Pengacara Merek Dagang Terbaik di Malang

Melindungi nama dan logo usaha di Malang dimulai dari pendaftaran

Di Malang, persoalan merek sering muncul saat usaha makanan, fesyen, kerajinan, atau jasa mulai dikenal melalui toko, pameran, dan marketplace. Pendaftaran dilakukan secara nasional melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan melalui kantor pemerintah kota atau kabupaten.

Hak atas merek terdaftar berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Malang. Pemohon perlu menentukan siapa pemilik merek, memilih kelas barang atau jasa yang tepat, dan memeriksa kemungkinan persamaan dengan merek terdahulu.

Kapan bantuan pengacara atau konsultan merek berguna?

Pendampingan hukum dapat membantu mencegah kesalahan saat pengajuan maupun menyusun langkah jika terjadi sengketa. Situasi berikut kerap relevan bagi pelaku usaha dan pemilik merek di Malang:

• Nama produk oleh-oleh, kopi, makanan, atau minuman ternyata mirip dengan merek terdaftar di kelas terkait.
• Usaha fesyen, kerajinan, atau produk lokal hendak menjual barang melalui marketplace nasional dan ingin memastikan perlindungan mereknya sesuai jenis produk.
• Beberapa pendiri usaha di Malang berbeda pendapat tentang siapa yang seharusnya menjadi pemilik merek.
• Pemilik merek menerima surat keberatan, teguran, atau somasi dari pihak lain yang mengklaim hak atas nama atau logo serupa.
• Permohonan ditolak karena dianggap memiliki persamaan atau tidak memenuhi ketentuan, sehingga pemohon perlu menilai alasan dan tenggat untuk menanggapi.
• Usaha ingin mengembangkan produk ke kelas barang atau jasa lain, tetapi belum yakin apakah perlu mengajukan permohonan baru.

Untuk pengajuan rutin, pemohon dalam negeri dapat mengajukan sendiri. Konsultan kekayaan intelektual dapat membantu pencarian, pemilihan kelas, dan pengajuan; sengketa dapat memerlukan nasihat advokat.

Aturan merek yang berlaku di Malang

Aturan merek berlaku secara nasional, sehingga permohonan dari Malang mengikuti ketentuan yang sama dengan daerah lain. Beberapa aturan utama yang perlu diketahui adalah:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diundangkan pada 25 November 2016. Undang-undang ini mengatur hak atas merek, permohonan, pemeriksaan, keberatan, dan penyelesaian sengketa.
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, diundangkan pada 30 November 2016. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran dan telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021.

Karena tarif dan prosedur teknis dapat berubah, pemohon sebaiknya memeriksa informasi terbaru pada kanal resmi DJKI sebelum mengajukan permohonan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah usaha di Malang wajib memakai pengacara untuk mendaftarkan merek?

Tidak. Pemohon dalam negeri dapat mengajukan permohonan sendiri melalui layanan DJKI. Bantuan konsultan atau pengacara berguna jika ada risiko kemiripan, beberapa kelas, atau potensi sengketa.

Siapa yang dapat mengajukan pendaftaran merek?

Permohonan dapat diajukan oleh orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan. Jika usaha memiliki beberapa pendiri, sepakati dan dokumentasikan pihak yang akan menjadi pemilik sebelum mengajukan.

Apakah nama usaha atau NIB sudah melindungi merek?

Tidak. Pencatatan nama badan usaha dan kepemilikan NIB berbeda dari pendaftaran merek. Perlindungan merek diperoleh melalui pendaftaran sesuai ketentuan hukum merek.

Bagaimana cara memeriksa apakah merek sudah dipakai pihak lain?

Gunakan fasilitas penelusuran merek resmi DJKI dan periksa ejaan, bunyi, tampilan, serta kelas barang atau jasa yang berkaitan. Hasil pencarian awal tidak menjamin permohonan akan diterima karena DJKI tetap melakukan pemeriksaan.

Apakah merek yang terdaftar di Malang hanya berlaku di Jawa Timur?

