Pengacara Restrukturisasi & Kepailitan Terbaik di Sleman

Kapan utang usaha di Sleman perlu dibawa ke jalur PKPU atau kepailitan?

Pelaku usaha di Sleman dapat menghadapi tekanan utang dalam kegiatan seperti perdagangan, konstruksi, penginapan, pendidikan, pertanian, atau usaha kecil. Saat pembayaran kepada beberapa kreditur mulai tertunggak, pilihan yang perlu dinilai mencakup perundingan langsung, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau permohonan pailit.

PKPU memberi ruang untuk mengajukan rencana pembayaran kepada kreditur melalui proses pengadilan. Kepailitan merupakan proses pemberesan harta debitur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Untuk debitur yang berdomisili di Sleman, perkara niaga umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, bukan Pengadilan Negeri Sleman.

Penentuan jalur bergantung pada jumlah dan status kreditur, jatuh tempo utang, kemampuan usaha, serta dokumen yang tersedia. Pengacara dapat membantu menilai pilihan tersebut sebelum langkah formal diambil, baik oleh debitur maupun kreditur.

Situasi ketika bantuan pengacara dapat diperlukan

• Usaha penginapan, restoran, atau jasa di Sleman menghadapi tunggakan sewa, pinjaman, dan tagihan pemasok sekaligus.
• Kontraktor atau pemasok proyek berselisih tentang tagihan yang sudah jatuh tempo, pekerjaan yang belum dibayar, atau jaminan pelaksanaan.
• Pelaku usaha kecil menerima somasi atau ancaman permohonan pailit dari satu atau beberapa kreditur.
• Kreditur ingin menagih debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur, tetapi pembayaran atas utang jatuh tempo tidak kunjung dilakukan.
• Perusahaan perlu menyusun proposal restrukturisasi utang dan berunding dengan bank, pemasok, atau pemegang jaminan.
• Pengurus perusahaan perlu memahami tanggung jawab dan kewenangannya sebelum menyetujui perdamaian, mengajukan PKPU, atau menghadapi proses kepailitan.

Peraturan nasional yang berlaku di Sleman

Tidak ada rezim kepailitan tersendiri untuk Kabupaten Sleman. Permohonan dan prosesnya tunduk pada peraturan nasional, dengan kewenangan pengadilan niaga ditentukan menurut domisili debitur dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini diundangkan dan berlaku pada 18 Oktober 2004. Isinya mengatur syarat kepailitan, PKPU, kurator, pengurus, serta proses perdamaian.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diundangkan pada 16 Agustus 2007, undang-undang ini mengatur perseroan, termasuk kewenangan direksi dan keputusan perusahaan. Ketentuannya telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan debitur dapat dinyatakan pailit?

Secara umum, syaratnya ialah debitur mempunyai setidaknya dua kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Permohonan tetap harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga.

Apakah permohonan untuk debitur di Sleman diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman?

Perkara kepailitan dan PKPU diperiksa oleh pengadilan niaga, bukan pengadilan negeri setempat sebagai perkara perdata biasa. Untuk debitur yang berdomisili di Sleman, pengadilan niaga yang umumnya berwenang adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan memperhatikan aturan domisili dan kompetensi yang berlaku.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit?

Permohonan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau kreditur, sepanjang syarat hukum terpenuhi. Untuk jenis debitur tertentu, seperti lembaga jasa keuangan tertentu, undang-undang dapat menetapkan pihak yang berwenang mengajukan permohonan.

Apakah kreditur dapat mengajukan PKPU?

Ya, kreditur dapat mengajukan PKPU terhadap debitur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun, aturan khusus dapat berlaku bagi debitur tertentu, sehingga kewenangan pemohon perlu diperiksa terlebih dahulu.

Apakah setiap sengketa tagihan dapat menjadi dasar permohonan pailit?

Tidak otomatis. Pengadilan menilai apakah syarat kepailitan terpenuhi dan apakah pembuktian mengenai utang dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana disyaratkan undang-undang. Sengketa kontrak yang memerlukan pembuktian rumit dapat memengaruhi kelayakan jalur ini.

Apakah PKPU hanya tersedia bagi perusahaan?

