Pengacara Restrukturisasi & Kepailitan Terbaik di Gresik

Jalur penyelamatan usaha dan kepailitan yang perlu dipahami di Gresik

Pelaku usaha di Gresik dapat menghadapi tekanan kas akibat piutang yang terlambat dibayar, kenaikan biaya produksi, atau kewajiban kepada pemasok dan bank. Dampaknya terasa pada perusahaan manufaktur, kontraktor, pemasok kawasan industri, serta usaha yang bergantung pada kegiatan pelabuhan dan logistik.

Penanganan dapat dimulai dengan negosiasi langsung, misalnya penjadwalan ulang atau perubahan syarat pembayaran. Jika kesepakatan sulit dicapai, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat memberi ruang untuk merundingkan rencana perdamaian dengan kreditor. Kepailitan merupakan proses hukum tersendiri dan tidak sama dengan sekadar menutup usaha.

Perkara kepailitan dan PKPU untuk wilayah Jawa Timur ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Secara umum, permohonan pailit mensyaratkan sedikitnya dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih; pembuktiannya harus sederhana menurut undang-undang.

Kapan bantuan pengacara diperlukan

• Perusahaan pemasok atau kontraktor di Gresik menerima somasi dari beberapa kreditor dan perlu menyusun urutan pembayaran serta strategi negosiasi.
• Usaha manufaktur memiliki tunggakan kepada bank, pemasok bahan baku, atau pekerja, sementara operasi masih mungkin dipertahankan melalui rencana pembayaran.
• Kreditor ingin mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap debitur yang berdomisili di Gresik dan perlu menilai bukti utang serta risiko prosesnya.
• Perusahaan menerima permohonan PKPU dan harus menyiapkan daftar kreditor, dokumen keuangan, serta usulan perdamaian dalam waktu yang terbatas.
• Utang diperdebatkan karena perbedaan perhitungan tagihan, mutu barang, pekerjaan proyek, atau pemenuhan kontrak, sehingga strategi pembuktian perlu ditelaah sebelum perkara diajukan.
• Direksi atau pemegang saham menghadapi pertanyaan tentang tanggung jawab pribadi, jaminan perusahaan, atau dampak kepailitan terhadap aset dan kelangsungan usaha.

Peraturan utama yang berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur syarat dan proses kepailitan, PKPU, kurator, serta perdamaian. Undang-undang ini diundangkan pada 18 Oktober 2004 dan menjadi dasar utama perkara tersebut di seluruh Indonesia, termasuk Gresik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tata kelola, kewenangan direksi, dan tanggung jawab perseroan serta pengurusnya. Ketentuannya telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa perbedaan restrukturisasi utang dan PKPU?

Restrukturisasi utang dapat dilakukan melalui perundingan langsung dengan kreditor tanpa mengajukan perkara ke pengadilan. PKPU adalah proses berdasarkan undang-undang yang memberi kesempatan kepada debitur mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit?

Debitur maupun kreditor dapat mengajukan permohonan pailit jika persyaratan undang-undang terpenuhi. Permohonan harus didukung bukti yang memadai dan diproses oleh pengadilan niaga yang berwenang.

Apakah ada nilai minimum utang untuk mengajukan pailit?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menetapkan nilai minimum utang sebagai syarat umum permohonan pailit. Namun, syarat jumlah kreditor, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta pembuktian sederhana tetap harus diperhatikan.

Di mana perusahaan yang berdomisili di Gresik mengajukan perkara?

Perkara kepailitan dan PKPU untuk wilayah Jawa Timur ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Penentuan pengadilan tetap perlu diperiksa berdasarkan domisili hukum debitur dan jenis perkaranya.

Berapa lama proses PKPU berlangsung?

PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari. Jika dilanjutkan, keseluruhan jangka waktu PKPU termasuk perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari sejak putusan PKPU sementara, sesuai ketentuan undang-undang.

Apakah perusahaan masih boleh beroperasi selama PKPU?

