Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Izin Kerja Terbaik di Sidoarjo

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Kantor Hukum Yustisia Laksana
Kantor di Surabaya, melayani Sidoarjo, Indonesia

Didirikan tahun 2024
24 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Arab
Dikonfirmasi oleh firma
Keimigrasian Izin Kerja Izin Tinggal Tetap +13 lainnya
Pengacara: Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H., Saiful Bahri, S.H., LL.M. +9 lainnya
58 jawaban atas pertanyaan hukum di Lawzana
☎️ 0821-4318-2082 Kantor Hukum Yustisia Laksana menangani berbagai perkara hukum secara umum (pidana, perdata, perseroan, bisnis, tata usaha negara, dan keluarga, dll.) melalui litigasi maupun non-litigasi. Kami memberikan pendekatan yang berbeda: mendengarkan tanpa menghakimi, membela dengan...
Justikarya Law Office
Spesialisasi Keimigrasian
Sidoarjo, Indonesia

English
Keimigrasian Izin Kerja Naturalisasi +12 lainnya
Justikarya Law Office adalah firma hukum terkemuka di Indonesia yang dikenal atas keahliannya yang komprehensif di berbagai bidang hukum. Tim advokat firma ini yang berpengalaman membawa kekayaan pengalaman dalam menangani setiap perkara, sehingga klien memperoleh nasihat hukum yang berlandaskan...

Cara firma diurutkan

Pengacara Izin Kerja di Sidoarjo, Indonesia sekilas

Apa yang dikatakan 2 firma dalam daftar ini tentang diri mereka sendiri. Jika sebuah firma belum menyampaikan sesuatu, kami menghitungnya sebagai belum dinyatakan, bukan menebak.

firma dalam daftar ini
2
1 dari 2 memiliki kantor di kota ini
median tahun berdiri
2024
1 dari 2 firma mencantumkannya
orang: ukuran tim yang paling umum
21–50
1 dari 2 firma mencantumkannya
mencantumkan pengacaranya di Lawzana
1
dari 2 firma
1 kantor di peta. Hanya kantor yang dapat kami tempatkan di Sidoarjo, Indonesia yang ditampilkan.

Di mana kantor mereka berada

1 kantor dalam daftar ini

Tampilkan alamat
  • Justikarya Law Office · Jl. Raya Sungon No.Ruko 22, Sungon, Suko, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61224, Indonesia

Bahasa yang dicantumkan firma

  • Indonesian 1 firma
  • English 1 firma
  • Arabic 1 firma
  • Tidak dinyatakan 1 firma

Sebuah bahasa hanya dihitung jika firma mencantumkannya di profilnya.

Kapan mereka berdiri

  • 2010 atau setelahnya 1 firma
  • Tidak dinyatakan 1 firma

Yang tertua berdiri pada 2024; mediannya 2024.

Seberapa besar tim mereka

  • 21 hingga 50 orang 1 firma
  • Tidak dinyatakan 1 firma

Dihitung dari profil firma itu sendiri. Firma memperbarui data ini di dasbor mereka. Perbarui profil firma Anda

Apakah perusahaan di Sidoarjo perlu mengurus persetujuan RPTKA?

Dalam hukum Indonesia, urusan yang biasa disebut izin kerja bagi tenaga kerja asing (TKA) terutama menyangkut persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan dokumen keimigrasian. Persetujuan RPTKA bukan visa atau izin tinggal, dan pengurusannya umumnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

Di Sidoarjo, kebutuhan ini dapat muncul pada kegiatan manufaktur, pergudangan, dan proyek di koridor Waru, Taman, Gedangan, atau Krian. Rincian jabatan dan lokasi kerja yang diajukan perlu sesuai dengan penugasan sebenarnya, termasuk bila TKA bekerja di lebih dari satu lokasi.

Persetujuan RPTKA diproses melalui sistem pemerintah pusat, bukan izin kerja tersendiri dari pemerintah kabupaten. Karena persetujuan tenaga kerja dan dokumen imigrasi merupakan proses berbeda, perusahaan perlu memastikan keduanya sesuai sebelum TKA mulai bekerja.

Kapan bantuan pengacara ketenagakerjaan diperlukan?

  • Perusahaan di Waru atau Taman akan merekrut teknisi asing untuk memasang atau merawat mesin, tetapi belum yakin jabatan dan kegiatan kerjanya sesuai dengan rencana penggunaan TKA.

