Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Hukum Properti Terbaik di Bandung

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Panduan Gratis untuk Menyewa Pengacara Real Estat


12 orang dalam tim
English
Hukum Properti Hak Melintas & Sengketa Batas Tanah Sengketa Kepemilikan & Banding Pajak Properti +10 lainnya
Kantor Hukum Irfan Disnizar Dan Rekan (IDPLAW) adalah firma hukum yang berbasis di Bandung dan menyediakan layanan hukum terpadu untuk kebutuhan bisnis dan korporasi. Firma ini memberikan dukungan konsultasi dan transaksi dalam berbagai bidang hukum korporasi dan perdata, termasuk tata kelola...
Queen Law Firm
Bandung, Indonesia

Didirikan tahun 2013
English
Hukum Properti Hak Melintas & Sengketa Batas Tanah Sengketa Kepemilikan & Banding Pajak Properti +10 lainnya
Queen Law Firm berdiri sejak tahun 2013 dan beroperasi melalui tiga kantor di Indonesia: Jakarta, Bandung, dan Bali, sehingga mampu memberikan layanan di seluruh Indonesia untuk perkara hukum komersial dan pribadi. Firma ini mendukung klien bisnis dengan nasihat yang praktis dan berorientasi pada...

Cara firma diurutkan

Pertanyaan hukum yang dijawab pengacara – Hukum Properti, Indonesia

Telusuri 9 pertanyaan hukum kami tentang Hukum Properti di Indonesia dan baca jawaban pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Apakah pemilik tanah yang terdampak SUTET dapat mengajukan gugatan terkait ganti kerugian yang dinilai sangat rendah?
Hukum Properti
Tanah kami terdampak jalur SUTET dan menerima penawaran bentuk ganti kerugian yang rendah. Kami memerlukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak kami.
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Perihal: Upaya Hukum atas Penawaran Ganti Kerugian yang Rendah untuk Tanah Terdampak SUTET Yth. Bapak/Ibu Kami memahami kekhawatiran Bapak/Ibu terkait penawaran ganti kerugian yang dirasa rendah atas tanah yang terdampak jalur SUTET. Berdasarkan informasi yang Bapak/Ibu sampaikan, kami dapat memberikan...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Surat Perjanjian
Hukum Properti
Dapatkah dibuatkan draf surat perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tanah dan penyewa (diperuntukkan bagi peternakan unggas) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Terima kasih atas masukannya.
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu ,   Izin berikut draf perjanjian sewa-menyewa tanah untuk keperluan peternakan unggas dengan jangka waktu 5 tahun formal. Draf ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata (definisi sewa-menyewa) dan Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sah perjanjian), serta aspek khusus...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Sertifikat Tanah
Hukum Properti
Bagaimana tata cara balik nama pada sertifikat atau surat keterangan tanah dari pemegang hak yang telah meninggal dunia atas nama ahli waris yang masih hidup sebagaimana tercantum dalam surat? Mohon informasi dan arahannya. Terima kasih.
Jawaban pengacara oleh TNC & FRIENDS LAW FIRM

Langkah-Langkah Proses Balik Nama Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) Ajukan pembuatan SKW ke kantor kelurahan/desa setempat dengan melampirkan Surat Kematian, KTP/KK seluruh ahli waris, dan Buku Nikah orang tua/pewaris. Pengurusan Pajak BPHTB Waris Hitung dan bayarkan BPHTB Waris di...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Artikel Hukum – Hukum Properti, Indonesia

Hukum Properti, Indonesia: baca 1 panduan hukum di Lawzana, berisi informasi praktis untuk membantu Anda memahami hak dan pilihan Anda.

FAQ Sengketa Sewa Ruko: Hak Penyewa jika Pemilik Wanprestasi
Hukum Properti
Kriteria Wanprestasi: Pemilik ruko wanprestasi apabila melanggar isi perjanjian sewa, seperti terlambat menyerahkan kunci, melakukan pengusiran sepihak sebelum kontrak habis, atau membiarkan kerusakan struktural. Kekuatan Bukti Tertulis: Keberhasilan menuntut ganti rugi sangat bergantung pada kelengkapan bukti dokumen, mulai dari surat perjanjian sewa, kuitansi pembayaran, hingga rekaman percakapan. Tahapan Penyelesaian: Anda... Baca selengkapnya →