PKPU bertujuan memberi kesempatan untuk merundingkan perdamaian, bukan otomatis membubarkan perusahaan. Namun, pengurusan harta dan tindakan usaha selama proses tunduk pada pengawasan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Apakah kreditor yang memegang jaminan kebendaan kehilangan haknya?

Kepailitan atau PKPU tidak serta-merta menghapus hak kreditor pemegang jaminan. Pelaksanaan hak tersebut dapat tunduk pada masa penangguhan dan aturan proses, sehingga dokumen jaminan serta tenggat hukum perlu ditinjau.

Apakah semua aset perusahaan langsung disita saat pailit?

Putusan pailit menempatkan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada kurator sesuai undang-undang. Aset yang termasuk harta pailit dan hak pihak lain atas aset tertentu perlu dinilai berdasarkan dokumen serta keadaan masing-masing.

Berapa biaya menyewa pengacara kepailitan?

Biaya jasa hukum bergantung pada kompleksitas perkara, jumlah kreditor, nilai sengketa, dan tahap penanganan. Minta rincian tertulis mengenai honorarium, biaya perkara, serta pengeluaran lain sebelum menyepakati penugasan.

Bagaimana jika jumlah utang atau dasar tagihan masih diperselisihkan?

Perselisihan dapat memengaruhi apakah syarat pembuktian sederhana untuk permohonan pailit terpenuhi. Pengacara dapat memeriksa kontrak, faktur, bukti pembayaran, dan korespondensi untuk menilai jalur penyelesaian yang sesuai.

Apakah direksi otomatis bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan?

Tidak otomatis, karena perseroan pada dasarnya merupakan badan hukum yang terpisah dari pengurusnya. Tanggung jawab pribadi dapat bergantung pada fakta, tindakan pengurus, jaminan yang ditandatangani, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber resmi untuk memeriksa proses dan informasi

• Pengadilan Negeri Surabaya, tempat Pengadilan Niaga yang menangani perkara kepailitan dan PKPU untuk wilayah Jawa Timur. Informasi perkara dan layanan pengadilan dapat diperiksa melalui kanal resmi pengadilan.
• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum menyediakan layanan dan informasi administrasi badan hukum, termasuk data perseroan yang relevan untuk pemeriksaan identitas perusahaan.
• Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi rujukan untuk pengaduan atau informasi terkait perusahaan jasa keuangan yang berada dalam lingkup pengawasannya. OJK bukan pengganti pengadilan niaga untuk permohonan pailit umum.

Langkah memilih dan menggunakan jasa pengacara

1. Susun gambaran utang dan tenggat. Dalam satu sampai dua hari, catat nama kreditor, nilai tagihan, tanggal jatuh tempo, jaminan, somasi, dan perkara yang sedang berjalan.
2. Kumpulkan dokumen inti. Siapkan kontrak, faktur, bukti pembayaran, laporan keuangan, daftar aset, dokumen jaminan, serta korespondensi dengan kreditor sebelum konsultasi.
3. Cari pengacara dengan pengalaman perkara niaga. Tanyakan pengalaman menangani PKPU atau kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk perkara debitur atau kreditor.
4. Jadwalkan konsultasi awal. Dalam beberapa hari, minta penilaian tentang opsi negosiasi, PKPU, atau kepailitan, berikut risiko dan tenggat yang perlu segera ditangani.
5. Bandingkan ruang lingkup layanan dan biaya. Minta proposal tertulis yang menjelaskan pekerjaan, tahapan, honorarium, biaya perkara, dan kondisi yang dapat menambah biaya.
6. Periksa konflik kepentingan dan sepakati penugasan. Pastikan pengacara dapat mewakili kepentingan Anda, lalu tandatangani surat kuasa dan perjanjian jasa hukum dengan ruang lingkup yang jelas.
7. Tetapkan rencana tindakan bersama. Setelah penunjukan, sepakati jadwal pengumpulan dokumen, komunikasi dengan kreditor, dan keputusan mengenai pengajuan atau tanggapan di pengadilan.