Tidak. PKPU dapat relevan bagi debitur orang perseorangan maupun badan usaha, sepanjang syarat dan ketentuan hukum terpenuhi. Bentuk debitur dan jenis utangnya perlu ditelaah sebelum permohonan diajukan.

Berapa lama proses PKPU?

PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari sejak putusan. Masa PKPU, termasuk perpanjangan dan PKPU tetap, tidak boleh melampaui 270 hari sejak putusan PKPU sementara.

Berapa lama proses kepailitan?

Tidak ada satu jangka waktu yang berlaku untuk semua perkara. Lama pemberesan bergantung pada jumlah aset dan kreditur, keberatan yang diajukan, serta kemungkinan perdamaian atau sengketa atas harta debitur.

Apakah kepailitan selalu membuat usaha langsung berhenti?

Tidak selalu, tetapi kepailitan membawa akibat hukum atas penguasaan dan pengurusan harta debitur yang masuk dalam boedel pailit. Kelangsungan kegiatan usaha bergantung pada keadaan perkara dan keputusan yang diambil dalam proses kepailitan.

Berapa biaya menyewa pengacara untuk perkara ini?

Biaya jasa pengacara tidak memiliki tarif tunggal dan biasanya disepakati setelah ruang lingkup pekerjaan dinilai. Minta rincian tertulis yang membedakan honorarium, biaya perkara, biaya ahli bila diperlukan, dan pengeluaran lain.

Siapa yang membayar biaya kurator atau pengurus?

Imbalan kurator atau pengurus ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku dan keadaan perkara. Sumber pembayarannya dapat bergantung pada hasil serta proses pengurusan atau pemberesan, sehingga nominal dan tanggung jawabnya perlu dikonfirmasi berdasarkan berkas perkara.

Dokumen apa yang perlu disiapkan sebelum berkonsultasi?

Siapkan perjanjian, faktur, bukti pembayaran, surat penagihan, daftar kreditur dan debitur, serta laporan keuangan yang tersedia. Untuk perseroan, sertakan pula dokumen pendirian dan perubahan terakhir serta bukti kewenangan pihak yang mengambil keputusan.

Sumber resmi untuk informasi dan pemeriksaan

• Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang: menangani perkara kepailitan dan PKPU dalam wilayah kewenangannya. Informasi administrasi perkara dapat diperiksa melalui kanal resmi pengadilan.
• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum: menyediakan layanan dan informasi administrasi hukum umum, termasuk informasi terkait kurator dan pengurus sesuai kewenangannya.
• Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman: dapat menjadi sumber informasi pembinaan atau dukungan bagi pelaku usaha kecil. Dinas ini bukan pengadilan dan tidak memutus perkara kepailitan atau PKPU.

Langkah memilih dan menyewa pengacara

1. Susun ringkasan utang, kreditur, tanggal jatuh tempo, jaminan, dan kondisi arus kas. Luangkan satu hingga tiga hari untuk mengumpulkan dokumen utama.
2. Tentukan tujuan awal: mempertahankan usaha, merundingkan cicilan, menagih utang, atau menghadapi permohonan formal. Catat tenggat dalam somasi atau dokumen pengadilan agar tidak terlewat.
3. Cari pengacara yang menangani kepailitan dan PKPU serta memahami pengajuan perkara di Pengadilan Niaga Semarang. Periksa identitas dan status profesinya melalui organisasi advokat atau kanal resmi yang relevan.
4. Jadwalkan konsultasi awal dan tanyakan pengalaman menangani perkara dengan posisi serupa, strategi yang mungkin, risiko, serta dokumen yang masih kurang. Bandingkan beberapa calon dalam beberapa hari jika tenggat memungkinkan.
5. Minta surat penawaran atau perjanjian jasa tertulis yang menjelaskan pekerjaan, honorarium, biaya tambahan, tahapan pembayaran, dan cara komunikasi. Pastikan biaya perkara dan pengeluaran pihak ketiga dipisahkan dengan jelas.
6. Setelah menunjuk pengacara, berikan dokumen secara teratur dan sepakati jadwal pembaruan perkara. Tinjau setiap usulan perdamaian atau langkah pengadilan sebelum memberikan persetujuan.