Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Perpajakan Terbaik di Indonesia

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Atau persempit pencarian dengan memilih kota:

TNC & FRIENDS LAW FIRM
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2020
7 orang dalam tim
Indonesian
English
Arabic
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
TNC & FRIENDS adalah firma hukum profesional dan terpercaya dalam menangani berbagai masalah hukum di Indonesia. Kami didukung oleh advokat berpengalaman, pengacara, konsultan hukum, konsultan hukum bisnis syariah, auditor hukum, mediator bersertifikat, pengacara pajak, perancang peraturan...
Kantor Hukum Yustisia Laksana
Surabaya, Indonesia

Didirikan tahun 2024
24 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Arab
Dikonfirmasi oleh firma
Perpajakan Pajak Ekspatriat & Internasional Pajak Penghasilan & Pribadi +3 lainnya
☎️ 0821-4318-2082 Kantor Hukum Yustisia Laksana menangani berbagai perkara hukum secara umum (pidana, perdata, perseroan, bisnis, tata usaha negara, dan keluarga, dll.) melalui litigasi maupun non-litigasi. Kami memberikan pendekatan yang berbeda: mendengarkan tanpa menghakimi, membela dengan...
DFA Law Firm
Yogyakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2018
30 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Dikonfirmasi oleh firma
Perpajakan Pajak Perusahaan Sengketa & Litigasi Pajak
Kantor hukum “DFA LAW FIRM”, Advokat dan Konsultan Hukum, didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000153-AH.01.18 Tahun 2018. Meskipun kantor hukum “DFA LAW FIRM” secara resmi didirikan pada tahun 2018, “DFA LAW...
Eka Tirtaputra Law Office
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2020
1 orang dalam tim
English
Indonesian
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
Layanan hukum profesional sangat penting dalam lingkungan bisnis yang penuh tantangan ini. Hanya layanan hukum yang efektif, efisien, dan berorientasi komersial yang dapat membantu Anda dan bisnis Anda mencapai tujuan bisnis, sekaligus memberikan kepastian bahwa Anda dan bisnis Anda terlindungi...

Didirikan tahun 2016
English
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
Panatagama Law Office, yang didirikan pada tahun 2016 oleh Andri Prawira Panatagama di Bandung, Indonesia, telah berkembang menjadi firma hukum yang menyediakan layanan hukum komprehensif dan terspesialisasi dalam hukum keluarga, termasuk perkara perceraian dan waris, serta hukum bisnis,...

English
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
Aulia Firdaus Law Firm berspesialisasi dalam pembelaan perkara pidana, litigasi perdata, dan persoalan hukum terkait perpajakan, dengan memberikan layanan menyeluruh kepada klien perseorangan dan korporasi melalui kantornya di Medan dan di luar wilayah tersebut. Firma ini menangani perkara pidana...
AMALGAM Law Office
Jakarta, Indonesia
Konsultasi Gratis · 1 jam

Didirikan tahun 2026
5 orang dalam tim
Indonesian
English
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
AMALGAM Law Office adalah kantor hukum yang berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 3 Suite 304, SCBD — Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan 12190 yang didirikan pada tahun 2026 oleh Muhammad Arya Yudha, A.Md.T., S.H. AMALGAM Law Office tidak hanya...

Didirikan tahun 2018
7 orang dalam tim
English
Indonesian
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
Kantor Advokat DJS & Partners Law Firm menyediakan bantuan hukum bagi klien di Temanggung, Jawa Tengah, dengan dukungan praktik yang mencakup bidang pidana dan perdata. Berdasarkan deskripsi yang dipublikasikan secara umum mengenai pekerjaan kantor hukum ini, mereka menangani pendampingan...
DILAGA Legal Service
Jakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2017
English
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
DILAGA Legal Service adalah firma hukum dengan dua kantor yang berlokasi di Semarang dan Jakarta Selatan, Indonesia, yang berspesialisasi dalam hukum dan sengketa korporasi serta komersial. Firma ini menyediakan nasihat hukum korporasi, penyusunan kontrak, audit hukum, dan pendapat hukum untuk...
Ronny Indrawan & Associates
Surabaya, Indonesia

English
Indonesian
Perpajakan Pajak Penghasilan & Pribadi Pajak Ekspatriat & Internasional +3 lainnya
Ronny Indrawan & Associates, yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, merupakan firma hukum terkemuka yang mengkhususkan diri dalam hukum bisnis. Firma ini berkomitmen untuk memberikan layanan hukum profesional dengan mengutamakan solusi yang cepat, tepat, dan akurat bagi para klien. Dengan...

