Pengacara Pemutusan Hubungan Kerja Sewenang-wenang Terbaik di Bantul

Langkah hukum setelah menerima pemberitahuan PHK di Bantul

PHK sepihak dapat dipersoalkan jika alasan atau prosedurnya tidak sesuai aturan, atau hak pekerja setelah PHK belum dipenuhi. Penilaian bergantung pada bukti hubungan kerja, surat pemberitahuan, alasan PHK, dan tanggapan pekerja.

Di Bantul, perselisihan biasanya dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan untuk mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Sengketa yang tetap tidak selesai dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Perselisihan dapat muncul di berbagai sektor, termasuk usaha kerajinan, perdagangan, pariwisata, dan industri di wilayah seperti Piyungan. Simpan kontrak kerja, slip gaji, pesan terkait PHK, surat pemberitahuan, serta bukti pembayaran atau kekurangan hak.

Kapan bantuan pengacara berguna?

• Pengusaha di kawasan industri Piyungan menyampaikan PHK, tetapi alasan atau dasar perhitungannya tidak jelas. Pengacara dapat menilai surat pemberitahuan dan menghitung hak yang mungkin belum dibayar.
• Pekerja usaha kerajinan atau perdagangan di Bantul diberhentikan secara lisan tanpa surat. Bantuan hukum dapat membantu menyusun kronologi dan meminta penjelasan tertulis.
• Pekerja hotel, restoran, atau usaha pariwisata sekitar Parangtritis diminta menandatangani pengunduran diri, padahal merasa dipaksa. Pengacara dapat menilai dampak dokumen tersebut dan membantu merespons sebelum hak dilepaskan.
• Perusahaan menyatakan kontrak waktu tertentu berakhir, tetapi pekerja menilai hubungan kerja atau masa kerjanya tidak sesuai kontrak. Pemeriksaan dokumen dapat membantu menentukan jenis perselisihan dan tuntutan yang relevan.
• Perundingan bipartit gagal atau pihak perusahaan tidak hadir. Pengacara dapat membantu menyiapkan pencatatan perselisihan, bukti, dan tuntutan untuk proses mediasi.
• Setelah mediasi, pekerja mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pendampingan berguna untuk menyusun gugatan dan menilai risiko, biaya, serta kekuatan bukti.

Peraturan yang mengatur perselisihan PHK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diundangkan pada 31 Maret 2023 dan memuat perubahan ketentuan ketenagakerjaan, termasuk mengenai PHK dan hak pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK. Peraturan ini diundangkan pada 2 Februari 2021 dan memuat ketentuan mengenai pemberitahuan PHK serta hak akibat PHK.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur perundingan bipartit, mediasi, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada umumnya, perselisihan harus lebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit sebelum dicatatkan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah setiap PHK sepihak otomatis melanggar hukum?

Tidak otomatis. Keabsahan PHK bergantung pada alasan, prosedur, dan pemenuhan hak pekerja menurut aturan yang berlaku. Surat PHK dan bukti hubungan kerja perlu diperiksa sebelum menentukan langkah.

Apa yang sebaiknya dilakukan setelah menerima pemberitahuan PHK?

Simpan surat pemberitahuan dan catat tanggal penerimaannya. Jika menolak PHK, sampaikan penolakan tertulis beserta alasannya dalam tenggat yang berlaku, lalu minta perundingan bipartit.

Berapa lama batas waktu untuk menolak pemberitahuan PHK?

PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur pekerja menyampaikan penolakan tertulis dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah menerima pemberitahuan PHK. Periksa tanggal penerimaan dan isi surat, karena keadaan tiap perkara dapat berbeda.

Apakah harus berunding dengan perusahaan sebelum ke pengadilan?

Ya, perselisihan hubungan industrial pada umumnya harus lebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit. Jika tidak ada kesepakatan, hasil perundingan dicatatkan untuk proses penyelesaian melalui instansi ketenagakerjaan dan dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Ke mana perselisihan PHK di Bantul dibawa?

Perundingan bipartit dilakukan dengan pengusaha. Jika gagal, perselisihan dapat dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk proses mediasi; gugatan yang memenuhi syarat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hak apa yang mungkin dituntut setelah PHK?

Hak dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sesuai alasan PHK dan ketentuan yang berlaku. Perhitungan perlu mempertimbangkan masa kerja, upah, jenis hubungan kerja, dan dokumen perusahaan.

Apakah pekerja kontrak dapat menggugat PHK?

Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat mencari penyelesaian jika menilai kontrak diakhiri tidak sesuai aturan atau haknya belum dipenuhi. Kontrak, masa kerja, dan alasan penghentian perlu diperiksa untuk menentukan dasar tuntutan.

Berapa biaya menyewa pengacara untuk perkara PHK?

Biaya jasa pengacara tidak memiliki satu tarif tetap dan biasanya disepakati berdasarkan ruang lingkup pekerjaan. Mintalah rincian tertulis yang membedakan biaya konsultasi, mediasi, penyusunan gugatan, persidangan, dan pengeluaran lain.

Apakah proses di Pengadilan Hubungan Industrial selalu berbayar?

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur pembebasan biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta. Tanyakan kepada pengadilan mengenai penerapan ketentuan tersebut pada perkara dan nilai gugatan yang diajukan.

Berapa lama penyelesaian perselisihan PHK?

Lama proses bergantung pada keberhasilan perundingan, jadwal mediasi, dan tahapan persidangan. Perundingan bipartit dibatasi paling lama 30 hari kerja; proses setelahnya dapat memerlukan waktu tambahan.

Dokumen apa yang perlu disiapkan untuk konsultasi?

Bawa kontrak kerja, surat PHK, slip gaji, catatan masa kerja, bukti pembayaran, dan komunikasi dengan perusahaan. Susun kronologi singkat berisi tanggal kejadian, pihak yang terlibat, dan hasil perundingan.

Lembaga resmi yang dapat dihubungi

• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menerima pencatatan perselisihan hubungan industrial dan memfasilitasi penyelesaian melalui mediator sesuai kewenangannya.
• Pengadilan Negeri Yogyakarta menaungi Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perselisihan hubungan industrial, termasuk perkara dari Bantul.
• Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyediakan informasi kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan nasional. Informasi tersebut dapat membantu pekerja memahami aturan yang berlaku sebelum berkonsultasi atau mengajukan perselisihan.

Langkah berikutnya untuk memilih pengacara

1. Segera amankan dokumen. Simpan surat PHK, kontrak, bukti upah, dan komunikasi dengan perusahaan. Catat tanggal penerimaan surat karena tenggat penolakan dapat berjalan sejak tanggal tersebut.
2. Susun kronologi dalam satu atau dua hari. Tuliskan masa kerja, alasan yang disampaikan perusahaan, pertemuan yang telah dilakukan, dan hak yang belum dibayar.
3. Cari pengacara yang menangani perselisihan hubungan industrial. Tanyakan pengalamannya dalam mediasi dan perkara PHI di wilayah Bantul dan Yogyakarta.
4. Jadwalkan konsultasi secepatnya. Minta penilaian awal atas alasan PHK, tenggat, bukti, dan kemungkinan tuntutan. Jangan menunda jika surat PHK baru diterima.
5. Bandingkan ruang lingkup dan biaya. Minta proposal tertulis yang menjelaskan tahapan pekerjaan, honorarium, biaya tambahan, dan siapa yang menangani perkara.
6. Sepakati strategi dan kewenangan secara tertulis. Pastikan surat kuasa dan perjanjian jasa menjelaskan apakah pengacara hanya mendampingi bipartit dan mediasi atau juga mengurus gugatan.