  • Perusahaan memindahkan TKA dari kantor ke pabrik atau lokasi proyek lain di Sidoarjo. Pengacara dapat menilai apakah perubahan lokasi atau jabatan memerlukan penyesuaian dokumen.

  • Permohonan RPTKA tertunda atau dikembalikan karena keterangan jabatan, masa kerja, atau identitas pemberi kerja tidak konsisten dengan dokumen pendukung.

  • Perusahaan menghadapi pemeriksaan ketenagakerjaan dan perlu menyiapkan dokumen penggunaan TKA, bukti pembayaran, serta keterangan tentang pekerjaan yang dilakukan.

  • TKA atau perusahaan menghadapi persoalan saat hubungan kerja berakhir, seperti pembayaran hak kerja atau kesesuaian status tinggal setelah pekerjaan selesai.

  • Perusahaan baru atau perusahaan dengan beberapa lokasi kerja ingin memastikan pembagian kewajiban antara pemberi kerja, pekerja asing, dan tenaga kerja pendamping Indonesia.

Peraturan utama yang berlaku

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah, antara lain, oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Undang-undang perubahan tersebut diundangkan pada 31 Maret 2023 dan menjadi bagian kerangka hukum ketenagakerjaan nasional yang berlaku di Sidoarjo.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, berlaku sejak diundangkan pada 1 April 2021. Peraturan ini mengatur penggunaan TKA, persetujuan RPTKA, kewajiban pemberi kerja, dan dana kompensasi penggunaan TKA.

  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, diundangkan pada 1 April 2021. Ketentuan pelaksanaannya mengatur proses dan dokumen terkait penggunaan TKA.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah setiap pekerja asing di Sidoarjo harus memiliki persetujuan RPTKA?

Pada umumnya, pemberi kerja wajib memperoleh persetujuan RPTKA sebelum mempekerjakan TKA. Peraturan menyediakan pengecualian untuk keadaan atau jabatan tertentu, sehingga kelayakannya perlu diperiksa berdasarkan tugas dan kondisi yang sebenarnya.

Siapa yang mengajukan RPTKA, pekerja asing atau perusahaan?

Pengajuan pada umumnya dilakukan oleh pemberi kerja, bukan oleh pekerja asing secara pribadi. Pekerja tetap perlu menyiapkan dokumen yang diminta perusahaan, seperti identitas, kualifikasi, dan informasi penugasan.

Apakah persetujuan RPTKA sama dengan visa kerja?

Tidak. Persetujuan RPTKA berkaitan dengan rencana penggunaan TKA, sedangkan visa dan izin tinggal merupakan urusan keimigrasian. Keduanya harus diproses sesuai ketentuan masing-masing sebelum pekerjaan dilakukan.

Apakah perusahaan Sidoarjo harus memperoleh izin tambahan dari pemerintah kabupaten?

Persetujuan RPTKA diproses melalui sistem pemerintah pusat, bukan sebagai izin kerja tersendiri dari Kabupaten Sidoarjo. Namun, perusahaan tetap perlu memenuhi kewajiban ketenagakerjaan setempat dan memastikan data lokasi kerja yang diajukan akurat.

Apakah semua pekerjaan dapat diisi oleh tenaga kerja asing?

Tidak semua jabatan terbuka untuk TKA. Pemberi kerja harus memeriksa ketentuan jabatan, persyaratan kompetensi, serta batasan lain yang berlaku bagi pekerjaan tersebut.

Apakah TKA boleh bekerja di beberapa lokasi di Sidoarjo?

Lokasi penugasan harus sesuai dengan dokumen penggunaan TKA yang disetujui. Jika pekerjaan berpindah, misalnya dari kantor di Waru ke fasilitas di Krian, perusahaan sebaiknya memeriksa lebih dahulu apakah dokumen perlu disesuaikan.

Berapa biaya resmi penggunaan tenaga kerja asing?

Secara umum, pemberi kerja dikenai dana kompensasi penggunaan TKA sebesar US$100 per orang per jabatan untuk setiap bulan, dibayar di muka, dengan pengecualian tertentu menurut peraturan. Nilai kewajiban untuk kasus tertentu perlu dikonfirmasi berdasarkan jenis pekerjaan dan ketentuan pembayaran yang berlaku.

Berapa honor pengacara untuk mengurus persoalan izin kerja?