Cara firma diurutkan

Pertanyaan hukum yang dijawab pengacara – Perpajakan, Indonesia

Telusuri 1 pertanyaan hukum kami tentang Perpajakan di Indonesia dan baca jawaban pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Dapatkah bea cukai Indonesia mengenakan bea antidumping secara retroaktif jika mereka mengubah kode HS bahan baku kami?
Perpajakan Hukum Perdagangan Internasional
Kami mengimpor gulungan baja industri melalui pelabuhan Tanjung Priok, namun pihak bea cukai mengklasifikasikan ulang pengiriman kami di bawah kode HS yang berbeda yang dikenakan bea pengamanan (safeguard). Mereka menahan kontainer kami dan menerbitkan surat penetapan pajak yang menuntut pembayaran kekurangan dalam jumlah besar dalam waktu tiga puluh hari. Dapatkah... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Terima kasih atas pertanyaannya. Menghadapi penetapan klasifikasi ulang dan tagihan yang besar tentu menjadi kekhawatiran tersendiri. Berdasarkan ketentuan kepabeanan Indonesia, Anda dapat mengajukan upaya hukum atas klasifikasi ulang tersebut tanpa harus membayar penuh jumlah yang disengketakan terlebih dahulu,...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

1. Tentang Hukum Tax di Indonesia

Hukum perpajakan di Indonesia mengatur kewajiban membayar pajak, hak wajib pajak, tata cara pemeriksaan, sanksi, dan sengketa pajak. Sistem ini didasarkan pada undang-undang pokok, peraturan pelaksana, serta kebijakan fiskal nasional. Tujuannya adalah membiayai program publik sambil menjaga kepatuhan wajib pajak melalui tata kelola fiskal yang jelas.

Pemahaman dasar mengenai kewajiban pajak membantu warga negara dan pelaku usaha melaporkan pajak secara benar. Peraturan perundang-undangan perpajakan juga terus berkembang melalui perubahan undang-undang dan regulasi teknis. Referensi resmi dapat dijadikan acuan utama untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hak hukum Anda sebagai wajib pajak.

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan dibayarkan tanpa imbalan langsung.”

2. Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara

  • Audit pajak yang dilakukan DJP bisa memicu perselisihan serius jika ada ketidaksesuaian data. Pengacara pajak membantu menilai kewajaran pemeriksaan dan menyiapkan pembuktian yang kuat. Mereka juga membantu menafsirkan ketentuan KUP dan peraturan pelaksana terkait audit.

  • Sengketa dalam SKPKB/SKPJK atau keberatan atas hasil pemeriksaan perlu penanganan profesional. Penasihat hukum pajak dapat merumuskan argumen hukum, menyusun dokumen keberatan, serta mengelola prosedur banding secara sistematis.

  • Kasus transfer pricing bagi perusahaan multinasional memerlukan dokumentasi dan perhitungan yang tepat. Pengacara pajak berperan dalam penyusunan dokumentasi TP, analisis risiko, dan negosiasi dengan otoritas pajak.

  • Proses sengketa pajak sering berujung pada proses banding ke Pengadilan Pajak. Konsultasi hukum membantu mengidentifikasi langkah litigasi yang tepat dan mengatur strategi pembuktian yang sah.

  • Permohonan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak membutuhkan dokumentasi akurat. Pengacara pajak membantu mengajukan permohonan dan menindaklanjuti respons otoritas secara efisien.

3. Tinjauan Hukum Lokal

  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) - berfungsi sebagai kerangka umum tata cara perpajakan. Perubahan signifikan dilakukan melalui rangkaian aturan pelaksana dan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempengaruhi beberapa pasal KUP. Referensi: peraturan.go.id

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) - mengatur kewajiban pajak atas penghasilan individu dan badan. Perubahan notable terkait dengan reformasi perpajakan melalui regulasi pelaksana dan UU Cipta Kerja. Referensi: peraturan.go.id

  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) - mengatur pemungutan PPN dan PPnBM pada transaksi barang dan jasa. Perubahan terakhir terkait paket kebijakan perpajakan juga dipengaruhi UU Cipta Kerja. Referensi: peraturan.go.id

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - memuat banyak perubahan pada ketentuan perpajakan nasional dan proses administrasi pajak. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 2 November 2020 dan menjadi acuan dalam banyak kebijakan fiskal terakhir. Referensi: Kementerian Keuangan

4. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Undang-Undang KUP dan bagaimana ruang lingkupnya?

