Langkah-langkah regulasi apa saja yang dipersyaratkan di Indonesia untuk meluncurkan dana ekuitas swasta yang menyasar UKM lokal?
Ekuitas Swasta
Saya berencana menghimpun dana ekuitas swasta (private equity fund) di Indonesia untuk berinvestasi pada UMKM. Persetujuan regulator, perizinan, dan struktur wahana investasi (fund vehicle) apa saja yang disyaratkan oleh OJK dan otoritas perpajakan Indonesia? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pendirian tersebut dan potensi kendala apa saja yang perlu... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Terima kasih atas pertanyaan Bapak/Ibu. Menghimpun dana ekuitas swasta untuk UMKM di Indonesia memerlukan kombinasi perizinan OJK, pemilihan wahana investasi yang tepat, dan perencanaan pajak yang cermat. Berikut analisisnya. Persetujuan dan Perizinan Regulator OJK sebagai Regulator Utama Seluruh...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Apa saja langkah-langkah regulasi dan persetujuan yang diperlukan untuk transaksi private equity di Indonesia sebagai pembeli?
Korporat & Komersial Ekuitas Swasta
Saya sedang mempertimbangkan untuk menjual sebagian kepemilikan saham kepada perusahaan *private equity* di Indonesia. Persetujuan regulator apa saja yang diwajibkan (OJK dan BKPM) serta proses uji tuntas (*due diligence*) apa saja yang umumnya dilibatkan? Selain itu, bagaimana estimasi jangka waktu dan biaya yang lazim diperlukan?
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Terima kasih atas pertanyaannya. Menjual sebagian saham kepada perusahaan private equity (PE) di Indonesia memerlukan persiapan regulasi dan proses uji tuntas yang cermat. Berikut ringkasan persetujuan yang diperlukan, cakupan uji tuntas, serta estimasi waktu dan biaya yang lazim....

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Transaksi investasi di Ubud perlu menilai perusahaan, izin usaha, dan hak atas lokasi

Di Kecamatan Ubud, investasi ekuitas swasta umumnya berarti membeli saham atau menyertakan modal pada perusahaan tertutup, bukan membeli saham di bursa. Sasaran investasi dapat berupa usaha hotel, vila, restoran, kebugaran, atau layanan pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Gianyar.

Pemeriksaan hukum perlu mencakup struktur kepemilikan, kewenangan penjual, utang, kontrak usaha, izin melalui sistem OSS, dan kesesuaian kegiatan dengan tata ruang. Untuk usaha yang bergantung pada properti, periksa juga jenis hak atas tanah, masa sewa, persetujuan pemilik, serta kesesuaian bangunan dan kegiatan dengan ketentuan setempat.

Investor asing perlu menilai apakah kegiatan dan struktur investasinya harus menggunakan perseroan penanaman modal asing (PT PMA), serta persyaratan yang berlaku bagi bidang usaha terkait. Pengacara dapat membantu memilih struktur transaksi, menyusun dokumen investasi, dan mengidentifikasi risiko sebelum dana dibayarkan.

Kapan bantuan pengacara investasi ekuitas swasta berguna

  • Membeli saham usaha penginapan atau restoran: pengacara dapat memeriksa laporan perusahaan, kewajiban pajak, izin, kontrak sewa, dan sengketa sebelum transaksi ditandatangani.

  • Menanam modal bersama pendiri atau investor lain: perjanjian pemegang saham dapat mengatur hak suara, pembagian keuntungan, tambahan modal, penjualan saham, dan penyelesaian kebuntuan.

  • Mengubah usaha lokal agar menerima investor asing: struktur perusahaan dan persyaratan penanaman modal perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi bidang usaha dan kegiatan yang dipilih.

  • Mendanai pembangunan atau renovasi vila dan hotel: pemeriksaan perlu mencakup hak atas tanah, jangka waktu dan syarat sewa, persetujuan pembangunan, serta izin usaha yang relevan.

  • Menangani perselisihan pemegang saham: bantuan hukum dapat diperlukan saat ada dugaan pelanggaran perjanjian, penolakan akses informasi, pembagian keuntungan yang disengketakan, atau rencana penjualan saham.

  • Menjual kepemilikan atau keluar dari investasi: pengacara dapat memeriksa pembatasan pengalihan, hak penawaran terlebih dahulu, persetujuan perusahaan, dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang sudah berlaku.

Peraturan Indonesia yang menjadi dasar transaksi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diundangkan pada 26 April 2007, mengatur penanaman modal di Indonesia. Pasal 33 melarang perjanjian atau pernyataan yang menetapkan saham dalam perseroan dimiliki untuk dan atas nama pihak lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada 16 Agustus 2007, mengatur pendirian, saham, organ perseroan, dan keputusan perusahaan. Ketentuannya telah mengalami perubahan, termasuk melalui peraturan mengenai Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diundangkan pada 31 Maret 2023, mengubah sejumlah ketentuan terkait perseroan dan penanaman modal. Ketentuan izin dan persyaratan kegiatan usaha perlu diperiksa berdasarkan bidang usaha serta aturan pelaksana yang berlaku saat transaksi.

Pertanyaan umum tentang investasi ekuitas swasta di Ubud

Apakah investasi ekuitas swasta sama dengan membeli tanah di Ubud?

Tidak. Investasi ekuitas biasanya memberi investor saham atau kepentingan modal dalam perusahaan, sedangkan pembelian tanah adalah transaksi atas hak atas tanah. Perusahaan yang menjadi sasaran investasi mungkin menyewa atau menggunakan tanah tanpa memilikinya.

Apakah investor asing dapat membeli saham perusahaan di Ubud?

