Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Transaksi teknologi mencakup lebih dari jual beli perangkat. Di Malang, urusan ini dapat melibatkan kontrak pengembangan aplikasi, lisensi perangkat lunak, layanan komputasi awan, platform jual beli, integrasi pembayaran, serta pengelolaan data pelanggan.
Pelaku usaha rintisan, UMKM, penyedia jasa digital, dan lembaga pendidikan dapat bertransaksi dengan mitra di luar Malang. Karena itu, kontrak perlu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, hak atas kode dan hasil kerja, keamanan data, pembayaran, penghentian layanan, serta cara menyelesaikan sengketa.
Malang dapat berarti Kota Malang atau Kabupaten Malang. Perbedaan wilayah ini dapat berpengaruh pada perizinan usaha dan pilihan pengadilan, sedangkan aturan utama transaksi elektronik berlaku secara nasional.
Perusahaan di Kota Malang atau Kabupaten Malang hendak menyewa pengembang aplikasi, tetapi kontrak belum membedakan kepemilikan kode sumber, lisensi, dan dukungan setelah aplikasi diserahkan.
UMKM yang menjual produk melalui platform digital menghadapi perubahan biaya, penghentian akun, atau ketentuan pengembalian dana yang berdampak pada transaksi dengan pelanggan.
Usaha mengumpulkan data pelanggan melalui aplikasi atau situs dan perlu menilai dasar pemrosesan, pemberitahuan privasi, keamanan, serta tanggung jawab jika terjadi insiden.
Para pihak berselisih tentang keterlambatan peluncuran, hasil kerja yang tidak sesuai, pembayaran bertahap, atau pembatalan proyek teknologi.
Penyedia layanan digital atau perusahaan yang beroperasi dari Malang perlu memeriksa kewajiban pendaftaran dan perizinan sebelum menawarkan sistem elektronik di Indonesia.
Perusahaan hendak memakai tanda tangan elektronik atau menyimpan bukti transaksi digital dan perlu memastikan dokumen serta alur persetujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan kedua berlaku sejak diundangkan pada 2 Januari 2024; aturan ini antara lain mengatur informasi, dokumen, kontrak, dan tanda tangan elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban yang bergantung pada peran serta jenis layanan penyelenggara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan masa penyesuaian dua tahunnya berakhir pada 17 Oktober 2024. Ketentuannya relevan ketika transaksi melibatkan pengumpulan atau pemrosesan data pribadi.
Tidak. Para pihak dapat membuat kontrak sendiri, tetapi bantuan hukum berguna jika nilai transaksi besar, data pribadi diproses, hak kekayaan intelektual dipertaruhkan, atau tanggung jawabnya tidak jelas. Tinjauan sebelum penandatanganan biasanya lebih mudah daripada memperbaiki sengketa setelah layanan berjalan.
Jenisnya dapat berupa perjanjian pengembangan perangkat lunak, lisensi, layanan berlangganan, pengelolaan data, atau integrasi dengan sistem pembayaran. Mintalah peninjauan atas ruang lingkup, standar penerimaan hasil, biaya, kepemilikan hasil kerja, kerahasiaan, dan penghentian layanan.
Kontrak dan tanda tangan elektronik diakui dalam kerangka hukum Indonesia jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Keabsahan dan kekuatan buktinya bergantung pada bentuk dokumen, proses persetujuan, identifikasi pihak, serta keandalan sistem yang digunakan.
Tidak dapat dipastikan hanya dari bentuk aplikasi atau situsnya. Kewajiban bergantung pada kegiatan, fungsi sistem, dan status pihak yang mengoperasikannya; penyedia sebaiknya memeriksa ketentuan terbaru pada pemerintah sebelum layanan diluncurkan.
Petakan jenis data, tujuan dan dasar pemrosesan, pihak yang memperoleh akses, serta masa penyimpanannya. Periksa juga pemberitahuan privasi, pengamanan, pengaturan dengan vendor, dan prosedur penanganan insiden sesuai kewajiban perlindungan data pribadi.
