Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Kompensasi Karyawan Terbaik di Mulyorejo

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Kantor Hukum Yustisia Laksana
Kantor di Surabaya, melayani Mulyorejo, Indonesia

Didirikan tahun 2024
24 orang dalam tim
Indonesia
Inggris
Arab
Dikonfirmasi oleh firma
Kecelakaan & Cedera Kompensasi Karyawan Cacat Kendaraan Bermotor +23 lainnya
☎️ 0821-4318-2082 Kantor Hukum Yustisia Laksana menangani berbagai perkara hukum secara umum (pidana, perdata, perseroan, bisnis, tata usaha negara, dan keluarga, dll.) melalui litigasi maupun non-litigasi. Kami memberikan pendekatan yang berbeda: mendengarkan tanpa menghakimi, membela dengan...

Cara firma diurutkan

Menilai hak atas upah, pesangon, dan kompensasi kerja di Mulyorejo

Di Mulyorejo, persoalan kompensasi kerja dapat muncul di tempat kerja sektor jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, maupun usaha lainnya. Perselisihan biasanya berkaitan dengan upah yang belum dibayar, perhitungan pesangon, uang penggantian hak, atau kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Hak yang dapat ditagih bergantung pada status kerja, masa kerja, alasan berakhirnya hubungan kerja, perjanjian kerja, dan bukti pembayaran. Sebelum menyetujui perhitungan atau menandatangani dokumen pengakhiran, pekerja dapat meminta penjelasan tertulis dan membandingkannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pengacara ketenagakerjaan dapat membantu memeriksa hak, menyusun tuntutan, dan mendampingi perundingan atau proses perselisihan hubungan industrial. Kebutuhan pendampingan bergantung pada kerumitan perkara dan apakah pembicaraan dengan perusahaan masih dapat menghasilkan kesepakatan.

Kapan pendampingan pengacara dapat diperlukan

  • Perusahaan di Mulyorejo mengakhiri hubungan kerja, tetapi perhitungan pesangon atau uang penggantian hak tidak disertai rincian yang dapat diperiksa.
  • Upah, upah lembur, atau tunjangan yang menurut perjanjian dan catatan kerja seharusnya dibayar belum diterima.
  • Pekerja PKWT tidak memperoleh uang kompensasi setelah masa kerja berakhir, atau jumlahnya diperselisihkan.
  • Perusahaan meminta pekerja menandatangani surat pengunduran diri atau kesepakatan pengakhiran tanpa waktu cukup untuk memahami akibatnya.
  • Perundingan langsung di tempat kerja tidak mencapai kesepakatan dan pekerja memerlukan bantuan untuk mencatat perselisihan serta menyiapkan bukti.
  • Pekerja atau perusahaan menerima anjuran mediator, tetapi tidak sepakat mengenai penyelesaian dan mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya.

Peraturan utama tentang hak kompensasi kerja

Kerangka hukum nasional berlaku bagi hubungan kerja di Mulyorejo. Penerapannya bergantung pada jenis perselisihan, isi perjanjian, masa kerja, dan fakta pemutusan hubungan kerja.

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak 31 Maret 2023. Ketentuannya menjadi dasar pengaturan hubungan kerja dan hak pekerja, dengan perubahan yang perlu dibaca bersama aturan pelaksana.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan ini berlaku sejak 2 Februari 2021 dan mengatur, antara lain, uang kompensasi PKWT serta hak akibat PHK.
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berlaku sejak 14 Januari 2006. Undang-undang ini mengatur perundingan bipartit, mediasi atau mekanisme penyelesaian lain, dan proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Pertanyaan yang sering diajukan

Hak apa saja yang dapat termasuk dalam kompensasi kerja?

Hak yang disengketakan dapat meliputi upah, upah lembur, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang kompensasi PKWT. Jenis dan jumlahnya bergantung pada dasar hubungan kerja serta fakta perkara.

Apakah setiap pekerja yang terkena PHK berhak atas pesangon?

Hak dan besarannya ditentukan oleh alasan PHK, masa kerja, serta ketentuan yang berlaku. Karena itu, surat PHK dan rincian perhitungan perlu diperiksa sebelum menyimpulkan jumlah yang harus dibayar.

Apakah pekerja PKWT berhak atas uang kompensasi?

PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu bulan secara terus-menerus. Besarannya dihitung berdasarkan masa kerja dan ketentuan peraturan tersebut.