Hal itu bergantung pada bidang usaha, struktur perusahaan, dan persyaratan penanaman modal yang berlaku. Sebelum menandatangani transaksi, periksa apakah perusahaan perlu berbentuk PT PMA dan apakah kegiatan usahanya terbuka bagi investasi asing.

Apakah investor asing dapat memiliki tanah hak milik di Bali?

Investor asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah sebagai orang perseorangan. Struktur penggunaan tanah oleh perusahaan perlu diperiksa berdasarkan jenis hak, tujuan penggunaan, dan ketentuan pertanahan yang berlaku.

Dokumen apa yang sebaiknya diperiksa sebelum membeli saham?

Periksa anggaran dasar, data pemegang saham, keputusan perusahaan, laporan keuangan, utang, kontrak utama, izin, dan dokumen hak atau sewa lokasi. Dokumen transaksi juga perlu menjelaskan harga, syarat pembayaran, pernyataan penjual, serta langkah jika informasi penting ternyata tidak benar.

Apakah perjanjian nominee dapat digunakan untuk memegang saham?

Pengaturan yang menyatakan saham dimiliki atas nama pihak lain berisiko melanggar larangan dalam Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal. Jangan mengandalkan perjanjian semacam itu sebagai pengganti struktur kepemilikan yang sah.

Berapa biaya pengacara untuk transaksi investasi?

Biaya bergantung pada nilai dan kerumitan transaksi, jumlah perusahaan atau dokumen yang ditinjau, serta apakah bantuan mencakup negosiasi dan penyelesaian transaksi. Mintalah rincian ruang lingkup, biaya tetap atau tarif berdasarkan waktu, pajak, dan biaya pihak ketiga sebelum pekerjaan dimulai.

Berapa lama pemeriksaan hukum dan transaksi biasanya berlangsung?

Pemeriksaan dokumen sederhana dapat memerlukan beberapa hari kerja, sedangkan transaksi dengan banyak kontrak, izin, atau persoalan tanah dapat memerlukan beberapa minggu. Waktu penyelesaian juga bergantung pada kelengkapan dokumen dan kecepatan para pihak mengambil keputusan.

Apakah izin usaha otomatis berpindah saat saham perusahaan dibeli?

Pembelian saham tidak dengan sendirinya memastikan bahwa seluruh izin dan persyaratan operasional tetap sesuai. Periksa data perusahaan di sistem OSS, perubahan pengendalian yang mungkin memerlukan tindakan tertentu, serta kesesuaian izin dengan kegiatan usaha sebenarnya.

Apakah lebih baik membeli saham atau membeli aset usaha?

Pembelian saham mempertahankan perusahaan sebagai entitas yang sama, termasuk kemungkinan kewajiban lama yang belum diketahui. Pembelian aset dapat membatasi jenis kewajiban yang diambil alih, tetapi pemindahan kontrak, izin, dan hak penggunaan aset perlu diperiksa satu per satu.

Bagaimana jika pemegang saham tidak sepakat tentang keputusan usaha?

Mulailah dengan memeriksa anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham untuk ketentuan kuorum, hak suara, dan penyelesaian kebuntuan. Jika negosiasi gagal, pengacara dapat menilai opsi penyelesaian sengketa yang disepakati dan tersedia menurut hukum Indonesia.

Apakah pengacara investasi juga perlu meninjau lokasi usaha?

Ya, terutama bila nilai usaha bergantung pada hotel, vila, restoran, atau lokasi tertentu. Pemeriksaan hukum atas hak tanah, masa sewa, perizinan, dan kesesuaian tata ruang melengkapi pemeriksaan perusahaan dan keuangannya.

Sumber resmi untuk pemeriksaan awal

  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar: sumber informasi layanan penanaman modal dan perizinan terpadu di tingkat kabupaten.

  • Sistem Online Single Submission (OSS): sistem resmi pemerintah untuk perizinan berusaha berbasis risiko dan informasi terkait persyaratan kegiatan usaha.

  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum: menyediakan layanan administrasi badan hukum dan akses pada informasi perseroan sesuai layanan yang tersedia.

Langkah memilih dan menggunakan pengacara

  1. Tentukan transaksi dan kebutuhan utama. Dalam satu sampai dua hari, susun ringkasan apakah rencana melibatkan pembelian saham, penyertaan modal baru, pendanaan, atau penjualan kepemilikan.

  2. Kumpulkan dokumen awal. Siapkan identitas para pihak, data perusahaan, rancangan penawaran, laporan keuangan, kontrak utama, dan dokumen lokasi yang tersedia sebelum konsultasi.

  3. Cari pengacara dengan pengalaman perusahaan dan investasi Indonesia. Tanyakan pengalaman menangani transaksi usaha di Bali, pemeriksaan izin, struktur PT PMA, dan persoalan sewa atau hak tanah.

  4. Bandingkan ruang lingkup dan biaya. Dalam beberapa hari, mintalah proposal tertulis yang menjelaskan pemeriksaan dokumen, negosiasi, penyusunan perjanjian, biaya tambahan, dan perkiraan jadwal.

  5. Sepakati pemeriksaan hukum sebelum membayar atau menandatangani komitmen final. Minta pengacara mengidentifikasi risiko perusahaan, izin, pajak, utang, kepemilikan, dan lokasi serta membedakan temuan yang dapat diperbaiki dari risiko mendasar.

  6. Dokumentasikan hasil negosiasi dan penutupan transaksi. Pastikan perjanjian final, persetujuan perusahaan, pembayaran, dan perubahan data atau izin yang diperlukan tercatat dengan benar sebelum transaksi dianggap selesai.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Ubud melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Ekuitas Swasta, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Ubud, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.