Tidak ada satu tarif honor pengacara yang berlaku untuk semua perkara. Biaya biasanya bergantung pada lingkup pekerjaan, seperti pemeriksaan dokumen, pendampingan pengajuan, atau penanganan pemeriksaan dan sengketa; mintalah rincian biaya tertulis sebelum menyepakati jasa.

Berapa lama proses persetujuan RPTKA?

Lama proses bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis permohonan, dan pemeriksaan oleh instansi terkait. Mintalah pengacara atau perusahaan memeriksa persyaratan terbaru sebelum menetapkan tanggal mulai kerja, karena tidak ada jaminan semua permohonan selesai dalam waktu yang sama.

Apakah perusahaan kecil atau perusahaan baru di Sidoarjo dapat mempekerjakan TKA?

Status perusahaan kecil atau baru tidak dengan sendirinya menentukan apakah TKA boleh dipekerjakan. Perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan pemberi kerja dan jabatan, serta memperoleh persetujuan yang diwajibkan.

Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan sebelum berkonsultasi?

Siapkan identitas perusahaan, rancangan atau dokumen hubungan kerja, rincian jabatan dan lokasi kerja, serta dokumen kualifikasi pekerja asing. Jika sudah ada, sertakan pula pengajuan RPTKA, surat dari instansi, dan dokumen keimigrasian yang terkait.

Bagaimana memilih pengacara untuk persoalan ini?

Pilih advokat yang dapat menjelaskan aturan penggunaan TKA dan proses keimigrasian secara terpisah, serta memahami kebutuhan operasional perusahaan di Sidoarjo. Periksa status profesinya, pengalaman menangani perkara serupa, ruang lingkup jasa, jadwal kerja, dan biaya secara tertulis.

Sumber resmi di Sidoarjo dan tingkat nasional

  • Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi rujukan untuk informasi layanan ketenagakerjaan daerah dan pengaduan terkait hubungan kerja. Persetujuan RPTKA sendiri diproses melalui kewenangan pemerintah pusat.

  • Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menetapkan dan menjalankan kebijakan penggunaan TKA, termasuk proses persetujuan RPTKA melalui sistem yang dikelolanya.

  • Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menangani layanan dan urusan keimigrasian, termasuk dokumen izin tinggal yang berkaitan dengan pekerja asing. Periksa layanan yang tersedia dan persyaratan terkini sebelum mengajukan permohonan.

Langkah berikutnya untuk mencari dan menyewa pengacara

  1. Rangkum masalah dan tenggatnya. Catat jabatan TKA, lokasi kerja di Sidoarjo, status permohonan, dan tanggal mulai atau berakhirnya pekerjaan. Langkah ini dapat diselesaikan dalam satu hari.

  2. Kumpulkan dokumen yang tersedia. Satukan dokumen perusahaan, perjanjian kerja, kualifikasi pekerja, pengajuan RPTKA, dan surat dari instansi agar calon pengacara dapat menilai persoalan dengan tepat.

  3. Cari beberapa calon advokat. Tanyakan pengalaman mereka menangani penggunaan TKA dan pekerjaan lintas lokasi atau fasilitas di Sidoarjo. Bandingkan setidaknya dua calon dalam beberapa hari.

  4. Periksa identitas dan kewenangan profesi. Minta nama lengkap, informasi organisasi advokat, dan penjelasan siapa yang akan menangani perkara. Pastikan informasi tersebut konsisten sebelum menyerahkan dokumen penting.

  5. Jadwalkan konsultasi awal. Minta penilaian mengenai jalur RPTKA, dokumen imigrasi, risiko, dan tindakan yang perlu segera dilakukan. Konsultasi awal biasanya dapat dijadwalkan dalam beberapa hari, bergantung pada ketersediaan.

  6. Minta surat penawaran dan perjanjian jasa. Pastikan lingkup pekerjaan, honor, biaya di luar honor, jadwal pembayaran, dan cara pelaporan kemajuan tercantum dengan jelas sebelum menandatangani.

  7. Setujui rencana kerja dan pantau tindak lanjutnya. Tetapkan siapa yang menyiapkan setiap dokumen dan kapan pembaruan diberikan. Jangan menetapkan tanggal mulai kerja TKA hanya berdasarkan perkiraan penyelesaian permohonan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Sidoarjo melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Izin Kerja, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Sidoarjo, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.