KUP adalah kerangka umum tata cara perpajakan di Indonesia. Ia mengatur bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dan bagaimana otoritas mengelola administrasi pajak. Pemahaman dasar ini penting untuk menghindari kesalahan pelaporan.

Bagaimana cara memulai proses keberatan atas SKPKB dan berapa lama prosesnya?

Mulailah dengan mengajukan keberatan tertulis melalui kanal resmi DJP dalam batas waktu yang ditentukan. Dokumen keberatan harus jelas dan didukung bukti pendukung. Proses biasanya memakan beberapa bulan tergantung kompleksitas kasus.

Kapan pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan untuk wajib pajak badan?

Wajib pajak badan harus melaporkan SPT Tahunan sesuai jadwal yang ditetapkan DJP setiap tahun fiskal. Ketepatan pelaporan berpengaruh pada hak restitusi dan potensi sanksi jika terlambat. Gunakan layanan e-filing untuk keakuratan data.

Di mana pengajuan banding atas keputusan DJP bisa dilakukan?

Pengajuan banding dilakukan melalui kanal resmi yang ditetapkan DJP, biasanya melalui sistem online mereka atau kantor layanan pajak setempat. Proses ini mengikuti prosedur yang diatur UU KUP dan peraturan pelaksana.

Mengapa transfer pricing documentation penting bagi perusahaan multinasional?

Dokumentasi TP diperlukan untuk membuktikan bahwa transaksi lintas negara dilakukan pada harga wajar. Tanpa dokumentasi tepat, otoritas pajak berpotensi menilai penyesuaian beban pajak secara tidak menguntungkan. Pelaporan TP juga memengaruhi kepatuhan internasional perusahaan.

Bisakah saya mendapatkan pengembalian kelebihan bayar pajak?

Ya, Anda bisa mengajukan restitusi jika terjadi kelebihan pembayaran pajak. Proses ini memerlukan bukti pembayaran, laporan pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Waktu pemrosesan bervariasi tergantung kasus dan kelengkapan dokumen.

Berapa biaya jasa penasihat hukum pajak untuk kasus audit?

Biaya bervariasi tergantung kompleksitas kasus, lama proses, serta reputasi penasihat. Banyak praktik menawarkan konsultasi awal gratis, lalu tarif per jam atau paket layanan. Mintalah perincian biaya tertulis sebelum memulai kerja sama.

Apakah saya perlu NPWP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah?

NPWP adalah identitas wajib pajak yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk pelaporan pajak dan hak kepatuhan. Walau beberapa usaha kecil berskala sangat sederhana, menjaga NPWP tetap direkomendasikan demi kelancaran administrasi. Proses pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online.

Apa perbedaan antara keberatan dan banding dalam proses sengketa pajak?

Keberatan adalah langkah administratif terhadap SKP atau keputusan DJP, sedangkan banding adalah langkah hukum setelah keberatan ditolak atau tidak memuaskan. Kedua langkah mengikuti jalur yang ditetapkan oleh KUP dan regulasi pelaksana. Prosesnya bisa memerlukan dokumen hukum dan ahli pajak.

Berapa lama proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak biasanya?

Waktu penyelesaian bervariasi, biasanya beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun tergantung kompleksitas kasus. Efisiensi proses dipengaruhi persiapan bukti, ketersediaan dokumen, dan kapasitas pengadilan. Konsultasi hukum dapat mempercepat pemahaman prosedur.

Kapan perubahan aturan Pajak terkait Cipta Kerja mulai berlaku?

Perubahan terkait Cipta Kerja mulai diberlakukan sejak 2 November 2020, dengan beberapa pasal yang berlaku secara bertahap. Perubahan ini berdampak pada tarif, kepatuhan, dan prosedur administrasi. Selalu cek rincian pasal terbaru melalui sumber resmi.

Apakah ada sanksi administratif jika saya terlambat membayar pajak?

Iya, keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Besaran sanksi ditentukan oleh ketentuan yang berlaku pada saat itu. Penasihat hukum pajak bisa membantu mengelola cicilan pembayaran dan negosiasi.