Periksa klausul penyelesaian sengketa dan domisili para pihak terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Malang melayani wilayah Kota Malang, sedangkan perkara dari Kabupaten Malang pada umumnya berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen; kompetensi dan tempat pengajuan tetap perlu dinilai berdasarkan perkara serta klausul kontrak.
Tidak selalu. Para pihak dapat mencoba negosiasi atau mediasi, terutama jika kontrak mengatur tahapan tersebut dan hubungan komersial masih ingin dipertahankan. Jika tidak tercapai kesepakatan, pengacara dapat menilai pilihan gugatan atau mekanisme lain yang disepakati.
Biaya bergantung pada lingkup pekerjaan, kompleksitas kontrak, urgensi, dan apakah perkara mencakup negosiasi atau sengketa. Minta rincian tertulis yang membedakan honorarium, biaya pihak ketiga, dan biaya perkara jika ada sebelum menyetujui penugasan.
Peninjauan kontrak sederhana dapat memerlukan beberapa hari kerja setelah dokumen lengkap, tetapi negosiasi dan pemeriksaan teknis dapat memperpanjangnya. Sengketa tidak memiliki satu jangka waktu yang berlaku untuk semua perkara; lama proses bergantung pada bukti, respons pihak, dan jalur penyelesaian.
Bisa. Skala usaha tidak menghalangi UMKM untuk meminta peninjauan kontrak, kebijakan data, atau persyaratan platform. Siapkan dokumen transaksi, uraian masalah, dan anggaran agar ruang lingkup bantuan dapat disepakati dengan jelas.
Tidak selalu, tetapi pengacara yang memahami konteks setempat dapat membantu koordinasi pertemuan dan memeriksa aspek wilayah atau perizinan. Untuk perkara di pengadilan, pastikan pengacara memahami forum yang berwenang serta bersedia menangani kebutuhan praktis di Malang.
Tanyakan pengalaman menangani kontrak perangkat lunak, lisensi, data pribadi, atau sengketa digital yang serupa. Bandingkan rencana kerja, komunikasi, konflik kepentingan, rincian biaya, dan dokumen penugasan, bukan hanya tarif atau klaim umum.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang: membantu layanan perizinan dan informasi investasi bagi pelaku usaha di wilayah Kota Malang. Pelaku usaha di Kabupaten Malang perlu memeriksa layanan perizinan untuk wilayah kabupaten.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang: menyediakan informasi mengenai urusan komunikasi dan informatika pemerintah daerah. Instansi ini bukan pengganti konsultasi hukum untuk menilai kontrak atau sengketa privat.
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia: menyediakan kebijakan dan informasi nasional terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan layanan digital, termasuk ketentuan yang perlu diperiksa oleh penyelenggara.
Petakan transaksi dan masalahnya. Dalam satu hari, catat para pihak, layanan yang dibeli atau diberikan, nilai transaksi, tenggat, serta hasil yang ingin dicapai.
Kumpulkan dokumen. Siapkan kontrak, penawaran, faktur, korespondensi, kebijakan privasi, dan bukti pembayaran atau hasil kerja sebelum konsultasi awal.
Pastikan wilayah dan kebutuhan usaha. Tegaskan apakah usaha berada di Kota Malang atau Kabupaten Malang, lalu tentukan apakah yang dibutuhkan berupa tinjauan kontrak, negosiasi, kepatuhan, atau penanganan sengketa.
Hubungi beberapa calon pengacara. Dalam beberapa hari, tanyakan pengalaman yang relevan, siapa yang menangani pekerjaan, potensi konflik kepentingan, dan dokumen yang diperlukan.
Bandingkan rencana dan biaya. Minta ruang lingkup kerja, keluaran, jadwal, honorarium, serta biaya tambahan secara tertulis sebelum memilih.
Tandatangani kesepakatan jasa hukum dan mulai bekerja. Pastikan kerahasiaan, mekanisme komunikasi, pembayaran, dan batas tugas tercantum; lalu minta daftar tindakan atau perubahan dokumen yang diprioritaskan.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Malang melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Transaksi Teknologi, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Malang, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
