Lawzana Lawzana Logo
CARI PENGACARA

Pengacara Merek Dagang Terbaik di Bandung

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.


English
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan is an Indonesian law office based in Bandung that focuses on providing comprehensive legal services for companies, business entities, financial institutions, business actors, government agencies, and individual clients across multiple industries. The firm...
Bandung, Indonesia

Didirikan tahun 2012
English
HHM Law Office is an Indonesia-based law firm with offices in Jakarta and Bandung, offering a contemporary approach to business law in Indonesia. Established in 2012, HHM specializes in corporate and commercial matters, disputes resolution and intellectual property, serving a diverse client base...
Mitra Patent
Bandung, Indonesia

Didirikan tahun 2004
English
Mitra Patent is a Bandung-based law bureau in Indonesia that specializes in intellectual property consultancy, offering services related to patents, trademarks, industrial designs, copyrights, and trade secrets. The firm operates under Indonesian law as a registered IP consultant and has been...

12 orang dalam tim
English
Kantor Hukum Irfan Disnizar Dan Rekan (IDPLAW) is a Bandung-based law firm delivering integrated legal services for business and corporate needs. The firm provides advisory and transactional support across corporate and civil matters, including contract governance, due diligence for initial public...
Antinomi Law Office
Bandung, Indonesia

Didirikan tahun 2008
English
Antinomi Law Office is a Bandung, Indonesia based law practice founded by Ucok Rolando P. Tamba, Musa Darwin Pane, and Sahat Maruli T. Situmeang. Since its establishment in 2008, the firm has built a reputation for practical, ethics driven counsel across civil, criminal, corporate, intellectual...
Anggaraksa Law Office
Bandung, Indonesia

Didirikan tahun 2020
12 orang dalam tim
English
Anggaraksa Law Office is an Indonesia-based law firm with offices in Jakarta and Bandung, delivering comprehensive legal services to businesses and financial institutions. The firm specializes in commercial dispute resolution, handling both litigation and out-of-court settlements, and it emphasizes...
TAMPIL DI

Proses pendaftaran merek untuk pelaku usaha di Bandung

Pelaku usaha di Bandung dapat mendaftarkan merek untuk barang atau jasa melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran berlaku secara nasional, bukan hanya di Bandung, dan umumnya melindungi merek untuk kelas barang atau jasa yang dipilih.

Langkah penting sebelum mengajukan permohonan ialah menelusuri merek serupa, menentukan kelas yang tepat, lalu menyiapkan identitas pemohon dan contoh merek. Hal ini relevan bagi usaha kuliner dan kedai kopi, label fesyen, konveksi, serta produsen alas kaki di Bandung yang memakai nama atau logo pada produk dan pemasaran daring.

Permohonan dapat diajukan sendiri oleh pemohon di Indonesia, sehingga pengacara tidak selalu wajib. Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar dapat membantu urusan pendaftaran; pengacara dapat memberi nasihat hukum atau menangani sengketa. Keduanya memiliki peran berbeda, jadi periksa kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Kapan bantuan pengacara merek diperlukan?

  • Nama kedai kopi atau usaha kuliner di Bandung mirip dengan merek yang sudah terdaftar, sehingga perlu dinilai risikonya sebelum biaya kemasan dan promosi dikeluarkan.
  • Label fesyen atau konveksi menghadapi keberatan atau penolakan karena dianggap memiliki persamaan dengan merek lain.
  • Produsen alas kaki atau pemilik merek di Cibaduyut menemukan pihak lain memakai nama atau logo serupa pada produk maupun toko daring.
  • Usaha yang berjualan melalui lokapasar menerima somasi, laporan pelanggaran, atau permintaan menghentikan pemakaian merek.
  • Pemilik usaha ingin melisensikan merek, mengatur penggunaan merek oleh mitra produksi, atau membagi kepemilikan merek di antara beberapa pihak.
  • Bisnis akan mengembangkan merek ke luar Indonesia dan perlu menyusun strategi pendaftaran serta penggunaan merek di negara tujuan.

Untuk sengketa, penelusuran awal dan penilaian dokumen dapat membantu menentukan apakah diperlukan tanggapan, negosiasi, atau langkah hukum. Mintalah penjelasan tentang pengalaman yang relevan dan siapa yang akan menangani setiap tahap.

Peraturan merek yang berlaku di Bandung

Aturan merek merupakan hukum nasional, sehingga berlaku sama di Bandung dan daerah lain di Indonesia. Ketentuan utama dan aturan pelaksana yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini berlaku sejak 25 November 2016 dan mengatur pendaftaran, perlindungan, keberatan, serta sengketa merek. Sejumlah ketentuan terkait kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang diundangkan pada 31 Maret 2023.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021.

Biaya permohonan mengikuti tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku, termasuk perbedaan tarif tertentu bagi pemohon usaha mikro dan kecil. Periksa tarif terkini pada kanal resmi DJKI sebelum membayar karena jumlahnya dapat berubah.

Pertanyaan umum tentang pendaftaran dan sengketa merek

Apakah pengacara wajib untuk mendaftarkan merek?

Tidak. Pemohon di Indonesia dapat mengajukan permohonan sendiri melalui layanan resmi DJKI. Pengacara atau Konsultan Kekayaan Intelektual dapat membantu menilai risiko, memilih kelas, dan menyiapkan dokumen.

Siapa yang dapat mendaftarkan merek?

Permohonan dapat diajukan oleh orang atau badan hukum yang berhak atas merek tersebut. Pemohon dari luar Indonesia pada umumnya harus mengajukan melalui kuasa yang berdomisili di Indonesia.

Apakah pendaftaran di Bandung hanya melindungi merek di Bandung?