Tidak. Pendaftaran merek melalui DJKI berlaku secara nasional, bukan hanya di kota atau kabupaten tempat pemohon berada. Permohonan lokal tidak memberikan perlindungan khusus wilayah Malang saja.

Berapa biaya pendaftaran merek?

Biaya resmi dihitung berdasarkan jumlah kelas dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku. Biaya jasa konsultan atau pengacara terpisah, jadi mintalah rincian tertulis sebelum menyetujui pendampingan.

Berapa lama proses pendaftaran berlangsung?

Proses mencakup pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Lama penyelesaian dapat berbeda, terutama jika ada keberatan atau masalah pada permohonan; periksa status secara berkala melalui layanan resmi DJKI.

Berapa lama perlindungan merek berlaku?

Merek terdaftar mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagaimana jika DJKI menolak permohonan?

Baca alasan penolakan dan tenggat tanggapan pada pemberitahuan resmi dengan cermat. Konsultan kekayaan intelektual atau advokat dapat membantu menilai dasar penolakan dan pilihan langkah berikutnya.

Apa yang dapat dilakukan jika ada pihak lain memakai merek serupa?

Simpan bukti penggunaan, pendaftaran, transaksi, dan komunikasi terkait. Pilihan dapat mencakup keberatan atau upaya hukum, bergantung pada status merek dan fakta kasus; mintalah penilaian hukum sebelum mengirim somasi.

Apakah pemohon dari luar Indonesia dapat mengajukan langsung?

Pemohon yang berdomisili atau berkedudukan di luar Indonesia wajib mengajukan permohonan melalui konsultan kekayaan intelektual di Indonesia. Pemohon yang berdomisili di Malang tidak terkena kewajiban khusus tersebut.

Sumber resmi untuk informasi dan bantuan

• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum: menyediakan layanan dan informasi resmi tentang penelusuran, pengajuan, status, serta ketentuan pendaftaran merek.
• Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur: menyediakan informasi layanan kementerian di tingkat provinsi dan dapat membantu mengarahkan masyarakat ke kanal yang sesuai.
• Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang: dapat menjadi titik awal untuk mencari informasi pembinaan atau fasilitasi bagi pelaku usaha setempat; dinas ini bukan otoritas pendaftaran merek.

Untuk biaya, formulir, dan status permohonan, utamakan informasi langsung dari DJKI karena pencatatan merek diproses secara nasional.

Langkah memilih dan menunjuk pendamping hukum

1. Tentukan merek yang akan dilindungi, pemiliknya, serta barang atau jasa yang ditawarkan. Siapkan daftar nama, logo, contoh pemakaian, dan dokumen pemilik; biasanya dapat dilakukan dalam satu sampai dua hari.
2. Cari kandidat melalui organisasi profesi, rujukan usaha tepercaya, atau layanan resmi terkait kekayaan intelektual. Pastikan apakah kebutuhan Anda memerlukan konsultan kekayaan intelektual, advokat, atau keduanya.
3. Minta kandidat menjelaskan hasil penelusuran awal, risiko kemiripan, kelas yang disarankan, dan dasar sarannya. Bandingkan setidaknya dua kandidat dalam beberapa hari jika memungkinkan.
4. Periksa identitas dan kualifikasi profesional, pengalaman menangani pendaftaran atau sengketa merek, serta pihak yang akan mengerjakan perkara. Jangan menilai hanya dari janji merek pasti diterima.
5. Minta proposal tertulis yang memisahkan tarif resmi, honorarium, jumlah kelas, cakupan pekerjaan, dan biaya tambahan. Pastikan pula siapa yang memantau pemberitahuan dan tenggat.
6. Tinjau surat kuasa atau perjanjian jasa sebelum menandatangani. Pastikan nama pemilik, daftar barang atau jasa, tanggung jawab pembayaran, dan cara menerima pembaruan tercantum dengan jelas.
7. Setelah permohonan diajukan, simpan bukti penerimaan dan nomor permohonan. Pantau status melalui kanal DJKI dan segera bahas setiap pemberitahuan dengan pendamping hukum.