Urusan tanah dan bangunan di Bandung yang perlu diperiksa sebelum bertindak

Masalah hukum pertanahan dan properti di Kota Bandung dapat menyangkut keabsahan sertifikat, batas bidang, jual beli, rumah susun, sewa, atau kesesuaian bangunan dengan tata ruang. Langkah dan kantor yang berwenang bergantung pada lokasi persis objek, sebab Kota Bandung berbeda wilayah administrasi dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Pengacara dapat menelaah dokumen, menjelaskan pilihan penyelesaian, mendampingi negosiasi, atau mewakili klien dalam sengketa. Pemeriksaan awal biasanya mencakup sertifikat dan riwayat peralihan hak, dokumen ukur, perjanjian, bukti pembayaran, serta ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.

Kapan Anda mungkin membutuhkan pengacara properti

  • Sertifikat tanah di Bandung diduga tumpang tindih, dibebani hak tanggungan, atau tidak sesuai dengan batas yang dikuasai.
  • Jual beli rumah atau tanah terhambat karena perbedaan nama, status waris, dokumen lama, atau perselisihan tentang pembayaran dan serah terima.
  • Anda menerima somasi atau menghadapi klaim tetangga mengenai batas, akses jalan, penggunaan lahan, atau bangunan di atas bidang tanah.
  • Perjanjian sewa, pengosongan, atau pengelolaan properti menimbulkan sengketa antara pemilik, penyewa, pengembang, atau penghuni.
  • Pembelian unit rumah susun memerlukan pemeriksaan atas dokumen kepemilikan, perjanjian dengan pengembang, fasilitas bersama, atau kewajiban pengelolaan.
  • Rencana pembangunan atau perubahan penggunaan bangunan berpotensi tidak sesuai dengan tata ruang maupun persyaratan perizinan setempat.

Peraturan utama yang menjadi acuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar hukum agraria nasional, termasuk pengaturan hak atas tanah. Undang-undang ini diundangkan pada 24 September 1960 dan berlaku secara nasional, termasuk di Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Ketentuannya antara lain diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang diundangkan pada 2 Februari 2021.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur penyelenggaraan rumah susun dan hak atas satuan rumah susun. Undang-undang ini diundangkan pada 10 November 2011; penerapannya perlu dibaca bersama peraturan pelaksana yang relevan.

Penerapan aturan nasional dapat melibatkan pemeriksaan data di kantor pertanahan, ketentuan tata ruang, serta persyaratan bangunan di wilayah administrasi objek. Pemeriksaan aturan lokal perlu disesuaikan dengan lokasi properti dan jenis kegiatannya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah setiap transaksi tanah di Bandung memerlukan pengacara?

Tidak selalu. Namun, pendampingan layak dipertimbangkan jika ada sengketa, dokumen tidak lengkap, pembayaran bertahap, atau ketentuan perjanjian yang sulit dipahami. Pengacara dapat memeriksa risiko, sedangkan akta peralihan hak umumnya dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan untuk konsultasi?

Siapkan sertifikat atau salinannya, identitas para pihak, bukti pembayaran, perjanjian, dokumen ukur, dan surat-menyurat terkait. Untuk sengketa, kumpulkan pula kronologi kejadian, foto lokasi, serta somasi atau dokumen perkara jika ada.

Bagaimana memeriksa apakah sertifikat tanah benar dan sesuai?

Mintalah pemeriksaan data melalui Kantor Pertanahan yang berwenang atas lokasi tanah, biasanya dengan bantuan PPAT atau kuasa yang sesuai. Cocokkan identitas pemegang hak, data bidang, luas, catatan beban, dan kondisi fisik; jangan mengandalkan fotokopi sertifikat atau bukti pajak saja.

Apakah prosedurnya berbeda jika properti berada di Kabupaten Bandung?

Ya, wilayah administrasi menentukan kantor pertanahan dan pemerintah daerah yang menangani urusan terkait. Pastikan alamat dan batas wilayah objek terlebih dahulu, karena sebutan “Bandung” dapat merujuk pada beberapa daerah berbeda.

Berapa biaya menyewa pengacara properti?

Biaya bergantung pada lingkup pekerjaan, nilai dan kerumitan perkara, kebutuhan pemeriksaan dokumen, serta apakah sengketa berlanjut ke pengadilan. Minta rincian tertulis tentang honorarium, biaya operasional, dan biaya pihak lain; biaya pengacara berbeda dari biaya PPAT, pendaftaran, atau perkara.