5. Sumber Daya Tambahan

  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP) - badan pemerintah yang mengelola administrasi pajak nasional, layanan wajib pajak, serta pelaporan elektronik. Fungsi utama adalah memungut pajak, menegakkan kepatuhan, dan menyediakan layanan informasi perpajakan. https://www.pajak.go.id

  • Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) - otoritas kebijakan fiskal nasional, termasuk arah kebijakan perpajakan dan kebijakan fiskal makro. Fungsi utama adalah merancang kerangka hukum fiskal dan mengawasi pelaksanaan pajak di tingkat pusat. https://www.kemenkeu.go.id

  • Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - penyedia tekst undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum nasional terkait perpajakan. Fungsi utama adalah membantu publik mengakses teks hukum secara resmi. https://bphn.go.id

6. Langkah Selanjutnya

  1. Identifikasi masalah hukum pajak yang Anda hadapi dan tentukan tujuan penyelesaian. Waktu: 1-2 hari kerja setelah menemukan isu utama.

  2. Putuskan apakah Anda memerlukan advokat pajak, penasihat, atau kedua pihak. Pertimbangkan kompleksitas kasus, biaya, dan preferensi komunikasi. Waktu: 1-3 hari untuk penilaian awal.

  3. Kumpulkan semua dokumen terkait: NPWP, SPT, bukti pembayaran, surat tagihan, SKPKB, dan korespondensi DJP. Waktu: 3-7 hari tergantung kelengkapan dokumen.

  4. Cari pengacara tax yang memiliki pengalaman pada kasus serupa dan catatan hasil litigasi yang jelas. Minta referensi kasus, biaya, dan rencana kerja. Waktu: 1-2 minggu untuk evaluasi pilihan.

  5. Jadwalkan konsultasi awal untuk menilai langkah hukum yang paling efektif. Siapkan pertanyaan terkait biaya, risiko, dan peluang kemenangan. Waktu: 1-2 minggu untuk penjadwalan dan konsultasi.

  6. Rancang strategi hukum menyertakan tahap keberatan, banding, atau litigasi jika diperlukan. Dokumen yang dibutuhkan disusun rapi dengan timeline jelas. Waktu: 1-4 minggu untuk penyusunan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Indonesia melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Perpajakan, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Telusuri firma hukum untuk perpajakan berdasarkan layanan di Indonesia

Pengacara di Indonesia di bidang praktik terkait.

Telusuri firma hukum untuk perpajakan berdasarkan kota di Indonesia

Persempit pencarian Anda dengan memilih kota.

Pengacara Perpajakan di Bali Pengacara Perpajakan di Banaran Pengacara Perpajakan di Bandar Lampung Pengacara Perpajakan di Bandung Pengacara Perpajakan di Bandung Barat Pengacara Perpajakan di Bangkalan Pengacara Perpajakan di Banjarmasin Pengacara Perpajakan di Bantul Pengacara Perpajakan di Batam Pengacara Perpajakan di Bekasi Pengacara Perpajakan di Boyolali Pengacara Perpajakan di Denpasar Pengacara Perpajakan di Dinoyo Pengacara Perpajakan di Gayungan Pengacara Perpajakan di Gresik Pengacara Perpajakan di Jakarta Pengacara Perpajakan di Karanganyar Pengacara Perpajakan di Karawang Pengacara Perpajakan di Kartasura Pengacara Perpajakan di Kediri Pengacara Perpajakan di Kertajaya Pengacara Perpajakan di Klaten Pengacara Perpajakan di Lamongan Pengacara Perpajakan di Madiun Pengacara Perpajakan di Magelang Pengacara Perpajakan di Makassar Pengacara Perpajakan di Malang Pengacara Perpajakan di Mataram Pengacara Perpajakan di Medan Pengacara Perpajakan di Mojokerto Pengacara Perpajakan di Mulyorejo Pengacara Perpajakan di Nganjuk Pengacara Perpajakan di Padang Pengacara Perpajakan di Palu Pengacara Perpajakan di Patehan Pengacara Perpajakan di Pontianak Pengacara Perpajakan di Purwokerto Pengacara Perpajakan di Semarang Pengacara Perpajakan di Sidoarjo Pengacara Perpajakan di Sleman Pengacara Perpajakan di Surabaya Pengacara Perpajakan di Tanjung Pinang Pengacara Perpajakan di Tasikmalaya Pengacara Perpajakan di Tuban Pengacara Perpajakan di Ubud Pengacara Perpajakan di Wates Pengacara Perpajakan di Weleri Pengacara Perpajakan di Yogyakarta

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.