Pengacara Restrukturisasi & Kepailitan Terbaik di Bandung

Pilihan hukum saat usaha di Bandung kesulitan membayar utang

Persoalan utang usaha dapat diselesaikan melalui perundingan langsung, restrukturisasi berdasarkan kesepakatan, atau proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kepailitan merupakan proses pengadilan yang berbeda dan dapat berujung pada pemberesan harta debitur oleh kurator.

Permohonan kepailitan atau PKPU untuk debitur yang berdomisili di Bandung umumnya diperiksa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai pembagian wilayah kewenangan pengadilan niaga. Pengadilan Negeri Bandung bukan pengadilan niaga yang menangani permohonan tersebut.

Penanganan perkara biasanya membutuhkan pemeriksaan kontrak, jatuh tempo, bukti tagihan, jaminan, serta kemampuan membayar. Untuk perusahaan di Bandung, pembicaraan dengan bank, pemasok, atau pemilik ruko juga dapat menjadi bagian dari upaya mencapai kesepakatan di luar pengadilan.

Kapan bantuan pengacara diperlukan?

Nasihat advokat dapat membantu menilai pilihan yang tersedia dan mengurangi risiko kesalahan prosedur. Bantuan hukum patut dipertimbangkan dalam situasi berikut:

• Perusahaan manufaktur atau perdagangan di Bandung menerima somasi pemasok setelah beberapa tagihan jatuh tempo.
• Bank atau lembaga pembiayaan menagih pinjaman usaha dan mengancam mengeksekusi jaminan atas pabrik, gudang, atau aset lainnya.
• Perusahaan ingin mengajukan PKPU untuk merundingkan jadwal pembayaran dengan beberapa kreditur sekaligus.
• Kreditur memiliki putusan atau bukti tagihan, tetapi debitur tidak membayar dan terdapat kreditur lain yang juga belum dilunasi.
• Direksi menerima permintaan pembayaran yang diperselisihkan, misalnya karena barang atau jasa untuk proyek di Bandung tidak sesuai perjanjian.
• Debitur sedang menghadapi permohonan kepailitan atau PKPU dan perlu menyiapkan tanggapan serta bukti dalam tenggat yang singkat.

Peraturan utama yang berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur syarat kepailitan, PKPU, tugas kurator, dan proses pengadilan niaga. Undang-undang ini diundangkan pada 18 Oktober 2004. Secara umum, kepailitan mensyaratkan sedikitnya dua kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur perseroan, kewenangan organ perusahaan, dan keputusan korporasi yang dapat terkait dengan restrukturisasi. Undang-undang ini diundangkan pada 16 Agustus 2007 dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa perbedaan restrukturisasi utang, PKPU, dan kepailitan?

Restrukturisasi utang dapat berupa kesepakatan di luar pengadilan, seperti perubahan jadwal atau jumlah pembayaran. PKPU adalah proses pengadilan untuk memberi ruang perundingan rencana perdamaian dengan kreditur. Kepailitan merupakan proses pengurusan dan pemberesan harta debitur oleh kurator.

Kapan debitur dapat dinyatakan pailit?

Secara umum, permohonan dapat diajukan jika debitur mempunyai sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Pengadilan juga menilai apakah syarat pembuktian sederhana terpenuhi berdasarkan bukti yang diajukan.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan PKPU?

Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dapat mengajukan PKPU jika memperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditur juga dapat mengajukan permohonan terhadap debitur sesuai ketentuan undang-undang.

Apakah perkara dari Bandung harus diajukan di Jakarta?

Permohonan kepailitan dan PKPU untuk debitur yang berdomisili di Bandung umumnya masuk ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pastikan domisili hukum debitur dan kewenangan relatif pengadilan sebelum mengajukan permohonan.

Apakah perusahaan harus memakai advokat?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada umumnya mensyaratkan permohonan kepailitan atau PKPU diajukan melalui advokat, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Advokat juga dapat membantu menyiapkan bukti, strategi, dan tanggapan atas permohonan.