Tidak. Pendaftaran merek Indonesia memberikan perlindungan secara nasional untuk barang atau jasa yang tercakup dalam pendaftaran. Alamat usaha di Bandung tidak membatasi perlindungan pada kota tersebut.

Bagaimana cara mengetahui apakah merek serupa sudah terdaftar?

Telusuri pangkalan data merek DJKI sebelum mengajukan permohonan. Pencarian sebaiknya mencakup ejaan, bunyi, logo, dan kelas barang atau jasa yang relevan, karena perbedaan kecil belum tentu menghilangkan risiko persamaan.

Apakah nama usaha dan merek dagang memiliki fungsi yang sama?

Tidak selalu. Nama usaha dapat mengidentifikasi badan atau kegiatan usaha, sedangkan merek membedakan barang atau jasa di pasar dan perlindungannya diperoleh melalui pendaftaran merek. Memiliki nama badan usaha tidak otomatis berarti mereknya sudah terdaftar.

Bagaimana memilih kelas barang atau jasa?

Kelas dipilih berdasarkan barang atau jasa yang benar-benar ditawarkan atau direncanakan. Pemilihan kelas yang kurang tepat dapat membuat cakupan perlindungan tidak sesuai dengan kegiatan, misalnya untuk merek yang dipakai pada produk sekaligus layanan toko.

Berapa biaya pendaftaran merek?

Biaya resmi bergantung pada kategori pemohon dan jumlah kelas yang diajukan. Jasa pengacara atau konsultan merupakan biaya terpisah dan dapat berbeda menurut lingkup pekerjaan, jadi minta rincian biaya resmi serta honor jasa secara tertulis.

Berapa lama proses pendaftaran merek?

Permohonan melewati pemeriksaan formalitas, pengumuman selama dua bulan, dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif memiliki batas waktu menurut peraturan, tetapi keberatan, penolakan, atau kekurangan dokumen dapat memengaruhi lama proses keseluruhan.

Berapa lama perlindungan merek berlaku?

Perlindungan terdaftar berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Apakah pengajuan merek otomatis disetujui?

Tidak. DJKI memeriksa persyaratan dan alasan penolakan, termasuk persamaan dengan merek tertentu atau alasan lain dalam undang-undang. Pemohon juga dapat menghadapi keberatan dari pihak lain selama masa pengumuman.

Apa yang dapat dilakukan jika menerima penolakan atau keberatan?

Baca alasan dan tenggat yang tercantum dalam pemberitahuan, lalu siapkan tanggapan beserta dokumen pendukung. Karena tenggat dan langkah yang tersedia bergantung pada jenis pemberitahuan, konsultasikan dokumen tersebut dengan pengacara atau konsultan yang menangani hukum kekayaan intelektual.

Apakah pengacara merek harus merupakan Konsultan Kekayaan Intelektual?

Tidak, kedua profesi itu berbeda. Pastikan pihak yang dipilih memiliki kualifikasi dan kewenangan yang sesuai dengan pekerjaan, terutama bila meminta pendampingan pendaftaran melalui kuasa atau penanganan perkara di pengadilan.

Sumber resmi untuk urusan merek di Bandung

  • Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI): mengelola layanan pendaftaran, informasi prosedur, tarif, dan pangkalan data merek nasional yang dapat digunakan pemohon di Bandung.
  • Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung: menyediakan informasi dan pembinaan terkait kegiatan perdagangan dan industri di kota. Dinas ini bukan lembaga yang memutus atau menerbitkan pendaftaran merek.
  • Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung: menyediakan pembinaan dan informasi bagi pelaku koperasi serta usaha kecil dan menengah. Untuk status permohonan atau aturan pendaftaran merek, rujuk DJKI.

Langkah memilih dan menggunakan jasa pengacara merek

  1. Tentukan kebutuhan. Catat apakah yang diperlukan adalah pemeriksaan awal, pengajuan merek, tanggapan atas penolakan, penyusunan lisensi, atau penanganan sengketa. Luangkan satu sampai dua hari untuk mengumpulkan dokumen dan menguraikan masalah.
  2. Kumpulkan bukti dan data merek. Siapkan contoh nama atau logo, daftar barang atau jasa, identitas pemilik, bukti penggunaan, dan surat dari DJKI atau pihak lain jika ada. Simpan tanggal setiap surat karena tenggat dapat membatasi pilihan tindakan.
  3. Periksa calon pendamping. Tanyakan apakah kebutuhan ditangani pengacara, Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar, atau keduanya. Minta penjelasan tentang kualifikasi, pengalaman pada masalah serupa, dan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan.
  4. Jadwalkan konsultasi awal. Bandingkan penjelasan dari beberapa calon dalam beberapa hari, bila memungkinkan. Tanyakan risiko, pilihan langkah, dokumen yang dibutuhkan, dan perkiraan waktu tanpa meminta jaminan hasil.
  5. Minta rincian biaya tertulis. Pastikan penawaran memisahkan biaya resmi DJKI dari honor jasa serta menjelaskan pekerjaan yang termasuk dan yang ditagihkan terpisah. Bandingkan cakupan layanan, bukan hanya jumlah total.
  6. Sepakati ruang lingkup dan tenggat. Sebelum memberi kuasa atau membayar, sepakati siapa yang mengajukan, menanggapi surat, memantau status, dan menyampaikan pembaruan. Untuk surat keberatan atau penolakan, lakukan segera agar tenggat resmi tidak terlewat.
  7. Pantau proses dan simpan salinan. Minta bukti pengajuan, nomor permohonan, salinan dokumen, serta catatan tenggat. Periksa perkembangan permohonan secara berkala melalui layanan resmi DJKI dan simpan bukti pembayaran.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Bandung melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Merek Dagang, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Bandung, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.