Berapa lama pemeriksaan dokumen atau sengketa biasanya berlangsung?

Pemeriksaan awal dapat dilakukan dalam beberapa hari kerja setelah dokumen utama tersedia, tetapi verifikasi resmi dapat memerlukan waktu lebih lama. Negosiasi, proses administrasi, atau perkara pengadilan bisa berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, bergantung pada masalah dan tanggapan para pihak.

Apakah sengketa batas tanah harus langsung dibawa ke pengadilan?

Tidak. Para pihak dapat mencoba klarifikasi pengukuran dan perundingan terlebih dahulu, termasuk dengan melibatkan pihak berwenang bila diperlukan. Jika tidak tercapai kesepakatan, pengacara dapat menilai jalur hukum yang sesuai berdasarkan bukti dan jenis sengketanya.

Apakah pengacara dapat mengurus seluruh proses jual beli?

Pengacara dapat menelaah dokumen, memberi nasihat, dan mendampingi negosiasi atau penyusunan kesepakatan. Pembuatan akta jual beli dan proses pendaftaran peralihan hak biasanya melibatkan PPAT serta Kantor Pertanahan sesuai aturan yang berlaku.

Apa perbedaan peran pengacara, notaris, dan PPAT?

Pengacara memberikan nasihat hukum dan dapat mewakili klien dalam sengketa. Notaris membuat akta autentik tertentu, sedangkan PPAT berwenang membuat akta terkait perbuatan hukum tertentu atas tanah, termasuk akta jual beli.

Apakah bukti pembayaran PBB cukup untuk membuktikan kepemilikan?

Tidak. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan pengganti sertifikat atau bukti hak yang sah. Status tanah perlu dinilai dari dokumen hak, riwayat peralihan, dan data pendaftaran tanah.

Apakah tersedia bantuan hukum gratis untuk sengketa properti?

Bantuan hukum gratis dapat tersedia bagi pemohon yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan mengenai kondisi ekonomi dan dokumen pendukung. Tanyakan kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi atau layanan pemerintah yang berwenang untuk memastikan kelayakan dan cakupan bantuannya.

Sumber resmi di Bandung

  • Kantor Pertanahan Kota Bandung: menangani layanan administrasi pertanahan dan informasi pendaftaran tanah untuk objek dalam wilayah Kota Bandung.
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung: menyediakan layanan perizinan dan informasi persyaratan pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung.
  • Pengadilan Negeri Bandung: menangani perkara perdata yang berada dalam kewenangan pengadilan negeri dan wilayah hukumnya.

Langkah memilih dan menggunakan jasa pengacara

  1. Pastikan wilayah dan jenis masalahnya. Catat alamat lengkap objek serta apakah masalah menyangkut hak tanah, transaksi, sewa, rumah susun, atau tata ruang. Langkah ini dapat dilakukan sebelum konsultasi.
  2. Kumpulkan dokumen dan buat kronologi. Susun sertifikat, perjanjian, bukti pembayaran, surat-menyurat, dan catatan kejadian. Beri urutan tanggal agar pengacara dapat menilai perkara dengan lebih cepat.
  3. Temui beberapa calon pengacara. Dalam beberapa hari, tanyakan pengalaman menangani perkara sejenis, strategi awal, risiko, dan siapa yang akan menangani pekerjaan sehari-hari.
  4. Periksa ruang lingkup dan biaya tertulis. Sebelum menunjuk pengacara, pastikan surat kuasa atau perjanjian jasa menjelaskan pekerjaan, honorarium, biaya tambahan, pelaporan, dan cara mengakhiri penugasan.
  5. Minta pemeriksaan awal dan rencana tindakan. Sepakati dokumen yang harus diverifikasi serta jalur yang dipertimbangkan, seperti klarifikasi, negosiasi, langkah administratif, atau gugatan. Jadwal bergantung pada kelengkapan dokumen dan pihak terkait.
  6. Tetapkan jadwal pembaruan. Minta laporan berkala dan simpan salinan komunikasi serta dokumen. Tinjau kembali strategi jika muncul bukti baru atau perundingan tidak menghasilkan kesepakatan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bandung melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Hukum Properti, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bandung, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.