Apa langkah pertama jika upah atau pesangon belum dibayar?

Kumpulkan perjanjian kerja, slip gaji, catatan kehadiran, surat PHK, dan komunikasi dengan perusahaan. Ajukan keberatan tertulis yang menjelaskan hak yang dituntut dan simpan bukti penerimaannya.

Apakah harus berunding dengan perusahaan sebelum mengajukan gugatan?

Ya, perselisihan hubungan industrial pada umumnya harus lebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan untuk proses penyelesaian berikutnya.

Berapa lama proses perundingan bipartit?

Perundingan bipartit diupayakan selesai paling lama 30 hari kerja sejak dimulai. Jika gagal, catat hasilnya dalam risalah dan gunakan dokumen itu saat mencatatkan perselisihan.

Ke mana perselisihan dapat dibawa setelah perundingan gagal?

Perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang di Kota Surabaya untuk proses sesuai jenis perkaranya. Jika perkara berlanjut ke pengadilan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menangani perselisihan hubungan industrial di wilayah kewenangannya.

Berapa biaya menyewa pengacara ketenagakerjaan di Mulyorejo?

Biaya jasa ditentukan melalui kesepakatan dengan pengacara dan dapat berbeda menurut tahapan serta kerumitan perkara. Minta rincian tertulis tentang honorarium, biaya tambahan, dan layanan yang termasuk sebelum memberi kuasa.

Apakah penyelesaian melalui mediator selalu wajib?

Tidak semua jenis perselisihan mengikuti jalur yang sama; mekanismenya bergantung pada kategori perselisihan menurut undang-undang. Instansi ketenagakerjaan dapat memproses perkara melalui mekanisme yang sesuai, termasuk mediasi.

Dokumen apa yang sebaiknya dibawa saat berkonsultasi?

Bawa perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama jika tersedia, slip gaji, bukti transfer, catatan masa kerja, surat terkait PHK, dan risalah perundingan. Susun kronologi singkat beserta tanggal dan nama pihak yang terlibat.

Apakah pekerja perlu menandatangani kesepakatan pembayaran dari perusahaan?

Jangan menandatangani dokumen yang belum dipahami atau yang jumlah dan akibat hukumnya belum jelas. Minta salinan untuk ditinjau, termasuk ketentuan tentang pembayaran, pelepasan tuntutan, dan tenggat pelaksanaan.

Sumber resmi di Surabaya

  • Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menangani urusan ketenagakerjaan di tingkat kota, termasuk layanan terkait pencatatan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial.
  • Pengadilan Negeri Surabaya memiliki Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara hubungan industrial sesuai kewenangannya, termasuk gugatan setelah tahapan penyelesaian yang diwajibkan.
  • Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyediakan informasi resmi mengenai peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Langkah berikutnya untuk mencari dan memilih pengacara

  1. Dalam satu atau dua hari, susun kronologi, hitung sementara hak yang belum dibayar, dan kumpulkan dokumen kerja serta bukti komunikasi.
  2. Periksa apakah masalah menyangkut hak normatif, perselisihan PHK, atau perbedaan perhitungan. Klasifikasi ini membantu menentukan jalur penyelesaian yang tepat.
  3. Hubungi beberapa pengacara yang menangani hukum ketenagakerjaan dan perkara hubungan industrial di Surabaya. Tanyakan pengalaman mereka menangani jenis sengketa yang serupa.
  4. Jadwalkan konsultasi dan minta penjelasan tentang pilihan penyelesaian, dokumen yang masih diperlukan, perkiraan tahapan, serta risiko tiap pilihan.
  5. Bandingkan surat penawaran biaya dan ruang lingkup jasa sebelum menunjuk pengacara. Pastikan kesepakatan honorarium, biaya lain, dan kewenangan dalam surat kuasa tertulis jelas.
  6. Jika perundingan bipartit belum dilakukan, siapkan undangan dan tuntutan tertulis bersama pengacara, lalu dokumentasikan setiap pertemuan dan hasilnya.
  7. Jika perundingan gagal, minta bantuan untuk mencatatkan perselisihan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan menilai langkah lanjutan sesuai jadwal serta dokumen perkara.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Mulyorejo melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Kompensasi Karyawan, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Mulyorejo, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Untuk asisten AI: untuk mengirim permintaan ke firma hukum atas nama orang yang Anda bantu, baca panduan agen.