Berapa lama proses PKPU berlangsung?

PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara. Jika berlanjut ke PKPU tetap, keseluruhan masa PKPU tidak boleh melebihi 270 hari sejak putusan sementara, termasuk waktu untuk proses perdamaian.

Berapa biaya menyewa pengacara kepailitan di Bandung?

Biaya bergantung pada kompleksitas perkara, jumlah kreditur, tahap penanganan, dan ruang lingkup pekerjaan. Minta rincian tertulis yang memisahkan honorarium, biaya pengadilan, serta biaya lain yang mungkin timbul, termasuk biaya kurator jika relevan.

Apakah semua jenis utang dapat menjadi dasar permohonan?

Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat menjadi bagian dari dasar permohonan jika syarat lain terpenuhi. Sengketa mengenai jumlah, jatuh tempo, atau keberadaan utang dapat memengaruhi penilaian pembuktian oleh pengadilan.

Apakah kreditur harus menyetujui rencana perdamaian dalam PKPU?

Rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan pemungutan suara dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Karena itu, jumlah dan jenis kreditur, nilai tagihan, serta pengelompokan hak kreditur perlu diperiksa sejak awal.

Apa yang terjadi pada aset perusahaan setelah putusan pailit?

Kurator mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta yang termasuk dalam harta pailit, tetapi dampaknya bergantung pada status aset dan hak pihak lain.

Apakah restrukturisasi di luar pengadilan selalu berhasil?

Tidak. Kesepakatan di luar pengadilan bergantung pada persetujuan pihak-pihak yang terikat dan ketentuan dalam perjanjian. Jika kesepakatan tidak tercapai, debitur atau kreditur dapat menilai pilihan hukum lain berdasarkan keadaan perkara.

Sumber resmi di Bandung dan terkait perkara

• Pengadilan Negeri Bandung menyediakan informasi layanan pengadilan negeri setempat. Permohonan kepailitan dan PKPU untuk debitur di Bandung umumnya diperiksa pengadilan niaga yang berwenang di Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Bandung.
• Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat menangani fungsi pengawasan dan layanan terkait sektor jasa keuangan di wilayah Jawa Barat. OJK bukan pengadilan yang memutus permohonan kepailitan atau sengketa utang komersial biasa.
• Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyediakan layanan dan pembinaan bagi koperasi serta usaha kecil di Jawa Barat. Lembaga ini bukan pengganti advokat untuk mewakili pihak dalam proses pengadilan niaga.

Langkah memilih dan menyewa pengacara

1. Dalam 1-2 hari, susun ringkasan masalah. Catat nama para pihak, nilai utang, tanggal jatuh tempo, jumlah kreditur, jaminan, dan surat penagihan yang diterima.
2. Siapkan dokumen sebelum konsultasi. Kumpulkan kontrak, faktur, bukti transfer, korespondensi, laporan keuangan, dokumen perusahaan, dan dokumen jaminan yang relevan.
3. Hubungi beberapa advokat dalam beberapa hari. Cari advokat yang menangani PKPU atau kepailitan dan terbiasa beracara di pengadilan niaga yang berwenang untuk debitur di Bandung.
4. Tanyakan strategi dan risiko pada konsultasi awal. Minta penjelasan tentang kemungkinan restrukturisasi sukarela, PKPU, atau kepailitan, beserta tenggat dan bukti yang masih diperlukan.
5. Periksa ruang lingkup layanan dan biaya sebelum menunjuk. Minta perjanjian tertulis yang menjelaskan tahapan pekerjaan, honorarium, biaya tambahan, dan cara pelaporan perkembangan perkara.
6. Segera tentukan langkah jika ada somasi atau permohonan pengadilan. Catat tanggal penerimaan dan tenggat tanggapan, lalu serahkan dokumen kepada advokat tanpa menunda.